TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
KAMIS KLIWON, 3 MARET 2011
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
24 HALAMAN NOMOR 196 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
’’PAMELASTIAN’’ DI PADANGGALAK, SANUR
FAKTA Menpora Bantah Ancam Nurdin Jakarta (Bali Post) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng membantah jika pihaknya melakukan ancaman kepada Ketua Umum PSSI Nurdin Halid terkait dengan pelaksanaan Kongres Empat Tahunan PSSI. ‘’Pemerintah tidak pernah mengancam dalam bentuk apa pun, termasuk dengan SMS (pesan singkat),’’ katanya, Rabu (2/3) kemarin. Menurutnya, pemerintah selama ini hanya memberikan peringatan kepada PSSI, bukan intervensi seperti yang ditudingkan. Pemerintah hanya melaksanakan kewenangannya yaitu melakukan pengawasan terhadap olahraga nasional. Dengan demikian, tidak benar jika pihaknya melakukan tekanan kepada Ketua Umum PSSI Nurdin Halid dengan cara-cara yang tidak terhormat. ‘’Kami tetap berpegang teguh dengan aturan yang ada,’’ kata mantan juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. Hal.23 Pejabat Negara
LENSA
Bali Post/edi
MELASTI - Ribuan umat di Denpasar dan Badung, Rabu (2/3) pagi hingga sore kemarin memadati pantai Padanggalak, Sanur. Upacara ‘’pamelastian’’ ini serangkaian ‘’tawur kasanga’’ dan ‘’brata panyepian’’.
”Sowan’’ ke Rumah Mega
Hatta Hanya Diterima Kiemas Jakarta (Bali Post) Menko Perekonomian Hatta Rajasa melakukan sowan ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Selasa (1/3) malam. Saat dikonfirmasi, Rabu (2/3) kemarin, Hatta mengatakan kedatangannya hanya silaturahmi biasa. Pada pertemuan itu, Hatta mengaku tidak bertemu dengan Megawati. Hanya bertemu dengan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan Taufiq Kiemas. Pertemuan yang berlangsung pukul 17.0019.00 WIB itu banyak hal yang dibicarakan. Namun, ia mengelak membahas rencana koalisi. ‘’Dari A sampai Z saya tidak bahas koalisi,’’ jawabnya. Soal kehadiran dirinya apakah sebagai utusan Presiden, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini tidak menjawab tegas. ‘’Ya... macammasam kapasitas saya. Apa sajalah, pokoknya tetap Hatta Rajasa,’’ katanya. Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan
ketidakhadiran Mega menemui Hatta Rajasa bukan disengaja karena berusaha menghindar. Tjahjo mengungkapkan bahwa malam itu ia menemani Megawati makan malam bersama Puan Maharani dan Rini Soewandi. Acara itu sudah direncanakan sejak awal. ‘’Tidak benar kalau ada berita Ibu Mega kabur dari kediaman Teuku Umar saat Hatta Rajasa datang,’’ kata Tjahjo. Sementara itu, mantan Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung mengakui PDI Perjuangan berulang kali ditawari masuk kabinet. Namun, sikap PDI Perjuangan ditentukan oleh Megawati sebagai ketua umum. ‘’Kalau ada perubahan
hanya Ibu Mega yang menentukan. Final ada di Ibu Mega. Dan Ibu Mega karakternya adalah konsisten, tetapi ruang itu ada di Ibu Mega,’’ kata Wakil Ketua DPR ini. Parpol Koalisi Kemarin, Presiden Yudhoyono mengumpulkan politisi Partai Demokrat dan pimpinan partai politik anggota koalisi di Wisma Negara. Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam dari pukul 15.00 hingga pukul 17.00 WIB itu membicarakan tentang rencana penataan ulang format koalisi seperti yang dijanjikan Presiden dalam pidatonya. Hal.23 Undangan Makan
”Reshuffle’’ Kabinet
Gerindra Usulkan Prabowo
Bali Post/ade
OGOH-OGOH - Umat Hindu menyelesaikan pembuatan ogoh-ogoh untuk menyambut hari raya Nyepi Tahun Baru Saka 1933, di Pura Agung Wira Satya Buana Paspampres, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (2/3) kemarin. Perayaan pawai ogoh-ogoh akan dilakukan di Lapangan Silang Monas, Jumat (4/3) besok.
KOTA
2
MASYARAKAT di Badung mulai mempertanyakan alokasi dana bantuan sosial (bansos). Pasalnya, dana bansos yang dijanjikan sejak 2010 lalu khususnya jelang pemilukada Badung, belum juga cair. Tidak sedikit dari kelompok masyarakat yang kecewa karena hingga kini cuma menerima kuitansi saja. Mereka khawatir, bansos sekadar janji manis belaka. Terus, apa kata pihak pemkab?
Bali Post/ist
Prabowo Subianto
Surabaya (Bali Post) Partai Gerindra menyodorkan Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra Prabowo Subianto kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk kepentingan reshuffel kabinet. ‘’Sejauh untuk kepentingan bangsa, tawaran Presiden itu kami terima. Yang jelas, pembicaraan sudah intensif,’’ kata anggota Fraksi Gerindra DPR Pius Lustrilanang, Rabu (2/3) kemarin. Menurut Pius yang juga Wakil Ketua BURT DPR-RI itu, nama-nama anggota kabinet yang diminta Presiden itu sudah di tangan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto. ‘’Semuanya sudah di tangan Pak Prabowo. Nama Pak Prabowo, salah satunya,’’ katanya. Hal.23 Tidak Mempersoalkan
”Reshuffle’’ di Tepi Jurang
Akankah SBY Mendepak Golkar? WACANA reshuffle kabinet makin dekat dari kenyataan. Sinyal kemungkinan adanya pergantian menteri disampaikan Sekretaris Setgab Koalisi Parpol Pendukung Pemerintah, Syarif Hasan. ‘’Reshuffle itu sudah agak miring dikit, sudah di tepi jurang. Saya juga lagi nunggu-nunggu ini, semua orang sudah tahu,’’ kata Syarif di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (2/3) kemarin. Lalu, akankah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendepak Golkar dari koalisi?
Syarif Hasan mengatakan pidato Presiden SBY merupakan peringatan bagi parpol koalisi bahwa evaluasi atas koalisi telah berjalan. Dan, evaluasi itu bisa berujung pada reshuffle. Soal dua parpol yang dianggap Presiden menyalahi kesepakatan, Syarif memiliki penilaian berbeda terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Golkar. PKS dinilainya tidak memiliki komitmen pada Setgab. Golkar sering datang, kalau PKS jarang datang. Bila PKS tak memiliki komitmen maka kemungkinan SBY akan mengeluarkannya dari koalisi. ‘’Kalau masih tidak komit, pasti akan keluarlah. Bisa terjadi kalau memang PKS masih mau men-
gubah mindset politiknya bahwa mereka akan komit terhadap koalisi, kemungkinan ada saja,’’ kata Syarif. Menteri PKS Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga mengungkapkan Presiden menugaskan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalah menemui menteri-menteri dari PKS. ‘’Pak Sudi membawa mandat dari Presiden untuk berkomunikasi dengan menteri-menteri dari partai yang bermasalah,’’ kata Daniel di kompleks Istana Kepresidenan. Komunikasi lewat Sudi itu agar para menteri memahami situasi yang dihadapi. Situasi rumit dihadapi oleh kabinet,
mereka diberi tahu agar mengerti situasi tersebut. ‘’Pak Sudi telah melakukannya,’’ jelasnya. Namun, tidak dijelaskan apakah komunikasi dimaksud dilakukan dalam rangka reshuffle kabinet yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Menteri Sosial RI Salim Segaf Al Jufri mengaku siap jika dirinya dicopot dan ke habitatnya sebagai duta besar. Kalaupun benar ada reshuffle, Salim berharap PKS tetap berada di dalam gerbong koalisi. ‘’PKS enggak akan keluar dari koalisi, kecuali memang tidak diinginkan lagi oleh Presiden. Tetapi komitmen PKS tetap. Karena kebersamaan itu dasar yang penting untuk membangun bangsa,’’ kata
mantan Dubes RI untuk Arab Saudi ini. Di dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II ini terdapat empat menteri berasal dari PKS. Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf al Jufri, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata. Sementara Partai Golkar memiliki tiga menteri di kabinet. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad. Hal.23 Junjung Kebersamaan
Ical Tak Masalahkan Ancaman Presiden Jakarta (Bali Post) Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menilai pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ajakan untuk memperbaiki koalisi demi kepentingan nasional. “Koalisi dibuat untuk memastikan jalannya pemerintahan untuk kesejahteraan rakyat,” kata Aburizal, usai meresmikan Kantor DPD Partai Bali Post/ist Golkar Kota Depok, Aburizal Bakrie Rabu sore kemarin. Partai Golkar, katanya, tidak pernah melanggar komitmen kesepakatan dalam koalisi. Pernyataan Presiden yang mengatakan ada satu dua partai yang melanggar komitmen koalisi bukan ditujukan kepada partainya. “Pernyataan Presiden mungkin ditujukan untuk partai lain, bukan Partai Golkar,” ujarnya. Ia menegaskan, partainya selalu mengkritik kebijakan pemerintah yang belum cocok dengan Partai Golkar. “Kritik bukan satu atau dua kali dilakukan Partai Golkar. Ini untuk perbaikan,” katanya. Namun, pihaknya menyatakan siap jika memang dikeluarkan dari koalisi, karena Presiden mempunyai kewenangan untuk itu. “Bila tak senang, Presiden punya wewenang untuk mengeluarkan kami dari koalisi,” katanya. Ia mengatakan, pihaknya siap sebagai partai penyeimbang dari pemerintah. “Dalam sistem presidensial tidak ada istilah oposisi, tetapi sebagai penyeimbang pemerintah,” katanya. Partai Golkar, ujarnya, telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, yaitu memastikan visi dan misi Presiden berjalan dengan baik. “Kami dukung visi dan misi pemerintah yang bersih dan berwibawa, untuk itu kami mendukung hak angket, kalau belum berhasil saya minta maaf kepada masyarakat Indonesia,” katanya. Ical mengatakan bahwa Partai Golkar tetap konsisten mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono hingga 2014. “Kalau sampai dihentikan di tengah jalan, maka Indonesia tidak akan pernah dewasa,” katanya. Ia menambahkan, Partai Golkar tidak ingin kemenangan politik berada di atas penderitaan rakyat Indonesia. (ant)