TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp 60.000 ECERAN Rp 3.000
JUMAT PAING, 8 JULI 2011
Bali Post
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
Dewi Yasin Limpo
Tuding Nalom Bohong
Saling Ejek di FB
Pemuda Bentrok, Satu Luka-luka Denpasar (Bali Post) Dua kelompok pemuda di wilayah hukum Polres Badung, Kamis (7/7) sore kemarin terlibat bentrok. Kelompok pemuda yang terlibat bentrok yakni antara pemuda dari Sading dengan pemuda dari Sempidi. Akibat kericuhan yang sempat membuat situasi mencekam di lokasi kejadian itu, satu dari puluhan pemuda yang terlibat baku hantam mengalami luka sabetan pedang. Korban itu bernama Rai Topan. Informasi di lapangan, bentrok dua kelompok pemuda itu pecah setelah saling ejek di akun Facebook (FB). Dikatakan, Rai Topan yang berasal dari Sempidi mengomentari status FB seorang pemuda dari Sading. Di sanalah terjadi saling ejek dan keduanya memanas, hingga akhirnya pemilik akun FB yang diejek tersebut mencari Rai Topan. Ia tidak sendirian, tetapi bersama sejumlah pemuda lainnya. Hal. 23 Gunakan Pedang
Jakarta (Bali Post) Dewi Yasin Limpo, Kamis (7/7) kemarin bertemu Komisi III DPR. Ia memberikan klarifikasi di depan Panja Mafia Pemilu terkait kasus surat palsu MK. Dalam klarifikasinya, Dewi membantah keterangan saksi sebelumnya yang dihadirkan Panja. Bahkan, Dewi menuding saksi berbohong dan fitnah. ‘’Saya tidak pernah meminta surat kepada Nalom. Itu tidak pernah, bohong itu,’’ ujar Dewi.
KONGRES PSSI
Demi Keamanan, Calon Pengurus ’’Diungsikan’’ Semarang (Bali Post) Komite Normalisasi PSSI akan menempatkan para calon ketua umum di hotel yang berbeda dengan lokasi penyelenggaraan Kongres PSSI di Solo, Jawa Tengah, 9 Juli besok. Hal itu dilakukan karena selain kamar hotel di tempat penyelenggaraan kongres sudah penuh dipesan, juga demi faktor keamanan. Menurut anggota Komite Normalisasi PSSI Hadi Rudyatmo, seluruh calon ketua umum, calon wakil ketua umum serta calon anggota eksekutif komite PSSI akan menginap di Hotel Solo Paragon. Sementara pelaksanaan kongres akan digelar di Hotel Sunan. Seperti dilaporkan wartawan Cakra Semarang TV (Kelompok Media Bali Post), hingga saat ini pihak Komite Normalisasi sudah memesan 65 kamar di Hotel Paragon, dengan rincian 18 kamar untuk calon ketua umum, 16 calon wakil ketua umum serta 51 calon anggota exco. Hal. 23 Tempat Kongres
TENGGER
Bali Post/ant
KASUS PEMILU - Dewi Yasin Limpo, mantan calon legislatif Partai Hanura dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I, memberikan keterangan kepada Panja Mafia Pemilu Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (7/7) kemarin.
Nazaruddin
Tinggalkan Singapura Diduga ke Pakistan Jakarta (Bali Post) Pemerintah Singapura menyatakan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin tidak lagi berada di negara tersebut. Menanggapi hal itu, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menduga anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat itu memiliki lebih dari satu jenis paspor. ‘’Nazaruddin itu pasti punya paspor lebih dari satu, pasti dong. Pertama paspor biru, yang kedua paspor biasa,’’ kata
Patrialis di kantor Presiden, Kamis (7/7) kemarin. Sementara itu pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan lembaga terkait terus melacak keberadaan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin ke berbagai negara. ‘’Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan di negara tetangga sudah melakukan upaya-upaya melacak di mana keberadaan yang bersangkutan,’’ kata Menteri Luar Negeri Marty Natalega-
wa, Kamis malam kemarin. Marty menyatakan sudah mengetahui pemberitahuan dari pemerintah Singapura bahwa yang bersangkutan sudah meninggalkan Singapura. Ia menambahkan, pemerintah sempat melacak keberadaan Nazaruddin di Vietnam dan Malaysia. Pada Rabu malam, Marty juga mendapat informasi bahwa Nazaruddin berada di Filipina. Hal. 23 Kerja Sama
Bali Post/ant
GALUNGAN DI TENGGER - Dua remaja Hindu suku Tengger membaca kitab Sarasamuscaya sebelum upacara Galungan di Pura Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (6/7). Umat Hindu suku Tengger di sekitar Gunung Bromo melaksanakan upacara Galungan di Pura-pura desa serta memasang penjor di depan rumah mereka.
Bali Post/ade
SALAM KOMANDO - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono (tengah) melakukan salam komando bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Letnan Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo (kanan) dan mantan Kasad Jenderal TNI George Toisutta usai upacara serah terima jabatan Kasad di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta Pusat, Kamis (7/7) kemarin. Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo yang juga ipar Presiden SBY resmi menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat menggantikan Jenderal TNI George Toisutta yang akan memasuki masa purnawirawan.
Permen Investasi yang Dikeluhkan Bali
Pusat Belum Ada Rencana Mengubah
Bali Post/dok
NOMOR 313 TAHUN KE 63
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila
KRIMINAL
Wayan Koster
24 HALAMAN
KELUARNYA 13 Peraturan Menteri (Permen) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang salah satunya memangkas kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam pemberian izin investasi di bidang pariwisata, harus disikapi secara bijak oleh semua pihak. Sebab, pada dasarnya kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk merangsang tumbuhnya pariwisata di Bali yang justru terhambat lemahnya regulasi. Demikian persoalan yang mengemuka dalam diskusi bertema ‘’Pengembangan Pariwisata di Pulau Bali’’ di Gedung
Pers Pancasila, Jakarta, Selasa (5/7). Tampil sebagai narasumber anggota Badan Anggaran yang juga anggota Komisi X DPR Dr. Ir. Wayan Koster, M.M. dan Dirjen Pemasaran Pariwisata Kemenbudpar Sapta Nirwandar. Menurut Sapta, keluarnya permen itu merupakan implementasi dari amanat UU No.10/ 2009 tentang Kepariwisataan. Sapta mengatakan, pembuatan aturan baru seperti permen investasi, dilatarbelakangi keinginan adanya pembaruan dalam hal kebijakan. Kendali pemberian izin investasi tidak hanya di tingkat provinsi, teta-
pi ada pada kabupaten/kota. Adanya protes terhadap permen tersebut, menurut Sapta, adalah hal wajar. Karena tidak semua pihak bisa terpuaskan. Meski sosialisasi sudah dilakukan, protes bisa saja muncul karena mungkin ada pihak-pihak yang secara tidak disengaja terlewatkan dalam proses pelibatannya. Seperti protes yang datang dari sejumlah anggota DPRD provinsi. Sapta menjamin pemerintah pusat selalu berupaya melibatkan semua pihak dalam proses pelaksanaannya. Semua pihak yang menjadi stakeholder akan selalu dilibatkan bersama-
sama. Ia menegaskan tidak ada maksud pemerintah pusat merusak sistem yang sudah berjalan selama ini, di mana kendali pemberian izin ada di wilayah provinsi. ‘’Jadi menurut saya pelaksanaan permen tetap biarkan terus berjalan, nanti hasilnya akan ketahuan apakah lebih positif dibandingkan yang ada selama ini,’’ sarannya. Sebenarnya, kebijakan tersebut juga sejalan dengan visi pemerintah pusat yang terus mengembangkan tumbuhnya wilayah destinasi wisata di tiap daerah. Hal. 23 Ekonomi Nasional
Pada pertemuannya dengan Komisi III sebelumnya, staf panitera MK Nalom Kurniawan menyatakan bila Dewi Yasin Limpo pernah meminta surat yang ia akan serahkan ke KPU. Surat tersebut adalah surat mengenai penjelasan MK bahwa surat dengan Nomor 112 tertanggal 14 Agustus adalah palsu. Dewi meminta surat tersebut di halaman Gedung KPU. Awalnya Nalom enggan memberikan surat tersebut, namun karena Dewi Yasin Limpo menelepon seseorang, kemudian surat itu ia berikan. ‘’Sebelumnya saya tidak berikan. Namun Ibu Dewi menelepon seseorang dan berbicara dengan bahasa Makassar, telepon itu lalu diberikan kepada saya,
dan ternyata yang berbicara Ibu Neshawati. Nesha meminta saya menunjukkan surat itu ke Ibu Dewi. Katanya itu atas perintah hakim Arsyad,’’ ujar Nalom saat memberikan klarifikasinya di Panja. Namun, keterangan Nalom itu pun dibantah Dewi. ‘’Saya telepon kakak saya di Makassar. Dia menanyakan kabar saya dan posisi saya di mana,’’ bantah Dewi. Dewi juga membantah keterangan Sekjen MK Janedjri M Gaffar yang mengatakan bahwa yang ditelepon Dewi saat itu adalah hakim Arsyad. ‘’Yang menelepon kan saya, kenapa dia yang tahu. Saya juga mengikuti kasus ini di televisi. Saya merasa difitnah,’’ imbuh Dewi. (kmb)
Sultan Mundur dari Nasdem Jakarta (Bali Post) Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) membenarkan jika Sri Sultan Hamengku Buwono X telah mengundurkan diri dari Organisasi Massa (Ormas) Nasional Demokrat (Nasdem). Dia mengungkapkan, sebelumnya Sultan sudah menyampaikan bahwa kalau Nasdem berubah menjadi partai politik maka dia akan keluar dari ormas pimpinan Surya Paloh tersebut. ‘’Ini berarti ada konsistensi dengan apa yang beliau katakan. Sebelumnya, Sultan sudah bicara pada saya, bahwa kalau Nasdem berubah menjadi parpol maka akan mengundurkan diri,’’ ujarnya di Gedung DPR, Kamis (7/7) kemarin. Mantan Menkokesra ini menegaskan, mundurnya Sultan dari Nasdem bukan disebabkan adanya dorongan dari Golkar, tetapi murni karena kesadaran Sultan sebagai kader Golkar. Sultan dari dulu anggota Golkar. ‘’Jadi, bukan hal yang baru
jika dia memutuskan keluar dari Nasdem,’’ kata Ical. Sementara itu, fungsionaris Nasdem Akbar Faizal bisa memahami keputusan Sri Sultan mundur dari Nasdem, karena dalam kesepakatan dengan Surya Paloh memang tidak pernah ada perjanjian Nasdem menjadi partai politik. ‘’Kesepakatan kita dengan Pak Surya adalah orang Ormas Nasdem bukan Partai Nasdem,’’ kata Akbar yang juga anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura. Oleh karena itu, ia akan mengusulkan agar digelar rapat pleno untuk memastikan apakah Nasdem tetap menjadi ormas atau sudah berubah haluan menjadi parpol. Jika keputusannya adalah Nasdem menjadi parpol, maka dia akan mengikuti jejak Sultan. ‘’Kalau dianggap itu parpol bagian ormas Nasdem, saya menolak dan saya akan mundur karena tidak pernah menyepakati itu. Dan, saat ini saya kader Hanura,’’ tegas Akbar. (kmb4)