Bali Post
TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
Pengemban Pengamal Pancasila
RABU WAGE, 2 MARET 2011
24 HALAMAN NOMOR 195 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
SBY Ancam Parpol Koalisi Melanggar Lagi, Kena Sanksi Jakarta (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan akan bersikap tegas memberi sanksi kepada anggota koalisi pendukung pemerintahan SBYBoediono yang tidak mematuhi kesepakatan. Selain itu, SBY memastikan dalam waktu dekat dirinya akan memformat ulang koalisi. Pada jumpa pers di Kantor Presiden, Selasa (1/3) kemarin, SBY mengatakan masih menginginkan semua anggota koalisi tetap bersama-sama, berjuang dalam koalisi untuk rakyat, bangsa dan negara. Namun, ia mengingatkan kembali semua parpol harus betul-betul mematuhi, menjalankan kesepakatan yang disebut code of conduct atau tata etika yang berisi sebelas butir kesepakatan. ‘’Jika memang ada partai politik yang tidak lagi berse-
dia mematuhi kesepakatan koalisi maka parpol seperti itu tidak bisa bersama-sama lagi tergabung dalam koalisi. Jika ada yang tidak bersedia, berarti atau barangkali menjadi takdir sejarah untuk tidak bisa lagi bersama-sama dalam koalisi,’’ tegasnya. SBY menjelaskan para pimpinan partai politik yang bergabung dalam koalisi telah menandatangani nota kesepakatan terdiri atas sebelas butir yang menjadi aturan main dalam koalisi. Parpol-parpol
itu adalah Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Demokrat. Salah satu butir nota kesepahaman yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik dengan dirinya pada Oktober 2009 adalah koalisi dilaksanakan atau berlaku di bidang eksekutif dan legislatif. Hal.23 Secara Mendalam
Raker dengan DPR
OPSI
Nurdin Disarankan Tak ”Nyalon’’ Lagi
Sultan Tolak Konsep Gubernur Utama Jakarta (Bali Post)Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai penggunaan nomenklatur ‘‘Gubernur Utama’’ dalam draf Rancangan Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta versi pemerintah bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, menurutnya, konstitusi mengamanatkan kepala pemerintahan provinsi adalah gubernur. Penegasan tersebut disampaikan Sri Sultan Hamengkubowono X saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (1/3) kemarin. Dalam tinjauan terhadap RUU Keistimewaan (RUUK) DIY itu, Sultan menyampaikan sembilan butir catatan tinjauannya atas RUU yang menjadi kontroversi tersebut. Catatan pertama, judul RUU yang menggunakan kata provinsi sehingga tidak sesuai dengan maksud dari Pasal 18B ayat (1) UUD 45. Selain itu, tidak sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan DIY. ‘’Lebih tepat kalau judulnya ‘RUU tentang DIY’ atau ‘Keistimewaan DIY’ atau tidak menggunakan ‘provinsi’,’’ ujarnya. Hal.23 Sila Keempat
Bali Post/ant
KLARIFIKASI PSSI - Ketua Umum PSSI Nurdin Halid (kiri) didampingi Sekjen PSSI Nugraha Besoes menyimak pertanyaan anggota Komisi X DPR saat rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/3) kemarin.
Nurdin Mengaku Diancam Menteri PERNYATAAN mengejutkan disampaikan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid saat RDP, Selasa (1/3) kemarin. Ia mengaku mendapat ancaman dari menteri dan pejabat negara. Namun, Nurdin enggan membuka siapa menteri dan pejabat negara yang mengancamnya kecuali rapat dilakukan secara tertutup. ‘’Jiwa saya terancam untuk dibunuh, keluarga saya juga diancam melalui SMS. Saya akan buka kalau Komisi X menjamin keselamatan saya,’’ kata Nurdin meyakini ancaman tersebut terkait dengan kisruh PSSI dan rencana pencalonannya kembali sebagai ketua umum. Nurdin berjanji akan membuka identitas si pengancam
jika keselamatannya dijamin oleh negara. ‘’Siapa menteri yang mengancam saya akan saya buka, siapa pejabat yang mengancam saya akan saya buka, asalkan DPR memberikan jaminan untuk melindungi saya,’’ tandasnya. Nurdin juga menyesalkan adanya pihak-pihak yang berupaya mengatur seseorang untuk menjadi ketua umum. Ia mengungkapkan dirinya mengetahui persis, menjelang kongres ada pihak-pihak yang berupaya mendiskreditkan dirinya dan jajaran PSSI saat ini. Karena itu, pencalonannya kembali menjadi ketua umum PSSI untuk mempertahankan dan menjaga harkat dan martabat PSSI, bukan untuk kekuasaan.
Bali Post/ant
Sri Sultan HB X
KOTA
2
ESTIMASI Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) dan Departemen Kesehatan, penderita HIV/AIDS (ODHA) di Bali pada 2010 mencapai 7.317 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.017 PSK diperkirakan terinfeksi virus ini. Sementara saat ini di lapangan tercatat 4.000 warga Bali terinfeksi HIV. Terus, apa yang harus dilakukan?
OLAHRAGA
15
IRFAN Bachdim tak bisa menyembunyikan kerinduannya untuk kembali ke timnas. Ia kemarin singgah dan menyaksikan latihan timnas Pra-Olimpiade yang dipersiapkan untuk pertandingan melawan Turkmenistan.
Bali Post/ant
‘’Motivasi saya bertahan cuma satu, hendak mengawal konstitusi PSSI, tidak boleh ada intervensi, tidak boleh ada yang mengatur siapa yang boleh jadi ketua umum,’’ ujarnya. Pada kesempatan itu, Nurdin juga membantah penilaian sejumlah anggota Komisi bahwa dirinya telah menyalahgunakan jabatan ketua umum PSSI yang disandangnya untuk kepentingan Partai Golkar. Nurdin mengatakan meski sebagai kader Golkar, ia tidak pernah menggunakan kewenangannya untuk keuntungan partainya. ‘’Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa keberhasilan PSSI saat Piala AFF lalu adalah keberhasilan Partai Golkar,’’ ujarnya. (kmb4) PENCABUTAN MANDAT - Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng (kanan) menerima berkas pencabutan mandat Ketua Umum PSSI Nurdin Halid dari Wakil Ketua Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia Syahrial Damopolii di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Selasa (1/3) kemarin. Sebanyak 84 anggota PSSI pemilik suara mencabut mandat kepengurusan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid dan mendukung pencalonan Jenderal TNI George Toisutta dan Arifin Panigoro sebagai pengurus PSSI periode 2011-2015.
”Melawan’’ Saat Hak Angket
Gus Choi Siap Di-’’recall’’, Lily Wahid Siap Melawan Jakarta (Bali Post) Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Effendi Choirie (Gus Choi) mengaku siap di-recall partainya karena mendukung Hak Angket Mafia Pajak DPR yang gagal disetujui rapat paripurna DPR. ‘’Saya tidak neko-neko. Silakan mau dipecat. Sikap politik itu, saya lakukan karena saya yakin benar untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk kepentingan politik partai atau penguasa. Jadi, kalau Muhaimin marah, ya... silakan,’’ kata Gus Choi, Selasa (1/3) kemarin.
Bali Post/ant
KOALISI - Presiden Yudhoyono saat menyampaikan pernyataan mengenai partai koalisi di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/3) kemarin.
Soal latar belakang DPP PKB melakukan recall, Gus Choi menduga apa yang dilakukan Muhaimin Iskandar hanya merasa malu kepada Presiden SBY karena telah menjanjikan kepada SBY bahwa Lily Wahid dan Gus Choi sudah diamankan. ‘’Mungkin dia malu sama SBY karena sudah telanjur dipercaya SBY. Muhaimin mungkin bilang ke SBY bahwa urusan DPR semua sudah saya pegang. Kita bukan bebek, kita makhluk yang punya harga diri,’’ sindirnya. Menurutnya, untuk me-recall atau melakukan pergan-
tian antar-waktu (PAW) anggota DPR tidak mudah. Apalagi, pasal tentang PAW itu sedang diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi di MK itu terkait dengan persoalan-persoalan yang saat ini sedang dihadapinya. Partai tidak bisa me-recall anggotanya di parlemen hanya karena tidak menaati kebijakan partai yang salah. Seorang anggota DPR, kata Gus Choi, tidak bisa di-PAW dengan begitu saja kecuali ketika meninggal dunia, mengundurkan diri dan melakukan tindak pidana. Tetapi kalau
melakukan tugas ke-DPR-annya, seperti mendukung hak angket, tidak bisa di-PAW, meski ada perbedaan pendapat dengan partai. ‘’Partai tidak punya hak menjalankan konstitusi di DPR,’’ ujar anggota Komisi I DPR ini. Sementara itu, anggota Fraksi PKB Lily Chadidjah Wahid mengatakan siap melawan keputusan Mahkamah Tahkim PKB jika menjatuhkan sanksi berupa recall terhadap dirinya dan Effendi Choirie. ‘’Saya bersedia untuk hadir di Mahkamah Tahkim, dan akan tunjukkan bahwa saya tidak
melanggar apa-apa,’’ kata Lily yang merupakan adik pendiri PKB yang juga mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini. Menurut Lily, masing-masing hak anggota dewan telah dijamin oleh UUD 45 pasal 20 A ayat 3, UU MD3, bahkan pengadilan pun tidak bisa melarang penggunaan hak yang melekat pada anggota DPR. Oleh karena itu, jika sanksi recall dilakukan hanya karena adanya perbedaan pendapat dengan partai maka partai tidak punya kewenangan me-recall anggotanya di DPR. (kmb4)
Jakarta (Bali Post) Permintaan agar tidak mencalonkan diri lagi disampaikan secara langsung oleh sebagian anggota Komisi X DPR kepada Ketua Umum PSSI Nurdin Halid dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X dengan jajaran PSSI di Gedung MPR/DPR, Selasa (1/3) kemarin. Menurut para politisi tersebut, mundurnya Nurdin dari pencalonan merupakan solusi terbaik untuk menghentikan kisruh di tubuh PSSI. Namun, permintaan itu tak mendapat jawaban tegas dari Nurdin. Ia menyatakan hanya satu motivasinya untuk kembali menjadi ketua umum PSSI yakni mengawal konstitusi PSSI. Tidak boleh ada intervensi, tidak boleh ada yang mengatur siapa yang boleh jadi ketua umum. Nurdin mengatakan baru akan menyatakan diri bersedia atau tidak dicalonkan pada saat Kongres PSSI digelar. Sejumlah anggota Komisi X antara lain Angelina Sondakh (Fraksi Demokrat), Dedi Wahidi (Fraksi PKB), Nuroji (Fraksi Gerindra) dan sejumlah anggota Komisi X lainnya menyarankan sudah waktunya bagi Nurdin Halid tidak mencalonkan diri lagi. ‘’Agar suasananya dingin, saya sarankan agar Pak Nurdin di kongres nanti tidak mencalonkan diri lagi, apalagi saya dengar bapak akan mencalonkan diri sebagai ketua AFC,’’ kata Dedi Wahidi. Dedi juga mengatakan merujuk pada pernyataan Menpora Andi Alfian Mallarangeng dalam raker dengan Komisi X, Andi menyatakan seorang yang pernah dipidana tidak boleh mencalonkan diri dalam pencalonan ketua umum PSSI. ‘’Maaf pak, Pak Nurdin pernah dipidana, sehingga ketika pernah dipidana maka harus mundur,’’ ujarnya. Anggota Komisi X Nuroji mengatakan perlu kesadaran Nurdin untuk mundur dari pencalonannya. Langkah ini penting untuk menghindarkan polemik yang menyatakan bahwa persoalan PSSI telah dipolitisir oleh kalangan partai politik. ‘’Jadi kalau bapak mengumumkan diri tidak bersedia lagi mencalonkan diri lagi, akan lebih elok,’’ tandasnya. Desakan serupa disampaikan Angelina Sondakh. Angie — panggilan akrab Wakil Sekjen Partai Demokrat ini — mengaku prihatin dengan maraknya demonstrasi, baik yang pro maupun kontra dengan Nurdin Halid. Apalagi dalam demonstrasi tersebut nama Nurdin Halid kerap diumpat dan dicaci maki, juga gambar Nurdin yang diinjak-injak, dirobek dan dibakar. Bagi Angie, ekspresi kemarahan masyarakat itu telah merugikan Nurdin Halid sendiri karena telah mengganggu psikologis anak-anak Nurdin. Permintaan mundur ini bukan untuk mendiskreditkan, tetapi sebagai bentuk rasa sayang dirinya kepada Nurdin Halid. ‘’Saya sangat sayang pada Pak Nurdin. Saya juga tidak ingin Pak Nurdin itu terus-menerus dilecehkan oleh orang lain. Maka ini mungkin waktunya Pak Nurdin untuk mundur,’’ sarannya. Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyarankan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid untuk mengundurkan diri dari bursa pencalonan pimpinan PSSI mendatang, jika muncul bukti 83 suara pengurus daerah PSSI telah menyatakan mosi tidak percaya padanya. Hal.23 Kepentingan Diri