20 HALAMAN
NOMOR 218 TAHUN KE 68 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (115 rb Like) http://facebook.com/balipost
jumat umanis, 1 April 2016
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (4.004 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
KPK Tangkap Oknum Kejaksaan Jakarta (Bali Post) –
Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan M Jasman Pandjaitan membenarkan adanya operasi gabungan antara Kejaksaan Agung dan KPK terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap oknum kejaksaan. ‘’Saya datang ke sini mau konfirmasi benar atau tidak. Setelah itu besok kami akan konpers (konferensi pers). Kita tunggu besok, jadi ini operasi gabungan antara KPK dan Kejaksaan. Jadi betul ada operasi itu,’’ kata Jasman seusai menemui pimpinan KPK di gedung KPK Jakarta, Kamis (31/3) kemarin.
Fernando Alonso
Alonso Absen di F1 Bahrain Manama Pembalap McLaren Fernando Alonso dipastikan absen dari Grand Prix Formula 1 di Bahrain, Minggu (3/4) karena alasan-alasan medis, menyusul tabrakan kerasnya pada balapan pembuka musim di Australia, 20 Maret lalu. Organisasi Federasi Otomotif Internasional (FIA) mengatakan dalam pernyataannya bahwa keputusan itu diambil setelah dilakukan pemeriksaan medis di Sirkuit Sakhir pada Kamis (31/3), lapor Reuters. ‘’Dua set pemindaian CR pada dada dibandingkan dan diputuskan bahwa resolusi tanda-tanda yang tersedia tidak mencukupi untuk mengizinkan dia bersaing dengan alasan-alasan keselamatan,’’ demikian bunyi pernyataan FIA. Stoffel Vandoorne asal Belgia, yang merupakan juara GP2 tahun lalu, merupakan pembalap cadangan untuk tim yang disokong Honda itu dan ia akan tampil di Bahrain. (ant)
Sebelumnya Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengonfirmasi OTT yang dilakukan terhadap oknum Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. ‘’Benar,’’ kata Saut singkat melalui pesan singkat. Namun, Jasman yang datang bersama dengan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Adi Toegarisman tidak menjelaskan mengenai siapa yang ditangkap dalam operasi tersebut. ‘’Jadi saya ke sini koordinasi untuk kerja sama gabungan kami antaran Kejaksaan Agung dengan KPK mengenai hasil kerja sama operasi gabungan kami dengan KPK,’’ kata Adi yang menemui pimpinan KPK sekitar 30 menit itu. Berdasarkan informasi yang dihim-
pun, tim penyidik KPK juga mengamankan uang dalam pecahan dolar. Namun belum diketahui berapa jumlah uang yang diamankan dan berapa orang yang diamankan. (ant) RUANG TUNGGU - Jaksa Agung Muda Intelijen Adi Toegarisman berada di ruang tunggu sebelum berkoordinasi dengan pimpinan KPK di gedung KPK, Jakarta, Kamis (31/3) kemarin. Kedatangan Adi Toegarisman ke KPK untuk mengonfirmasi pada KPK terkait operasi tangkap tangan terhadap oknum jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Hakim Putuskan SKP2 Novel Tidak Sah
Bali Post/ant
Bengkulu (Bali Post) – Kasus Novel Baswedan dipastikan akan bergulir lagi. Sebab, hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Kamis (31/3) kemarin, menyatakan bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Novel Baswedan yang dikeluarkan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu selaku penuntut, tidak sah. Hakim yang menangani gugatan praperadilan SKP2 Novel Baswedan, Suparman, menya-
takan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan No. Kep.03/ N.7.10/Ep.1/02/2016 tanggal 22 Februari 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu hakim Suparman menyatakan bahwa segala ketetapan dan keputusan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, berkaitan dengan SKP2 tersebut tidak sah. Dalam putusannya, hakim memerintahkan termohon me-
nyerahkan berkas perkara Novel Baswedan ke Pengadilan Negeri Bengkulu dan melanjutkan penuntutan perkara tersebut. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjadi terdakwa perkara penganiayaan pencuri sarang burung walet di Bengkulu pada 2004. Saat itu dia menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Bengkulu. Hal. 19 Telah Diregistrasi
Pembebasan 10 WNI
Indonesia Tolak Bayar Tebusan Jakarta (Bali Post) – Pemerintah Indonesia menolak memenuhi tuntutan kelompok Abu Sayyaf untuk membayar uang tebusan Rp 14,2 miliar. Uang tebusan itu sebagai syarat pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf. ‘’Pemerintah tidak mau ditekan siapa pun. Apalagi ini oleh para perompak, milisi, atau siapa pun,’’ kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kamis (31/3) kemarin. Ia mengatakan, pemerintah Indonesia tidak mau membayar 50 juta peso seperti yang diminta oleh kelompok penyandera. Sebelumnya, berdasarkan laporan yang beredar, Abu Sayyaf meminta tebusan 50 juta peso atau setara Rp 14,2 miliar, dengan tenggat 31 Maret 2016 untuk membebaskan 10 WNI yang
disandera dalam Kapal Anand. Ia menambahkan, terkait persoalan dan nasib sandera, sekarang ini sedang ditangani oleh pemerintah Filipina, sehingga Indonesia harus menghormati upaya yang ditempuh Filipina. Menurutnya, hal terpenting adalah harus ada jaminan bahwa WNI yang disandera bisa diselamatkan. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso memastikan telah menemukan lokasi tempat 10 WNI yang disandera. ‘’Kita sudah tahu lokasinya, tentu beberapa opsi harus kita siapkan, tetapi sekali lagi keselamatan sandera adalah prioritas utama,’’ kata Sutiyoso di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis kemarin. Hal. 19 Keadaan Aman
’’Pemerintah tidak mau ditekan siapa pun. Apalagi ini oleh para perompak, milisi, atau siapa pun.’’
Bali Post/ant
TANPA AWAK - Anggota Samapta Polresta Barelang mengangkat pesawat tanpa awak bernomor lambung T1 6217 saat diamankan dan akan diperiksa di Pelabuhan Internasional Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (31/3) kemarin. Pesawat tanpa awak yang belum diketahui asal-usulnya tersebut ditemukan seorang kapten kapal tujuan BatamSingapura di perairan Selat Philip, Batam.
Bali Post/ant
Pramono Anung Sekretaris Kabinet
AWAK KAPAL - Keluarga korban menunjukkan foto awak kapal Brahma 12, Rinaldi, yang disandera kelompok milisi bersenjata Abu Sayyaf di Filipina, di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (31/3) kemarin.
Jelang Pesamuan Sabha Pandita 9 April 2016
Jangan Ada Tawar-menawar Lagi, Teluk Benoa Kawasan Suci Denpasar (Bali Post) Sabha Pandita PHDI Pusat rencananya menggelar Pasamuan Sabha Pandita di gedung PHDI Bali, 9 April mendatang. Sebelum pertemuan itu digelar, Sabha Walaka PHDI Pusat menggelar diskusi terkait kawasan suci Teluk Benoa di gedung PHDI Bali, Kamis (31/3) kemarin. Acara ini juga dihadiri dua anggota Sabha Pandita yakni Ida Rsi Bhujangga Hari Anom Palguna dan Ida Mpu Siwa Buda Daksa Darmita. Ketua Sabha Walaka PHDI Pusat Putu Wirata Dwikora mengatakan, Sabha Walaka sebelumnya sudah menyatakan bila Teluk Benoa adalah kawasan suci dalam pesamuan di Hotel Nikki, Denpasar, 11 Oktober 2015. Namun pihaknya kembali menggelar pertemuan untuk memperkaya kajian sebelumnya. Apalagi saat itu belum disebutkan bahwa ada 60 titik suci di Teluk Benoa sesuai kajian
dan riset ilmuwan Dr. Nyoman Sugi B. Lanus. ‘’Sabha Walaka kan sudah ada keputusannya. Kalau lancar kemarin (Pesamuan Sabha Pandita di Jakarta - red), kan sebenarnya tidak perlu ada pertemuan hari ini. Kalau di Jakarta sudah dibentuk Tim 9, tetapi Tim 9 juga belum menginformasikan seperti apa substansi dari masukannya,’’ ujarnya. Anggota Sabha Pandita Ida Mpu Siwa Buda Daksa Darmita memastikan bila keputusan Sabha Pandita nantinya sejalan dengan keputusan Sabha Walaka. Kalaupun sampai harus ada voting, Ida Mpu tetap meyakini suara pandita yang menyatakan Teluk Benoa kawasan suci pasti lebih banyak. Apalagi sudah ada bhisama hingga perda yang menyatakan bila laut, gunung, loloan, dan danau adalah kawasan suci. Hal. 19 Kawasan Suci
’’Keputusan bahwa Teluk Benoa kawasan suci tidak perlu memakan waktu lama. Sebab, Teluk Benoa sudah jelas merupakan kawasan suci, bukan sekadar disebut layak sebagai kawasan suci. Perjuangan pada Pesamuan Sabha Pandita selanjutnya akan menjadi pembuka menuju pembatalan Perpres No.51 Tahun 2014.’’ Ida Mpu Siwa Buda Daksa Darmita ’’…tidak perlu ada tawar-menawar lagi tentang kawasan suci Teluk Benoa. Teluk Benoa jangan sampai direklamasi. Kalau ada ketidakseimbangan yang terjadi di alam ini karena ulah manusia, dampaknya sangat jelas keseimba-ngan yang terjadi akan rusak. Hanya satu, tolong jangan diubah.’’ Bali Post/kmb23
TEMU WIRASA - Suasana temu wirasa Sabha Walaka PHDI Pusat dengan pemangku, pangempon pura dan bendesa pakraman, membahas kawasan suci Teluk Benoa, Kamis (31/3) kemarin di kantor PHDI.
Ida Rsi Bhujangga Hari Anom Palguna