HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
SELASA KLIWON, 3 NOVEMBER 2009
20 HALAMAN NOMOR 77 TAHUN KE 62
SEJAK 1948
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
DPRD ”Sisihkan’’ PT Bali Mandara
Jatah CPNS Ditolak, Muncul ”Job’’ Baru PEMERINTAH Provinsi Bali berencana membentuk lagi badan usaha milik daerah (BUMD) PT Bali Mandara. Proposal pembentukannya telah diajukan ke DPRD Bali. Bahkan, Senin (2/11) kemarin hal itu sempat mengemuka pada rapat internal Badan Anggaran DPRD Bali. Lalu apa saja kegiatan yang dirancang PT Bali Mandara tersebut? Mengapa Pemprov Bali harus mendirikan BUMD lagi, padahal operasional perusahaan daerah (perusda) saat ini sudah kembangkempis. Mengapa tidak member-
FAKTA
dayakan yang sudah ada saja. Adakah hal ini bermuatan politis? Berbagai pertanyaan itu mengemuka terkait rencana pembentukan BUMD PT Bali Mandara. Wakil Ketua DPRD Bali I Gusti Bagus Alit Putra menyatakan usulan tersebut sempat diwacanakan dalam rapat tertutup tersebut. Namun akhirnya rapat berkesimpulan bahwa pembahasan pembentukan PT Bali Mandara itu disisihkan dulu tahun 2009. Apakah hal ini dianggap muba-
zir karena sudah ada perusahaan daerah yang sebenarnya sama fungsinya dengan BUMD? Alit Putra membantah hal tersebut. Penundaan tersebut, katanya, bukan lantaran setuju atau tidak setuju tetapi terbatasnya waktu pembahasan tahun anggaran 2009. ‘’Agenda pembahasan ranperdanya belum dijadwalkan, kita belum bisa sikapi masalah itu. Pembahasan PT Bali Mandara ditunda sampai tahun 2010,’’ ucapnya. Sejumlah sumber di eksekutif menyatakan tak mengetahui proposal tentang PT BUMD Bali
Mandara. Bahkan, sejumlah anggota DPRD Bali sebelumnya juga tak mengetahui telah masuk usulan pembentukan PT tersebut. Namun, sejumlah sumber di DPRD Bali menyebutkan bahwa PT tersebut dinilai tumpang tindih dengan perusahaan daerah yang kini mengelola banyak aset berupa tanah. Semestinya Perusda ini yang diberdayakan, dengan peningkatkan kemampuan personelnya, sehingga pengelolaannya lebih profesional. Hal.19 Kebijakan Pemprov
Bali Post/dok
I Gusti Bagus Alit Putra
Dibentuk TPF Bibit-Chandra
Bukan untuk Kepentingan Presiden
Bali Post/ant
DIPERIKSA KPK - Mantan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi memasuki mobilnya usai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (2/11) kemarin. Laksamana Sukardi diperiksa sebagai saksi dalam kasus proyek pembangunan jaringan distribusi gas di Jawa Timur tahun 2003. Bali Post/ant
KOTA
3
MARAKNYA tindak kriminal yang terjadi belakangan ini, membuat aparat kepolisian putar otak untuk menekannya. Salah satunya menurunkan tim gabungan Polda Bali dan Poltabes Denpasar secara langsung ke lapangan untuk menggelar operasi preman dan cipta kondisi (cipkon) di kawasan Kuta, Minggu (1/11) malam lalu. 250 personel dikerahkan dalam operasi tersebut, namun hasilnya nihil. Apa operasi bocor?
KABUPATEN
TPF - Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) kasus KPK Adnan Buyung Nasution (tengah) didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto dan anggota tim lainnya menjelaskan kepada wartawan usai mengadakan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (2/11) kemarin.
DPR Ragukan Efektivitas TPF
4
BUPATI Klungkung Wayan Candra mengharapkan Mendagri memanggil para bupati se-Bali terkait Perda RTRWP yang masih dalam proses revisi di Mendagri. Kemungkinan pemanggilan bisa dilakukan lantaran kesepakatan bersama yang ditandatangani bupati diteruskan ke Mendagri.
Jakarta (Bali Post) Anggota Komisi III DPR dari F-PKS Nasir Jamil dan dari F-PPP Ahmad Yani meragukan efektivitas kerja Tim Pencari Fakta (TPF), karena kewenangan tim tersebut belum jelas. ‘’Kami meragukan kerja Tim Independensi Penyelesaian konflik KPK-Polri, karena kewenangan yang diberikan belum jelas,’’ katanya dalam diskusi ‘’Menakar Dampak Perseteruan KPKPolri’’, Senin (2/11) kemarin. Nasir menduga kerja tim tersebut hanya mengeluarkan
rekomendasi, tetapi hasilnya tidak bisa dilaksanakan oleh lembaga terkait. ‘’Dari pengalaman yang sudah-sudah, pemerintah membentuk semacam Tim Percari Fakta (TPF), maka hasilnya hanya berupa rekomendasi, tidak lebih dari itu,’’ tambahnya. Nasir mengatakan khawatir tim independen itu membawa misi politis, sehingga keputusan-keputusan yang diambilnya akan berdasarkan pada kepentingan tertentu. ‘’Ini melihat dari pengalaman yang ada. Kalau tidak dijelaskan
SUMBANGAN MASUK Siswa - siswi SD Saraswati 2 Denpasar Rp 1.542.500 Pengajian Bina Sejahtera Masjid Raya Negara Rp 1.200.000 KMDP 2008/2009 STIMI Handayani Denpasar Rp 1.155.000 Ibu Made Widana Rp 100.000 Hamba Allah, Denpasar Rp 100.000 Wayan Ebuh Sugiartana Rp 50.000 Jumlah yang diterima hari Ini Rp 4.147.500 Jumlah muat sebelumnya Rp 236.215.122 Jumlah seluruhnya Rp 240.362.622
mengeluarkan rekomendasi,’’ katanya. Karena itu, kata Ahmad Yani, kalau tak ada bukti yang terlalu kuat sebaiknya kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). ‘’Ya, sebaiknya kalau tak ada bukti, ya... keluarkan saja SP3,’’ katanya. Ahmad Yani mempertanyakan otoritas TPF bagaimana bentuknya. Jangan sampai kehadiran TPF malah membuat jadi semrawut. ‘’Otoritasnya bagaimana TPF ini,’’ tanyanya. (kmb/ant)
Alumnus Akpol Dukung KPK
”SIMPATI ANDA’’ GEMPA SUMBAR ATAS permintaan para pembaca dan atas kepedulian krama Bali pada saudara-saudara kita yang menjadi korban gempa di Padang, Bali Post menerima sumbangan ”Simpati Anda untuk Gempa Padang’’. Sumbangan dapat dibawa langsung ke Sekretariat Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar atau dikirim ke BCA Cabang Denpasar dengan nomor rekening 040-3555000. Blangko setoran mohon dikirim ke sekretariat redaksi dengan nomor faximile (0361) 227418. Terima kasih atas sumbangsih Anda, semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/TuhanYang Maha Esa selalu melindungi kita bersama.
kewenangan dan sistemnya seperti apa, nanti melebar ke mana-mana,’’ katanya. Padahal, kata Nasir, Komisi III DPR bisa membentuk panitia kerja untuk menjadi motor penyelesaian masalah KPK dan Polri. Pembentukan panja, menurutnya, lebih sistematis membantu Presiden dalam menangani persoalan itu. Hal yang sama juga dikatakan Ahmad Yani, yang tak begitu yakin dengan misi yang dibawa TPF. ‘’Sebenarnya kan tak perlu TPF kalau sekadar
Bali Post/ade
MOGOK MAKAN - Sejumlah mahasiswa menggelar aksi mogok makan, Senin (2/11) kemarin, sebagai bentuk penolakan kriminalisasi KPK.
Jakarta (Bali Post) Gelombang dukungan terhadap dua pimpinan nonaktif KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah, terus mengalir. Sedikitnya ada enam gelombang aksi, termasuk dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), alumnus Akpol 1970-1974. Dukungan itu diberikan dengan mendatangi gedung KPK, Senin (2/11) kemarin. Dukungan DPD tersebut diwakili delapan anggota DPD yang membawa setangkai mawar putih dan mengikatkan pita hitam di lengan kiri mereka. ‘’Kita datang ke KPK untuk menyerahkan dukungan terhadap KPK yang ditandatangani 51 orang anggota DPD,’’ kata anggota DPD Muhammad Asri Anas. Hal.19 Bangku Kuliah
Membedah APBN 2010 (1)
Asumsi Dasar, Pendapatan dan Belanja Negara Oleh Dr. Ir. Wayan Koster, M.M. (Anggota DPR-RI)
Setelah melalui pembahasan yang mendalam dengan pandangan kritis, akhirnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2010 (APBN 2010) dapat disahkan oleh DPR-RI pada Sidang Paripurna tanggal 30 September 2009. Bagaimana implementasi, distribusi dan alokasi serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut, berikut pendapat anggota Panitia Anggaran DPR-RI Dr. Ir. Wayan Koster, M.M.
SESUAI pasal 23 UUD 1945 bahwa APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undangundang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini memberi amanat bahwa rakyat berhak mengetahui dan mengambil manfaat dari kebijakan yang ditetapkan dalam APBN. Adapun tema yang ditetap-
kan dalam APBN 2010 adalah ‘’Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat’’. Ada lima agenda yang menjadi prioritas. Pertama, pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, pemantapan reformasi birokrasi dan hukum serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional. Hal.19 Belanja Negara
Jakarta (Bali Post) Menko Polhukam Djoko Suyanto mengumumkan bahwa Presiden memutuskan membentuk tim independen pencari fakta proses hukum kasus Bibit dan Chandra Hamzah yang terdiri atas delapan anggota yang diketuai Adnan Buyung Nasution. Sebagai Wakil Ketua Kusparmono Irsan, Sekretaris Denny Indrayana, dan anggota Todung Mulya Lubis, Amir Syamsuddin, Hikmahanto Juwana, Komaruddin Hidayat dan Anis Baswedan. Ketua Tim Independen kasus pimpinan KPK nonaktif Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, Adnan Buyung Nasution, mengatakan pembentukan tim ini (yang lebih dikenal dengan Tim Pencari Fakta/TPF) bukan untuk kepentingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semata. ‘’Masyarakat pasti menanti-nanti apa hasil tim ini yang dilakukan untuk kepentingan kita semua, bukan kepentingan Presiden semata ataupun kepentingan Bibit dan Hamzah, tetapi kepentingan berkehidupan, berbangsa dan bernegara sesuai citacita negara demokrasi, hukum dan HAM,’’ kata Adnan, Senin (2/11) kemarin. Adnan menjelaskan, tim ini akan bekerja selama dua minggu dengan target mem-
berikan rekomendasi terhadap Presiden atas kasus Bibit dan Hamzah. ‘’Saya mohon kesabaran masyarakat, dengan respons Presiden yang cepat, semalam dan pagi ini, menunjukkan kerja cepat Presiden untuk merespons masukan dari masyarakat,’’ katanya. Sementara itu, anggota tim Hikmahanto mengatakan tim akan melakukan verifikasi fakta dan proses hukum yang dilakukan kepolisian terhadap Bibit dan Chandra Hamzah. ‘’Apakah yang dilakukan polisi sudah memenuhi hal-hal yang diperlukan dan ada unsur pidananya. Tentu nantinya ada kemungkinan kalau ada tindak pidana harus berlanjut, kalau memang tidak ada pidananya tentu kepolisian harus lakukan sesuatu,’’ katanya. (kmb/ant)