TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp 60.000 ECERAN Rp 3.000
JUMAT PON, 7 OKTOBER 2011
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
24 HALAMAN NOMOR 51 TAHUN KE 64 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Lumpuh, Berharap Bantuan Modal
Tiga Strategi Berdayakan RTM
BETAPA pahit kehidupan Nengah Sudarsana (28). Warga Banjar Bunutan, Abang, Karangasem ini mengalami kelumpuhan kedua kakinya sejak tujuh tahun lalu. Kelumpuhan itu akibat penyakit. Sejak saat itu, dia praktis hanya berjalan dengan tongkat. Dalam kondisi lumpuh, dia tak pernah menyerah. Dia tak mau hanya menggantungkan hidupnya kepada tetangga, keluarga atau menjadi peminta-minta. Petani miskin ini tetap bersemangat hidup. Dia juga pekerja keras, meski hanya menjadi penjual daging ayam potong. Itu pun, kalau ada warga memesan darinya. Ditemui di gubuknya di tepi Sungai Bunutan didampingi anggota DPRD asal desa setempat, Iluh Purnaminingsih, Sudarsana menuturkan bagaimana kian pahit nasibnya. Hal. 23 Alami Musibah
APBD Bali 2012 telah dirancang 2,7 triliun. Dari jumlah itu Rp 1 trilun untuk belanja langsung. Apa saja yang semestinya diprogramkan pemerintah, sehingga betul-betul dinikmati sebagian besar masyarakat? Sejumlah akademisi meminta agar pemerintah dan legislatif membuat program yang menyentuh kepentingan rakyat kecil. Lalu, apa yang bisa dijadikan barometer bahwa program tersebut telah berpihak pada rumah tangga miskin (RTM)?
RAPBD 2012
Bali Post/bud
GUBUK - Nengah Sudarsana di gubuknya.
SASARAN
Amandemen UUD 1945 Lemahkan Pemerintah
LENSA
Jakarta (Bali Post) Jaksa nonaktif Cirus Sinaga meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) karena dakwaan dan tuntutan yang diterimanya hanya berdasarkan pada asumsi, bukan fakta persidangan. Saat membacakan nota pembelaan (pledoi) di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (6/10) kemarin, Cirus Sinaga yang didakwa sengaja menghalangi penyelidikan terkait kasus pajak Gayus Halomoan Tambunan mengatakan dakwaan yang diberikan jaksa padanya hanya merupakan pendapat hukum seorang jaksa terhadap kasus Gayus. Hal. 23 Kasus Gayus PEMBELAAN CIRUS - Terdakwa kasus dugaan penghilangan pasal korupsi Gayus Tambunan, Cirus Sinaga, menikmati bekal makan siang saat jeda sidang dengan agenda pembacaan pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/10) kemarin. Bali Post/ant
Finalisasi ’’Reshuffle’’
Rumah ’’Orang Dekat’’ SBY Panggil Wapres Cak Imin Digeledah Jakarta (Bali Post) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dokumen dan uang tunai Rp 100 juta di rumah Sindu Malik Pribadi terkait kasus dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. ‘’Penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah Sindu Malik di Cileduk. Pada saat itu ditemukan dokumen yang diduga terkait dengan kasus yang kita selidiki,’’ kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Kamis (6/10) kemarin. Sindu Malik Pribadi disebutsebut sebagai orang dekat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Ia diperiksa KPK sebagai
saksi untuk I Nyoman Suisnaya, tersangka kasus suap Kemenakertrans. Selain rumah Sindu Malik di Cileduk, Jakarta Selatan, rumahnya yang di
kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, juga digeledah oleh KPK pada Rabu (5/10). Hal. 23 Kasus Suap
Bocorkan Dokumen
Pegawai Kemenkeu Dibebastugaskan Bali Post/afp
POHON BAKAU - Miss Universe 2011 Leila Lopes (kanan) dan Puteri Indonesia bidang Lingkungan 2011 Reisa Kartikasari menanam pohon bakau sebagai bagian dari kampanye ‘’Pohon Untuk Bumi Hijau-Selamatkan Bumi Kami’’ di Jakarta, Kamis (6/10) kemarin. Sebelumnya Leila Lopes berkunjung ke Yogyakarta.
Jakarta (Bali Post) Menteri Keuangan Agus Martowardojo memastikan jumlah pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diberhentikan bertambah dari lima menjadi enam orang terkait pembocoran dokumen pencairan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) bidang kawasan transmigrasi sebesar
Rp 500 miliar. ‘’Ada enam orang yang ada di Kementerian Keuangan, di bawah lingkungan sekretariat jenderal,’’ ujarnya, Kamis (6/10) kemarin. Menkeu memastikan investigasi yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atas enam pegawai tersebut sedang dilakukan karena mereka diduga membocorkan dokumen publik yang
belum waktunya untuk dipublikasikan. ‘’Ada standar kerahasiaan yang harus dijaga, dokumen masih belum menjadi dokumen publik tetapi dibocorkan itu sudah menjadi suatu pelanggaran dan itu yang kita periksa dan kita yakinkan ke depan tidak ada lagi. Yang ada harus ditindak,’’ ujarnya. Hal. 23 Langgar Aturan
Bahas SMS Sedot Pulsa
Menkominfo Segera Bertemu Kabareskrim Jakarta (Bali Post) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tiffatul Sembiring mengatakan pihaknya bersama Badan Regulasi Telekomunikasi dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri segera bertemu untuk membahas penipuan penyedot pulsa bermodus pesan layanan singkat (SMS). ‘’Hari Selasa (11/ 10) mendatang kita akan bertemu dengan BRTI, Menkominfo dan Bareskrim Polri. Kita akan mencermati lebih dalam siapa yang melakukan pencurian pulsa, dan itu adalah kriminal,’’ katanya, Kamis (6/10) kemarin. Ia mengatakan, berdasarkan data pengaduan masyarakat ke posko pengaduan, setidaknya
telah ada 9.000 laporan mengenai SMS penipuan. Pengaduan ini masuk melalui nomor pengaduan BRTI 159. ‘’Pengaduan ini akan dibuka terus dan lebih dari 90 persen sudah ditindaklanjuti,’’ katanya. Ia memperkirakan kerugian masyarakat dari penipuan bermodus SMS yang menyedot pulsa tersebut mencapai miliaran rupiah. Hal ini karena lalu lintas pesan layanan singkat di Indonesia sudah bisa menyentuh satu miliar. Ia menjelaskan telah memanggil dan bertemu dengan 10 operator telekomunikasi yang ada di Indonesia. Hasilnya, mereka sepakat menyetop layanan yang dicurigai dengan lay-
diadakan menguntungkan mayoritas rakyat terutama rakyat miskin. Demikian rangkuman penadapat Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Nusa Dua Bali Dr. I Nyoman Madiun, M.Sc. dan Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD.(KHOM). Menurut Prof. Bakta, APBD yang pro-rakyat ini mewajibkan pemerintah daerah untuk menciptakan kebijakan umum yang pro-rakyat miskin (propoor policy. Hal. 23 Aksi Nyata
Cirus Minta Dibebaskan
Prof. Bagir Manan:
Bandung (Bali Post) Mantan Ketua Mahkamah Agung Prof. Bagir Manan mengatakan, perubahan atau amandemen UUD 1945 justru melemahkan pemerintah. ‘’UUD 45 menghendaki pemerintahan yang kuat, tetapi yang terjadi justru sebaBali Post/dok liknya,’’ katanya Bagir Manan saat menyampaikan pidato perpisahan sebagai Guru Besar di Universitas Padjadjaran, Bandung, Kamis (6/10) kemarin. Pidato Bagir Manan yang juga Ketua Dewan Pers itu berjudul ‘’Menemukan Kembali UUD 1945'’. Menurutnya, ada tiga sumber kelemahan itu. Pertama, sejumlah materi muatan perubahan UUD 1945 tidak sesuai dengan konsep dasar UUD 1945. Hak interpelasi, misalnya. Hak itu dipakai oleh negara penganut sistem parlementer untuk mengendalikan dan merongrong pemerintah. Bagir mengemukakan, interpelasi di DPR memang tidak bisa langsung meminta pertanggungjawaban pemerintah. Tetapi, sebagai suatu pranata, interpelasi dapat menjadi jalan menuju impeachment. Contoh lain soal pertanggungjawaban presiden, menurut Bagir, dalam sistem presidensial terlebih karena presiden dipilih langsung, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR melainkan ke pemilih. Hal. 23 Akibat Perubahan
PEMBAHASAN anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan indikator komitmen pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Parameter keberhasilan pemerintah diukur dari sejauh mana APBD itu mampu mengangkat derajat kehidupan masyarakat secara signifikan, sehingga APBD nyata-nyata berpihak kepada rakyat. APBD yang pro-rakyat adalah formulasi APBD yang memiliki keberpihakan jelas kepada rakyat miskin (propoor budget). Artinya kebijakan, program dan proyek yang
anan penyedot pulsa. Menurutnya, layanan penyedot pulsa memiliki karateristik dengan empat nomor digit. ‘’Yang menyedot pulsa itu dengan nomornya empat karakter ABCD saya sebut begitu,’’ katanya. Sementara layanan dengan nomor 08XXXXXX merupakan penipuan yang seringkali berganti nomor. ‘’Kalau yang empat karakter itu lebih mudah diputus,’’ katanya. Ia menambahkan, BRTI telah memberikan daftar hitam kepada sekitar 60 konten provider yang dinilai nakal sejak bulan Juli. Para konten provider yang masuk daftar hitam dilarang menjalin bisnis dengan pihak operator. (ant)
Bali Post/ant
Tiffatul Sembiring
Bogor (Bali Post) Pengumuman reshuffle KIB II oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) rupanya takkan lama lagi. SBY memberi ancer-ancer sebelum tanggal 20 Oktober. Untuk memfinalisasi susunan kabinet hasil reshuffle, SBY memanggil Wakil Presiden Boediono ke kediamannya Puri Cikeas Indah, Kamis (6/10) kemarin. Staf Khusus Kepresidenan Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga membenarkan pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono adalah pembicaraan empat mata terkait perombakan kabinet. ‘’Yang saya mengerti, sesi empat mata baru saja berlangsung,’’ ujar Daniel.
Pertemuan Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono di Puri Cikeas Indah sejak pukul 16.00 WIB. Pada pukul 17.30 WIB Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto menyusul masuk ke kediaman Presiden. Selain itu, hadir juga Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Daniel mengatakan, pembahasan perombakan kabinet yang baru sebatas pertemuan empat mata antara Presiden dan Wakil Presiden berarti prosesnya masih terisolasi dan steril dari politik. Hal. 23 Kantor di Rumah