Edisi 07 April 2011 | Balipost.com

Page 1

Bali Post

TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS KLIWON, 7 APRIL 2011

24 HALAMAN NOMOR 229 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Kasus Muara Pantai Selukat Gianyar

DUGAAN KORUPSI

Rekomendasi Cacat, Stop Penimbunan

Sukaja Melapor ke KPK

AKSI penimbunan muara pantai Selukat yang dilakukan investor rupanya mengejutkan banyak pihak. Tidak hanya warga setempat, juga Pemkab Gianyar. Bahkan, pemkab melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Gianyar menyarankan penyetopan aksi investor tersebut lewat Camat Blahbatuh A.A. Suryadiputra, Rabu (6/4) kemarin. Dinas PU yang disebut-sebut

MANTAN Ketua DPRD Tabanan I Wayan Sukaja tetap semangat ingin membongkar dugaan penyimpangan di daerahnya. Walau beberapa laporannya mentok di Polres dan PN Tabanan serta sempat ditolak di Polda Bali, Rabu (6/4) kemarin ia langsung ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. BP/dok Kedatangan I Wayan Sukaja Sukaja ke KPK intinya mempertanyakan laporan kasus korupsi di Tabanan yang sudah pernah disampaikan sejak Januari lalu. ‘’Kami ingin tahu tindak lanjutnya. Sekaligus ingin melengkapi ada data yang masih kurang,’’ kata Sukaja per telepon, Rabu (6/ 4) kemarin. Menurutnya, data tentang terjadinya praktik korupsi di Tabanan sebenarnya sudah jelas. Mulai dari pengadaan lahan seluas 14 hektar di Nyitdah Kediri untuk lahan rumah sakit internasional yang diduga ada penggelembungan harga. Termasuk dana bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan pemilihan bupati, pemanfaatan dana pemilukada yang tidak diposkan di APBD, serta penggelapan dana penalti kerja sama pihak ketiga untuk tower terpadu. Hal.23 Putusan Pengadilan

mendapat tembusan rekomendasi dari Balai Wilayah Sungai Bali-Penida, langsungdibantah. Kepala Dinas PU Ir. Nyoman Nuadi menegaskan, setelah kami cek ke staf, sama sekali tak ada tembusan rekomendasi kepada kami sebagaimana disebutkan Perbekel Keramas. Nuadi mengaku telah berkoordinasi dengan pihak Balai menyangkut adanya rekomenda-

si tersebut. Pihak Balai membenarkan adanya rekomendasi penimbunan muara pantai Selukat. Keluarnya rekomendasi itu hanya dibicarakan antara investor saja. Sedangkan dari pihak desa, dikatakan dalam waktu dekat akan dipanggil pihak Balai untuk bertemu. Pengakuan dari Kepala Dinas PU Gianyar, makin menam-

bah kecurigaan dari warga adanya main mata antara pihak Balai dengan investor. Terlebih lagi, rekomendasi yang dikeluarkan dengan melihat kondisi pantai Selukat, Desa Keramas, Blahbatuh masih jauh dari kerusakan abrasi, dibandingkan dengan pantai-pantai lain yang ada di Gianyar. Anggota BPD Keramas Putu Oka Nurketa menegaskan, ter-

kait hal ini investor maupun pihak Balai Wilayah Sungai BaliPenida sama sekali tidak ada iktikad baik kepada wilayah kami. ‘’Ini jelas cacat, mestinya, pihak Balai sebelum mengeluarkan rekomendasi berkoordinasi dengan pihak desa, terlebih lagi kawasan pantai itu belum dikenal pihak Balai.’’ Hal.23 Jalan Inspeksi

BRIMOB JOGET Bali Post/ant

TERGULING - Kapal penumpang dan barang KM Fudi terguling di PT PAL Tanjung Perak Surabaya, Rabu (6/4) kemarin. Kapal milik PT Pelni eks Filipina yang usai melakukan perbaikan (docking) di Dok Semarang PT PAL Tanjung Perak tersebut, terguling saat dilakukan floating retairing.

Dengar Pendapat DPR - BI

KPK Citibank Dinilai Kewenangan Jangan Dilemahkan Banyak Melanggar

Bali Post/ant

Briptu Norman Kamaru

Jakarta (Bali Post) DPR-RI menyimpulkan banyak pelanggaran perbankan yang dilakukan Citibank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk itu, DPR memastikan memberi sanksi kepda Citibank melalui rekomendasi. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi XI DPR dengan BI, Polri dan Citibank, Rabu (6/4) kemarin

Kapolri Memuji Jakarta (Bali Post) Ancaman pemberian sanksi atas aksi Briptu Norman Kamaru yang berjoget dan menyanyi lagu India bak artis Bollywood Shahrukh Khan dalam tayangan video di situs youtube.com berjudul ‘’Polisi Menggila’’, justru berbalik arah. Anggota Brimob Polda Gorontalo itu malah mendapat pujian dari Kapolri Jenderal Timur Pradopo. ‘’Dia punya kreativitas yang bagus, kita arahkan nanti,’’ kata Timur di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/4) kemarin. Meski belum melihat videonya, Timur mengaku dari cerita rekan sejawatnya di internal Polri, menilai kreativitas Norman bagus. Karena itu, Timur memastikan jika ada ancaman sanksi dari Kapolda Gorontalo atas aksi Briptu Norman, tentunya sanksi yang diberikan sanksi yang mendidik. ‘’Kalaupun ada sanksi dari Kapolda, intinya bagaimana menyalurkan kreativitas yang benar,’’ ujarnya. Aksi Norman yang menampilkan sisi lain sosok seorang polisi juga mendapat pujian dari kalangan DPR. Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai aksi Briptu Norman tidak menurunkan citra institusinya, justru sebaliknya sangat menghibur. ‘’Joget yang dilakukan oleh Briptu Norman bagian dari hiburan rakyat,’’ kata Pramono. Hal.23 Tindak Pidana

KOTA

Berantas Korupsi

‘’Jadi, sanksi itu sangat mungkin karena sudah banyak pelanggaran yang dilakukan Citibank. Sanksi itu bentuknya rekomendasi,’’ kata anggota Komisi XI Arif Budimanta kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/4) kemarin. Pelanggaran yang dilakukan Citibank, menurut Arif, antara lain penipuan nasabah seperti yang dilakukan salah satu

karyawannya, Melinda Dee, dan kasus meninggalnya nasabah Irzen Octa. Citibank, dinilai anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, telah melanggar prinsip-prinsip dalam dunia internasional tentang perlindungan HAM. Dalam kasus Octa, Citibank telah lalai menerapkan prinsip Deklaration of Human Right, khususnya soal perlindungan HAM. Citibank juga melanggar

Pasal 28 UUD 45 tentang HAM. Karena itu berbagai sanksi pun bisa diberikan kepada Citibank. ‘’Sanksi bisa saja pembekuan sementara operasional Citibank, pencabutan izin operasi secara menyeluruh di Indonesia atau sanksi lainnya yang mungkin bisa disepakati forum,’’ ujarnya. Hal.23 Kasus Pembobolan

Pemilihan Ketum PSSI 20 Mei

2

DPRD Denpasar mengaku terkejut menyikapi kasus pengadaan obat generik di Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Mereka pun mendesak agar kasus ini diusut tuntas agar bebas korupsi jangan dijadikan pencitraan. Sementara itu, pihak Diskes Kota Denpasar mengaku sempat dipanggil Kejaksaan Negeri Denpasar hanya sekali namun sampai sekarang belum ada perkembangan.

Bali Post/ant

KOMITE PSSI - Searah jarum jam: Ketua Komite Normalisasi PSSI Agum Gumelar dan 7 anggota Komite Normalisasi PSSI yakni Joko Driyono, Samsul Ashar, Siti Nurzanah, Dityo Pramono, Sukawi Sutarip, Hadi Rudiatmo, dan Satim Sofyan memberikan keterangan kepada wartawan di kantor PSSI Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4) kemarin.

Jakarta (Bali Post) Komite Normalisasi yang dipimpin Agum Gumelar menetapkan kongres untuk memilih ketua umum (ketum) PSSI yang baru digelar 20 Mei mendatang. Keputusan tersebut diambil dalam rapat perdana Komite Normalisasi di Kantor PSSI di Jakarta, Rabu (6/4) kemarin. Agum menjelaskan, beberapa tugas Komite Normalisasi adalah menyelenggarakan pemilihan yang berdasarkan aturan pemilihan FIFA dan Statuta PSSI sebelum 21 Mei 2011. Hal.23 Sepak Bola

Telan Dana Rp 17 M

Makassar (Bali Post) Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia jangan sampai dilemahkan. Hal itu ditegaskan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan KKN, Denny Indrayana, di Universitas Hasanuddin Makassar, Rabu (6/4) kemarin. Dikatakannya, intinya jangan sampai ada upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak lain melemahkan kewenangan lembaga yang menangani tindak pidana korupsi itu. Kata dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah menegaskan untuk menolak segala bentuk upaya pelemahan terdahap kewenangan yang dimiliki oleh KPK. Bahkan, lanjutnya, Presiden memiliki hak veto untuk dapat mengeliminasi segala bentuk upaya, baik dalam bentuk regulasi maupun tindakan yang bertujuan melemahkan kewenangan KPK. Ditegaskannya, kewenangan besar yang dimiliki KPK, tidak boleh dihilangkan dari KPK, karena KPK sebagaimana saat ini masih sangat dibutuhkan. ‘’Alasan utama untuk tetap mempertahankan kewenangan KPK adalah bahwa kinerja KPK sejak dibentuk terus menunjukkan kemajuan. Hal tersebut juga sudah dibuktikan dengan pengungkapan pelaku sekian kasus korupsi,’’ tuturnya. Menurutnya, selama ini memang terdapat berbagai upaya dari berbagai pihak untuk melemahkan kewenagan KPK yang selama ini perannya sangat besar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Jika kewenangan KPK dilemahkan, justru hanya akan menjadi penghambat setiap upaya memberantas tindak pidana korupsi. Mengingat dengan kewenangan tersebutlah sekian kasus korupsi dapat diungkap oleh KPK. (ant)

Tangki Pertamina Cilacap

Api Berhasil Dipadamkan Cilacap (Bali Post) Tim pemadam kebakaran berhasil memadamkan api yang membakar tangki 31 T-7 Pertamina Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (6/4) dini hari kemarin. ‘’Alhamdulillah api bisa dipadamkan dini hari tadi. Namun hingga saat ini, kami terus melakukan pengendalian terhadap tangki 31 T-7 agar api dalam kondisi minimum dan tidak keluar lagi ke bibir tangki,’’ kata Manajer Media PT Pertamina (Persero) Wianda Pusponegoro, di Cilacap. Disinggung kemungkinan Tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) melakukan olah tempat kejadian perkara, dia mengatakan, hal itu akan dilakukan setelah kondisi dinyatakan benar-benar aman. Terkait hal itu, Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Hari Karyuliarto mengatakan pihaknya belum bisa memastikan kapan kondisi di kompleks tangki yang terbakar tersebut benar-benar aman. ‘’Kami tidak ingin saat dilakukan olah TKP, api kembali muncul secara tiba-tiba seperti kemarin (Selasa - red). Oleh karena itu, kondisi harus dipastikan benar-benar aman sebelum olah TKP,’’ katanya. (ant)

Mesin E-Kios Menbudpar Mubazir

Bali Post/ist

MUBAZIR - Mesin elektronik atau e-Kios yang kini tersebar di objek-objek wisata di Bali dan pusat keramaian ini banyak mati dan mubazir.

MESIN elektronik atau e-Kios yang dipasang pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata di 275 titik, di antaranya objek wisata, pusat keramaian dan pemerintahan, mubazir. Ironisnya, mesin yang menampilkan informasi kepariwisataan Indonesia yang menghabiskan dana Rp 17 miliar lebih itu dipajang begitu saja pada pintu masuk dengan stop kontak tidak tersambung dengan satu daya listrik. Menurut Ketua Pengelola Objek Wisata Alam Sangeh Made Sumohon, mesin yang menyerupai ATM tersebut tidak berfungsi maksimal. Bahkan, informasi yang ditampilkan banyak mendapat ke-

luhan dari wisatawan akibat informasinya kedaluwarsa. ‘’Baru seminggu dipasang, mesinnya sudah rusak. Pertama kali dipasang, memang banyak wisatawan yang melihat, namun karena datanya kurang update, tidak ada lagi wisatawan yang melihat,’’ ujar

‘’Baru seminggu dipasang, mesinnya sudah rusak. Pertama kali dipasang, memang banyak wisatawan yang melihat, namun karena datanya kurang update, tidak ada lagi wisatawan yang melihat.’’

Sumohon, Rabu (6/4) kemarin. Objek wisata alam Sangeh yang menyajikan segerombolan kera, diakui Sumohon, mendapat jatah dua mesin e-Kios. Kondisi mesin pariwisata tersebut saat ini sangat memprihatinkan. ‘’Mesin yang diberikan tidak terawat, bahkan tiang penyangga rumah mesin nyaris roboh,’’ ujarnya. Hal serupa juga diakui Manajer Objek Wisata Monkey Forest, Wayan Selamet. Mesin yang semula dirancang untuk mendukung program tahun kunjungan wisata (VIY) 2008 tersebut hingga kini tidak kunjung beroperasi. Hal.23 Belum Lengkap

Bali Post/ant

API PADAM - Dirut Pertamina Karen Agustiawan (kiri) didampingi GM Pertamina RU IV Cilacap Bambang Harijanto memberikan keterangan bahwa api di tiga tangki di kilang yang terbakar dinyatakan padam, Rabu (6/4) kemarin.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 07 April 2011 | Balipost.com by e-Paper KMB - Issuu