Edisi 10 Mei 2016| Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 255 TAHUN KE 68

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (126 rb Like) http://facebook.com/balipost

Pengemban Pengamal Pancasila

selasa kliwon, 10 mei 2016

Dualisme Keputusan PHDI Takkan Surutkan Perjuangan Desa Adat Tolak Reklamasi

@balipostcom (4.103 Follower) http://twitter.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Bangun Kantor

Pengelola Tol Bali Mandara Berencana Uruk Laut 5.000 M2

Denpasar (Bali Post) Hasil Pesamuhan Sabha Pandita PHDI yang menyatakan kawasan suci Teluk Benoa awalnya menjadi angin segar bagi gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa. Munculnya keputusan ‘’tandingan’’ terkait kawasan Teluk Benoa tanpa kata suci, rupanya tak lantas menyurutkan gerakan tersebut. Penolakan justru semakin kuat diperjuangkan masyarakat khususnya di 32 desa adat yang sudah mengeluarkan pernyataan resmi menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. ‘’Kami tetap akan berjuang walaupun ada dualisme itu. Saat ini sudah ada 32 desa adat yang menolak, kami harap terus merambah ke desa-desa yang lain,’’ ujar Bendesa Adat Ketewel, Gianyar, I Wayan Loci, Senin (9/5) kemarin. Loci menegaskan, desa adat tetap menganggap Teluk Benoa sebagai kawasan suci. Mengingat di dalam kawasan itu ada puluhan titik suci seperti pura, muntig, loloan, dan campuhan. Dasar inilah yang menguatkan perjuangan menolak reklamasi. Ia pun berharap pada PHDI khususnya Sabha Pandita untuk menyatukan persepsi tentang kawasan suci Teluk Benoa. ‘’Jangan sampai umat itu punya penilaian lainlain terhadap PHDI. Maka harus satu persepsi supaya jangan krama itu bingung,’’ pintanya.

Bendesa Adat Tanjung Benoa I Made Wijaya menilai keputusan Pesamuhan Sabha Pandita tanpa kata suci, sarat dengan kepentingan. Pasalnya, keputusan itu seakan-akan tidak menyetujui Teluk Benoa menjadi kawasan suci. ‘’Keputusan itu sarat kepentingan, tidak mengakomodir kepentingan masyarakat di Bali. Apa sih perjuangan mereka untuk kepentingan Bali,’’ ujarnya. Wijaya meminta tokoh-tokoh yang ada di balik keputusan itu sesekali turun ke pesisir.

Umat Harus Kritisi Kinerja PHDI PARISADA Hindu Darma Indonesia (PHDI) oleh banyak kalangan dinilai belum optimal menjabarkan perannya untuk mengayomi umat. Bahkan, di tengah maraknya perdebatan terkait status kawasan suci Teluk Benoa, sejumlah tokoh yang duduk di PHDI malah memperjuangkan agar kata suci yang melekat pada kawasan Teluk Benoa dihapus. Dua tokoh ATMB Bali Dr. Gde Made Sadguna dan Dr. Supartha Djelantik, Senin (9/5) kemarin, mengingatkan agar umat Hindu segera mengkritisi lembaga umatnya, termasuk peran MUDP Bali dalam mengayomi hak-hak adat umat Hindu. Supartha Djelantik mengatakan

PHDI adalah lembaga kehormatan umat Hindu yang memiliki makna integritas secara moral dan etika. Pelantikan pengurusnya pun melalui penyumpahan atau majaya-jaya yang memiliki makna kebatinan religius magis. Mestinya dengan sumpah integritas penyerahan diri seutuhnya, tidak ada kelingking berkait, dusta, atau kebohongan yang menghimpit pribadi-pribadi termulia seorang yang menjalankan dharma. ‘’Jabatan dalam struktur kepengurusan PHDI jangan dijadikan kedok untuk melakukan kepentingankepentingan pragmatis. Hal. 19 Harus Melawan

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

Utamanya melihat bagaimana kuatnya penolakan masyarakat pesisir terhadap reklamasi Teluk Benoa. Apalagi, generasi muda berada di garda terdepan dalam penolakan tersebut. Di sisi lain, para tokoh maupun pemimpin di Bali juga diharapkan kuat iman ketika dihadapkan pada janji-janji manis investor. Sebelum mengambil keputusan, hendaknya selalu berpikir jauh ke depan. Hal. 19 Pembohongan Umat

Rencana Lokasi Penimbunan Lanjutan untuk Lahan Kantor Pelayanan Operasi Jalan Tol Bali Mandara

’’Jabatan dalam struktur kepengurusan PHDI jangan dijadikan kedok untuk melakukan kepentingan-kepentingan pragmatis. Umat harus bangkit melawan pengelolaan lembaga umat yang tak berpihak pada kepentingan umat.’’ Dr. Supartha Djelantik ’’…seluruh umat Hindu perlu mencermati apa yang terjadi di PHDI. Jangan sampai kepentingan umat dikorbankan demi memenuhi kepentingan duniawi oknum yang telah menyalahgunakan lembaga umat yang kita cintai ini.’’

DI TENGAH maraknya isu penolakan reklamasi Teluk Benoa, kini rencana melakukan reklamasi dengan melakukan pengurukan laut juga sedang dirancang pengelola Tol Bali Mandara. Reklamasi dengan menyasar lahan di kawasan Teluk Benoa ini rencananya untuk perkantoran. Langkah ke arah itu pun sudah diawali dengan membuat proposal kajian termasuk mendatangi sejumlah klian di wilayah Pedungan. Menyikapi hal ini, tokoh muda peduli alam Bali Dudiek Mahendra meminta Pemkot Denpasar bersikap tegas menyikapi usulan ini. ‘’Kami berharap Pemkot Denpasar selektif menyikapi rencana reklamasi yang diusulkan pengelola Tol Bali Mandara. Satu tuntutan kami belum terpenuhi, sekarang malah ada proyek baru dengan dalih membangun perkantoran. Hal. 19 Tak Dikehendaki

Sabha Pandita Segera Gelar Pertemuan

Denpasar(Bali Post) Dinamika yang terjadi di tubuh PHDI, khususnya di kalangan sulinggih, akan segera dibicarakan dalam suatu pertemuan khusus. Salah satunya menyangkut keputusan Pesamuhan Sabha Pandita PHDI tanggal 9 April lalu yang memunculkan dua keputusan berbeda. Ketua Sabha Walaka PHDI Putu Wirata Dwikora membenarkan bila Dharma Adhyaksa menginginkan adanya pertemuan. Namun pertemuan itu hanya dengan para Wakil Dharma Adhyaksa. Hal. 19 Pertemuan Khusus

Dr. Gde Made Sadguna

Pemerintah akan Evaluasi Kebijakan Ekonomi I-XII

Diperiksa, Penjual Kaos Bergambar ’’Palu-Arit’’

Jakarta (Bali Post) – Petugas Polsek Metro Kebayoran Baru, Jakarta Selatan memeriksa pemilik toko yang menjual kaos berlambang ‘’paru-arit’’ di kawasan Blok M Square berinisial MI. ‘’IM dibawa ke Polsek Metro Kebayoran Baru guna penyelidikan lebih lanjut,’’ kata Kapolsek Metro Kebayoran Baru Komisaris Polisi Ary Purwanto, di Jakarta, Senin (9/5) kemarin. Selain IM, polisi juga meminta keterangan penjaga toko yang menjajakan baju bergambar palu dan arit itu, AN, dan menyita satu lusin kaos tersebut. Berdasarkan informasi, awalnya tim gabungan Polda Metro Jaya dan Intel Gabungan Kodam Jaya menerima informasi penjualan kaos berlambang palu-arit di Blok M Square dan Blok M Mall Jalan Melawai Kebayoran Baru pada Minggu (8/5) sore. Selanjutnya tim gabungan polisi dan TNI itu mengamankan karyawan berinisial AN dan pemilik Toko More, IM, yang menyediakan pakaian berlambang terlarang itu. Hasil pemeriksaan AN menyebutkan kaos itu sudah ada sekitar tiga bulan lalu sejak saksi bekerja di toko milik IM. Ary menyatakan saksi tidak mengetahui gambar baju itu menandakan lambang PKI yang dilarang keras pemerintah Indonesia, sehingga sementara ini tidak ada unsur makar. (ant)

Bali Post/ant

BERBINCANG - Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution serta Menko Polhukam Luhut Pandjaitan (kanan) sebelum memimpin rapat terbatas bersama menteri Kabinet Kerja membahas Penilaian Standar Bisnis di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/5) kemarin.

Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta evaluasi menyeluruh terhadap Paket Kebijakan Ekonomi I hingga XII dengan melibatkan berbagai pihak, terutama kalangan dunia usaha. ‘’Presiden meminta segera dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap paket kebijakan ekonomi itu dengan melibatkan Kadin, Hipmi, pelaku usaha, dan juga regulator, untuk melihat hambatan di berbagai hal yang dilakukan,’’ kata Seskab Pramono Anung usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/5) petang. Pramono menyebutkan, berkaitan dengan Paket Kebijakan Ekonomi XII yang isinya mengenai kemudahan berusaha, pemerintah akan melanjutkan paket kebijakan itu. Menurutnya, pemerintah akan membuat acuan dengan mengambil contoh negara-negara yang menempati peringkat satu hingga 30. ‘’Mengacu pada peringkat satu hingga 30 karena Presi-

den ingin penurunan peringkat kita dari 109 saat ini ke peringkat 40 pada 2016 ini,’’ katanya. Penilaian peringkat kemudahan berusaha untuk Indonesia dilakukan dengan mengambil daerah DKI Jakarta dan Surabaya. ‘’Jika dua kota ini sudah berhasil maka akan dijadikan sebagai model atau contoh yang akan diterapkan di daerah lain,’’ kata Pramono. Menurutnya, Presiden Jokowi juga ingin adanya kesesuaian regulasi dengan kondisi di lapangan. ‘’Presiden menjadwalkan akan mengecek langsung di tempat-tempat tertentu di Jakarta dan Surabaya,’’ kata Pramono. Menurutnya, Presiden juga menginstruksikan Menko Perekonomian dan BKPM untuk memantau seluruh proses perbaikan apakah sudah sesuai dengan rencana. ‘’Dengan berbagai langkah itu diharapkan peringkat kemudahan berusaha Indonesia akan turun dari 109 ke 40,’’ kata Pramono Anung. (ant)

Proyek Reklamasi

Pejabat Jangan Jadi Tukang Stempel Bali Post/ade

RUSUH - Ratusan massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) saat berunjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/5) kemarin, diwarnai kericuhan. Aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terkait pernyataan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang menyebut kader HMI dengan kasus korupsi tersebut diwarnai kericuhan. Namun peserta aksi itu membubarkan diri setelah Saut Situmorang menggelar jumpa pers dan menyatakan mohon maaf atas ucapannya yang menyinggung HMI terkait tindak korupsi di Indonesia.

Jakarta (Bali Post) Moratorium reklamasi yang melibatkan pejabat negara setingkat menteri, dikhawatirkan hanya sebatas jadi stempel legalitas dari sebuah konspirasi untuk menabrak aturan yang berlaku. Oleh karena itu, para menteri Kabinet Kerja diminta tidak memosisikan dirinya sebagai tukang stempel para pengusaha. ‘’Pemerintah jangan hanya menjadi tukang stempel. Harus betul-betul memperhatikan segala aspek, baik status hukum perizinan, tidak merugikan publik, tidak merugikan nelayan. Para menteri tidak boleh menjadi tukang stempel pengusaha,’’ kata Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dalam diskusi publik bertema ‘’Ekonomi vs Ekologi’’

yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bidang Lingkungan Hidup di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/5) kemarin. Menurut anggota DPR dari daerah pemilihan DKI Jakarta ini, ketidakhadiran negara menjadi penyebab kemelut reklamasi Teluk Jakarta. ‘’Jika negara cuma menjadi stempel legalitas sebuah konspirasi maka dipastikan memunculkan hukum rimba,’’ ujarnya. Solusinya, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, pemerintah atau negara harus hadir dalam bentuk tertulis berupa perizinanperizinan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) berikut kajian ilmiah hukum, sosial, ekonomi, sosial, dan ekologi.

Wali Kota Makassar Muhammad Ramdhan Pomanto mengatakan kesemrawutan reklamasi seperti yang terjadi di Teluk Jakarta selain karena faktor operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, diperburuk adanya penggusuran masyarakat di pesisir pantai Jakarta. Keadaan itu makin diperparah dengan pembangunan proyek reklamasi yang bukan ditujukan untuk ruang publik tetapi semata hanya untuk segelintir orang kaya yang mampu membeli gedung mewah dari proyek reklamasi yang dibangun. ‘’Seharusnya lahan reklamsi yang dibangun diawali dengan membangun ruang publik, baru selanjutnya ruang privaten,’’ katanya. Hal. 19 Menabrak Aturan

Hidayat Nur Wahid


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 10 Mei 2016| Balipost.com by e-Paper KMB - Issuu