TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
KAMIS PON, 5 MEI 2011
24 HALAMAN NOMOR 254 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
”Blue Print’’ Bali Tak Jelas
Pembangunan Dikhawatirkan Bergerak Liar Kegiatan pembangunan di Bali terpantau belakangan ini sepertinya gamang. Arah dan sasarannya terasa tak jelas. Apa yang ingin dicapai dan dibuat sepertinya kabur. Kondisi ini terjadi akibat dasar pijakan pembangunan atau blue print daerah ini ‘’tidak ada’’. Dampaknya, rencana pembangunan yang sudah ada anggaran jelas menjadi batal akibat ada pihak yang tidak setuju. Terus, apa yang mesti dilakukan?
BELAKANGAN ini banyak kegiatan pembangunan di Bali yang tidak bisa berjalan lempang lantaran mendapat reaksi penolakan dari masyarakat. Sebagai contoh, pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Tohpati, Denpasar terpaksa dibatalkan oleh Pemprov Bali karena tidak mendapat restu dari masyarakat Desa Kesiman Kertalangu. Sementara itu, rencana pembangunan bandara internasional di Buleleng yang sejatinya sangat strategis untuk memacu percepatan penyeimbangan pembangunan dan kesejahteraan antara Bali Selatan dan Bali Utara, sampai saat ini masih terganjal reaksi pro-kon-
tra masalah penetapan lokasi bandara itu sendiri. Selain itu, pembangunan proyek underpass di Simpang Dewa Ruci, Kuta juga tersendatsendat karena terganjal berbagai masalah. Fenomena ini tentu saja mengundang keprihatinan dan merupakan cermin bahwa Bali sebagai satu-kesatuan kawasan yang terintegrasi belum memiliki blue print pembangunan yang jelas yang lahir dari
proses perencanaan matang. Ketidakjelasan blue print ini dikhawatirkan akan membuat arah dan tujuan pembangunan Bali bergerak liar yang akhirnya bermuara pada kehancuran Bali. Dihubungi Rabu (4/5) kemarin, Rektor Undiknas University Prof. Dr. Gde Sri Darma, S.T., M.M. serta pengamat sosial dan budaya Prof. Dr. Nyoman Budiana, S.H., M.Si. tidak menampik bahwa blue print pembangunan
‘’Saat ini pola perencanaan pembangunan tekesan masih bersifat meraba-raba dan mencoba-coba. Mau ke mana dan dikemanakan nantinya Bali ini, semuanya tidak jelas.’’
Bali masih saru gremeng alias tidak jelas. ‘’Saat ini pola perencanaan pembangunan tekesan masih bersifat meraba-raba dan mencoba-coba. Mau ke mana dan dikemanakan nantinya Bali ini, semuanya tidak jelas,’’ kata Sri Darma dan Budiana mengkritisi. Kedua guru besar yang dikaryakan di Unidiknas University ini mengakui pembangunan Bali memang tampak berjalan. Namun, di sisi lain berbagai kerusakan juga mengikuti laju pembangunan tersebut. Jika kondisi ini dibiarkan, tentu saja akan sangat berbahaya bagi eksistensi Bali ke depan, baik dari segi kelestarian budaya, sosial
Bali Post/dok
Gde Sri Darma
Nyoman Budiana
maupun lingkungan alam Bali. Ada kesan, setiap pengambil kebijakan di Bali melaksanakan tugasnya bersifat temporer dan parsial. Belum ada koordinasi dan sinergitas yang kompak antara pengambil kebijakan di tingkat provinsi dengan di tingkat kabupaten/kota. ‘’Semua
Tjok. Suryawan
ingin berjalan sendiri-sendiri dan terkotak-kotak. Padahal, Bali itu merupakan satu-kesatuan wilayah yang integral dan tidak bisa dipisah-pisahkan,’’ kata Sri Darma yang dibenarkan oleh Budiana. Hal.23 Arah Kehancuran
KORUPSI KPK Tak Tebang Pilih Jakarta (Bali Post) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menegaskan lembaganya tidak melakukan tebang pilih dalam menangani kasus korupsi, namun atas penelitian dari alat bukti dan saksi, serta tidak melihat siapa pelakunya dan dari unsur mana. ‘’Jadi, kalau alat bukBali Post/dok tinya cukup dan dikuatBusyro Muqoddas kan oleh keterangan saksi maka kasus akan segera ditindaklanjuti dengan melakukan penyidikan dan menetapkan tersangkanya dengan tidak melihat dari unsur mana pun,’’ katanya dalam diskusi dengan media asing bertema combating corruption di Jakarta, Rabu (4/ 5) kemarin. Oleh karena itu, katanya, kalau misalnya tersangkanya ternyata berasal dari unsur parpol, atau kementerian tertentu, KPK tidak bermaksud mengkriminalisasi lembaganya tetapi hanya terhadap individu yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Hal.23 Unsur Partai
LENSA
PEMULANGAN TKI - Sejumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Arab Saudi tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (4/5) kemarin. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) memulangkan sekitar 2.349 TKI yang ‘’overstay’’ di Jeddah, Arab Saudi, dengan menggunakan KM Labobar. Bali Post/ade
Bermasalah di Arab Saudi
Temuan BPK di Bali
Tercatat 2.390 Kasus, Ribuan TKI Dipulangkan Kerugian Rp 249,4 M Denpasar (Bali Post) Pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bali telah melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah di Bali. Hasil pemantauan di pemerintah provinsi, kabupaten dan kota s-Bali sampai 31 Desember 2010, terdapat 2.390 kasus temuan dengan nilai kerugian Rp 249,418 miliar.
Bali Post/eka
GEPENG - Sekelompok gepeng kecil berebutan meminta uang pada salah satu wisatawan mancanegara di Jalan Pantai Kuta, Rabu (4/5) kemarin. Pemandangan ini membuat hati miris, generasi muda bangsa ini hanya bisa meminta-minta dan bermasa depan gelap. Kepedulian Pemprov Bali dan Pemkab Badung tentu sangat diperlukan untuk ‘’menggiring’’ mereka ke bangku sekolah guna menggapai cita-cita lebih cerah. Entahlah, apakah hal ini sudah pernah dilakukan atau tidak. Yang jelas, lemahnya pengawasan pihak Tramtib Badung membuat kelompok gepeng ini leluasa beroperasi ‘’mengganggu’’ para wisatawan.
Data itu terungkap setelah Kepala BPK Perwakilan Bali Drs. H. Maulana Ginting, M.Si. menyerahkan Laporan Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah TA 2010 kepada DPRD provinsi, kabupaten/kota dan para kepala daerah se-Bali di aula
kantor BPK Pewakilan Bali, Rabu (4/5) kemarin. Kata Maulana Ginting, dari data itu telah selesai ditindaklanjuti 1.326 kasus senilai Rp 33,959 miliar lebih. Selanjutnya kasus yang masih dalam proses penyelesaian sebanyak 111 kasus dengan
nilai angsuran Rp 36,277 miliar lebih. Ginting juga mengemukakan, ada 263 kasus yang belum ada penyelesaian dengan kerugian daerah mencapai Rp 170,988 miliar lebih. Hal.23 Pemerintah Daerah
32 Mantan Anggota DPRD Bogor
Divonis Empat Tahun Penjara Bogor (Bali Post) Sebanyak 32 terdakwa APBD Gate, anggota DPRD Kota Bogor periode 1999-2004, divonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Mereka juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 120 juta oleh Pengadilan Tipikor
Tingkat Banding, Bandung. Putusan tersebut dikeluarkan setelah Pengadilan Tipikor Tingkat Banding menolak upaya banding yang diajukan ke-32 mantan anggota DPRD Kota Bogor tersebut. Vonis tersebut lebih berat dari putusan Pengadilan Negeri
Bogor pada 9 Agustus 2010 lalu yang memutuskan para terdakwa bersalah dan menjalani hukuman satu tahun penjara dengan denda Rp 50 juta dan uang pengganti Rp 30 juta. Hal.23 Putusan Banding
Bandung (Bali Post) Sebanyak 1.228 tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Jawa Barat dipulangkan dari Jeddah, Arab Saudi. Para TKI tersebut merupakan bagian dari 2.349 WNI/TKI overstay dan TKI bermasalah yang dibawa pulang ke Indonesia menggunakan KM Labobar milik Pelni. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Joni Darma, Rabu (4/5) kemarin, mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Balai Layanan Terpadu untuk menjemput para TKI tersebut di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. ‘’Mereka sudah tiba sejak pukul 05.00 subuh namun baru bisa turun sekitar pukul 07.00 pagi,’’ katanya. Ia menjelaskan, dari seluruh TKI asal Jawa Barat yang dipulangkan tersebut ada enam orang sakit, bahkan memakai kursi roda dan ada 56 bayi, 36 anak-anak serta 80 TKW dalam kondisi hamil. Menurutnya, dari 1.228 TKI asal Jabar itu kebanyakan berasal dari Kabupaten Cianjur dengan jumlah total sebanyak 328 dan sisanya berasal dari Indrmayu, dan Karawang. Hal.23 Izin Tinggal
Korban Proyek ”Underpass’’
LED TV Terancam Digusur Mangupura (Bali Post) Proyek Bali Crisis Centre atau LED TV di Simpang Dewa Ruci, Kuta tampaknya akan menjadi korban pembangunan jalan underpass. Proyek Pemprov Bali ini disebut-sebut masuk jalur proyek underpass, sehingga terancam dibongkar. Menurut informasi yang berhasil dihimpun termasuk dari gambar perencanaan, kawasan LED TV masuk dalam wilayah konstruksi proyek underpass Simpang Dewa Ruci. Sedangkan Patung Dewa Ruci yang sempat dikhawatirkan tergusur, justru tetap aman pada posisi semula. Hal.23 Kajian Teknis
Impor Selalu Jadi Solusi
Pemerintah Kurang Perhatikan Sektor Kecil Indonesia negara kaya. Alamnya luas, subur dan penduduknya banyak. Kondisi itu merupakan modal utama menjadikan negara ini maju dan rakyatnya sejahtera. Kenyataannya, masih ‘’jauh’’ untuk bisa diwujudkan. Salah satu penyebabnya, pemerintah kurang memperhatikan sektorsektor kecil dan selalu menjadikan impor sebagai solusi. Misalnya impor beras dan garam. Padahal, tanah kita subur dan lautnya luas. Ada apa dengan kita?
SOAL impor Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhannya terus melaju kencang hingga mencatatkan rekor baru. Hingga Maret 2011 impor Indonesia telah mencapai USD 14,48 miliar atau tumbuh 23,23 persen daripada Februari sebesar USD 11,75 miliar. Capaian impor bulanan tersebut tertinggi sepanjang masa. Indonesia tidak hanya mengimpor produk-produk hasil pabrikan seperti barang ele-
Bali Post/dok
GARAM - Seorang pembuat garam halus meniriskan garam di Lembar, Gerung, Lombok Barat, NTB. Potensi alam melimpah tidak seharusnya kita mengimpor garam.
ktronik, melainkan mengimpor hasil bumi salah satunya beras, gula, tepung terigu, daging, bahkan garam. Padahal, kebijakan impor yang berlebihan tersebut akan banyak merugikan daripada menguntungkan. Dalam jangka pendek, serbuan produk impor akan membuat hargaharga pangan lokal menjadi anjlok. Bahkan, berpotensi membuat ketahanan pangan nasional menjadi lebih lemah. Hal.23 Barang Impor
‘’Konsekuensi dari membanjirnya produk impor yang masuk di tengah ketidaksiapan adalah kalah dalam persaingan dengan negara lain. Apalagi, dari dulu pengusaha kita dininabobokan oleh kondisi dan situasi, bahkan sengaja dilindungi pemerintah.’’
Bali Post/dok
LED TV - Nasib LED TV tampaknya ‘’merana’’. Di tengah temuan BPK terdapat nilai kemahalan Rp 4,6 miliar, kini LED TV terancam tergusur karena dibangunnya proyek ‘’underpass’’.