Edisi 2 April 2016 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 219 TAHUN KE 68 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (115 rb Like) http://facebook.com/balipost

sabtu paing, 2 April 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

@balipostcom (4.004 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Surat Kemen-PAN RB Jadi Sorotan

Minta Fasilitas untuk Kolega Menteri Jakarta (Bali Post) – Publik dihebohkan dengan postingan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB). Surat yang beredar dan dipersoalkan itu bernomor B/1337/S.PAN/RB/03/2016. Surat tertanggal 22 Maret 2016 tersebut ditandatangani Sekretaris Menteri (Sekmen) PAN-RB Dwi Wahyu Atmaji. Dalam surat itu disebutkan bahwa Men-PAN RB Yuddy Chrisnandy meminta kepada Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Sydney untuk memberikan fasilitas

Gara-gara Rokok

Aston Villa Istirahatkan Agbonlahor ASTON Villa tidak menyertakan Gabby Agbonlahor dalam skuad melawan Chelsea pada Liga Utama Inggris akhir pekan ini, setelah penyerang 29 tahun itu tertangkap tengah merokok shisha saat liburan di Dubai baru-baru ini. ‘’Gabby Agbonlahor tidak akan terlibat dalam laga Sabtu (2/4) sore melawan Chelsea,’’ demikian pernyataan dalam akun twitter Aston Villa dilansir dari Skysports, Jumat (1/4) kemarin. Saat ini sedang berlangsung penyelidikan internal. Selama kegiatan masih berlangsung, Gabby Agbonlahor tidak akan ditampilkan. Keputusan itu diambil Aston Villa setelah media Inggris menyiarkan foto Agbonlahor tengah merokok pipa shisha. Hal. 19

terhadap keluarga Wahyu Dewanto yang merupakan koleganya. Dalam surat tersebut, Men-PAN RB meminta agar Konjen RI di Sydney memberikan uang transpor dan biaya akomodasi untuk lima orang keluarga, termasuk dengan Wahyu Dewanto sendiri. Namun, setelah beberapa jam beredar postingan surat tersebut, muncul postingan siaran pers bantahan Menteri Yuddy Chrisnandy yang dirilis oleh Kabiro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemen-PAN RB Herman Suyatman.

Dalam siaran pers tersebut tertulis bahwa Menteri Yuddy membantah memberikan arahan seperti yang tertuang dalam surat tersebut. ‘’Ketika menerima permintaan konfirmasi dari Sekretaris Kementerian PAN RB tersebut, Menteri PAN RB menyatakan bahwa Menteri PAN RB tidak membuat arahan seperti itu, dan langsung menegur Sekretaris Kementerian PAN RB,’’ tulis dalam siaran pers yang diterima wartawan, Jumat (1/4) kemarin. Hal. 19 Mohon Fasilitas

Yuddy Chrisnandy

Presdir Agung Podomoro Serahkan Diri ke KPK Jakarta (Bali Post) – Presiden Direktur (Presdir) PT Agung Podomoro Land (Tbk) Ariesman Widjaja (AW) menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (1/4) malam. Ariesman yang mengenakan kaos warna abuabu dan jaket hitam dan celana hitam tersebut datang ke gedung KPK pada pukul 19.50 WIB dengan dikawal dua orang petugas KPK, namun belum diketahui apakah dia datang seorang diri atau diantar orang lain.

Bali Post/ant

AGUNG PODOMORO - Ariesman Widjaja (tengah) tiba di Gedung KPK untuk menyerahkan diri, Jumat (1/4) kemarin. Presdir PT Agung Podomoro Land itu menyerahkan diri setelah menjadi tersangka oleh KPK terkait suap kepada anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi dengan barang bukti Rp 1,140 miliar.

Saat wartawan mengerubungi Ariesman, dia tidak berkomentar sedikit pun terhadap kedatangannya dan penetapan dirinya sebagai tersangka dan langsung masuk ke gedung KPK. KPK menetapkan Ariesman sebagai tersangka pemberi suap terkait dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Reklamasi Teluk Jakarta berdasarkan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis (31/3), namun Ariesman tidak ikut diamankan dalam OTT tersebut. Hal. 19 M. Sanusi

OTT Anggota DPRD DKI

Transaksi di Toilet Terkait Proyek Reklamasi

Jakarta (Bali Post) – KPK melakukan dua Operasi Tangkap Tangan (OTT) di dua tempat di Jakarta pada Kamis (31/3) pagi dan malam. ‘’Pada Kamis ada OTT di dua tempat, kasus berbeda, pagi dan malam hari. Dua-duanya di Jakarta,’’ kata Ketua KPK Agus Rahardjo melalui pesan singkat. Salah satunya melibatkan anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Mohamad Sanusi. Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik mengaku masih sempat bertukar kabar dengan koleganya sebelum ditangkap KPK. ‘’Jam 18.55 (WIB), dia masih SMS saya,’’ kata Taufik kepada wartawan di DPRD DKI, Jumat (1/4) kemarin. Pesan dari Sanusi itu, menurut Taufik, menyatakan ada acara pertemuan dengan pemuka agama di tempat makan. Ia mengetahui kabar tertangkapnya Sanusi sekitar pukul 9 malam lewat. Dalam melihat permasalahan ini, sesuai dengan instruksi Partai Gerindra, ia membedakannya antara masalah pribadi dengan institusi. Sanusi adalah adik Taufik. Sebagai keluarga, ia akan mencarikan kuasa hukum untuk mendampingi Sanusi dalam kasus yang menimpanya. Sementara itu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, lanjut Taufik, tegas memerintahkan untuk tidak melindungi kader yang terlibat korupsi. Bahkan, DPP telah memecat Sanusi dari Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengonfirmasi penangkapan Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi oleh KPK dan menyatakan Sanusi telah dipecat, sehingga kini sudah tidak lagi berada di partainya. ‘’Dari teman-teman yang sudah mengonfirmasi sampai hari ini memang betul MS, tetapi banyak inisial MS, pada dasarnya ini sudah mendekati 90 persen,’’ kata Poyuono di gedung KPK Jakarta, Jumat kemarin. KPK menangkap Ketua Komisi D yang mengurusi pekerjaan umum dan tata ruang itu, Kamis (31/3) malam, namun KPK belum menentukan status Sanusi. Hal. 19 Reklamasi Pantai

Jakarta (Bali Poist) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkapkan kronologi penangkapan pejabat PT Brantas Abipraya (Persero) yang diduga menyuap jaksa untuk menghentikan penyelidikan atau penyidikan kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. KPK mengamankan tiga orang dalam Operasi Tangkap Tangan pada Kamis (31/3) pukul 09.00 WIB di Hotel Best Western, Cawang, Jakarta Timur. ‘’Ketiga orang tersebut adalah SWA, Direktur Keuangan PT BA

(Brantas Abipraya). PT BA ini salah satu BUMN. Kemudian DPA, senior manager PT BA, dan MRD (swasta). Agus menjelaskan, pada Rabu (30/3) malam sekitar pukul 21.00 MRD dan DPA membuat janji untuk bertemu di hotel tersebut, dan Kamis (31/3) pagi sekitar pukul 08.20 WIB mereka bertemu di hotel yang sudah dijanjikan tadi. DPA kemudian menyerahkan uang kepada MRD di toilet pria lantai satu Hotel Best Western. Hal. 19 Uang Dolar

Terbukti, Korporasi Pengaruhi Kebijakan Publik KPK menilai korupsi oleh AW, presiden direktur grup pengembang besar Indonesia, dan salah satu pemimpin fraksi di DPRD DKI Jakarta, MS, merupakan korupsi besar alias grand corruption. ‘’KPK sangat prihatin dan kami mengatakan ini adalah bisa dikategorikan grand corruption karena dari awal kami berlima ingin menyasar koru-

Bali Post/ade

BARANG BUKTI - Penyidik KPK menunjukkan barang bukti uang dolar disaksikan pimpinan KPK saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (1/4) kemarin.

Teluk Benoa Direklamasi

Teluk yang Lain Juga akan Diuruk TEPAT seminggu lagi, PHDI Pusat akan menggelar Pesamuan Sabha Pandita. Pesamuan itu akan memutuskan apakah Teluk Benoa tetap sebagai kawasan suci sebagaimana Bhisama PHDI sebelumnya. Kalau tidak, artinya jika Teluk Benoa bukan kawasan suci, maka hal itu menjadi titik awal kehancuran gumi Bali. Sebab, akan disusul pe-ngurug-an laut, teluk dan danau di Bali. Akademisi Unud Prof. Dr. Ketut Rahyuda, S.E., MSIE. mengatakan, Teluk Benoa harus ditetapkan sebagai kawasan suci oleh Sabha Pandita sesuai dengan Bhisama 1994 yang menjadi payung hukum PHDI. Terlebih hal itu juga sudah dikuatkan dalam Perda

Bali Post/ant

TERSANGKA - Dua tersangka kasus suap Kejati DKI Jakarta: Dandung Pamularno (kiri), Senior Manager PT Brantas Abipraya, dan Sudi Wantoko, Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya.

Provinsi Bali, Perda Kabupaten Badung, dan RTRW Kota Denpasar. Kalau itu dilanggar, maka tidak akan ada lagi kawasan suci di Bali sesuai dengan bhisama. Bali akan hancur. Kata dia, ada kesamaan definisi kawasan suci menurut umat Hindu di Bali. Antara lain mencakup kawasan gunung, perbukitan, danau, mata air, loloan, campuhan, laut dan pantai. ‘’Jangan sampai kita salah terhadap yang kita yakini. Ini harus dipertahankan sesuai bhisama, secara hukum yang ada di dalam tatanan administratif PHDI,’’ ujar Guru Besar FEB Unud ini. Hal. 19 Kawasan Suci

psi-korupsi besar yang melibatkan swasta dan yang paling penting lagi ini contoh paripurna di mana korporasi memengaruhi kebijakan publik,’’ kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/4) kemarin. Hal. 19 Empat Orang

’’Bisa dibayangkan bagaimana kalau semua kebijakan publik dibikin bukan berdasarkan kepentingan rakyat banyak, tetapi hanya untuk mengakomodasi kepentingan orang tertentu atau korporasi tertentu. Kami berharap hal ini tidak terjadi lagi di Indonesia.’’ Laode M Syarif Wakil Ketua KPK

Terkait Reklamasi

Bali Bukan Hanya Milik Pejabat BALI bukan hanya milik DPRD atau pemerintah. Juga milik penghuninya; warga Bali. Mereka mesti diajak bermusyawarah, diajak berbicara jika ingin membuat atau melakukan tindakan sesuatu yang bakal memengaruhi sosial budaya, adat istiadat dan lingkungan di Bali. Pun demikian terkait reklamasi Teluk Benoa. Penolakan dari puluhan desa adat harus mendapat perhatian. Bukan dibiarkan. Ketua Dharma Dyaksa PHDI Pusat (Sabha Pandhita) Ida Pedanda Gde Ketut Sebali Tianyar Arimbawa, Jumat (1/4) kemarin, menyampaikan PHDI siap menggelar paruman atau sabha pandita membahas rencana reklamasi Teluk Benoa. Persiapan

sudah dilakukan para walaka. Dikatakannya, intinya PHDI pasti bakal menyampaikan yang terbaik. Di mana, pembangunan seharusnya tak merusak lingkungan atau alam semesta ini. ‘’Pembangunan itu membuat yang tak baik menjadi baik, bukan sebaliknya merusak alam yang sudah dalam keseimbangan dan harmonis,’’ paparnya. Dikatakannya, hasil kajian dari Tim 9 memang belum diterimanya dalam bentuk hardcopy. Namun, pihaknya sudah menerima melalui WA (WhatsApp). Dikatakan, sering menyampaikan penolakan banyak desa pakraman di Bali berikut warga Bali, seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah dan investor. Sebab,

lingkungan atau alam semesta yang disucikan, harus dijaga keharmonisannya. Di mana, umat Hindu mengenal sad kertih yang mesti disucikan, di antaranya jagat kertih, wana kertih, segara kertih, serta danu kertih. Atas dasar itu, sudah seharusnya pembangunan tak menguruk laut atau teluk. Kalau perlu lahan, di luar Denpasar dan Badung juga masih cukup luas lahan terutama lahan kering di Bali Timur, yakni Karangasem atau di Buleleng, Jembrana atau wilayah lain. ‘’Semestinya masih bisa dibicarakan, kalau benar-benar ingin membangun Bali dan bukan merusak keseimbangan alam semesta ini, khususnya alam Bali,’’ paparnya. (bud)

Ida Pedanda Sebali Tianyar Arimbawa


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 2 April 2016 | Balipost.com by e-Paper KMB - Issuu