20 HALAMAN
NOMOR 256 TAHUN KE 68
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (127 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
Rabu umanis, 11 mei 2016
Soal Kantor Tol Bali Mandara
Wali Kota Minta agar Dibangun di Darat
Denpasar (Bali Post) Rencana pembuatan kantor pengelola Tol Bali Mandara di Pasanggaran, Denpasar Selatan dengan cara menguruk laut, mendapat tanggapan dari Pemkot Denpasar. Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra menyatakan belum mengetahui. Karena sampai saat ini belum ada permohonan izin yang masuk. Meski demikian, ia meminta agar pengelola Tol Bali Mandara memanfaatkan yang sudah ada saja. Artinya, membangun kantor cukup di darat saja. Bila sampai menguruk laut, meski sedikit, akan berdampak sangat besar bagi lingkungan sekitarnya. ‘’Kita pikirkan dampaknya saja. Saya
minta gunakan yang sudah ada saja,’’ kata Rai Mantra, Selasa (10/5) kemarin. Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan (DTRP) yang juga Plt. Kepala Badan Pelayanan Perinzinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPPTSP dan PM) Kota Denpasar I Made Kusuma Diputra juga menyatakan belum ada permohonan ke Kantor Wali Kota. Namun, ia mengatakan, Pemkot Denpasar memiliki kewenangan dalam memberikan rekomendasi terkait dengan peruntukan lahan. Saat ini kawasan yang rencananya dibangun kantor pengelola Tol Bali Mandara masih berstatus pantai. Hal. 19 Kawasan Pantai
’’Lokasi kantor itu masuk juga di dalam koridor SP2LP (Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan - red) yang diterbitkan Gubernur Bali. Jadi kantor ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jalan tol.’’ Drajad Hari Suseno Humas PT Jasamarga Bali Tol
@balipostcom (4.103 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Tunggu Izin Lingkungan dari Gubernur Bali
Denpasar (Bali Post) Pengelola Jalan Tol Bali Mandara membenarkan adanya rencana membangun kantor operasional dengan menimbun 5.000 m2 di kawasan Teluk Benoa. Kantor operasional itu merupakan fasilitas yang wajib disediakan untuk pelayanan jalan tol. Demikian disampaikan Humas PT Jasamarga Bali Tol Drajad Hari Suseno didampingi Kepala Divisi Operasi Ir. Ahmad Izzi di kantornya, Selasa (10/5) kemarin. ‘’Lokasi kantor itu masuk juga di dalam koridor SP2LP (Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan - red) yang diterbitkan Gubernur Bali. Jadi kantor ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jalan tol,’’ ujarnya. Drajad menambahkan, pengadaan lahan kantor menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Kementrian PUPR c.q. Dirjen Bina Marga. Lantaran berada di wilayah DLKr/
DLKp (Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Kepentingan Pelabuhan) tetapi di luar rencana induk pelabuhan, Kementerian PU mesti bersurat kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Surat dari Kementerian PU ke Kemenhub sudah diajukan 23 April 2015, dengan perihal permohonan persetujuan pengalihan status kawasan perairan dangkal yang dimanfaatkan jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa. Kemenhub juga sudah menjawab surat itu, yang salah satu isinya reklamasi harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan PP No.74 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No.PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi. Hal. 19 Dalam Proses
Soal Teluk Benoa
Pilot Mogok, Lion Air Ditegur
Jakarta (Bali Post) – Pemerintah mengeluarkan teguran kepada maskapai penerbangan biaya rendah dengan armada pesawat terbang terbanyak di Tanah Air, Lion Air. Hal itu akibat terjadi kekacauan operasionalisasi armada mereka sebagai imbas dari pemogokan kerja para pilot Lion Air, Selasa (10/5) kemarin. ‘’Kami memberikan teguran melalui surat bahwa kami tidak memberikan rute baru dulu selama enam bulan,’’ kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Suprasetyo dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa kemarin. Hal. 19 Sejumlah Penerbangan
PHDI Jangan Lakukan Politisasi
Denpasar (Bali Post) Dualisme sikap pengurus di tubuh PHDI dalam mengelola dan menetapkan kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan suci dinilai sebagai perilaku memalukan yang terkesan mencari pembenar. Sikap pengurus PHDI mestinya mengadopsi bhisama yang ada dan mengelola aspirasi umat yang menyatakan kawasan Teluk Benoa adalah kawasan suci. Debat kusir sejumlah oknum yang terkesan mencari pembenar dan ingin menghapus kata suci dalam konteks kawasan suci Teluk Benoa sangat sulit diterima secara logika dan nalar sebagian besar umat Hindu di Bali. ‘’Saya hanya berharap pengurus PHDI Bali dan Pusat bertindak cepat dan konsisten. Para pengelola lembaga umat ketika perkataannya tak bisa dipegang, sangat sulit mendapat kepercayaan publik. Jangan lembaga
umat dikelola dengan pendekatan politik,’’ ujar pelayan umat dan sosial kemasyarakatan Ida Bagus Nadha, Selasa (10/5) kemarin. Dalam perbincangan dengan Bali Post, pelaku pariwisata ini juga
mengingatkan agar pengurus PHDI jangan terus mencari pembenar agar bisa menghilangkan kata suci dari kawasan Teluk Benoa. Pengurus PHDI mestinya tidak lagi terjebak dikotomi jika niatnya memang murni untuk mengayomi umat Hindu dan menjaga alam Bali. ‘’Kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan suci jangan dipolitisasi. Komitmen umat Hindu di Bali untuk menjaga kawasan ini sudah jelas, jangan lagi dipermainkan dengan pembenar-pembenar yang direkayasa. Putuskan yang benar, yakni Teluk Benoa adalah kawasan suci,’’ tegasnya. Ia mengatakan jika kawasan Te-
luk Benoa dikatakan kotor, rusak dan mengalami pendangkalan, umat Hindu di Bali dan pemimpin Bali yang merasa dirinya sebagai umat Hindu mestinya mengembalikan kesucian kawasan ini dengan pendekatan ritual dan tradisi yang ada. Ia mengaku sempat bertemu dengan Ketut Wiana bersama Ida Pedanda Rai Manuaba dan sempat agak serius minta penjelasannya terkait pernyataannya di koran yang menyatakan bahwa bhisama menyatakan samudra/segara, campuhan itu adalah kawasan suci, dan tidak ada kata teluk. Hal. 19 Dari Laut
MIRING - Kapal Rafelia II sudah dalam posisi miring sebelum tenggelam di Selat Bali, 4 Maret 2016.
Bali Post/dok
Tenggelam di Selat Bali
Bali Post/ant
JUANDA - Ratusan calon penumpang memadati Terminal I Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (10/5) kemarin. Sebanyak 12 rute penerbangan domestik terganggu akibat dampak penundaan (delay) Lion Air.
Menpora Cabut Pembekuan PSSI
Jakarta (Bali Post) – Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mencabut Surat Keputusan Bernomor 01307 tentang Pembekuan Aktivitas Organisasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). ‘’Baru saja saya tanda tangani (SK Pencabutan). Saya cabut surat yang pernah kami keluarkan,’’ ujarnya di Senayan, Jakarta, Selasa (10/5) malam. Ia menuturkan, hal tersebut dilakukan untuk menghormati keputusan Mahkamah Agung dan menghargai komitmen FIFA seperti yang telah disuratkan kepada Mensesneg. ‘’Kami baca ada komitmen besar terhadap perubahan sepak bola Indonesia yang akan dikawal oleh FIFA,’’ tuturnya. Selanjutnya, pihaknya ingin menghormati harapan dari pemilik suara untuk melakukan perubahan di internal federasi. Kemenpora, ujarnya, akan mengawal dan mengawasi perubahan di internal federasi itu dan memastikan bahwa rencana perubahan-perubahan itu berjalan dengan baik sesuai dengan aturan FIFA, AFC, dan federasi. Ia berharap terdapat kesungguhan dari PSSI untuk berbenah diri dan menjadi lebih baik untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Imam menuturkan, pencabutan pembekuan ini menjadi salah satu syarat dari FIFA dan harus dilaksanakan sebelum kongres FIFA di Meksiko pada 12 Mei 2016, hal itu atas permintaan FIFA sendiri. Sebelumnya, Badan Sepak Bola Dunia atau FIFA menyatakan akan sesegera mungkin membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami PSSI terkait pembekuan anggota sepak bola internasional. FIFA telah bertemu dengan delegasi dari Indonesia dan berdiskusi mengenai permasalahan sepak bola nasional. (ant)
Rafelia II Kelebihan Muatan 468 Ton
TEKA-TEKI penyebab tenggelamnya KMP Rafelia II di Selat Bali, 4 Maret lalu, akhirnya terjawab. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyimpulkan kapal milik PT Dharma Bahari Utama ini tenggelam akibat overload atau kelebihan muatan. Fakta ini didasarkan pada rekaman CCTV di Pelabuhan Gilimanuk, sesaat sebelum kapal tenggelam. Tak tanggungtanggung, kelebihan muatan ini mencapai 468 ton. Jumlah ini berasal dari 16 tronton pengangkut limbah batu bara
dari Singaraja. Saat kejadian, kapal mengangkut muatan hingga 765,26 ton. Padahal, idealnya berat maksimal muatan hanya 297 ton. Selain overload, penempatan muatan kendaraan yang tak ideal membuat kapal menunduk, lalu pintu rampa haluan kapal tidak tertutup, sehingga air laut masuk ke geladak kapal. Fakta lain yang juga tak kalah mengejutkan, dokumen pemeriksaan tahunan KMP Rafelia II ternyata sudah mati sejak 4 November 2014. Bahkan, hingga
kapal tenggelam, belum dilakukan pemeriksaan berkala tahunan kelaikan kapal. Kapal buatan Jepang tahun 1993 ini banyak dimodifikasi, tak sesuai dokumen aslinya. ‘’Yang paling parah, pintu rampa haluan diperpanjang dari bentuk aslinya, ini mengganggu jarak pandang nakhoda,’’ kata Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran KNKT Capt. Aldrin Dalimunte dalam rilis di Pemkab Banyuwangi, Selasa (10/5) kemarin. Hal. 19 Sudah Miring
Diperiksa KPK 7,5 Jam
Ahok Jelaskan Soal Reklamasi
Bali Post/ade
DIPERIKSA KPK - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memenuhi panggilan KPK, Selasa (10/5) kemarin. Ia diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap rancangan peraturan daerah (ranperda) reklamasi di Pantai Utara Jakarta.
Jakarta (Bali Post) – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan sejumlah izin terkait reklamasi pantai utara (pantura) Jakarta saat diperiksa di KPK. ‘’Pokoknya saya diminta untuk melengkapi berkas untuk Pak Ariesman, Pak Sanusi dan satu lagi Pak Trinanda, status tiga tersangka ini mungkin mau dinaikkan, jadi saya melengkapi berkas-berkas untuk mereka itu,’’ kata Basuki yang biasa dipanggil Ahok usai diperiksa di gedung KPK Jakarta selama 7,5 jam, Selasa (10/5) kemarin. Izin awal untuk menggarap pantura Jakarta tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dikeluarkan pada 19 September 2012 saat Gubernur Jakarta masih dijabat oleh Fauzi Bowo (Foke). Pergub tersebut mengatur rinci mengenai 17 pulau A-Q. ‘’Sejak zaman Foke, Foke,’’ jawab Ahok singkat saat ditanya mengenai izin.
Ahok juga mengaku hanya mengeluarkan tiga izin terkait reklamasi tersebut.’’Saya hanya tiga, tiga,’’ ungkap Ahok. Padahal berdasarkan catatan, Ahok mengeluarkan empat izin pelaksana berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta. Pertama adalah Surat Keputusan Gubernur No. 2238 Tahun 2014, kedua Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2268 Tahun 2015, ketiga Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2269 Tahun 2015 dan keempat Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2485 Tahun 2015. KPK menetapkan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Arieswan Widjaja dan Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro sebagai tersangka pemberi suap sebesar Rp 2 miliar kepada Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi. Hal. 19 Menerima Hadiah