TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
KAMIS PAING, 1 SEPTEMBER 2011
Menkominfo
Minta Nazar Bertobat
Ungkap Pemalsuan Surat MK
Polri Kesulitan
Depok (Bali Post) Tersangka kasus suap wisma atlet M. Nazaruddin (Nazar) diingatkan bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, agar diberikan kekuatan dalam menghadapi hidup ini. ‘’Walaupun dosa kita sebesar gunung maka Allah akan memberikan ampunan,’’ kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring dalam khotbah Idul Fitri-nya di Lapangan Mako Brimob, Depok, Jawa Barat, Rabu (31/8) kemarin.
Bali Post/ant
DIKAWAL KETAT - Tersangka Nazaruddin berjalan menuju tempat salat Id di Lapangan Markas Komando Brimob, Depok, Jawa Barat, Rabu (31/8) kemarin.
Remisi untuk Koruptor akan Dihapus
Bali Post/ant
WAPRES - Wakil Presiden Boediono saat diterima Megawati di kediamannya, Rabu (31/ 8) kemarin.
Wapres Bertemu Mega Jakarta (Bali Post) Wakil Presiden bersama Ibu Herawati Boediono bersilaturahmi dengan mantan Presiden Megawati di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Boediono yang mengenakan baju batik berwarna cokelat datang sekitar pukul 16.17 WIB dan langsung menuju ke dalam rumah Megawati. Silaturahmi berlangsung sekitar 30 menit dan kemudian Wapres dan Ibu Herawati Boediono meninggalkan rumah diantar Megawati dan Taufiq Kiemas hingga teras. Sebelum meninggalkan rumah, Boedi-
ono, Ibu Herawati, Megawati serta Taufiq Kiemas berkesempatan berdiri berjajar untuk diabadikan juru foto dan kamera televisi. Tidak ada pernyataan dari Boediono dan Megawati terkait pembicaraan yang dilakukan di dalam rumah. Selanjutnya seusai bersilaturahmi dengan Megawati, Wapres Boediono akan mengunjungi mantan Presiden BJ Habibie di kediamannya Jalan Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Tokoh PDI-P Dalam acara rutin yang digelar setiap tahun seusai salat Id itu, Megawati dengan
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
KRIMINAL
Jakarta (Bali Post) Bareskrim Polri mengalami kesulitan mengungkap kasus pemalsuan surat putusan Mahkamah Konstitusi (MK). ‘’Kami masih ada kesulitan, di mana surat yang dikirim ada dua, surat yang palsu itu ditandatangani dan distempel, tetapi surat yang asli ditandatangani namun tidak distempel,’’ kata Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Irjen Pol. Sutarman, Rabu (31/8) kemarin. Penyidik akan melakukan pengembangan pemeriksaan lagi mengenai apakah penggunaan surat putusan MK tersebut benar atau salah. ‘’Kenapa kita lambat, karena surat yang asli tidak distempel, tetapi yang palsu ditandatangani dan distempel,’’ kata Sutarman. Kata dia, penyidik sudah membuktikan bahwa yang palsu adalah yang ditandatangani dan distempel. ‘’Tetapi kita arahkan siapa yang menggunakan stempel MK,’’ katanya. Kepolisian sebelumnya menyatakan menemukan fotokopi surat putusan MK tahun 2009 atas gagalnya Dewi Yasin Limpo menduduki kursi DPR dari Partai Hanura dengan daerah pemilihan Sulawesi Selatan. Surat palsu MK bernomor 112/ MK.PAN/VIII tertanggal 14 Agustus 2009 dalam sengketa pemilihan legislatif daerah pemilihan (pileg dapil) Sulawesi Selatan (Sulsel) I. Hal ini terkait dengan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati yang dilaporkan Ketua MK Mahfud MD atas dugaan pemalsuan dokumen negara tersebut. Dalam dokumen negara tersebut diduga ada kata-kata yang diubah. Penyidik saat ini sudah menangkap dan menahan dua tersangka terkait kasus tersebut. Mereka adalah juru panggil MK Masyhuri Hasan yang diduga memalsukan surat putusan MK dan tersangka lain adalah mantan Panitera MK Zainal Arifin Hoesein. (ant)
24 HALAMAN NOMOR 15 TAHUN KE 64
didampingi suaminya, Taufiq Kiemas yang juga Ketua MPR, menerima kehadiran para tokoh politik maupun masyarakat setempat yang ingin bersilaturahmi dengan keluargannya. Sesaat sebelumnya, Megawati menggelar acara silaturahmi dengan keluarga besarnya dan setelah itu ia menerima para tamu yang pada umumnya adalah tokohtokoh PDI-P seperti Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI-P Pramono Anung dan lain sebagainya. Hal. 23 Mawas Diri
Jakarta (Bali Post) Pemerintah akan mempertimbangkan penghapusan pemberian remisi atau pengurangan masa hukuman bagi narapidana korupsi. Jika disepakati maka penghapusan remisi bagi koruptor akan dilakukan melalui revisi undang-undang terkait pemberian remisi. ‘’(Penghapusan) itu bagian yang harus kita lakukan. Tentu kami harus melakukan kajian yang mendalam,’’ kata Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar usai silaturahmi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (31/8) kemarin. Patrialis mengatakan, pemerintah perlu masukan dari para ahli hukum dan tokoh masyarakat untuk membulatkan revisi UU mengenai pemberian remisi. ‘’Kalau ada masukan kita panggil kembali tokoh-tokoh masyarakat. Kita minta pendapat masyarakat toh kalau satu dua orang bukan wakili banyak orang. Ada lokakarya. Kalau sudah bulat kita maju,’’ ujarnya. Ia menegaskan untuk narapidana umum, pemberian remisi tidak bisa dihapuskan. Kalau dihapuskan maka dapat dibayangkan kapasitas penjara akan makin banyak dan jumlahnya bisa menumpuk, bahkan yang akan terjadi bisa saling membunuh setiap saat. Dalam pemberian remisi ini, kata Patrialis, poin pentingnya adalah narapidana yang merasa tidak ada masa depan karena terbelenggu di dalam penjara diberi peluang harapan. ‘’Kalau dia berkelakuan baik ada harapan diberi penghargaan, sehingga semua orang mendisiplinkan dirinya untuk berkelakuan baik. Itu yang menjadi poin,’’ tandasnya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan narapidana koruptor sebaiknya tidak perlu dan tidak layak diberi remisi. ‘’Mestinya mereka disamakan dengan hukuman para teroris yang tidak pernah diberikan remisi, sebab koruptor justru akan merasa senang jika memperoleh remisi,’’ ujarnya. Menurut Busyro, untuk menindaklanjuti wacana itu maka UU tentang pemberian remisi harus diubah agar para koruptor di negeri ini tidak memperoleh remisi. ‘’Jadi, yang harus dilakukan adalah mengubah dulu undang-undang tentang pemberian remisi,’’ sarannya. Hal. 23 Tidak Pas
Dalam khotbah yang mengingatkan umat muslim untuk kembali mendekatkan dengan Alquran sehingga kembali kepada fitrahnya, Tifatul menyebut nama Nazaruddin dua kali. Ia mengatakan ada empat fenomena apabila manusia jauh dari Alquran, yaitu pertama, karib atau dekat dan garib atau asing. Allah sebenarnya dekat dengan kita sedekat dengan urat nadi kita. ‘’Wahai Nazaruddin, Allah tahu semuanya, jangan dikira kalau kita berbuat sesuatu Allah tidak tahu. Tak ada yang tahu kecuali Allah,’’ tegasnya yang disambut riuh para jemaah yang mendengarkannya. Tifatul menambahkan, watak kedua adalah tamak yaitu tidak pandai bersyukur atas apa yang telah didapatnya. Ketiga
adalah menjauhkan umat muslim dari ukhuwah Islamiyah sehingga berpotensi perpecahan, dan keempat adalah musibah di mana akan mewabahnya bencana moral. Ucapkan Selamat Tersangka Nazaruddin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1432 Hijriah kepada seluruh umat muslim. ‘’Selamat Idul Fitri, semoga semua saling memaafkan,’’ kata Nazaruddin usai melakukan salat Id. Namun, Nazaruddin enggan berkomentar mengenai masalah lain seperti kepemilikan BlackBerry dan juga tentang keinginan pindahnya dari Rutan Mako Brimob ke LP Cipinang. Hal. 23 Umar Patek
‘’Wahai Nazaruddin, Allah tahu semuanya, jangan dikira kalau kita berbuat sesuatu Allah tidak tahu. Tak ada yang tahu kecuali Allah.’’ Tifatul Sembiring
Karutan Brimob Diganti
Tak Ada Kaitan BlackBerry Nazar Depok (Bali Post) Pergantian Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Brimob dari Komisaris Polisi Basuki kepada Kompol Christian Tanato merupakan mutasi biasa. ‘’Tidak ada hubungannya dengan penemuan BlackBerry di sel tahanan Nazaruddin,’’ kata juru bicara Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, AKBP K. Budiman, Rabu (31/8) kemarin. Menurutnya, beberapa jabatan di lingkungan di Mako Brimob juga dilakukan pergantian, jadi pergantian tersebut hanya rutinitas. Sebelumnya Kompol Basuki menggantikan Karutan Brimob Kompol Iwan Siswanto yang bermasalah dengan Gayus Tambunan. Budiman mengatakan, penggantian karutan bukan alasan yang spesial, tetapi memang berkaitan dengan pejabat yang lain, sehingga susunannya ada penanggung jawab, pengawas dan wakil pengawas, karutan dan wakil karutan. Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo menegaskan, pergantian Kepala Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, tidak terkait dengan kasus apa pun. ‘’Tidak terkait dengan apaapa, hanya lebih kepada penilaian kinerja,’’ ujarnya. Pergantian itu, lanjutnya, sama sekali bukan karena ditemukannya satu unit telepon genggam jenis BlackBerry di sel tahanan tersangka kasus penyuapan wisma atlet Jakabaring di Sumatera Selatan, M Nazaruddin. (ant)
Halalbihalal di Istana
Dapat Salaman dan Diberi Amplop Lagi SETIAP tahun, Istana Presiden dan kediaman dinas Wapres selalu dipadati masyarakat. Di hari Idul Fitri, Rabu (31/8) kemarin, ribuan warga diberi kesempatan bertatap muka langsung dan salaman dengan Presiden Yudhoyono dan Wapres Boediono. Mereka yang datang lebih banyak masyarakat menengah ke bawah. Untuk di Istana Presiden, tamu dibatasi maksimal 5.000 orang. Sementara di rumah dinas Wapres tak ada pembatasan. Walau dibatasi dan open house baru dibuka pukul 15.00 WIB, masyarakat sudah antre sejak pagi hari. Mereka yang ikut antre dari berbagai kalangan. Bahkan, tidak sedikit yang menderita kekurangan fisik seperti tunanetra. Sebelum mereka masuk, warga melewati pemeriksaan
yang dilakukan petugas pengamanan presiden dan wakil presiden. Tak terkeculi mereka yang menyandang cacat. Sebelum bersalaman dengan Presiden dan Ibu Ani Yudhoyono, para tunanetra yang rutin menyambangi istana setiap Lebaran diwajibkan menitipkan tongkat mereka kepada Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) yang berjaga di pintu masuk teras depan Istana Negara. Seharusnya para tunanetra itu mengambil lagi tongkat milik mereka sebelum meninggalkan Istana Negara. Namun, rombongan penyandang tunanetra yang berjalan berantai sambil saling memegang pundak satu sama lain itu langsung diarahkan petugas ke pintu keluar untuk meninggalkan Istana Negara. Alhasil, setibanya di halaman samping kantor Sekretari-
at Negara, rombongan penyandang tunanetra itu kebingungan mencari tongkat mereka. Petugas Paspampres yang sigap segera masuk ke dalam Istana Negara dan kembali lagi dengan seonggok tongkat aluminium. Tidak hanya tongkat yang ‘’raib’’, pada silaturahmi Presiden dengan masyarakat itu seorang pria tunanetra juga kehilangan istrinya karena terpisah dan mengadu kepada petugas. Petugas pun membantu kemudian berkata bahwa di pintu masuk menuju Istana Negara juga ada seorang perempuan tunanetra yang terpisah dari suaminya. Namun, ketika keduanya dipertemukan, serentak keduanya berkata, ‘’Bukan.’’ Untuk menghindari insiden desak-desakan di depan pintu Sekretariat Negara seperti tahun lalu, pihak Istana Kepresidenan mengarahkan
masyarakat yang ingin bersilaturahmi dengan Presiden Yudhoyono untuk menunggu di lapangan Monumen Nasional. Pintu masuk baru dibuka pada pukul 14.00 WIB dan secara bergiliran mereka dibawa masuk ke Istana Negara. Silaturahmi masyarakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk kaum difabel yang berkebutuhan khusus dan warga yang sehat jasmani. Pintu keluar untuk kaum difabel dan mereka yang sehat jasmani pun dibedakan. Di pintu keluar untuk kaum difabel, petugas membekali mereka dengan selembar amplop putih berisi uang Rp 200 ribu yang terdiri atas empat lembar pecahan Rp 50 ribu serta kardus kecil berisi air minum kemasan, roti, dan penganan kecil. Hal. 23 Secara Bergiliran
Bali Post/ant
KELUARGA SBY - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ibu Ani Yudhoyono menerima ‘’sungkeman’’ dari cucunya, Almira Tunggadewi Yudhoyono (kedua kiri), yang didampingi ibunya, Anissa Pohan Harimurti Yudhoyono, Rabu (31/8) kemarin.