Bali Post
TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
Pengemban Pengamal Pancasila
SELASA KLIWON, 8 MARET 2011
24 HALAMAN NOMOR 199 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
”Reshuffle’’
Gerindra Siap Gabung, PDI-P Menolak Jakarta (Bali Post) Ketua DPP Partai Demokrat Daday Hudaya memastikan susunan kabinet baru hasil reshuffle yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera diumumkan. Anggota Komisi III DPR ini mengatakan Partai Gerindra sudah bisa dipastikan akan bergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. ‘’Gerindra sudah pasti,’’
ujarnya, Senin (7/3) kemarin. Sementara itu, Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla mengatakan, keputusan soal penataan ulang koalisi dan perombakan menteri di kabinet sangat tergantung pada sikap dari PDI Perjuangan. ‘’Partai Demokrat masih memberikan waktu selama dua pekan kepada PDI Per-
juangan untuk menentukan sikapnya bergabung dalam koalisi dan pemerintahan,’’ kata Ulil, Senin kemarin. Sementara politikus PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengatakan agar Partai Demokrat segera memutuskan penataan koalisi dan mengusulkan perombakan menteri di kabinet. Menurutnya, wacana perombakan menteri di kabinet dan penataan
ulang koalisi sudah sejak beberapa bulan lalu. ‘’Sudah terlalu lama mengambang dan belum ada tindak lanjut,’’ katanya. Sikap PDI Perjuangan, kata Ganjar, sangat jelas bahwa PDI Perjuangan konsisten dengan keputusan kongres yakni berada di luar pemerintahan. ‘’Bagi PDI Perjuangan wacana penataan ulang koalisi dan perombakan menteri kabinet saat ini
bukan keinginan PDI Perjuangan atau aspirasi masyarakat, tetapi keinginan dari partai politik penguasa,’’ katanya. Menurutnya, sulit bagi PDI Perjuangan menerima tawaran koalisi dari Partai Demokrat jika hanya untuk ditukar dengan jabatan menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II. Hal.23 Jabatan Menteri
Roda Dua Serbu Bali FAKTA Diduga Menipu, Oknum Ketua KNPI Ditangkap Garut (Bali Post) Satuan Reskrim Polres Garut menangkap Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Garut, Mukty Arief. Ia diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap seorang pengusaha. Kasatreskrim Polres Garut AKP U Yusuf Hamdani, Senin (7/3) kemarin, membenarkan telah menangkap dan menahan seorang Ketua KNPI karena telah menipu hingga merugikan korbannya sebesar Rp 100 juta pada tahun 2009. Penangkapan tersebut, kata Yusuf, berdasarkan laporan korban dan pemeriksaan sebelumnya, hingga pelaku dapat ditangkap di rumahnya Perum Griya Intan, Garut, Sabtu (5/3) petang. ‘’Sebenarnya proses pemeriksaan terhadap tersangka telah berjalan cukup lama, dan baru sekarang kami menangkapnya setelah bukti-buktinya kuat,’’ kata Yusuf. Laporan penipuan tersebut, kata Yusuf, atas nama Jefry, seorang pengusaha pada tahun 2009 lalu, korban mengaku telah ditipu oleh tersangka yang menjanjikan akan memberikan proyek dengan syarat menyerahkan sejumlah uang untuk memperlancar mendapatkan proyek. Dijelaskan Yusuf, korban tergiur dengan janji tersangka kemudian menyanggupi permintaannya dengan memberikan uang sebesar Rp 100 juta. ‘’Korban baru sadar dirinya telah tertipu setelah ditunggu beberapa lama, proyek yang dijanjikannya tidak juga muncul,’’ kata Yusuf. Sejumlah pengurus dan anggota KNPI Garut mendatangi Markas Polres Garut Jalan Sudirman tempat tersangka ditahan. Mereka datang hanya menjenguk sebagai bentuk solidaritas, dan ingin mengetahui secara jelas terjadinya penangkapan ketuanya oleh polisi. ‘’Kami datang bukan atas nama organisasi KNPI dan bukan untuk meminta penangguhan penahanan terhadap Arief, kami datang hanya untuk menjenguknya sebagai bentuk solidaritas kami,’’ kata Heru Fajar Sekretaris Umum KNPI Garut. (ant)
KOTA
Bali Post/udi
ANTRE - Pengendara roda dua antre di pintu loket Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Senin (7/3) kemarin.
Temuan KPK
35% Proyek Bocor Banjarmasin (Bali Post) Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua mengatakan sejak 2005 hingga 2010 lembaganya menemukan anggaran proyek pembangunan rata-rata mengalami kebocoran hingga 35 persen. Hal tersebut disampaikan Abdullah saat menjadi pembicara pada peresmian layanan pengadaan atau lelang secara elektronik Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Graha Abdi Persada Banjarmasin, Senin (7/ 3) kemarin. Dari total kebocoran tersebut, 90 persen kebocoran pada sektor pengadaan barang. Menurutnya, tahun 2005 sampai 2010,
KPK menangani 68 perkara yang menunjukkan adanya kerugian negara melalui proses pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 689,195 miliar. ‘’Dari jumlah tersebut hingga 2009 rata-rata kebocorannya sekitar 35 persen dari total nilai proyek,’’ katanya. Penemuan tersebut, tambahnya, juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Prof. Sumitro Djojohadikusumo yang
menyebutkan kebocoran dana pengadaan barang/jasa pemerintah dapat mencapai 30-50 persen. Sedangkan berdasarkan laporan Bank Dunia (Country Procurement Assesment Report) bahwa kebocoran dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berkisar antara 10-50 persen, terutama di sektor konstruksi. Hal.23 Tidak Tepat
2
PADA tahun 2012 mendatang, Pemprov Bali menargetkan tidak ada lagi ruas jalan yang berstatus jalan provinsi yang mengalami kerusakan. Untuk kepentingan itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika telah memerintahkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mendata seluruh ruas jalan rusak yang proses pemeliharaan dan perbaikannya jadi tanggung jawab Pemprov Bali. Terus, berapa panjang jalan yang jadi tanggung jawab provinsi?
OLAHRAGA
Bali Post/ant
16
PERELI Prancis Sebastien Loeb menjuarai Reli Meksiko dengan mudah. Kemenangan itu didapat setelah menyaksikan rekan setimnya, Sebastien Ogier, gagal melanjutkan lomba kerena mengalami kecelakaan di tahapan akhir.
KINERJA KEJAKGUNG - Jaksa Agung Basrief Arief pada rapat kerja membahas kinerja Kejaksaan Agung (Kejakgung) bersama Komisi III DPR, Senin (7/3) kemarin.
Kejar Aset Century
Kejaksaan Gandeng Bank Dunia Jakarta (Bali Post) Kejaksaan Agung telah menggandeng Bank Dunia guna pengembalian aset Bank Century yang dilarikan ke luar negeri. Koordinasi antara Bank Dunia dan Tim Pemburu Koruptor (TPK) untuk memburu aset Bank Century di Swiss akan dilakukan melalui KBRI Washington. Adapun jumlah aset tersebut 155,9 juta dolar AS atau setara dengan Rp 1,5 triliun. Penegasan tersebut disam-
paikan Jaksa Agung Basrief Arief dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (7/3) kemarin. Menurutnya, dukungan Bank Dunia dilakukan dalam rangka penyesuaian hukum yang berlaku di negara Swiss. Basrief menjelaskan, asetaset Bank Century diketahui disimpan di Dresdner Bank of Switzerland (sekarang LGT Bank) atas nama Telltop Holding Limited dalam bentuk dana deposito. Namun pemerintah kesuli-
tan menarik aset-aset itu karena otoritas Swiss menganggap bahwa aset tersebut tidak berasal dari tindak kriminal, melainkan hanya pelanggaran administrasi. Setelah dilakukan konsultasi, Bank Dunia bersedia membantu melakukan penyempurnaan materi Mutual Legal Assistance (MLA) untuk membekukan aset Century di Swiss. Hal.23 Bantuan Resmi
Winasa Dinasihati Istrinya Negara (Bali Post) Ada pemandangan lain dalam sidang kasus korupsi pabrik kompos dengan terdakwa Prof. I Gede Winasa, Senin (7/3) kemarin. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi itu sempat diskors untuk istirahat selama beberapa menit. Kesempatan itu tampaknya dimanfaatkan Winasa untuk makan siang. Ketika itu ia dilayani oleh istrinya yang juga mantan Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari.
Winasa nampak makan siang di kursi belakang pengunjung dengan lauk sate lilit. Nasi kotak itu telah disiapkan sebelumnya oleh Ratna. Seusai makan siang, Winasa ngobrol bersama istrinya dan anggota DPRD Jembrana Putu Kamawijaya. Saat bercengkrama itulah Ratna sempat menepuk-nepuk punggung suaminya dan mengatakan, ‘’Ingat kamu jangan suka marahmarah lagi, hari ini kan harusnya kamu minal aidin (maafmaafan), ikhlas menjalani se-
muanya karena habis Nyepi.’’ Situasi ini jarang terlihat pada sidang-sidang dengan terdakwa mantan Bupati Jembrana ini sebelumnya. Pasalnya sidang kali ini menguras waktu hingga seharian. Dari tiga saksi yang diajukan di antaranya mantan Direktur Perusda IGK Mulyarta, mantan Kadis PULH Nyoman Suryadi dan mantan PPTK PULH I Nyoman Gede Sadguna itu rata-rata menyita waktu hingga dua jam. Hal.23 Tunda Sidang
Bali Post/olo
MAKAN - Winasa ditemani istrinya, Ratna Ani Lestari, saat makan siang, di PN Negara, kemarin.
Banyuwangi (Bali Post) Arus balik libur Nyepi masih terus mengalir di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Senin (7/3) kemarin. Kali ini didominasi pengendara roda dua. Sejak pagi ratusan sepeda motor memadati pintu loket pelabuhan. Saking banyaknya, mereka sempat meluber hingga ke jalan. Untuk menghindari penumpukan, dua loket langsung difungsikan melayani tiket sepeda motor. Antrean panjang ini mulai terasa setelah tengah hari. Karena datangnya bersamaan, mereka menumpuk di depan pintu gerbang pelabuhan. Apalagi, loket bagi pengendara motor hanya dibuka satu pintu. Hal.23 Roda Dua
PDI-P Dukung ”Reshuffle’’ Jakarta (Bali Post) PDI Perjuangan mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera melakukan perombakan (reshuffle) kabinet. Reshuffle kabinet dianggap penting dilakukan untuk mengefektifkan pemerintahan. ‘’Secara politik PDI-P mendukung upaya SBY secepatnya melakukan reshuffle, kalau tidak, momentum hilang,’’ kata Sekjen DPP PDI-P Tjahjo Kumolo, Senin (7/3) kemarin. Menurut Tjahjo, jika Presiden terus menunda-nunda akan mengganggu kebijakan politik pembangunan pemerintah. Kerja pemerintah tidak akan optimal karena terganggu dengan persoalan rumah tangga koalisi. Padahal, Presiden berjanji mengabdi demi kepentingan rakyat. ‘’Kalau terus-menerus tidak akan ada pergantian, akan mengganggu kebijakan politik dan pembangunan tidak akan optimal,’’ imbuhnya. Soal rencana masuknya Partai Gerindra dalam barisan koalisi, Tjahjo mengatakan, PDI-P tak akan ikut campur karena itu hak politik partai lain. Begitu pun sebaliknya, soal Presiden yang mau keluarkan partai lain, itu juga hak Presiden. PDI-P hanya dalam posisi mengingatkan Presiden bahwa pemerintahan ini adalah presidensial bukan pemerintahan parlementer sehingga koalisi sepenuhnya di tangan Presiden. Tjahjo menjamin partainya tidak akan bergabung dalam koalisi karena PDI-P hanya ingin berkoalisi dengan rakyat dalam memutuskan kebijakan terkait pembangunan. Tjahjo juga menegaskan komunikasi yang dijalin Ketua Deperpu PDI-P Taufiq Kiemas dan putrinya, Puan Maharani, bukanlah dalam kepentingan bagi-bagi kursi kabinet. ‘’Adalah sesuatu yang wajar berkomunikasi politik seperti itu, jangan langsung diartikan ada deal mau bergabung atau tidak,’’ tandasnya. Ketua DPP Partai Demokrat Daday Hudaya memastikan susunan kabinet baru hasil reshuffle yang digodok Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak Sabtu pekan lalu di Istana Cipanas akan segera diumumkan. ‘’Tunggu waktu saja, kemungkinan pekan ini akan diumumkan,’’ ungkapnya. Hal.23 Bertemu Ical