HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
RABU UMANIS, 13 JANUARI 2010
20 HALAMAN NOMOR 143 TAHUN KE 62
SEJAK 1948
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Boediono Akui Menangis
Pemberian Talangan ke Century
Dilaporkan ke SBY dan JK Jakarta (Bali Post) Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono mengaku keputusan pemberian dana talangan ke Bank Century dilaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). ‘’Keputusan pemberian dana talangan ini dilaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pagi-pagi setelah keputusan diambil,’’ kata mantan Gubernur BI Boediono di hadapan Panitia Angket Bank Century di DPR-RI, Selasa (12/1) kemarin.
Caci Maki Boediono, Aktivis Diamankan PEMANGGILAN Boediono, mantan Gubernur Bank Indonesia yang juga Wapres, oleh rapat Panitia Angket Bank Century, Selasa (12/1) kemarin, diwarnai insiden penangkapan. Hal ini berawal dari pentolan LSM mengeluarkan cacimaki kepada Boediono. Ketika Boediono memberikan keterangan pada pansus, tiba-tiba saja seorang aktivis LSM yang menyaksikan jalannya rapat panitia angket di Ruang KK I berteriak ‘’Boedino maling’’. Hal. 19 Ruang Sidang
Keputusan pemberian dana talangan ke Bank Century dilakukan KSSK pada 21 November 2008. Menurut Boediono, selain dilaporkan ke Presiden Yudhoyono juga dilaporkan ke Wapres Jusuf Kalla (JK). ‘’Pagi-pagi sekali ini (keputusan) saya kira dilaporkan ke keduanya Presiden Yudhoyono dan Wapres M Jusuf Kalla, tetapi bukan saya yang melaporkan,’’ kata Boediono. Ketika ditanyakan siapa yang bertanggung jawab atas pengambilan keputu-
san Bank Century merupakan bank gagal dan berdampak sistemik, Boediono mengatakan hal itu sebagai keputusan bersama. ‘’Menkeu sebagai ketuanya dan BI, kita ini sejajar,’’ kata Boediono. Suasana menjadi agak panas ketika Maruarar Sirait menanyakan soal dana dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) apakah uang negara atau tidak, Boediono mengelak menjawab. Hal. 19 Uang Premi
Bali Post/sep
CENTURY - Boediono saat menjelaskan kasus Century di DPR, Selasa (12/1) kemarin.
Istimewakan Artalyta
FAKTA
Kepala Rutan Dicopot
Pengumpulan KTP Jilid II
Sejumlah PNS Menolak Tabanan (Bali Post) Pejabat dan pegawai terus dimobilisasi untuk mengumpulkan dukungan bagi Ni Putu Eka Wiryastuti. Dalam pengumpulan KTP dan penandatanganan dukungan tahap II bagi Eka, banyak pegawai yang menolak karena menilai perintah dari atasannya itu telah mengaburkan tugas dan fungsi PNS. Menjelang turunnya rekomendasi jilid II DPP PDI-P, terjadi mobilisasi dukungan dan pengumpulan KTP tahap II di Pemkab Tabanan. Pegawai kembali diminta menandatangani pernyataan untuk mendukung paket Eka-Jaya sekaligus mengumpulkan fotokopi KTP, termasuk istri maupun suami. Dukungan ini dikoordinir langsung oleh pimpinan SKPD. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan PNS karena merasa dijadikan alat bagi penguasa. Hal. 19 Surat Dukungan Bali Post/sep
OPSI
DIAMANKAN - Akhmad Laode Kamaluddin diamankan oleh Pamdal DPR dan Paspampres. Sebelumnya ia berteriak ‘’Boediono maling’’ saat Wakil Presiden Boediono menjawab pertanyaan Pansus Angket Bank Century, Selasa (12/1) kemarin.
DPR Kembalikan Surat Presiden Jakarta (Bali Post) Rapat paripurna DPR memutuskan mengembalikan surat pengantar pengajuan Rancangan Undang-undang (RUU) pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) kepada Presiden. Menurut Ketua DPR Marzuki Alie, keputusan tersebut diambil karena DPR menilai terdapat kekeliruan dalam rujukan pengajuan surat yakni mengacu kepada paripurna DPR tanggal 30 September 2009. Padahal, pada paripurna itu tidak mengagendakan penolakan perppu, tetapi menolak RUU JPSK. ‘’Oleh karena itu, paripurna memutuskan untuk mengembalikan surat tersebut kepada Presiden,’’ kata Marzuki dalam rapat paripurna di Gedung MPR/DPR, Selasa (12/1) kemarin. Hal. 19 Dinilai Keliru
KOTA
2
USIA RS Wangaya yang sudah tergolong tua, ternyata tidak sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanannya. RS yang baru saja merayakan HUT ke-89 ini ternyata masih dikeluhkan pelayanannya, khususnya di UGD (Unit Gawat Darurat). Akibatnya, citra rumah sakit milik Pemkot Denpasar ini masih saja dipandang sebelah mata sejumlah warga Denpasar. Terus, apa kata Dirut RS tersebut?
KABUPATEN PEROLEHAN alokasi dana desa (ADD) masing-masing desa di Kabupaten Gianyar tahun 2010 turun 30 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini membuat sejumlah program pembangunan pemerintahan desa yang telah direncanakan dalam APBDes terancam batal.
PEMANGGILAN kedua terhadap Boediono terkait kasus Century, makin menajamkan persoalan. Bahkan, pertanyaan anggota DPR merupakan pengembangan dari jawabanjawaban pejabat yang dipanggil sebelumnya. Salah satunya terkait pernyataan bahwa Boediono sempat menangis ketika memutuskan kasus Century. Anggota Pansus Century Romahurmuziy mengatakan, dari keterangan mantan Deputi Gubernur BI Zainal Abidin, pada rapat di BI yang membahas persoalan Bank Century pada 13 November 2008, ada tiga orang yang menangis, salah satunya adalah Boediono, apakah benar? Hal. 19 Indonesia Raya
Sidang Antasari Ricuh
Pengacara Tantang JPU Berkelahi Jakarta (Bali Post) Persidangan perkara pembunuhan Dirut PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen yang berlangsung di PN Jakarta Selatan, Selasa (12/1) kemarin, diwarnai kericuhan. Aksi adu mulut yang nyaris menjurus adu otot hampir terjadi dalam ruang sidang, saat dilakukan pemeriksaan keterangan terdakwa Antasari Azhar. Namun, majelis hakim yang diketuai Herry Suwantoro dapat mencegah kericuhan tersebut menjadi kontak fisik. Tetapi, hakim ketua itu harus berkali-kali mengeluarkan peringatan keras kepada tim JPU yang diketuai
Cyrus Sinaga serta tim penasihat hukum Antasari di bawah koordinator Juniver Girsang. Peringatan serupa juga sempat dikeluarkannya terhadap pengunjung sidang yang memprovokasi kedua belah pihak tersebut. Kericuhan itu bermula dari strategi JPU Cyrus Sinaga yang menyiapkan pertanyaan khusus untuk memperkuat dakwaannya terhadap mantan Ketua KPK itu. Semua pertanyaan diarahkan seputar perkenalan dengan Nasrudin, Rhani Juliani, Sigid Haryo Wibisono hingga kematian Nasrudin. Hal. 19 Tak Senonoh
Bali Post/ade
SIDANG - Antasari saat sidang kasus pembunuhan Nasrudin, Selasa (12/1) kemarin.
Jelang Pilkada
PDI-P Bangli Juga Berpotensi Pecah 4
Bukan saja PDI-P di Tabanan yang dibayangi perpecahan, kondisi sama juga terjadi di Bangli. Kabupaten berhawa sejuk itu ternyata menyimpan ‘’bara’’ jelang pilkada mendatang. Munculnya paket Gianyar-Sedana Artha, sesuai rekomendasi yang dikeluarkan DPP PDIP, ternyata menimbulkan ketidakpuasan sejumlah kader.
SATU-SATUNYA DPC yang mengirim hanya satu paket ke DPP PDI-P adalah Bangli. Harapannya paket itulah yang nantinya menjadi rekomendasi untuk diperjuangkan dalam pilkada mendatang. Namun kenyataannya berbeda. Paket yang dikeluarkan menyimpang dari yang diusulkan yakni paket Gianyar-Sedana Artha. Padahal paket yang diusulkan lewat rakercabsus adalah paket GianyarKutha Parwata. Akibatnya kini muncul ketidakpuasan di bawah. Selain banyak kader yang ‘’diam’’ (tak ikut mengampanyekan pa-
ket yang direkomendasi), juga muncul kader partai mendaftar sebagai calon independen. Dua calon bupati dan wakilnya dari jalur calon perorangan telah resmi mendaftar ke KPUD Bangli, belum lama ini. Mereka itu I Wayan Arsada (calon bupati) yang kini menjabat sebagai Kepala Sekolah Gurukula Bangli dengan cawabup Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. Sementara cabup Ida Bagus Ludra, adik kandung mantan Bupati Bangli I.B. Agung Ladip, menggandeng I Nyoman Durpa asal Desa Satra, Kintamani — pemeran ‘’Susi’’ di grup Bondres Dwi
Mekar, Buleleng. Arsada telah memasang baliho berukuran besar di sejumlah sudut kota Bangli. Anehnya, dalam foto Arsada itu wajah Bupati Bangli I Nengah Arnawa terpampang jelas. Hal ini menuai dugaan, di balik kemunculan Arsada sebagai calon itu telah diarsiteki Bupati Arnawa. Rumor itu pun makin mendekati kenyataan setelah munculnya pernyataan politis Bupati Arnawa bahwa jiwa dan raganya masih tetap di PDI-P, namun rohnya gentayangan dalam pilkada mendatang. Hal. 19 Bupati Arnawa
Jakarta (Bali Post) Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menonaktifkan Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Negara Pondok Bambu Sarju Wibowo terkait kasus pemberian fasilitas khusus bagi narapidana Artalyta. Ia diganti Catur Budi Patayatin. ‘’Kesimpulannya kami menarik Sarju Wibowo yang selama ini jadi Kepala Rutan. Kami nonaktifkan karena Pak Sarju-lah yang jadi pimpinan,’’ kata Patrialis Akbar, Selasa (12/1) kemarin. Keputusan itu diambil setelah Satgas Pemberantasan Mafia Hukum melakukan inspeksi mendadak di Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu. Satgas menemukan sejumlah ruangan yang dilengkapi fasilitas, seperti furniture, TV LCD dan fasilitas pemutar film. Beberapa kalangan menyebutkan, fasilitas itu dinikmati oleh terpidana suap Artalyta Suryani dan terpidana kasus narkoba Aling. Selain mengganti pejabat Kepala Rutan, Depkum HAM juga akan melakukan program rotasi atas sejumlah petugas di Ditjen Pemasyarakatan. Pemindahtugasan itu, menurut Patrialis, akan dilakukan setahun sekali dan bertujuan untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran hukum. Selain itu, Depkum HAM akan memindahkan sejumlah narapidana dari Rumah Tahanan Pondok Bambu. Patrialis mengaku sering mendapat laporan tentang kasus serupa. ‘’Saya banyak dapat SMS info di kota besar banyak fasilatis seperti itu. SMS saya lanjutkan ke Dirjen untuk ditindaklanjuti,’’ kata Patrialis. Patrialias juga mengatakan telah memerintahkan seluruh inspektorat jenderal untuk melakukan pengusutan sampai tuntas terhadap kasus pemberian fasilitas mewah di Rutan Pomdok Bambu dan memberikan sanksi tegas kepada semua yang terlibat tanpa pilih kasih terhadap sipir, Kadivisi Kakanwil sampail Irjen. Tentang pemindahan lokasi terpidana Artalyta dari Pondok Bambu, Patrilias mengakui, namun tidak menyebutkan lokasi penahanan baru bagi terpidana kasus terhadap jaksa Urip itu. ‘’Tempatnya tidak mungkin disampaikan sekarang karena berkaitan dengan masalah. Nanti kalau sudah dipindahkan kita kasih tahu,’’ ujar Patrialis. (ant)