Edisi 8 April 2011 | Balipost.com

Page 1

TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

JUMAT UMANIS, 8 APRIL 2011

Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila

24 HALAMAN NOMOR 230 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Dugaan Penyimpangan Pengadaan Obat di Diskes Denpasar

Kejaksaan Diminta Ditemukan 40 Macam Bukan Obat Generik Tuntaskan Pemeriksaan

Dugaan adanya penyimpangan dalam pengadaan obat generik di Dinas Kesehatan (Diskes) Denpasar tampaknya berkepanjangan. Bantahan yang diungkapkan Kadiskes dr. Luh Putu Sri Armini, tak membuat pihak kejaksaan menghentikan penelusuran. Bahkan, hasil pemeriksaan ditemukan sedikitnya 40 macam obat yang tidak termasuk dalam lampiran Keputusan Mentri Kesehatan No. HK.03.01/Menkes/146/2010, 27 Januari 2010.

KEJARI Denpasar dalam pemeriksaan yang cermat menemukan adanya persoalan dalam Surat Perjanjian Kontrak (SPK) yang ditandatangani Luh Putu Sri Armini mewakili Diskes Kota Denpasar serta dra. Ni Made Agustinawati bertindak atas nama PT Kimia Farma. Dari keseluruhan obatobatan yang termuat dalam SPT, petugas kemudian menemukan sejumlah obat yang tidak termasuk dalam lampiran Kep. Menkes. Dari Rp 2,4 miliar nilai proyek, diperkirakan sedikitnya Rp 500 juta yang bukan termasuk

daftar obat generik. ‘’Memang pengadaan obat generik bisa dilakukan penunjukan langsung. Namun untuk obat yang bernilai Rp 500 juta yang tidak termasuk dalam lampiran Kep. Menkes, perlu ada prosedur lain,’’ jelas sumber di kejaksaan. Kajari Denpasar Heru Sriyanto, S.H. saat dihubungi, Kamis (7/4) kemarin, menyatakan kasus ini masih taraf pengumpulan data dan minta keterangan. Ditegaskan, pemeriksaannya terus berjalan dengan tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Hal.23 Cukup Tebal

Tiga Pejabat Jajal Keperkasaan Sukhoi

BENCANA Jepang Kembali Diguncang Gempa

Jakarta (Bali Post) Tiga pejabat negara menjajal keperkasaan pesawat Sukhoi SU-27SK di area Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Kamis (7/4) kemarin. Ketiga pejabat itu, Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Soeparno dam Menteri Perhubungan Preddy Numberi. Sebelum terbang, mereka mendapat pengarahan singkat dari Komandan Skuadron Udara 11 Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin, Makassar Letkol Pnb. Tonny Haryono. Ketiganya mendapat pemeriksaan kesehatan terlebih dulu untuk memastikan kondisi kesehatannya sebelum melakukan penerbangan dengan pesawat tempur. Hal.23 Panglima TNI

TokyoGempa berkekuatan 7,4 SR mengguncang Jepang, Kamis (7/4) kemarin. Pusat gempa berada di lepas pantai Miyagi. Gempa ini berpotensi menimbulkan tsunami. Informasi dari KBRI Tokyo kemarin malam, gempa terjadi pukul 23.32 waktu setempat, atau sekitar pukul 22.32 wita. Siaran televisi NHK mengimbau agar penduduk yang tinggal di pesisir timur laut menjauh dari pantai. Siaran NHK memperlihatkan guncangan dirasakan di gedung-gedung tinggi. Tampak lampu maupun papan tulis bergerak-gerak dengan kencang. Sebelumnya, 11 Maret 2011 lalu gempa kekuatan 7,9 SR dan tsunami terjadi di Jepang, mengakibatkan belasan ribu korban jiwa dan material serta merusak reaktor nuklir. (net)

Instruksi Presiden

Gunakan Anggaran Secara Efisien

Jakarta (Bali Post) Seluruh jajaran pemerintahan agar menjalankan instruksi Presiden mengenai optimalisasi dan efesiensi penggunaan anggaran khususnya pada tahun anggaran berjalan 2011. Itu dikatakannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor Presiden jakarta, usai rapat terbatas mengenai optimalisasi dan efesiensi penggunaan anggaran, Kamis (7/4) siang kemarin. Dikatakan, hingga saat ini masih menerima laporan mengenai penggunaan anggaran yang tidak efesien, tidak tepat dan tidak optimal oleh penyelenggara negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal.23 Semua Pihak

MALINDA SAKIT

Rekonstruksi Batal TERSANGKA pembobolan uang nasabah Citibank, Inong Malinda Dee, batal melaksanakan rekonstruksi di gedung Badan Reserse dan Kriminal Polri karena sakit. ‘’Rekonstruksi hari ini ditunda, karena Malinda sakit maka tidak dilaksanakan,’’ kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Pol. Anton Bachrul Alam di Jakarta, Kamis (7/4) kemarin. ‘’Selain itu, penundaan rekonstruksi karena pejabat dari Citibank dalam keadaan kurang fit, setelah selesai rapat dengan Komisi XII DPR-RI dan Bank Indonesia pada hari Rabu (6/4),’’ ujarnya. Hal.23 Aliran Dana

Bali Post/ant

AKSI AEROBATIK - Tiga pesawat Sukhoi melakukan aksi aerobatik saat kegiatan geladi bersih persiapan Peringatan Hari Angkatan Udara ke-65 tahun 2011 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (7/4) kemarin.

Polemik Pembangunan Gedung Baru

DPR Putuskan Dilanjutkan

Bali Post/ant

Jakarta (Bali Post) Protes dari banyak kalangan soal rencana pembangunan gedung baru DPR yang dianggarkan Rp 1,3 triliun, nampaknya tak banyak pengaruhnya. Rapat konsultasi pimpinan DPR, pimpinan fraksi dan pimpinan BURT di Gedung MPR/DPR, Kamis (7/4) kemarin, memutuskan untuk tetap melanjutkan rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut.

Malinda Dee

Kemudahan bagi WNA dalam UU Keimigrasian 1. Investor asing dapat izin tinggal tetap yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, bila memenuhi persyaratan. Izin tinggal tetap diberikan bagi investor yang telah tinggal di Indonesia selama tiga tahun berturut turut, yang sebelumnya lima tahun berturut-turut. 2. Izin tinggal tetap diberikan kepada keluarga perkawinan campuran, baik suami, istri dan anak orang asing. 3. Pemberian izin tinggal tetap berlaku untuk waktu yang tidak terbatas diberikan kepada investor tertentu yang kawin secara sah kepada WNI dengan kewajiban melapor ke kantor imigrasi setiap lima tahun dan tidak dikenai biaya.

MENGEMUKANYA kasus pengadaan obat generik dan penunjukan langsung di Dinas Kesehatan Denpasar, memicu polemik yang berkepanjangan. Kejaksaan diminta untuk menuntaskan pemeriksaan kasus dimaksud agar tak memunculkan spekulasi. Ketua Komisi A DPRD Denpasar A.A. Kompyang Raka, S.H., Kamis (7/4) kemarin, berharap kasus ini harus diproses sampai tuntas. Artinya, jangan sampai prosesnya setengah-setengah, sehingga menimbulkan persepsi beragam di masyarakat. ‘’Kami berharap ini harus dituntaskan, jangan mentok di tengah jalan,’’ katanya. Proses tuntas yang dimaksudkan wakil rakyat asal Intaran, Sanur ini, yakni kejaksaan bisa menunjukkan ada kesalahan atau tidak sama sekali. Artinya, kalau memang ada prosedur yang salah, silakan disampaikan juga sehingga masyarakat mengetahuinya. Hal.23 Bisa Terbuka

Adanya imbauan Presiden, kalangan DPR berpendapat lebih menekankan pada pentingnya efisiensi dari pembangunan gedung yang memang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Keputusan meneruskan pembangunan gedung ditetapkan setelah tujuh dari sembilan fraksi DPR, termasuk Fraksi Partai Demokrat,

Bali Post/dok

mendukung pembangunan gedung tetap diteruskan. Sedangkan dua fraksi yaitu Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dan Fraksi Partai Gerindra menolak. Rapat juga memutuskan untuk tidak membawa keputusan rapat konsultasi ini ke rapat paripurna DPR. Usai rapat, Wakil Ketua

DPR Anis Matta yang didaulat menyampaikan hasil keputusan rapat menjelaskan rapat konsultasi selama tiga jam dengan perdebatan cukup panjang itu akhirnya sampai pada kesimpulan menyetujui pembangunan gedung baru. Hal.23 Rapat Terakhir

UU Keimigrasian Disahkan

WNA Diberi Kemudahan DPR-RI menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) Keimigrasian disahkan menjadi undang-undang. Dalam UU yang baru ini banyak memberi kemudahan bagi warga negara asing (WNA) untuk memperoleh izin tinggal tetap sebagai warga negara Indonesia (WNI). Pada rapat paripurna DPR, Kamis (7/4) kemarin, terungkap sedikitnya ada tiga kemudahan untuk bisa memperoleh izin tinggal. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dalam penjelasannya pada rapat paripurna itu mengatakan, pertama, kemudahan mendapatkan izin tinggal tetap bagi investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dan telah memenuhi persyaratan. Pembe-

rian izin tinggal tetap dapat diberikan bagi investor yang telah tinggal di Indonesia selama tiga tahun berturut-turut yang dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1992 ditetapkan lima tahun berturut-turut. Kedua, kemudahan untuk mendapatkan izin tinggal tetap diberikan kepada keluarga karena perkawinan campuran, baik suami, istri, dan anak orang asing. Ketiga, pemberian izin tinggal tetap yang berlaku untuk waktu yang tidak terbatas yang akan diberikan kepada investor tertentu yang kawin secara sah kepada WNI dengan kewajiban melapor ke kantor imigrasi setiap lima tahun dan tidak dikenai biaya. Hal.23 Kawin Campur

Bali Post/ade

BERSAMA IBU-IBU - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar (kanan) bersama ibu-ibu Tim Advokasi Perkawinan Campuran usai rapat paripurna pengambilan keputusan RUU Keimigrasian di Gedung DPRRI, Kamis (7/4) kemarin.

EFISIENSI - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbincang dengan Wapres Boediono saat memberikan keterangan kepada wartawan usai rapat kabinet terbatas tentang optimasi dan efisiensi anggaran negara di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (7/4) kemarin.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.