TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
KAMIS KLIWON, 12 MEI 2011
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
24 HALAMAN NOMOR 261 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Buntut Pemagaran Puskesmas di Tabanan
Rumah Mantan Sekdes Dirusak, Keluarganya Diungsikan Tabanan (Bali Post) Emosi warga Banjar Toh Jiwa, Desa Nyambu, Kediri, Tabanan memuncak. Setelah memblokir puskesmas pembantu, ratusan warga merusak rumah mantan Sekdes Nyambu Ida Bagus Putu Suamba, Rabu (11/5) malam kemarin. Mereka melemparinya dengan batu dan kayu. Massa yang marah juga memblokir depan rumah menggunakan tumpukan kayu dan bambu. Aksi ini berlangsung sekitar pukul 18.00 wita. Entah bagaimana, warga langsung beringas. Mereka menyerbu rumah korban, lalu merusaknya. Hujan batu beterbangan ke arah rumah korban. Akibat aksi tersebut, kaca depan rumah korban pecah, pagar pintu gerbang juga rusak. Usai beraksi, massa langsung bubar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Merasa terancam, keluarga korban langsung menyelamatkan diri. Karena takut, mereka tak berani melakukan perlawanan. Polisi yang mendapat kabar tiba di lokasi beberapa menit kemudian. Polisi pun mengamankan tiga warga
yang diduga terlibat penyerangan. Mendengar ada warga ditangkap, emosi massa kembali meletup. Tanpa dikomando, mereka kembali berkumpul di balai banjar. Menggunakan lima kendaraan pick-up massa bergerak ke Polres Tabanan. Sedianya, mereka memaksa masuk untuk menemui tiga rekannya yang diamankan. Untungnya, aksi ini berhasil diredam oleh tokoh Desa Nyambu, Made Sandi Adnyana. Pria ini meminta warga bubar dan berjanji akan menyelesaikan kasus tersebut. Warga pun langsung menurut dan membubarkan diri. Hal.23 Lokasi Kejadian
Bali Post/udi
TENANGKAN MASSA - Kapolres Tabanan AKBP A.A. Made Sudana saat mencoba menenangkan massa yang memaksa masuk Mapolres. Nampak juga aparat mengungsikan keluarga korban penyerangan dan polisi menunjukkan kaca rumah korban yang dirusak warga di Desa Nyambu, Kediri, Tabanan, Rabu (11/5) malam kemarin.
Di Balik Proyek IP di Pesanggaran
Naikkan Gaji Pegawai
Strategi Cegah Suap
DI BALI
Tiga Danau Tercemar Denpasar (Bali Post) Setelah 13 pantai di Bali terindikasi tercemar limbah, temuan baru juga dilontarkan BLH Bali. Tiga danau di Bali — Danau Batur, Danau Buyan dan Danau Beratan — terindikasi tercemar limbah. ‘’Dari sekian banyak parameter yang diujikan, dua di antaranya tidak memenuhi syarat seperti kadar phosphat dan kadar zat organik melebihi baku mutu,’’ papar Kepala BLH Bali A.A. Alit Sastrawan saat dihubungi Bali Post, Rabu (11/5) kemarin. Ia menegaskan, walaupun tercemar namun temuan tersebut tidak sampai ke tingkat mengkhawatirkan. Dikatakannya, kadar phosphat dan zat organik berdasarkan standar baku, yang diperbolehkan adalah 2 mg/l (untuk phosphat) dan 10 mg/l (untuk zat organik). Hal.23 Sekitar Danau
Bali Post/dok
TERCEMAR - Air Danau Beratan, Tabanan salah satu dari tiga danau di Bali yang tercemar limbah.
OPSI
Keadilan Titik Lemah Bangsa Indonesia Jakarta (Bali Post)Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menyarankan pemerintah memperbaiki titik lemah bangsa Indonesia yakni soal keadilan sosial. “Saya kira titik terlemah bangsa ini soal keadilan, karenya masalah ini yang harus diperbaiki,” kata Jusuf Kalla usai Bali Post/idok menerima pimpinan M. Jusuf Kalla MPR di kediamannya di Jakarta, Rabu (11/5) kemarin. Hal.23 Paling Lemah
Mangupura (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, keputusan pemerintah untuk menaikkan gaji pegawai merupakan salah satu bentuk pencegahan terjadinya kasus suap yang melibatkan kalangan pegawai pemerintah, akibat minimnya penghasilan. ‘’Dasar dari strategi itu adalah keyakinan bahwa semua orang pada dasarnya adalah baik serta menginginkan masa depan yang lebih baik bagi anak-cucunya, masa depan yang bebas korupsi serta penuh peluang,’’ kata Presiden, di Nusa Dua, Bali, Rabu (11/5) kemarin. Dikatakannya, itu adalah strategi berdasarkan pertimbangan moral untuk membedakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi dan orang kaya karena rakus, dengan korupsi yang dilakukan birokrat tingkat rendah untuk bertahan di tengah keputusasaan,’’ katanya. Namun, kata Presiden dalam pidato kuncinya pada konferensi bertema ‘’Shaping a New World: Combating Foreign Bribery in International Business Transactions’’ itu, tentu saja deskripsi tersebut tidak akan
Bali Post/ist
Susilo Bambang Yudhoyono selalu tepat bagi semua situasi, karena tetap saja aksi suap merupakan tindak kriminal. ‘’Tetapi saya yakin mayoritas menginginkan masyarakat bekerja dan ingin Indonesia makmur, sehingga mereka juga harus memainkan perannya dalam memerangi korupsi,’’ katanya. Perbaikan Sistem Presiden juga mengemukakan, aksi penyuapan tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi juga oleh sistem yang mem-
berikan ‘’keamanan’’ bagi individu pelaku tindak penyuapan. ‘’Kami perlu memperbaiki sistem dan membangun dinding baru transparan, sehingga para koruptor tidak dapat bersembunyi dalam sistem,’’ kata Presiden merujuk pada upaya Indonesia memberantas korupsi. Pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata Presiden, berkomitmen untuk bekerja sama memerangi tindak korupsi, salah satunya dengan memperkuat kolaborasi antarinstitusi pemerintah untuk meminimalkan mismanajemen dana negara. Ia juga mengatakan, ada keperluan untuk menjaga sistem pemerintahan di bagian atas tetap bersih untuk memberi contoh. Sementara itu, terkait dengan usulan agar dunia internasional bekerja sama mencekal para koruptor, Menteri Hukum dan HAM RI Patrialis Akbar berharap hal itu dapat memberikan efek jera. ‘’Itu malah bagus, supaya efek jera makin besar. Tidak hanya dalam negeri, tidak hanya pemiskinan,’’ katanya. (par/kmb)
Hasil Kajian Unud-UPT Berbeda Keberadaan proyek Indonesia Power (IP) di Pesanggaran berupa penambahan mesin pembangkit listrik, mengundang tanda tanya. Hal ini menyangkut layak tidaknya proyek tersebut hadir di tempat itu. Masalahnya, hasil penilitian dua lembaga memberikan hasil berbeda. Sedangkan parameter yang diteliti sama yakni menyangkut kebisingan, data udara ambient, emisi gas buang, getaran serta limbah. Pertanyaannya mengapa bisa berbeda, adakah menganut prinsip ‘’membela yang bayar’’? ADA dua lembaga yang melakukan penelitian terkait proyek IP di Pesanggaran, Denpasar Selatan. Lembaga pertama, Kelompok Studi Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Udayana (Unud). Lembaga lainnya, UPT Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali. Hasil penelitian yang berbeda dari objek yang sama itu memunculkan tanda tanya. Perbedaan hasil penelitian ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat yang melibatkan pihak IP Pesanggaran, warga Pesanggaran, dinas terkait di Pemkot dan DPRD Denpasar, belum lama ini. Dalam dengar pendapat itu, seorang warga Pesanggaran Wayan Wiragunata menyampaikan adanya hasil penelitian Unud berbeda dengan hasil penelitian yang dipaparkan pihak IP. Hal.23 Suara Mesin
Menag Kunjungi Ponpes Al-Zaytun
Gumilang Bantah Pernah Masuk NII Indramayu (Bali Post) Menteri Agama (Menag) H. Suryadharma Ali menegaskan tidak ada kaitan antara Pondok Pesantren (Ponpes) AlZaytun dengan organisasi Negara Islam Indonesia (NII). Mengingat ponpes itu menanamkan sikap toleransi. Menag mengemukakan hal itu saat menghadiri acara di ponpes tersebut, Rabu (11/5) sore kemarin. Kata Menag, biasanya paham-paham Islam radikal itu sangat tidak toleran dan tidak suka kepada halhal yang berbau modern. Sementara dirinya menyaksikan pola pendidikan yang dikembangkan Ponpes Al-Zaytun bersifat modern dan mengadopsi seni-seni modern yang diajarkan kepada murid-mu-
ridnya. Selain itu, paham radikal itu mempunyai sifat khusus untuk mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan ideologinya. Pimpinan Pondok Al-Zaytun Syekh AS Panji Gumilang menegaskan bahwa dirinya tidak pernah masuk dalam organisasi NII seperti yang dituduhkan beberapa pihak. ‘’Saya tidak terkait dengan sejarah NII,’’ katanya. Panji Gumilang juga menegaskan, dana pembangunan pondok pesantrennya itu bukan berasal donatur dari luar negeri, tetapi semua donatur berasal dari Indonesia. ‘’Tidak ada bantuan dari negeri Timur Tengah seperti Kuwait, Arab Saudi, dan Mesir, semuanya adalah dari Nusant-
ara. Kami bangga bangsa ini bukan bangsa kikir karena terbukti ponpes ini bisa berdiri dan berjalan sampai sekarang,’’ katanya kepada wartawan. Ia menegaskan, bantuan itu tidak ada kaitannya dengan apa yang dituduhkan banyak pihak sebagai dana dari para pengikut NII melalui cara-cara yang tidak halal. ‘’Sangat mustahil Al-Zaytun dibangun dengan cara-cara seperti itu,’’ katanya. Atas pertanyaan seorang wartawan, Panji Gumilang juga menegaskan tidak mempunyai dana ratusan miliar di Bank Century saat dipimpin Robert Tantular, seperti yang diungkap sejumlah pihak. Hal.23 Milik Siswa
Kronologi Pembahasan RAPBN-P 2010 (1)
Obsesi Meraih Tri Sukses POLEMIK seputar pembangunan infrastruktur terkait penyelenggaraan SEA Games dan PARA Games 2011 kian panas, menyusul adanya aroma tindak pidana dalam proses pembangunan sejumlah venue terkait pesta olahraga para atlet Asia Tenggara itu. Untuk mengetahui persoalan sebenarnya, Ketua Komisi X yang didampingi semua pimpinan dan para anggota Komisi X DPR-RI melakukan jumpa pers pada 10 Mei 2011 yang berisi penjelasan sebagai berikut: Pemerintah mengajukan usulan Nota Keuangan Perubahan APBN TA 2010 untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp 350 miliar dalam rapat kerja antara Kementerian Pemuda dan Olahr-
aga dengan Komisi X DPR-RI, Selasa (13/4) sekitar pukul 14.25 s.d. 17.30 WIB yang dihadiri 41 orang dari 49 anggota Komisi X DPR-RI dan dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng beserta jajarannya. Rapat kerja tersebut bersifat terbuka dengan agenda pembahasan perubahan APBN TA 2010 yang dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR-RI Prof. Dr. H. Mahyuddin NS, Sp.OG.(K) serta didampingi pimpinan lain. Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 2,125 triliun (di luar pagu yang sudah ada yaitu Rp 350 miliar) yang digunakan untuk persiapan SEA Games dan PARA Games 2011,
Rp 1 trliun. Selain itu, untuk lanjutan pembangunan tahap pertama pusat pendidikan, pelatihan dan sekolah olahraga nasional Bukit Hambalang, Bogor sebesar Rp 625 miliar. Kemudian untuk kegiatan kepemudaan serta olahraga lainnya sebesar Rp 500 miliar. Atas pengajuan usulan tambahan sebesar Rp 2,125 triliun tersebut, Komisi X DPR-RI memutuskan akan mempertimbangkan usulan tambahan pagu anggaran dalam APBN-P TA 2010 dengan program prioritas utama pada persiapan SEA Games dan PARA Games 2011 untuk renovasi sarana dan prasarana pertandingan dan pembinaan atlet. Hal.23 Badan Anggaran
Prof. Made Bakta:
Perlu Dilakukan Penelitian Pembanding REKTOR Universitas Udayana Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD.(KHOM) mengatakan dirinya tidak berani mengklaim hasil penelitian pihak mana yang akurat terkait adanya hasil penelitian berbeda terhadap sejumlah parameter dalam proyek penambahan mesin pembangkit yang dilakukan Indonesia Power (IP) di Pesanggaran, Denpasar. Dalam melakukan penelitian, dua lembaga yang melakukan penelitian yakni Kelompok Studi Lingkungan Bali Post/idok Fakultas Matematika dan Prof. Made Bakta Ilmu Pengetahuan Unud dan UPT Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali tentu saja telah melewati prosedur penelitian yang telah dipersyaratkan. ‘’Kenapa hasil penelitiannya bisa berbeda, padahal parameter yang diteliti dan waktu pelaksanaan penelitian hampir bersamaan, itulah yang perlu ditelusuri lebih lanjut,’’ kata Bakta kepada Bali Post, Rabu (11/5) kemarin. Ia tidak menampik, terjadinya perbedaan hasil penelitian memang potensial menimbulkan kebingungan sekaligus keragu-raguan bagi masyarakat terhadap akurasi dan validitas kedua hasil penelitian tersebut. Guna menghilangkan keragu-raguan itu, tentu saja perlu dilakukan penelitian pembanding yang bisa difungsikan untuk menguji keakuratan hasil penelitian terdahulu. Hal.23 Pihak Ketiga