TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
KAMIS PAING, 6 OKTOBER 2011
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
24 HALAMAN NOMOR 50 TAHUN KE 64 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
RAPBD Bali 2012
Tak Ada Terobosan untuk Rakyat Miskin PROGRAM pengentasan kemiskinan di Bali takkan pernah memberi solusi untuk menuntaskan rumah tangga miskin. Pertumbuhan ekonomi 6,25 persen yang diprediksi akan dicapai akhir tahun 2011 hanya dinikmati masyarakat kelas menengah ke atas. Apalagi RAPBD Bali 2012 sebesar
Rp 2,8 triliun belum menyentuh kepentingan rakyat. Pemerintah harusnya memprioritaskan perbaikan kemiskinan dan penurunan pengangguran dibanding belanja pegawai dan tunjangan pejabat. Demikian rangkuman pendapat Prof. Dr. Made Kembar Sri Budhi, Prof. Dr. Wayan Ramantha, S.E.,Ak. M.M. dan Prof. Dr. Putu Gelgel. Pendap-
at itu disampaikan terkait Rancangan APBD Bali 2012 sebesar Rp 2,8 triliun di mana Rp 1,9 triliun merupakan belanja tak langsung untuk pegawai, pejabat dan DPRD Bali serta biaya lainnya. Guru Besar FE Unud Prof. Dr. Made Kembar Sri Budhi, Rabu (5/10) kemarin, menegaskan tidak melihat ada terobosan anggaran untuk rakyat
miskin. Ini terjadi karena politik anggaran yang tidak memihak masyarakat miskin. Sri Budhi yang juga Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Unud menilai APBD provinsi, kabupaten atau kota dari tahun ke tahun terkuras untuk belanja rutin alias membiayai birokrasi yang ternyata tak mampu menjalankan fungsinya. Sehingga lebih banyak jadi peng-
hambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Akibatnya, katanya, kemiskinan tidak kunjung berkurang secara signifikan, kendati perekonomian tumbuh di atas enam persen tahun 2010. Pengurangan kemiskinan di Bali tak berdimensi jangka panjang. Hal. 23 Lakukan Koreksi
Bali Post/ant
KOMITE ETIK - Ketua Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua (2 kanan) bersama anggota Komite Etik dan pimpinan KPK saat memberikan pengumuman hasil penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan KPK, Rabu (5/10) kemarin.
Keputusan Komite Etik KPK
Chandra Lakukan Pelanggaran Ringan FAKTA Kesurupan di Pura Dalem
Dada Tertusuk Tombak Singaraja (Bali Post) Upacara panyineban di Pura Dalem Banjar Adat Tamblang Bangkiang Sidem, Padangbulia, Buelelng, Selasa (4/10) malam, geger. Pasalnya, Made Sulatra, warga Banjar Dinas Prabukula, Desa Padangbulia, menusuk dirinya dengan tombak hingga tewas. Sulatra sempat dilarikan ke UGD RS Singaraja, dan ia meningal Rabu (5/10) pagi kemarin. Informasi yang dihimpun menyebutkan, sebelum kejadian Sulatra ngayah di Pura Dalem setempat serangkaian dengan upacara panyineban. Sekitar pukul 22.00, Sulatra kesurupan dan berlari mengambil tombak dan langsung menancapkan mata tombak ke dadanya. Hal. 23 Korban Kesurupan
Jakarta (Bali Post) Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan seluruh unsur pimpinan KPK dinyatakan bebas dari pelanggaran pidana. Hasil penyelidikan Komite Etik KPK yang diumumkan di Gedung KPK, Rabu (5/10) kemarin, hanya memutuskan dua orang pejabat KPK dianggap melakukan pelanggaran ringan. Hasil penyelidikan dibacakan anggota Komite Etik KPK Mardjono Reksodiputro terhadap delapan orang pejabat KPK. Penyelidikan dilakukan setelah terkait tuduhan tersangka kasus dugaan suap wisma atlet, Muhammad Nazaruddin. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu menuding Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan M Jasin serta mantan Deputi Penindakan KPK Ade Raharja terlibat pelanggaran kode etik dan pidana karena terlibat dalam praktik suap dan rekayasa kasus. Belakangan, daftar nama yang dituduh bertambah. Jum-
lahnya mencapai delapan terperiksa yaitu dari unsur pimpinan yaitu Ketua KPK Busyro Muqoddas, serta Wakil Ketua M Jasin, Haryono Umar, dan Chandra M Hamzah. Sedangkan dari tingkat pejabat teknis yaitu Sekretaris Jenderal Bambang Sapto Sunu, mantan Deputi Penindakan Ade Rahardja, Kepala Biro Humas (Juru Bicara) Johan Budi, dan penyidik Roni Samtama. Terkait penyelidikan Chandra Hamzah dan Ade Rahardja yang disebut-sebut Nazaruddin beberapa kali bertemu dengannya untuk melakukan rekayasa kasus, Komite Etik berpendapat bahwa kedua pejabat
itu tidak melakukan pelanggaran pidana seperti yang dituduhkan Nazaruddin. Keduanya hanya melakukan pelanggaran ringan. ‘’Ada pendapat yang berbeda dari tiga anggota Komite Etik yang menyatakan bahwa keduanya melakukan pelanggaran ringan,’’ kata Mardjono Reksodiputro. Komite Etik memberikan peringatan agar mereka berhati-hati. ‘’Pada dasarnya, menurut mereka yang mempunyai pendapat berbeda itu, sebagai pimpinan KPK, sepatutnya beliau harus lebih berhatihati,’’ kata Mardjono. Hal. 23 Tidak Bersalah
TNI Diminta Ikut Berantas Teroris
HUKUM
PK Antasari Diajukan ke MA
Jakarta (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan agar TNI membantu Polri mengatasi berbagai macam gangguan keamanan, seperti terorisme. Pada peringatan hari jadi ke-66 TNI di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu (5/10) kemarin, Kepala Negara mengatakan, ‘’Meskipun masalah keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tanggung jawab kepolisian negara, namun TNI harus ikut serta dalam mencegah timbulnya aksi terorisme yang membahayakan rakyat tidak berdosa, serta gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan negara.’’ Ia menuturkan sejumlah gangguan keamanan dalam
Jakarta (Bali Post) Permohonan Peninjauan Kembali (PK) mantan Ketua KPK Antasari Azhar diajukan ke Mahkamah Agung (MA) untuk memutuskannya setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar persidangan pemeriksaan permohonan PK tersebut. Ketua majelis hakim PK Antasari Azhar, Aminal Umam, dalam penandatanganan berita acara pemeriksaan di Jakarta, Rabu (5/10) kemarin, menyatakan berita acara pemeriksaan di persidangan tersebut tidak ada yang direkayasa. ‘’Tidak ada niatan membuat rekayasa, kalaupun ada perubahan dengan mengubah dari bahasa verbal menjadi bahasa tulisan hingga enak untuk dibaca, sedangkan substansinya sama sekali tidak ada yang dikurangi,’’ katanya. Dalam persidangan tersebut, Antasari sempat meminta kepada majelis hakim untuk diperbolehkan membaca terlebih dahulu isi BAP bersama tim kuasa hukumnya. Hal. 23 Fakta Persidangan
negeri kembali muncul, baik itu berupa aksi-aksi kelompok teroris, benturan fisik antarmasyarakat atau kekerasan horizontal maupun kegiatan kelompok kecil separatis yang masih melaksanakan aksiaksinya di tanah Papua. Terkait itu, ia menegaskan, ‘’Kita harus memastikan bahwa hukum di negeri ini tetap berdiri tegak. Aparat keamanan dan penegak hukum harus mampu melindungi dan mengayomi rakyat. Tidak boleh ada sekelompok orang atau sekelompok massa yang dibiarkan mengancam kedaulatan dan keselamatan negara. Tidak boleh pula kita membiarkan rakyat tidak berdosa menjadi korban ancaman terorisme.’’ Hal. 23 Tidak Mudah
Menterinya Di-’’reshuffle’’
SASARAN
PKS Ancam Beberkan Kontrak
UU KPK akan Direvisi Jakarta (Bali Post) Kritik dan reaksi atas keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berujung pada rencana evaluasi terhadap lembaga antikorupsi ini oleh DPR. ‘’Perlu dilakukan evaluasi total. Keberadaan KPK selama sekitar sembilan tahun bukan waktu yang pendek. Apalagi KPK adalah lembaga ad hoc,’’ kata Wakil Ketua DPR Anis Matta usai mengikuti peringatan HUT TNI, Rabu (5/10) kemarin. Evaluasi diperlukan karena adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPK dan lembaga terkait. Masalah lain yang perlu dievaluasi adalah persoalan anggaran. Sebab, ongkos penyidikan suatu kasus di KPK sangat jauh berbeda dibanding dengan di kepolisian dan kejaksaan. ‘’Saya kira, hasil evaluasi akan berujung pada revisi UU KPK dan UU lain yang terkait. Karena UU yang terkait cukup banyak, maka revisi akan dilakukan sekaligus terhadap beberapa UU,’’ kata Anis. Hal. 23 Secara Keseluruhan
‘’Tiga anggota komite masing-masing yang berbeda pendapat itu menyatakan sebaiknya Chandra dan Haryono harus lebih berhati-hati bertemu di tempat tertentu.’’
Bali Post/afp
HUT TNI - Atraksi terjun payung mewarnai upacara HUT ke-66 TNI, Rabu (5/10) kemarin. Selain terjun payung, juga sejumlah pesawat tempur Sukhoi TNI-AU melakukan ‘’flying pass’’.
Jakarta (Bali Post) Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengungkapkan adanya kontrak tertulis dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang pembagian kekuasaan. Kontrak khusus itu hanya dimiliki oleh PKS dan tidak dimiliki oleh partai politik lain. Oleh karena itu, ia mengancam akan membeberkan kontrak tertulis itu, jika ada menteri dari PKS yang terkena reshuffle. ‘’Kontrak tertulis itu berisi pembagian kekuasaan. Bentuknya seperti apa, akan saya buka bila ada reshuffle menyangkut PKS,’’ kata Anis usai mengikuti peringatan HUT ke-66 TNI di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Rabu (5/10) kemarin. Kontrak khusus itu merupakan cara PKS mendapatkan jaminan sebelum memutuskan bergabung dalam koalisi. Masing-masing parpol memiliki cara saat akan berkoalisi. ‘’Kita memegang kontrak tersebut, sehingga tidak takut dikecewakan. Lain halnya bila kontrak ini dilanggar,’’ tegasnya. PKS tidak ingin berandai-andai apabila Presiden melanggar kontrak yang ada. Namun, ia mengatakan hingga hari ini partainya tidak diajak Presiden untuk membicarakan persoalan reshuffle. ‘’Oleh karena belum ada pembicaraan bilateral dengan SBY. Maka saya anggap PKS tidak memiliki masalah. Kalau ada kejadian, baru kontrak itu saya buka,’’ katanya. (kmb4)