TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp 60.000 ECERAN Rp 3.000
JUMAT PON, 11 MARET 2011
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
24 HALAMAN NOMOR 202 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Terkait Narkoba
Iyut Bing Slamet Resmi Ditahan Jakarta (Bali Post) Penyidik Direktorat IV Reserse Narkoba Polri resmi menahan artis Iyut Bing Slamet yang ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu. “Iyut resmi ditahan sejak Rabu (9/3),” kata Kepala Unit II Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, AKBP Unggul, Kamis (10/3) kemarin. Penyanyi bernama lengkap Ratna Fairuz Albar tertangkap di kamar 028 di Hotel Penthouse, bilangan Mangga Besar, Jakarta Pusat, Selasa malam (8/3) dengan barang bukti berupa 0,4 gram narkoba jenis sabusabu dan beberapa alat bong. “Iyut sudah menjadi target operasi (TO) sejak satu hingga dua bulan ini,” kata Ung-
LENSA
gul. Namun, Unggul tidak menjawab mengenai apakah Iyut termasuk dari 12 artis yang menjadi incaran polisi dalam pemberantasan narkoba. “Iyut adalah sebagai pengguna dari narkoba,” katanya. Saat dipindahkan dari ruang penyidik menuju Ruang Tahanan (Rutan) Direktorat IV Reserse Narkoba Bareskrim, Iyut banyak diam dan menundukkan kepalanya. Iyut menggunakan baju warna kuning dengan dibalut jaket hitam, celana jeans dan menggunakan topi cokelat muda. Saat ditanya wartawan, ia hanya mengatakan, “Saya baik-baik saja.” Hal. 23 Lapor Diri
Bali Post/ant
IYUT BING SLAMET - Mantan penyanyi cilik Ratna Fairuz Albar alias Iyut Bing Slamet (bertopi) saat keluar dari ruang pemeriksaan di Subdit V Direktorat tindak Pidana Narkoba, Kamis (10/3) kemarin.
Presiden Yudhoyono:
Jangan Paksa Saya Lakukan ’’Reshuffle’’ Jakarta (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan kabinet bukanlah tempat untuk menggilir kekuasaan. Karena itu, Kepala Negara meminta semua pihak bersabar, berpikir jernih, dan tetap logis dalam menyikapi persoalan ini. Terutama bagi mereka yang terus menggoreng isu ini dengan persepsi sendiri-sendiri. Bali Post/ant
IBU TIRI - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah (kiri) melantik Bupati Erwan Qurtubi (tengah) yang berpasangan dengan ibu tiri-nya, Heryani (kanan), yang terpilih menjadi Wakil Bupati Pandeglang periode 2011-2016, di Pandeglang, Kamis (10/3) kemarin. Heryani merupakan istri Hasan Sochib, ayah kandung Gubernur Atut, yang berhasil memenangkan pilkada Pandeglang ulangan pada Desember 2010.
FAKTA
‘’Saya akan melakukan reshuffle manakala itu diperlukan, tidak perlu harus dipaksa harus minggu ini atau harus minggu depan. Percayalah, semua itu ada tujuan, alasan dan aturannya,’’ kata Presiden Yudhoyono pada bagian pengantarnya saat membuka sidang kabinet terbatas bidang polhukam dan kesra, Kamis (10/3) kemarin. Presiden mengatakan
merasa perlu menjelaskan soal reshuffle kabinet, karena isu yang kian marak ini berpotensi mengganggu tugas jajaran kabinetnya. Reshuffle, menurutnya, akan dilakukan bila ada alasan dan urgensinya. Pada periode pertama di Kabinet Indonesia Bersatu jilid I, Presiden mengaku melakukan sebanyak tiga kali reshuffle karena ada alasan dan memang ada urgensi
untuk melakukan itu. Oleh karena itu, jika saat ini ada desakan yang mengharuskan Presiden untuk segera melakukan reshuffle kabinet maka itu merupakan hal yang kurang logis. Apalagi, kalau memahami sistem kabinet presidensial, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Presiden mengakui pernah menyatakan tidak tertutup
Susno ’’Kuliahi’’ JPU
Kasus Gayus
DPR Gagal Ungkap Keterlibatan Radja-Edmon Jakarta (Bali Post) Rapat Panja Mafia Hukum dan Pajak dengan mantan Direktur II Ekonomi Khusus Brigjen Radja Erisman dan Brigjen Edmon Ilyas gagal mengungkap keterlibatan dua perwira Polri yang diduga terlibat aliran dana Gayus Halomoan Tambunan. Ketua rapat Tjatur Sapto Edy mengakui rapat yang semula diharapkan banyak dapat mengorek keterangan tak membuahkan hasil. ‘’Beberapa hal belum bisa terbuka,’’ kata Tjatur usai rapat di ruang Komisi III DPR, Kamis (10/3) kemarin. Wakil Ketua Komisi III DPR ini mencontohkan beberapa hal yang masih belum terbuka. Pertama tentang siapa yang memberi perintah dibukanya blokir rekening Gayus. Kedua tentang siapa yang mengintervensi beberapa kasus berkenaan mafia kasus dan perpajakan yang menyangkut Gayus. Selain keduanya, sedianya Panja juga memanggil mantan Kabareskim Komjen Pol. Susno Duadji. Namun, Susno berhalangan hadir karena haru mengikuti persidangannya di PN Jakarta Selatan. Ketiga perwira polisi itu merupakan perwira tinggi yang menangani perkara Gayus Tambunan. Susno pernah membongkar kasus Gayus dan membeberkannya di Komisi III. Sementara Radja dan Edmond sempat diduga masuk lingkaran mafia di Bareskrim Mabes Polri. Dalam keterangannya, Brigjen Radja Erisman membantah adanya intervensi dan perintah dari Jenderal BHD, Kapolri saat itu, untuk membuka blokir rekening Gayus. ‘’Soal pembukaan blokir, saya pikir ini tidak ada intervensi. Saya rasa ini perintah hukum, pak,’’ kata Radja yang mengenakan seragam cokelat dengan bintang satu di pundaknya. (kmb4)
Jakarta (Bali Post) Susno Duadji, Kamis (10/3) kemarin, kembali diadili di PN Jakarta Selatan. Ia membacakan dupliknya atas tuntutan jaksa tujuh tahun penjara. Menurut Susno, tim jaksa penuntut umum (JPU) tidak mengerti konsep pencucian uang. Jaksa yang diketuai Herbaktio Rohan, dinilai Susno, kurang memahami teknik follow the money.
‘’Saya yakin bahwa jaksa tidak memahami kejahatan pencucian uang secara utuh dan benar, termasuk tidak memahami istilah-istilahnya yang lazim digunakan dalam tindak pidana pencucian uang,’’ kata Susno saat membaca duplik pribadinya. ‘’Follow the money adalah kegiatan yang dilakukan analis PPATK dalam rangka menganalisis transaksi
keuangan yang mencurigakan untuk mengetahui underlying dari transaksi tersebut,’’ ucap Susno yang sempat menjadi Wakil Ketua PPATK tahun 2004-2008. Setelah mendengar deplik Susno, majelis hakim yang dipimpin Charis Mardiyanto akhirnya menunda sidang hingga dua pekan. Hal. 23 Terima Suap
Bali Post/ade
DUPLIK - Susno Duadji saat membacakan duplik dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (10/3) kemarin.
Komponen ’’Tiga A’’ Tolak Revisi Perda RTRWP Bali Pejabat yang Melanggar Bisa Di-’’class Action’’ Komponen Tiga A yang terdiri atas unsur agamawan (Tim Penegak Bhisama PHDI), adat (Majelis Utama Desa Pakraman Bali) dan akademisi (Forum Rektor Bali, Forum Guru Besar Bali dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) mendatangi Pansus Pengkajian Perda RTRWP Bali di Gedung DPRD Bali, Kamis (10/3) kemarin. Kedatangan mereka untuk menyampaikan pernyataan sikap mengenai polemik seputar Perda No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali.
DI HADAPAN Ketua Pansus Disel Astawa yang didampingi anggota Pansus lainnya, Tjok Raka Kerthyasa, Kusuma Putra, Made Sudana dan Karyasa Adnyana, Komponen Tiga A secara tegas menolak usahausaha untuk melakukan revisi terhadap Perda No. 16 Tahun 2009 baik oleh Pansus RTRWP DPRD Bali maupun pihak-pihak lain. Mereka juga mendesak supaya secepatnya disusun Peraturan Gubernur Bali yang menjabarkan dan
mengawasi pelaksanaan perda yang mengatur tentang tata ruang dan wilayah Bali hingga tahun 2029. ‘’Secara tegas, kami menolak usaha-usaha untuk merevisi Perda RTRWP Bali tersebut,’’ tegas Ketua Forum Rektor Bali Prof. Dr. dr. I Made Bakta yang dipercaya oleh rekan-rekannya untuk membacakan pernyataan sikap tersebut. Hal. 23 Kearifan Lokal
’’
Masyarakat memiliki hak untuk melakukan kontrol yang dapat dilakukan melalui class action terhadap pejabat bersangkutan. Jadi, kami ingatkan agar para pejabat berhatihati. Jangan sembarangan mengeluarkan izin jika tidak ingin mendapat masalah.
’’
Bali Post/edi
SIKAP - Prof. Bakta (kiri) menyampaikan pernyataan sikap komponen Tiga A terkait RTRWP Bali.
kemungkinan adanya reshuffle kabinet. Tetapi, dirinya tidak pernah menyatakan kapan waktu persisnya, karena perombakan kabinet hanya akan dilakukan manakala evaluasi yang dilakukannya dengan dibantu Wapres Boediono terhadap kinerja kabinet meniscayakannya adanya reshuffle. Langkah itu akan dilakukan dalam rangka menjaga kabinet tetap efektif. Presiden juga menyesalkan gencarnya isu reshuffle yang disertai penyebutan nama-nama menteri yang akan diganti dan nama-nama
penggantinya. ‘’Nama-nama yang beredar itu, baik yang disebut akan diganti ataupun yang disebut calon pengganti, tidak berasal dari saya. Saya pun tidak tahu dari mana itu,’’ ujarnya. Isu semacam ini kerap terjadi di waktu yang lalu. Akibatnya, ada orang yang namanya disebut-sebut media akan menjadi menteri menyatakan kekecewaan langsung kepada dirinya ketika ternyata tidak menjadi menteri. ‘’Bahkan ada yang mengirim SMS kepada saya, mengapa mempermainkan saya,’’ ungkap Presiden. (kmb4/010)
Golkar akan Makin Mendikte Presiden Jakarta (Bali Post) Sikap bertentangan yang ditunjukkan Golkar pada pembentukan Pansus Mafia Pajak, ternyata tak berpengaruh apaapa terhadap keberadaan Golkar di koalisi. Golkar sama sekali tak diberi sanksi. Hal ini akan membuat Partai Golkar makin berani dalam mendikte Presiden. Demikian penegasan pengamat politik Yudi Latief dalam diskusi Dialektika Demokrasi, Kamis (10/3) kemarin. Menurut Yudi, ketidaktegasan Presiden itu menunjukkan bahwa sebenarnya evaluasi koalisi yang dilakukan bukan dalam rangka ingin mengganti menteri-menterinya, tetapi mencari cara maupun formula yang aman untuk mempertahankan kekuasaannya. ‘’Seperti di sinetron, maka ada
sutradara besar yang tugas utamanya adalah memperpanjang jam tayang,’’ sindirnya. Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengakui ada kejanggalan dalam proses yang terjadi di internal partai politik pendukung pemerintah di dalam Setgab. ‘’Lucu, karena kami partai yang berkuasa, tetapi enggak pernah merasa berkuasa. Tetapi yang tidak berkuasa, malah merasa berkuasa,’’ ujarnya. Ruhut juga membalas kritik dari jajaran PKS yang menuding isu reshuffle kabinet merupakan desakan yang diembuskan Partai Demokrat karena ketidakmampuan kader Demokrat memahami karakter SBY. Hal. 23 Anak Pembantu