Edisi 04 Maret 2011 | Balipost.com

Page 1

TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

JUMAT UMANIS, 4 MARET 2011

Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila

sekarang baru ada tujuh provinsi, 14 kabupaten dan empat kota yang memiliki kepastian hukum berdasarkan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. ‘’Padahal amanat UU itu, seluruh provinsi, kabupaten/kota harus tuntas Perda RTRW-nya di akhir 2010,’’ katanya. Kedua, rencana pemerintah tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 dengan membangun enam kori-

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Indonesia Darurat Tata Ruang Jakarta (Bali Post) Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tata ruang. Indikasinya, sejumlah perencanaan pembangunan Indonesia saat ini sangat diwarnai inkonsistensi. Demikian dijelaskan Sekjen Indonesia Ahli Perencanaan (IAP) Bernardus R Djonoputro, Kamis (3/3) kemarin. Ia mencontohkan keterlambatan proses legislasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga sampai

24 HALAMAN NOMOR 197 TAHUN KE 63

dor koneksitas. ‘’Konsep yang ditawarkan di enam koridor itu cenderung tidak mengacu pada RTRW Nasional sebagaimana tercantum dalam PP 26/2008,’’ katanya. Dalam PP itu telah diatur pembangian fungsi dan peran seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah dan Kawasan Strategis. Hal.23 Akan Kacau

Puan Bertemu Presiden

Jakarta (Bali Post) Ketua Departemen Pertimbangan Pusat (Deperppu) PDI Perjuangan Taufiq Kiemas mengakui putrinya, Puan Maharani, selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga DPP PDI-P sudah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Penegasan itu disampaikan Taufiq menyusul kabar pendekatan yang dilakukan SBY kepada kubu PDI-P. ‘’Tanya mbak Puan, mbak Puan kan (Ketua) DPP, mbak Puan sudah ketemu Pak SBY. Jadi sekarang kalau mau tanya sesuatu hal ke depan ini tanya mbak Puan,’’ katanya, Kamis (3/3) kemarin. Pengakuan Taufiq tersebut menjawab setelah dirinya menolak disebut sebagai tokoh sentral PDI-P saat ini, khususnya mengenai hasil pertemuannya dengan Menko Perekonomian yang juga mantan Ketua Tim Sukses SBYBoediono, Hatta Rajasa, yang mendatangi kediamannya. Taufiq mengatakan hanya mendengar pembicaraan antara Puan dan Hatta. ‘’Sudah saatnya urusan partai diserahkan kepada generasi muda di bawahnya. Aku kan sudah tua juga, sudah 70-an,

yang mesti ditanya mbak Puan. Ke depan yang menentukan sekarang mbak Puan, kalau aku yang menentukan 2014, belum tentu hidup,’’ ujarnya. Taufiq mengatakan dirinya menyerahkan soal keputusan koalisi kepada Puan. ‘’Itu terserah mbak Puan. Pokoknya apa pun keputusan mbak Puan, kita dukung. Sekarang ini kan masanya yang mudamuda,’’ tandasnya. Dari jajaran DPP PDI-P sendiri tampak serius menanggapi pendekatan yang dilakukan SBY. Hal itu dapat dilihat dari rapat DPP yang dipimpin langsung Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta. Hal.23 Terlihat Hadir

Gabung Koalisi

Gerindra Ajukan Syarat

SASARAN Demokrat Gulirkan Angket Lapindo Jakarta (Bali Post) Kubu Partai Demokrat melakukan serangan balik. Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan akan menggagas digulirkannya pansus semburan lumpur Lapindo, karena pansus yang pernah dibentuk DPR dihentikan tanpa ada sikap yang jelas dari DPR. ‘’Jelas sekali belum ada keputusan Pansus Lapindo bahwa itu bencana atau tidak, namun dana APBN telah digunakan untuk menanggulanginya,’’ kata Ruhut, Kamis (3/3) kemarin. Katanya, Lapindo harus mengganti kerugian masyarakat akibat semburan tersebut, baik secara material maupun imaterial. Hal.23 Banyak Kerugian

Tidak Terbit Terkait hari raya Nyepi Tahun Baru Saka 1933 yang juga merupakan hari libur nasional, Bali Post pada hari Sabtu (5/3) dan Minggu (6/ 3) tidak terbit. Bali Post terbit kembali pada Senin (7/3). Untuk itu, kepada para pelanggan dan relasi iklan mohon maklum. Penerbit

Bali Post/rtr

ANTIPEMERINTAH - Pasukan milisi antipemerintah sedang menyiapkan amunisi untuk menghadang laju militer Libya yang setia pada Khadafi, Kamis (3/3) kemarin.

Pesawat Tempur Libya Bombardir Kota Pelabuhan Ajdabiya Tindakan rezim otoriter Moammar Kadhafi terhadap kaum pemberontak tampaknya makin meningkatkan kegeraman dunia internasional. Pemerintah bertangan besi ini menggunakan pesawat tempur mereka untuk menyerang kota pelabuhan minyak, Brega, Kamis (3/ 3) kemarin, atau sehari setelah pemberontak berhasil menggagalkan upaya pengambilalihan wilayah oleh pasukan militer. Saksi mata belum bisa mengidentifikasi target serangan udara. Namun tampaknya

sebuah landasan pacu milik sebuah kompleks minyak raksasa di pesisir Mediterania yang digempur. Penyerangan terhadap Brega, sekitar 740 km arah timur ibu kota Tripoli yang menjadi markas kuat Kadhafi, menandai serangan balasan rezim di wilayah pemberontakan di timur. Ini sekaligus memperlihatkan kesulitan besar dihadapi pemimpin pasukan bersenjata Libya yang terdiri atas gabungan milisi, unit-unit militer dan tentara bayaran. Pasukan ini terus disibukkan oleh

pemberontakan yang bergolak di seluruh kawasan timur Libya sejak 15 Februari. Di kota tetangga Ajdabiya, juga dikuasai pemberontak di timur, petugas mengatakan jumlah korban tewas akibat pertempuran naik menjadi 14 orang kemarin. Banyak dari pejuang yang melawan pasukan pemerintah di Brega, datang dari Ajdabiya. Brega merupakan fasilitas minyak terbesar kedua Libya dan berada di tangan kekuasaan oposisi sejak pekan lalu. Hal.23 Memukul Mundur

”Sembunyikan’’ Harta

Susno Duadji Mengaku Petani Jakarta (Bali Post) Jaksa penuntut umum menilai mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Susno Duadji telah memanfaatkan pengalamannya sebagai Wakil Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan untuk menyembunyikan hartanya yang berasal dari tindak pidana. ‘’Latar pekerjaannya tersebut sehingga terdakwa sangat faham tipologi tindak pidana, hingga sangat memahami konstruksi upaya menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana,’’ kata JPU R. Baktio Rohan dalam pembacaan tangga-

pan (replik) atas pembelaan Susno Duadji di PN Jakarta Selatan, Kamis (3/3) kemarin. Sebelumnya, Susno Duadji dituntut tujuh tahun penjara dan denda Rp 500 juta atau subsider enam bulan kurungan. Susno menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat sebesar Rp 8,1 miliar dan penerimaan suap Rp 500 juta dari Sjahril Djohan terkait kasus PT Salmah Arowana Lestari (SAL). JPU menambahkan, Susno dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri aparat penegak hukum. Sehingga,

katanya, Susno dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik penggunaan yang sah maupun tidak sah. ‘’Dari fakta-fakta persidangan, tampak bahwa terdakwa menggunakan polapola pencucian uang, sehingga seolah harta hasil kejahatan itu berasal dari kegiatan yang sah,’’ katanya. Disebutkan, latar belakang terdakwa di bidang penyidikan pun, membuat terdakwa menyusun suatu konstruksi dan argumentasi bahwa ada perbuatan yang terputus dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. ‘’Namun dengan teknik follow the money men-

jadi jelas dan terang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa,’’ katanya. JPU mencontohkan dalam kasus pemilu Jabar, terdakwa menyembunyikan asal-usul harta hasil tindak pidana pemotongan dana pengamanan pilkada. Dari hasil pemotongan dana pengamanan itu, terdakwa membeli tanah garapan di Desa Sukaluyu, Kabupaten Bogor, dengan identitas Susno Duadji yang berprofesi petani melalui perantara Jhony Situanda. Namun, baru kemudian dalam Surat Tanda Setor Pajak atas nama Susno Duadji. Hal.23 Sulit Dilacak

Bali Post/ade

Susno Duadji

Jakarta (Bali Post)Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memberikan syarat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bila ditawari bergabung dengan koalisi termasuk dalam kabinet. ‘’Kalau diterima, kita akan berikan sejumlah catatan kepada SBY,’’ kata Sekjen DPP Gerindra, Ahmad Muzani, Kamis (3/3) kemarin. Persyaratan itu lebih menitikberatkan sektor ekonomi yang bertujuan untuk kepentingan rakyat. Hal.23 Pasar Internasional

SYARAT GERINDRA - Kebijakan pemerintah harus prorakyat. Seperti BUMN harus bisa menjadi faktor penggerak perekonomian bangsa - Produksi gas distop untuk kebutuhan pasar internasional, tapi diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri - Pemerintah harus serius mengutamakan pangan dalam negeri. - Pasokan batubara harus bisa digunakan untuk kebutuhan energi dalam negeri.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 04 Maret 2011 | Balipost.com by e-Paper KMB - Issuu