TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
RABU UMANIS, 9 MARET 2011
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
24 HALAMAN NOMOR 200 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Ical Bertemu SBY
Golkar Tetap Gabung Koalisi Jakarta (Bali Post) Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menegaskan Partai Golkar tetap berada dalam koalisi untuk mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). ‘’Ya, bersama koalisi,’’ kata Aburizal setelah bertemu dengan Presiden Yudhoyono di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (8/3) sore kemarin. Aburizal mengatakan, pertemuan itu berlangsung tertutup dan hanya dihadiri oleh dirinya dan Presiden Yudhoyono. Keduanya sepakat untuk membangun komunikasi di dalam koalisi. ‘’Ya, sepakat. Untuk memperbaiki koalisi menjadi lebih baik,’’ katanya. Ia menegaskan, Golkar mendukung upaya partai-partai koalisi untuk menyelesaikan berbagai masalah prin-
sipil, sehingga pengelolaan negara bisa berjalan lebih baik. ‘’Nanti secara bersama-sama kita benahi, kita cari objektifnya untuk sesuatu tujuan yang lebih baik. Tujuan yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat. Itu yang kita bicarakan,’’ katanya menambahkan. Dalam pertemuan itu, menurutnya, Presiden Yudhoyono menekankan perlunya evaluasi, sehingga masalah-
masalah kecil tidak lagi mengganggu kerja sama partai-partai koalisi pemerintah. ‘’Kita sepakat bahwa ini tinggal tiga setengah tahun lagi. Efektifnya tiga tahun dalam pemerintahan. Kita sepakat bahwa tiga tahun ini harus dimanfaatkan secara maksimal,’’ kata Aburizal. Hal.23 Melanggengkan Kekuasaan
Aburizal Bakrie
Bali Post/dok
ASEAN Jangan Jadi Tempat Teroris Jakarta (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan tidak boleh ada tempat berlindung yang aman (safe heaven) bagi teroris, koruptor, atau penjahat transnasional di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Indonesia dan Filipina sebagai bagian dari ASEAN akan meningkatkan kerja sama pemberantasan kejahatan transnasional. ‘’Tidak boleh di Asia Tenggara ada yang disebut safe heaven untuk terorisme, safe heaven untuk koruptor, safe heaven untuk mereka yang terlibat dalam kejahatan transnasional,’’ kata Presiden Yudhoyono dalam keterangan persnya bersama Presiden Filipina Benigno S Aquino III, Selasa (8/3) kemarin. Presiden Yudhoyono mengatakan kerja sama menghadapi terorisme penting karena kedua negara adalah negara yang sama-sama menghadapi ancaman terorisme riil dan kongkret. Hal.23 Mendapat Ancaman
FAKTA Kisruh PSSI
FIFA ”Jegal’’ Nurdin Jakarta (Bali Post) FIFA melarang Nurdin Halid untuk kembali maju pada Kongres PSSI dengan agenda pemilihan ketua dan wakil ketua umum serta anggota eksekutif komite (exco) periode 2011-2015, karena dinilai tidak sesuai dengan Statuta FIFA. Duta Besar Indonesia untuk Swiss Joko Susilo saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (8/3) kemarin, mengatakan keputusan itu diperoleh saat dia menemui Presiden FIFA Joseph ‘’Sepp’’ Blatter di Zurich, Swiss. ‘’Sepp Blatter menegaskan jika FIFA tetap memegang prinsip-prinsip Statuta dan Kode Etik FIFA bahwa seorang narapidana tidak boleh memimpin organisasi sepak bola,’’ katanya melalui pesan singkat. Menurutnya, dalam pembicaraannya dengan Blatter kurang lebih sekitar 50 menit itu, pihaknya juga menjelaskan kondisi asosiasi sepak bola Indonesia saat ini, terutama menjelang kongres. Blatter, katanya, ternyata juga telah mengetahui kondisi PSSI saat ini. Dengan demikian, petinggi FIFA itu menyatakan dengan tegas bahwa Nurdin Halid tidak diperbolehkan maju lagi dalam kongres pemilihan ketua PSSI. ‘’Apabila dicalonkan lagi maka FIFA tidak akan mengesahkan hasil pemilihan itu. Yang jelas FIFA menginginkan sepak bola Indonesia harus lebih baik lagi,’’ kata mantan anggota Komisi I DPR-RI itu. Hal.23 Tim Pengawas
Bali Post/ant
BERSAMA - Presiden Yudhoyono memberikan keterangan pers bersama Presiden Filipina Benigno S Aquino III, Selasa (8/3) kemarin.
Ditunda, Pembahasan Kajian Pengaturan BBM Pemerintah Ajukan Tiga Opsi
Jakarta (Bali Post) Komisi VII DPR menunda agenda pembahasan hasil kajian pengaturan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga 1 - 2 pekan ke depan. Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya usai rapat kerja yang membahas agenda tersebut dengan Menteri ESDM Darwin Saleh, Selasa (8/3) kemarin, mengatakan DPR memerlukan waktu untuk membahas hasil kajian yang disampaikan pemerintah. ‘’Kami perlu waktu 1 - 2 ming-
gu untuk membahas hasil kajian yang disampaikan hari (Selasa) ini,’’ katanya. Menurutnya, DPR tidak bisa memutuskan secara langsung atas kebijakan pengaturan BBM yang penting dan berdampak luas di masyarakat. Selain itu, Komisi VII DPR juga meminta pemerintah melengkapi hasil kajian Tim Kajian Kebijakan Pengaturan BBM. ‘’Hasil kajian tim hanya sebagai pendukung. Pemerintah mesti melengkapi dengan tinjauan politik, geopolitik,
keuangan negara, dan sosial,’’ katanya. Riefky juga mengatakan, pihaknya meminta Darwin Saleh menyampaikan secara langsung hasil kajiannya. Pada kesempatan itu, Darwin belum menyampaikan hasil kajian dan baru menyerahkannya ke Komisi VII DPR. Hadir pula dalam rapat, Ketua Tim Kajian Kebijakan Pengaturan BBM Anggito Abimanyu dan anggota tim lainnya. Hal.23 Lima Pokja
MENGANTISIPASI naiknya harga minyak, pemerintah telah menyiapkan beberapa opsi untuk dimintakan persetujuan DPR. Opsinya antara lain menaikkan harga jual BBM subsidi jenis premium untuk domestik Rp 500 per liter, mengupayakan kestabilan harga jual BBM nonsubsidi hingga pada level kemampuan ekonomi rata-rata masyarakat Indonesia dan membatasi kuota konsumsi BBM subsidi. Seandainya pemerintah dan legislatif memilih opsi kenaikan harga BBM subsidi, pemeintah melalui tim pengkajian menyarankan ada pengecualian untuk golongan moda transportasi umum. Artinya, kenaikan harga ini hanya untuk kendaraan milik pribadi, jenis sepeda motor dan mobil. Hal.23 Jaga Kestabilan
Surat Gerindra Belum Dibalas SBY Pertemuan SBY dengan Aburizal Bakrie (Ical) menyepakati bahwa Golkar masih tetap dalam partai koalisi mendukung pemerintah. Ical juga menyatakan, dalam pertemuan itu sama sekali tak ada dibahas masalah reshuffle kabinet. Lalu, apa tanggapan Gerindra tentang hasil pertemuan tersebut?
SEKJEN DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai kesepakatan yang dicapai SBYIcal menjadi antiklimaks evaluasi koalisi dan wacana reshuffle kabinet. ‘’Kami berkesimpulan sementara, kayaknya wacana reshuffle dan evaluasi koalisi sampai di sini,’’ kata Muzani, Selasa (8/3) kemarin, menanggapi isi pertemuan tersebut. Ia mengaku sudah menduga wacana evaluasi koalisi tidak akan kongkret. Mengenai nasib Gerindra sendiri, Muzani mengakui bahwa ada utusan SBY yang menemui Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo
Subijanto yang mengajak Gerindra masuk dalam koalisi. Ajakan itu, kemudian dibalas oleh Gerindra melalui surat resmi yang berisi syarat perlunya penguatan dua posisi penting di kabinet yaitu penguatan BUMN dan sektor pertanian. Namun, hingga kini surat itu belum dibalas oleh SBY. Karena tidak ada balasan, ia meyakini jika isu reshuffle dan evaluasi koalisi hanya digunakan Presiden SBY untuk menguji komitmen partai-partai di dalam koalisi. ‘’Kami berkesimpulan reshuffle ini menjadi sebuah instrumen yang didengung-
kan pihak kekuasaan untuk menguji loyalitas parpol peserta koalisi,’’ analisisnya. Kendati demikian, Muzani mengaku Gerindra tidak merasa dipermainkan oleh SBY dan Demokrat. ‘’Gerindra sama sekali tidak merasa dipermainkan. Seluruh dukungan angket di paripurna tidak untuk mendapatkan kekuasaan,’’ tepisnya. Tetap Koalisi Sementara itu, PKS terus menggelar konsolidasi menjelang evaluasi koalisi. Setelah kemarin di DPP, kini giliran Fraksi PKS di DPR mengonsolidasikan
kekuatannya. Pertemuan dipimpin oleh Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dan jajaran petinggi PKS, kecuali Sekjen PKS Anis Matta yang disebut-sebut sedang berada di luar negeri. Namun, saat konferensi pers, Luthfi Hasan tidak berada di tempat. Hasil dari konsolidasi internal Fraksi PKS tersebut ternyata berlawanan sikap dengan pernyataan-pernyataan elite PKS selama ini yang menyatakan PKS siap keluar dari Setgab koalisi dan menjadi partai oposisi. Hal.23 Dalam Koalisi