20 HALAMAN
NOMOR 258 TAHUN KE 68
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
jumat pon, 13
balipost (127 rb Like) http://facebook.com/balipost
mei
2016
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (4.103 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Kasus Reklamasi Teluk Jakarta
KPK Dalami Barter Proyek Kalijodo
Jakarta (Bali Post) – KPK mengantongi temuan baru terkait kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pantai Utara Jakarta. ‘’Ya masih terus berkembang. Banyak temuan baru, mungkin nanti ada tindak lanjut, tetapi kami masih kumpulkan fakta bukti, mudah-mudahan nanti segera ada pengumuman,’’ kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Jakarta, Kamis (12/5) kemarin. Pada Selasa (10/5) lalu, KPK memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam perkara ini. Dia diperiksa terkait proses penentuan besaran kontribusi tambahan sebesar 15 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan. Salah satu temuan adalah mendalami kemungkinan adanya barter yang dilakukan Agung Podomoro dengan membiayai penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo, Jakarta Utara pada Februari lalu sebesar Rp 6 miliar atas permintaan Ahok agar dapat pe-
motongan kontribusi tambahan pulau reklamasi di Teluk Jakarta. ‘’(Barter) itu sedang kita selidiki juga, jadi kita sedang menelusuri dasar hukumnya barter apa, ada tidak payung hukumnya. Jadi proses yang sedang berjalanlah. Dari situ nanti kita melangkah. Makanya digali, mudah-mudahan kita bisa temukan,’’ tambah Agus. Selain itu, adanya pertemuan antara petinggi Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dengan sejumlah pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta seperti Ketua DPRD DKI
Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta yang juga adik Taufik dan tersangka dalam kasus ini, Mohamad Sanusi. ‘’Tadi kita mendalami pertemuan mereka itu melakukan apa, kemudian ada apa saja yang bisa diungkapkan. Jadi terus terang saya belum bisa mengungkapkan secara detail mengenai itu,’’ jelas Agus. Hal. 19 Lima Orang
Agus Rahardjo
Waspadai, Komunis Bangkit Lagi
Lamine Kone
Liga Inggris
The Black Cats Terhindar Degradasi
London Sunderland tampil mengejutkan di pekan ke-37 Liga Utama Inggris. The Black Cats secara mengejutkan terhindar dari degradasi setelah memetik kemenangan 3-0 atas Everton di Stadium of Light, Kamis (12/5) kemarin. Di saat genting dan di depan hampir 47 ribu penonton, Lamine Kone tampil sebagai pahlawan dengan memborong dua gol. Satu gol lainnya dihasilkan Patrick van Aanholt yang membuka keunggulan tim asuhan Sam Allardyce. Hasil di Stadium of Light ini, mengirim Newcastle United dan Norwich City terdegradasi. Ironinya Norwich meraih kemenangan 4-2 di depan pendukungnya sendiri, namun kemudian menjadi sia-sia akibat keberhasilan Sunderland mengalahkan Everton. Hal. 19 Ikuti Jejak
Bali Post/ant
BERSAMA - Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri bersama Menkum HAM Yasonna Laoly saat Deklarasi Indonesia Melawan Kejahatan Seksual, di Jakarta, Kamis (12/5) kemarin.
Hukum Kebiri Tak Berlaku bagi Pelaku Anak-anak
Jakarta (Bali Post) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyampaikan bahwa hukuman kebiri yang masuk dalam rancangan peraturan pemerintah pengganti undangundang (perppu) tidak berlaku bagi pelaku kekerasan seksual yang belum dewasa atau anak-anak. ‘’Kalau pelakunya anak-anak tentu beda, ada UU peradilan anak yang tentu membedakan. Baik pengadilan dan pendekatan hukumnya juga beda,’’ kata Menteri Yasonna saat ditemui di Jakarta, Kamis (12/5) kemarin. Dia menjelaskan, bagi pelaku yang masih di bawah umur tentu akan mendapat pendampingan secara khusus, termasuk bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Keduanya, ujar Menteri Yasonna melanjutkan, sama-sama harus diberikan pendampingan psikologi, termasuk dilakukannya terapi kejiwaan dan medis. ‘’Tetapi ya itu, kebiri bukan untuk (pelaku) anak-anak, perlu pendampingan dan terapi. Jadi supaya jangan menjadi persoalan lagi setelahnya,’’ tutur Menteri Yasonna menegaskan. Hal. 19 Dipukul Rata
Bali Post/ant
PKI - Komandan Kodim 0712/Tegal Letkol Inf. Hari Santoso menunjukkan lima judul buku Partai Komunis Indonesia (PKI) yang disita dari sebuah mall, di Kodim 0712/Tegal, Jawa Tengah, Rabu (11/5). Kodim 0712/Tegal mengamankan sebanyak 90 buku PKI dari stan buku pada pameran di salah satu mall, karena dinilai melanggar hukum di Indonesia.
Hentikan Komunis
Jokowi Minta Hormati Hak Berpendapat Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo meminta Polri dan TNI untuk menghentikan upaya kebangkitan komunisme atau pun Partai Komunis Indonesia dengan menghormati hak kebebasan berpendapat. ‘’Dengan langsung menelepon, dengan memerintahkan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI untuk melihat itu tadi. Masih tetap menghormati hak asasi, kebebasan berpendapat,’’ kata Juru Bicara Presiden, Johan Budi, Kamis (12/5) sore. Menurut Johan, Presiden meminta hal tersebut karena telah mendapatkan laporan dari sejumlah tokoh masyarakat mengenai adanya tindakan dari aparat yang berlebihan dalam menghentikan isu kebangkitan komunisme. ‘’Memang ada masukan dari berbagai pihak yang mengatakan, yang memberi masukan ke Presiden. Ada sebagian dari aparat itu yang dianggap kebablasan dalam menerjemahkan perintah Presiden,’’ kata Johan. Sebelumnya, Presiden mengarahkan kepada Polri dan TNI untuk segera mengatasi keresahan di masyarakat jika terdapat upaya-upaya membangkitkan PKI. Presiden RI, jelas Johan, tetap beracu pada Tap MPR No. I Tahun 2003 yang memutuskan penetapan Tap MPRS No. XXV Tahun 1966 tetap berlaku secara berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. (ant)
Jakarta (Bali Post) – Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan mengingatkan masyarakat mewaspadai kemungkinan ideologi komunis bangkit kembali, meskipun ia berpesan kemaspadaan tidak harus berlebihan. Dalam kasus kaos bergambar palu dan arit, misalnya. Masyarakat seharusnya tidak perlu menanggapinya terlalu reaktif. ‘’Di negara asal komunis sana, kaos bergambar palu arit itu sudah menjadi suvenir. Tetapi, secara ideologis, PKI itu sudah tidak ada lagi,’’ ujarnya saat membuka sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Universitas Airlangga di Margomulyo, Surabaya, Kamis (12/5) kemarin. Dalam kesempatan itu, Zulkifli menegaskan perlunya penerapan Pancasila dalam perilaku sehari-hari, salah satunya dalam wujud musyawarah mufakat. Dia mencontohkan peresmian jembatan oleh Bupati Bojonegoro beberapa waktu lalu merupakan salah satu hasil musyawarah mufakat. Dengan musyawarah mufakat, penduduk yang memiliki tanah di kedua daerah yang dihubungkan jembatan secara sukarela menyerahkan tanahnya, tanpa minta ganti rugi. ‘’Kenapa itu bisa terjadi? Karena musyawarah mufakat itu asli Indonesia,’’ katanya. (ant)
Marak, Penyebaran Atribut Komunis
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti
Jakarta (Bali Post) – Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan, peredaran sejumlah atribut komunis akhir-akhir ini semakin marak dan sudah meresahkan masyarakat. “Sudah muncul beberapa fenomena, baik penggunaan atribut, diskusi, dan perkumpulan yang bertemakan komunisme,” kata Jenderal Badrodin, Kamis. Menyikapi hal tersebut, Kepolisian segera mengambil tindakan agar keadaan ini tidak dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab. “Misal Anda pakai kaos bergambar palu arit, kami akan bawa ke kantor untuk diperiksa apa motifnya (menggunakan kaos tersebut),” katanya. Menurutnya, beberapa penjual atribut yang mencerminkan komunisme juga sudah diamankan dan diperiksa polisi. “Sudah beberapa (penjual) kami tangani dan kami periksa,” katanya. Badrodin menambahkan bila dari hasil pemeriksaan terbukti bahwa penyebaran atribut ada kaitannya dengan komunisme, maka pelaku bisa terancam dengan hukuman 10 tahun penjara. Dalam menanggulangi bahaya penyebaran paham komunis, Kepolisian menggandeng saksi ahli untuk menyelidiki penyebaran paham komunis di beberapa daerah di Indonesia. Sementara mengenai peredaran buku yang bertema komunisme, kata dia, merupakan tanggung jawab Kejaksaan untuk mengawasi. “Pengawasan (peredaran buku) diserahkan ke Kejaksaan,” kata jenderal bintang empat itu. Sebelumnya Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Pemerintah Indonesia memperingatkan kepada masyarakat bahwa larangan terhadap paham komunisme dan pembubaran PKI masih berlaku hingga saat ini. “Sebenarnya sudah ada Ketetapan MPRS Nomor 25 tahun 1966 yang mengatur tentang larangan paham-paham komunisme dan pembubaran PKI, sehingga sampai hari ini masih berlaku,” katanya, Selasa lalu. Hal. 19 Pejabat TNI
Keputusan Kawasan Suci Teluk Benoa
Sudah Dikirim ke Presiden
KEPUTUSAN Pesamuhan Sabha Pandita tentang kawasan suci Teluk Benoa yang sah dan ada tanda tangan persetujuan Dharma Adhyaksa Ida Pedanda Sebali Tianyar Arimbawa sudah sampai di sejumlah Kementerian RI, termasuk yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Surat dikirim oleh Sabha Walaka, menindaklanjuti perintah Sabha Pandita, agar Sabha Walaka maupun Pengurus Harian mendiseminasikan keputusan tentang kawasan suci Teluk Benoa. Hal itu dinyatakan Ketua Sabha Walaka Putu Wirata Dwikora, Kamis (12/5) kemarin. Surat berisi lampiran keputusan tentang kawasan suci Teluk Benoa antara lain ditujukan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri Perencanaan Pemban-
gunan Nasional/Kepala Bappenas, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Tim Amdal revitalisasi/reklamasi Teluk Benoa, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian KKP, Menteri Perhubungan dan Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Kementerian Perhubungan, pimpinan dan anggota DPR-RI, pimpinan dan anggota DPD-RI. Diharapkan, dalam kesempatan pertama, Presiden Joko Widodo dan menteri terkait bisa mempelajari Keputusan Sabha Pandita tersebut, dan sejumlah sulinggih serta eksponen masyarakat Bali bersedia untuk menjelaskan secara lebih mendalam tentang hal tersebut.
‘’Harapan kami, setelah mempelajari filosofi dan kearifan budaya lokal, serta mendengar aspirasi masyarakat Bali, termasuk umat Hindu yang meyakini kawasan Teluk Benoa adalah kawasan suci, sepatutnya Presiden akan mengambil keputusan yang tepat dan sejalan dengan aspirasi masyarakat Bali,’’ kata Putu Wirata. Ditanya apakah keputusan tanpa kata ‘’suci’’ juga dikirimkan ke pemangku kebijakan di Jakarta, Putu Wirata mengaku tidak mengetahui dan tidak bermaksud menelusuri hal itu. ‘’Tugas kami hanyalah menyampaikan keputusan ini secepatnya, dan berharap Presiden dan pemangku kebijakan yang lainnya mendengar dan menghargai keyakinan umat Hindu yang menyucikan kawasan Teluk
Benoa,’’ katanya. Seperti diberitakan sebelumnya, pascaPesamuhan Sabha Pandita, 9 April 2016, muncul dua putusan yang berbeda. Pertama keputusan yang menyebutkan Teluk Benoa sebagai kawasan suci. Kedua muncul juga keputusan yang menyebutkan Teluk Benoa tanpa kata ‘’suci’’. Atas munculnya dua keputusan yang bertentangan itu, maka Sabha Pandita akan menggelar pertemuan Minggu lusa. Pertemuan yang bersifat informal itu bertempat di Geria Agung Bongkasa. Temu wirasa itu bertujuan menyatukan komitmen, karena Pesamuhan Sabha Pandita 9 April lalu sudah jelas memutuskan Teluk Benoa sebagai kawasan suci. Hal. 19 Oknum PHDI