No. 160 tahun III
8 Halaman
Kamis, 27 Agustus 2009
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
PNBP Bea Cukai Dihapus
Bisnis Jakarta/ant
GELAR BATIK – Mendag Marie Elka Pangestu (kiri) dan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menjadi model saat pagelaran busana di acara pembukaan Gelar Batik Nusantara 2009 di Jakarta, kemarin.
Simpanan BUMN
Bunga Deposito 8 Persen JAKARTA - Menteri Negara BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Sofyan Djalil mengatakan seluruh BUMN yang menempatkan dananya di deposito perbankan tidak akan meminta bunga lebih dari delapan persen. Hal ini sesuai dengan kebijakan BI dan kesepakatan 14 Bank untuk mematok bunga deposito maksimal sebesar BI rate plus 150 basis poin atau maksimal delapan persen, demikian diungkapkan Sofyan Djalil seusai mengadakan kesepakatan bersama dengan Bank Indonesia di Jakarta, kemarin. Sofyan mengatakan, komitmen itu diwujudkan dengan tetap mempertahankan dana BUMN yang berada di deposito saat ini. Dana deposito yang dimiliki seluruh BUMN sendiri saat ini mencapai 35 persen dari total dana deposito di perbankan. Selain itu, untuk mendorong lebih lanjut dari kesepakatan tersebut, pihaknya juga akan
KPD Segera Diatur JAKARTA - Otoritas pasar modal dan bursa mulai mengatur produk kontrak pengelola dana (KPD/discretionary fund). “Discretionary fund akan diatur ke depannya dan sekarang masih dalam wacana yang dibahas di Bapepam,” ujar Direktur Perdagangan dan Pengawasan Bursa Efek Indonesia (BEI), Wan Wei Yiong, di kantornya, SCBD, Jakarta, kemarin. Yiong menambahkan, rencananya modal minimal KPD akan ditetapkan sebesar Rp 5 miliar. Pengaturan KPD ini termasuk dalam rangka pemisahan izin manajer investasi (MI) dengan perantara perdagangan efek (PPE). Jika produk MI, lanjutnya, digabungkan dengan bisnis broker ada kecenderungan memasukkan dana kelolaan ke dalam Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD). Produk KPD yang notabene merupakan bagian dari produk MI, juga termasuk dalam produk yang harus dipisahkan dari bisnis broker. Untuk menghindari terjadinya campur aduk tersebut, maka pemisahan ini dinilai akan berdampak positif bagi industri pasar modal ke depannya. (ant)
mengeluarkan kebijakan yang lebih teknis. Menurut dia, pihaknya berkomitmen terhadap kebijakan BI tersebut karena akan mendorong peningkatan kinerja ekonomi yang lebih baik melalui penyaluran kredit yang lebih ekspansif dari perbankan meski pendapatan BUMN akan berkurang. “Saya pikir masalah return (pendapatan) didasarkan kondisi ekonomi, jadi kebijakan ini untuk menciptakan kondisi ekonomi yang lebih baik, barangkali dengan asuransi mendapataan laba yang lebih sedikit tapi menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, inikan kondisi temporer, yang penting bagaimana kondisi ekonomi yang kondusif dan return yang wajar,” katanya. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Darmin Nasution dalam konferensi pers tersebut mengungkapkan, dengan adanya kesepakatan ini semakin memperkuat kesepa-
katan sebelumnya dengan para bankir untuk menurunkan bunga depositonya. Menurut dia, dengan kesepakatan ini semakin meminimalisir ketakutan adanya perpindahan dana dari perbankan. Hal ini karena, BUMN sebagai pemilik dana yang besar di perbankan sangat berpengaruh terhadap kondisi likuiditas perbankan. “Komitmen ini memperkuat kita,” katanya. Sebelumnya Darmin mengungkapkan, dominasi satu persen pemilik dana kelas kakap terutama BUMN di perbankan telah mengakibatkan suku bunga deposito tinggi. Akibat tingginya bunga deposito itu membuat bunga kredit menjadi tinggi. Alhasil, sektor riil sulit untuk bergerak karena bunga kredit tak juga turun. Disisi lain, BI sendiri telah memangkas bunga acuan BI ratenya sebesar 300 basis poin menjadi 6,5 persen untuk mengerek turun bunga kredit. (ant)
BI Awasi NIM Bank JAKARTA - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan pihaknya akan mengawasi net interest margin (NIM/selisih bunga kredit dan bunga pinjaman) setelah kesepakatan perbankan untuk mematok bunga deposito maksimal BI rate plus 150 basis poin atau delapan persen. “Kita akan awasi spread (selisih), kita sebagai otoritas punya kewenangan itu, ” katanya di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, pengawasan itu diperlukan agar rentang suku bunga antara pinjaman dan simpanan (NIM) tidak ber-
tambah sehingga bunga kredit benar-benar turun. Ia mencontohkan, bila sebuah bank memiliki bunga deposito sebesar 10 persen dengan bunga kredit 15 persen atau dengan kata lain NIM 5 persen, dengan adanya kesepakatan untuk mematok bunga deposito maksimal 8 persen maka bunga kredit berarti juga turun menjadi 13 persen. Ia menambahkan, untuk mengawasi NIM ini pihaknya akan terus memonitor data bank dari hari per hari, sehingga bila ada kejanggalan dimana NIM-nya justru bertambah pihaknya akan
langsung memanggilnya. Sementara itu, ia mengatakan pihaknya akan mulai mengawasi untuk deposito yang baru atau telah jatuh tempo. Sebab menurut dia, saat ini terdapat deposito-deposito yang masih belum jatuh tempo. “Kan ada deposito yang masih empat bulan atau enam bulan lalu yang belum jatuh tempo,” katanya seperti dikutip Antara. Sementara itu, terkait dengan pengawasan terhadap kesepakatan tersebut, pihaknya membuka diri untuk menerima informasi atau masukan bila kalangan perbankan melanggar. (ahm)
JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengusulkan untuk menghapus Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP dalam bentuk Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dan manifest pelayaran. Demikian dikemukakan Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi dalam konferensi pers di Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Tanjung Priok, kemarin. “Karena di Bea Cukai, PNBP hanya sebagai tugas tambahan untuk memungut,” katanya. Pasalnya, ujar Anwar, untuk mendorong kinerja ekspor dalam rangka mendongkrak penerimaan negara maka PNBP sebaiknya dibebaskan saja. Selain itu besaran PNBP tidak terlalu besar, selama tahun 2008 saja PNBP hanya sekitar Rp 120 miliar. Dari angka itu, sebesar Rp 70 miliar digunakan sebagai biaya untuk mendukung pelayanan transfer data. Meskipun begitu, lanjut Anwar, pembebasan PNBP harus dilakukan secara menyeluruh. Artinya, bila PNBP di Ditjen Bea Cukai dhapuskan, maka seluruh departemen yang memungut
PNBP untuk pelayanan juga harus dibebaskan. “Masalahnya apakah pemerintah sanggup biayai semua,” cetusnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 44 tahun 2003, Ditjen Bea dan Cukai harus melakukan pemungutan atas transaksi ekspor dan impor. Untuk PEB sebesar Rp 60 ribu, sedangkan PIB senilai Rp 100 ribu. Lebih dari itu, dari data Ditjen Bea Cukai diketahui sejumlah eksportir menunggak pembayaran PNBP. Dari 2004, sebanyak Rp 80 miliar PNBP yang ditunggak eksportir. Maka dari itu, Ditjen Bea Cukai memperbaiki dan menyempurnakan Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Ekspor. Pertama, kepada seluruh eksportir atau Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabenan (PPJK), Ditjen Bea Cukai menyediakan dua skema pembayaran PNBP dengan pembayaran berkala. Kedua, pada SKP ekspor dilakukan proses rekonsiliasi secara elektronik dengan bank devisa persepsi, sehingga eksportir yang membayar di bank tidak perlu datang kembali ke Kantor Bea Cukai. (fel)
Harga Gula Sulit Dikendalikan JAKARTA - Pemerintah c.q Departemen Perdagangan (Depdag) mengaku telah berupaya menurunkan harga gula kristal putih. Namun, sayangnya niatan itu belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Atas hal tersebut, Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu tidak menampik, pihaknya menjadi sasaran tembak berkenaan gejolak harga gula kristal putih yang saat ini berada dikisaran Rp 8.500-Rp 9.000 per kilogram. Karenanya, dia melihat masalah kebijakan pergulaan khususnya dalam meredam harga gula, Depdag tidak bisa mengambil langkah sendiri. Menurutnya, ada kebijakan instrumen lainnya berada di instansi lain di luar Depdag. ”Masalah pergulaan itu belum bisa, karena instrumennya bukan hanya di kami. Opsinya banyak, tidak semua di departemen perdagangan, perlu koordinasi dengan Menneg BUMN, Perindustrian, Deptan, PTPN, dan Menteri Keuangan,” katanya dalam acara raker dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, kemarin.
Namun, sambung Mendag, dari segi apapun sebagai instansi teknis yang bertugas bertanggungjawab dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok. Mengenai pasokan gula dalam negeri, hingga akhir tahun diperkirakan masih lebih dari cukup. “Penyebab utamanya harga gula di dalam negeri mengikuti harga di luar negeri, harga gula internasional beberapa bulan terakhir meningkat 50 persen. Minimal yang akan kita lakukan adalah pasar murah, gula akan dijual dengan di bawah harga pasar,” tuturnya. Padahal, sebelumnya, Depdag optimis, harga gula kristal putih bakal stabil kembali pada Juni pada Rp 7.000-Rp 7.500 per kg. Pasalnya, harga gula kristal putih di pasaran internasional pada level itu berada di 400 dolar AS/ton. Dalam raker tersebut beberapa anggota DPR dari Komisi VI mempertanyakan kesungguhan pemerintah dalam menangani harga gula yang melonjak. Dewan menilai pemerintah tak berdaya. (ind)
KURS RUPIAH 9.500
9.988
9.510
10.000
10.035 10.500 24/8
25/8
26/8
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.