No. 139 tahun III
8 Halaman
Selasa, 28 Juli 2009
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Stimulus Masuk APBN
Bisnis Jakarta/ant
PELANTIKAN - Deputi Gubernur Senior BI yang lama, Miranda S Goeltom bersama penggantinya Darmin Nasution (kiri) usai serah terima jabatan di gedung Mahkamah Agung Jakarta, kemarin.
Ekspor Minus 15 Persen JAKARTA - Pemerintah memerkirakan besaran realisasi ekspor nonmigas 2009 mencapai minus 15 persen. Angka ini lebih baik dari perkiraan sebelumnya yang mencapai minus 29 persen. “Ekspor bisa seperti itu karena month on month juga membaik,” ungkap Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu usai pelantikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia di Mahkamah Agung, kemarin. Menurut Mendag, harga komoditas yang membaik menjadi faktor utama peningkatan realisasi ekspor itu. “Pada lima bulan terakhir 2008 turun dan kemudian membaik,” ujarnya. Selain itu, peralihan pasar dari Eropa dan Amerika Serikat mengalami pertumbuhan. Juga stimulus di China yang mulai bergerak sehingga tercermin pada ekspor beberapa komoditas Indonesia ke China seperti crude palm oil (CPO) dan pasir besi. “Itu berbagai faktor yang intinya mulai membaik,” katanya. Pengalihan pasar, kata Mendag, sudah mulai terlihat tapi lebih disebabkan karena pertumbuhan Asia yang cukup tinggi. Penurunan pasar di Eropa dan China terkompensasi sebagian dari ekspor Indonesia. Ekspor kita ke Eropa 12-13 persen juga AS,” tuturnya. Deputi Gubernur Bank Indonesia Hartadi A Sarwono mengemukakan, untuk meningkatkan ekspor maka penguatan rupiah dilakukan secara bertahap. “Kita harus menjaga agar rupiah tidak menguat terlalu cepat dan di luar fundamental kita,” imbuhnya. Dia juga menambahkan, pihaknya akan mengupayakan agar nilai tukar dolar di dunia tidak melemah terlalu tajam. Sebelumnya, Mendag memprediksi volume ekspor nonmigas turun minus 5 hingga 10 persen dari tahun 2008, namun Mei 2009 Mendag kembali merevisi proyeksi volume ekspor menjadi minus 29 persen. Secara nilai ekspor nonmigas akan turun 20 sampai 30 persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini minus 1 persen, sedangkan petumbuhan perdagangan minus 9 persen sehingga berpengaruh terhadap kinerja ekspor Indonesia. (fel)
Penurunan Bunga Prioritas JAKARTA - Darmin Nasution mengatakan akan memprioritaskan penurunan tingkat suku bunga pinjaman. Hal ini dikatakan usai pelantikannya sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. “Barang kali kalau hal yang banyak dibicarakan, bagamana caranya mendorong tingkat bunga pinjaman menurun,” ujarnya di Mahkamah Agung, kemarin. Penurunan tingkat suku bunga tersebut, lanjut dia, diperkirakan tidak hanya akan menggunakan satu langkah, melainkan gabungan dari beberapa langkah. Selain itu, dia juga mengatakan, akan mengubah struktur Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang dianggap sudah tidak relevan karena masih mengacu pada API tahun 2001. “Memang perjalanan waktu menunjukkan barangkali struktur itu perlu dibicarakan, tapi akan kita lihat saja bagaimana nantinya,” katanya. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang telah selesai bertugas Miranda S Goeltom mengatakan, BI tidak bisa memaksa
kalangan perbankan untuk menurunkan suku bunganya. Menurut dia, suku bunga perbankan akan turun dengan sendirinya bila perbankan telah menilai bahwa perekonomian dan kondisinya telah normal dan tidak ada ancaman. Ia menambahkan, ke depan, bila perekonomian sudah dinilai benar-benar normal perbankan akan segera menurunkan suku bunga dan menggenjot kreditnya. Terkait dengan pembentukan intitusi pengawasan jasa keuangan yaitu otoritas jasa keuangan (OJK) yang diamanatkan oleh undang-undang no 23/2004 tentang Bank Indonesia, Darmin menyatakan masih terus dikaji oleh tim yang telah dibentuk oleh Pemerintah dan Bank Indonesia. Ia mengatakan, karena adanya krisis keuangan yang mengakibatkan hancurnya institusi-institusi keuangan dunia dan merembet menjadi krisis ekonomi global, membuat pembentukan OJK harus kembali di kaji. “Kita akan lebih menata seobjektif mungkin mencari jawa-
ban. Kita perlu seperti apa. Kita harus berani secara terbuka membicarakan itu (OJK). Karena pengalaman kemarin itu, krisis global tidak terjadi sekali 50 tahun, itu kejadian yang jarangjarang,” katanya. Ia menambahkan, saat ini belum banyak informasi yang bisa dibagikan terkait dengan OJK. “Kalau soal itu ngomong deh ke DPR. Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Dradjad H Wibowo pesimis dengan pembentukan OJK. “Kalau kita lihat, saat ini angin dari perekonomian bukanlah membentuk OJK, jadi saya pesimis, kita belum tahu kapan OJK akan dibentuk, anginnya dunia saat ini tidak ke arah sana, kalau Indonesia membentuknya maka banyak pertanyaan yang akan diajukan kepada kita,” katanya. Drajad menegaskan, pemerintah harus segera melantik Dirjen Pajak setelah ditinggalkan Darmin Nasution. Dia merekomendasikan calon dari internal Departemen Keuangan, sehingga dapat memberikan confident bagi karyawannya. (fel)
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merekomendasikan agar dana stimulus dipakai secara regular dan masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2010 secara normal. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Olie Dodoikambei di Jakarta, kemarin mengatakan, stimulus diberikan hanya pada 2009 karena kondisi ekonomi Indonesia sedang mengalami krisis, sedangkan pada 2010, perekonomian Indonesia diperkirakan sudah akan kembali pulih. “Oleh karena itu seharusnya dana untuk masyarakat miskin termasuk bantuan-bantuan terhadap pemulihan ekonomi dimasukkan secara normal dalam APBN 2010,” katanya. Menurut dia, pada 2009 stimulus diberikan saat APBN sudah berjalan namun untuk sekarang seharusnya tidak lagi memakai berupa stimulus tapi
akan masuk dalam program Kementerian/Lembaga (K/L) dari awal. Dikatakannya, dana stimulus diperlukan untuk menggenjot ekonomi yang saat itu sedang mengalami resesi, sehingga diperlukan program yang cepat dan tepat untuk memutar kembali roda ekonomi dan menahan tingkat konsumsi masyarakat. Dalam RAPBN 2010, lanjut dia, tidak akan ada lagi kata-kata stimulus fiskal. DPR menginginkan agar program-program yang sudah ada seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), program padat karya termasuk program yang pro rakyat diperbesar alokasi dananya sehingga lebih mempunyai dampak yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan dan lapangan kerja bagi masyarakat. (ant)
KAP Diminta Terlibat JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Anwar Nasution mengatakan, akan mengajak kantor akuntan publik (KAP) di Jakarta dan daerah untuk ikut memeriksa laporan keuangan sektor negara di antaranya badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD). “Akan diikutsertakannya KAP pada pemeriksaan keuangan sektor negara merupakan bagian dari upaya peningkatan kemampuan BPK yakni dengan menambah personil dan membuka kantor perwakilan di semua ibukota provinsi, termasuk mengajak KAP,” katanya Anwar Nasution ketika melantik empat pejabat eselon I di lingkungan BPK, di Jakarta, kemarin. Dijelaskannya, keikutsertaan KAP akan diawali dengan pe-
meriksanaan BUMN dan BUMD yang merupakan produsen private goods (barang-barang privat) dari KAP. Sebagai auditor eksternal, katanya, kewenangan BPK hanya terbatas pada pemberian opini pemeriksaan, saran, maupun rekomendasi perbaikan. Setelah menyerahkannya kepada DPR, BPK wajib mengumumkan secara luas hasil pemeriksaannya dan melaporkan dugaan penyimpangan temuannya kepada penegak hukum untuk disidik lebih lanjut. Dikatakan Anwar, BPK juga berwenang memantau perbaikan sistem keuangan negara berdasarkan saran dan rekomendasi pemeriksaannya. “Berbagai wewenang tersebut sejalan dengan amanah UU No 15 tahun 2006 tentang BPK,” katanya. (ant)
KURS RUPIAH 9.500 10.000
10.065
9.995
9.960
10.500 23/7
24/7
27/7
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.