No. 161 tahun III
8 Halaman
Jumat, 28 Agustus 2009
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Kenaikan TDL Tunggu Dewan
Bisnis Jakarta/ant
BANK CENTURY - Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kanan) didampingi Deputi Gubernur Senior BI Darmin Nasution saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR membahas pemulihan Bank Century, kemarin.
Belanja K/L Dipotong
JAKARTA - Pemerintah berpotensi memotong anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) tahun anggaran 2009 ini. Hal ini diakibatkan oleh harga minyak yang terus berfluktuasi dan meningkat hingga 71 dolar per dolar AS. “Perlu diantisipasi kemungkinan pemotongan anggaran akhir tahun ini,” ungkap Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Drajad Hari Wibowo di sela rapat kerja dengan pemerintah dan Bank Indonesia, kemarin. Menurut dia, pemerintah harus memperhatikan penerimaan pajak dengan baik. Pasalnya, dengan kenaikan harga minyak maka kebutuhan belanja untuk subsidi juga membengkak. “Kalau penerimaan pajak tidak bisa di-handle sementara kebutuhan subsidi membengkak. Maka kebutuhan belanja K/L yang akan dikoreksi,” ujarnya.
Performance penerimaan pajak, lanjut dia, harus diperhatikan karena pemerintah sudah tidak bisa lagi mengandalkan windfall profit. “Tahun 2008 kan windfall gede-gedean karena harga minyak sampai 130 dolar AS per barel,” katanya. Selain itu, produksi atau lifting minyak juga sudah tidak bisa lagi dinaikkan secara signifikan. “Jadi yang membuat saya perlu fokus adalah penerimaan pajak. Karena dari PNBP kita agak berat,” tuturnya. Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bila asumsi makro baik pertumbuhan ekonomi, inflasi hingga lifting tidak sesuai dengan realisasi, maka akan ada cadangan resiko fiskal. Tahun anggaran 2009, cadangan resiko fiskal mencapai Rp 15 triliun. “Itu yang kita bahas dengan dewan, seandainya asumsi makro tidak betul-betul akurat,”
imbuhnya. Meskipun begitu, Menkeu menekankan tidak akan ada pemotongan anggaran tahun 2009 ini. Supaya kondisi ekonomi dalam negeri tidak makin memburuk akibat krisis keuangan global. “Apa yang disebut menjaga momentum ekonomi atau tidak membuat ekonomi Indonesia memburuk karena krisis global sedang parah-parahnya. Jadi, pemerintah dalam APBN-P sama sekali tidak mendiskusikan masalah pemotongan anggaran,” paparnya. Dia menambahkan, APBN pasti akan menemui resiko setiap tahun. Untuk itu, yang terpenting ialah bagaimana mengelola keuangan negara dengan baik. Menurut data Departemen Keuangan, asumsi harga minyak (ICP) dalam APBN-P tahun 2009 mencapai 61 dolar AS per barel. (fel)
JAKARTA - Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) membantah rencana pemerintah yang ingin menaikkan tarif dasar listrik (TDL) pada 2010 mendatang. Keputusan itu harus mendapat persetujuan Dewan terlebih dahulu, dan tidak berdiri sendiri dalam otoritas penuh pemerintah. Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi DESDM J. Purwono kepada wartawan di Jakarta, kemarin menyatakan, hingga kini kenaikan TDL belum dimasukkan kedalam pembahasan penyusunan R-APBN 2010. Pasalnya, pembahasan kenaikan tarif tersebut sangat berkenaan dengan fungsi DPR yang memiliki hak buget. Pembahasan tersebut dilakukan dua kali, yakni Komisi VII yang membidangi Energi dan Panitia Anggaran. Hingga dalam pembahasan akhir dengan Komisi VII DPR, DESDM berketetapan pada asumsi tidak ada kenaikan TDL. “Kendati demikian, kita ikuti saja dinamika pembahasan RUU ini di DPR, yang sedang dalam tahap finalisasi,” tandasnya. Selain itu, sambung Purwono, pemerintah harus benarbenar terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyakarat . Menurutnya, pernyataan orang nomor
satu BUMN tersebut sematasemata dari sudut PLN sebagai entitas BUMN yang menjalankan Public Service Obligation (PSO) sektor ketenagalistrikan. ”Menneg BUMN (Sofyan Djalil-red) maunya begitu, tetapi tergantung kondisi masyarakat juga,” tukasnya. Lagipula, menurut Purwono, DESDM akan melihat terlebih dahulu perkembangan akhir dari program percepatan pembangunan pembangkit 10 ribu MW. Pasalnya, masuknya beberapa pembangkit berbasis batu bara itu ke sistem, akan mempengaruhi harga pokok penyediaan kelistrikan (HPP). Gilirannya, hal tersebut turut memberi keputusan bagi pemerintah untuk memutuskan naik atau tidaknya TDL. Lagipula, dengan penambahan margin usaha bagi PLN memberi imbas bagi PLN memperoleh subsidi listrik lebih besar yakni hingga Rp 52,5 triliun. Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil menyatakan, pihaknya menyetujui bila PLN berkeinginan menaikkan TDL pada 2010, kendati mendapatkan margin usaha sebesar 8 persen tahun depan. Pasalnya, HPP listrik sudah tidak lagi relevan mengingat tingginya biaya operasional PLN. (ind)
KURS RUPIAH 9.500
9.510 10.000
10.035
10.060 10.500 25/8
26/8
27/8
Penerimaan Pajak Hotel Rendah Utang RDI Rampung JAKARTA - Kementerian Negara BUMN menargetkan utang Rekening Dana Investasi/Subsidiary Loan Agreement (RDI/SLA) BUMN kepada pemerintah diharapkan bisa diselesaikan pada semester I 2010. Hal ini dikatakan Menneg BUMN Sofyan Djalil, usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, kemarin. Hingga Mei 2009, menurut dia, jumlah perseroan yang sudah menyelesaikan RDI/SLA mencapai 16 BUMN senilai Rp 938,6 miliar. Sedangkan yang masih dalam penyelesaian sebanyak 35 BUMN dengan total tunggakan utang, masing-masing Rp 7,45 triliun, 715 juta dolar AS, 48,6 deutsche mark, dan 16,3 juta euro. “Semua sudah diproses. Ada yang sudah selesai ada yang sedang proses. Kita terus mengerjakan sehingga dalam tempo tidak terlalu lama semua RDI/SLA selesai,” katanya. Ia menjelaskan, dari 36 BUMN yang ada, tercatat 26 BUMN di antaranya masih dalam proses di Komite, 3 BUMN menunggu penetapan Menteri Keuangan, 3 BUMN proses di luar komite, dan 2 BUMN tidak dapat diproses. (ant)
JAKARTA - Kesadaran wajib pajak hotel di Jakarta Pusat menunaikan kewajiban pajaknya masih rendah yang terlihat dari realisasi penerimaan pajak hotel selama tiga tahun terakhir selalu di bawah target. Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Reynalda Madjid mengemukakan di Jakarta, kemarin, tahun 2006, target pajak hotel di Jakpus adalah Rp 229 miliar tetapi yang terealisasi hanya Rp 196 miliar atau 85,70 persen. Kemudian pada tahun 2007, dari target Rp 257 miliar yang terealiasi cuma 82,99 persen, sedangkan pada tahun 2008 yang terealisasi 93,48 persen dari target Rp 264 miliar.
“Untuk penerimaan tahun 2009 sampai dengan bulan Juli, baru mencapai 42,89 persen dari target Rp 305,8 miliar,” ujar Reynalda Madjid. Rendahnya penerimaan pajak hotel ini akan memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebab 44,2 persen APBD DKI 2009 berasal dari sektor pajak. “Pajak daerah sangat penting sebagai penyumbang utama pendapatan asli daerah (PAD) apalagi Jakarta tak memiliki potensi sumber daya alam. Jadi jika penerimaanya rendah sangat memengaruhi APBD,” kata Reynalda. Kepala Suku Dinas (Kasudin) Pelayanan Pajak II Jakarta
Pusat, Heru Wibisono mengatakan, di Jakarta Pusat terdapat 272 wajib pajak hotel, 1.179 wajib pajak restoran, dan 129 wajib pajak hiburan. Sudin Pelayanan Pajak II Jakarta Pusat, katanya, akan mencari terobosan untuk meningkatkan pajak hotel sehingga PAD DKI Jakarta bisa terus ditingkatkan. Hal senada dikemukakan Krisna, Kasudin Pelayanan Pajak I Jakarta Pusat yang meminta kepada jajarannya untuk tidak pesimistis dan berupaya keras menggali potensipotensi pajak. “Kita tidak boleh hanya menunggu, tapi kita juga harus proaktif,” kata Krisna. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.