No. 159 tahun III
8 Halaman
Rabu, 26 Agustus 2009
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Konsumen Elpiji Beralih JAKARTA - Pemerintah tidak menutup mata beralihnya konsumen yang notabene pengguna elpiji tabung ukurang 12 kilogram ke tabung 3 kilogram . Peluang ini bisa pasti terjadi menyusul rencana PT Pertamina (Persero) yang menaikkan harga elpiji ukuran 12 kilogram. Karena itu, pemerintah c.q Direktorat Jenderal Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, kemarin dalam rilisnya, meminta PT Pertamina mampu mengantisipasinya. Respon tertulis pemerintah itu sebagai atas surat Pertamina yang meminta izin menaikkan harga elpiji 12 kilogram. “Dalam surat balasan, kami menyampaikan bahwa soal hitung-hitungan keekonomian elpiji merupakan urusan korporat. Namun, kalau harga elpiji ini dinaikkan, dapat terjadi migrasi,” cetus Dirjen Migas Evita Herawati Legowo. Juru Bicara Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyatakan, apabila rencana kenaikan itu benar-benar direalisasikan justru dikhawatirkan dapat menggagalkan program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kilogram.Pasalnya, disparitas harga jual yang tinggi antara elpiji 3 kg dan 12 kg akan membuat konsumen beralih kepada elpiji yang lebih murah dan disubsidi. Menurut Tulus, gilirannya juga akan membuat subsidi pemerintah membengkak seiring membesarnya volume elpiji yang didistribusikan. “Ini kebijakan yang kontaproduktif,” tukasnya. (ind) Bisnis Jakarta/ant
SERTIFIKASI HALAL - Wakil Ketua Umum Kamar Kadin Hariyadi B Sukamdani (kanan) menyampaikan pendapat RUU jaminan produk halal yang mewajibkan sertifikasi halal akan berdampak negatif bagi dunia usaha.
Inflasi Lebihi Perkiraan
Target Terlalu Rendah JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai target pertumbuhan ekonomi 5,5 persen tahun 2010 yang disepakati pemerintah-DPR masih terlalu rendah. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Moneter, Fiskal dan Kebijakan Publik Hariyadi Sukamdani di Jakarta, kemarin mengatakan, target pertumbuhan ekonomi 5,5 persen yang disepakati sangat berpeluang dicapai pemerintah tanpa kerja keras. “Kalau pemerintahnya bekerja keras pertumbuhan ekonomi 5,5 persen masih bisa dicapai,” katanya. Menurut dia, pemerintah seharusnya membatasi target pertumbuhan yang ingin dicapai paling tidak di level 6 persen sebab target sebesar ini menuntut kerja keras pemerintah merealisasikan belanja APBN sebagai faktor stimulus ekonomi secara efektif, pembangunan proyek-proyek infrastruktur, dan konsisten mendorong sektor riil. Apalagi, lanjutnya, faktor pertumbuhan eksternal yakni kondisi ekonomi dunia secara keseluruhan sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari yang disepakati pemerintah dan DPR. (ant)
KURS RUPIAH 9.500
9.988
10.000
9.510
10.030 10.500 21/8
24/8
25/8
JAKARTA - Tingkat inflasi pada 2010 diperkirakan akan lebih tinggi dari perkiraan realisasi inflasi selama tahun 2009 karena berbagai faktor. Dokumen paparan kerangka ekonomi makro dan asumsi makro RAPBN 2010 kepada Komisi XI DPR yang diperoleh di Jakarta, kemarin, menyebutkan, paling tidak ada tiga faktor mengapa tingkat inflasi 2010 lebih tinggi dari 2009. Tiga alasan itu adalah karena pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia yang meningkat pada 2010, resiko volatilitas pasar modal global, dan kecenderungan kenaikan harga minyak dan harga-harga komoditas dunia. APBNP 2009 menetapkan target tingkat inflasi sebesar 4,5 persen sementara dalam RAPBN 2010 diusulkan angka lima persen.
Sebelumnya Menkeu menyatakan, meskipun ada kecenderungan inflasi naik pada 2010, namun hal itu tidak mengubah angka perkiraan untuk RAPBN 2010 sebesar lima persen. “Tahun depan inflasi diperkirakan sudah lebih tinggi dari tahun 2009 ini, tetapi diperkirakan tidak lebih dari 5,0 persen,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Sementara itu mengenai inflasi saat puasa dan menjelang lebaran, Menkeu yang juga Plt Menko Perekonomian mengatakan, jumlah stok maupun distribusi berbagai kebutuhan terutama kebutuhan pokok, akan dijaga agar harganya stabil. Beberapa komoditas seperti gula yang struktur harganya terpengaruh oleh struktur harga internasional juga akan diupayakan cara untuk menetralisirnya. “Nanti kita lihat policy op-
tion-nya, atau opsi-opsi kebijakan yang bisa dilakukan terutama pada jangka pendek saat ini,” kata Menkeu. Pemerintah akan melakukan pengecekan harga berbagai kebutuhan pokok termasuk gula di lapangan pada H-14 dan pada H-10 akan digelar rapat khusus di Dephub. Pemerintah menilai tekanan harga menjelang lebaran merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari karena memang masyarakat melakukan perubahan pola konsumsi secara musiman. “Tapi kalau jumlah barang dan distribusi dijaga, maka tekanan itu tidak akan menjadi berlebihan,” katanya. Ia juga mengatakan, tekanan inflasi menjelang Lebaran merupakan hal yang wajar. Struktur harga dan tekanan permintaan menjelang Lebaran tidak bisa dihindari. (ant)
Penghapusan PPN Bahan Pokok
Pemerintah Harus Kaji Ulang JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah untuk merevisi penghapusan PPN untuk bahan-bahan pokok seperti daging, susu, telur, buah, dan sayuran. Menurut Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Drajad Hari Wibowo, kebijakan tersebut akan merugikan para petani dalam negeri. “Ini akan mempengaruhi produsen-produsen dalam negeri. Karena barang impor kan lebih murah,” tukasnya usai rapat kerja dengan Ditjen Pajak, kemarin. Dengan penghapusan PPN bahan pokok, persaingan antara importir dengan petani lokal
akan semakin kompetitif. Bahkan, diperkirakan petani lokal akan makin tersudut dengan murahnya bahan pokok impor. “Kasihan kan petani buah, peternak sapi dalam negeri, peternak susu, mereka sulit bersaing dengan pihak luar. Ditambah dengan pembebasan pajak ini makin kompetitif. Jadi apa yang diputuskan di panja itu adalah kesalahan besar,” tegasnya. Drajad menegaskan, pemerintah melalui Menteri Keuangan harus melakukan intervensi terhadap revisi dari kebijakan tersebut. Karena kebijakan ini masih dalam pembahasan di Panitia Kerja (Panja), maka pe-
merintah masih bisa mengubah kesepakatan itu. “Ini kan belum diketok,” singkatnya. Jadi, tambahnya, yang disepakati di Panja merupakan kebijakan yang hanya menguntungkan importir dan para peternak asing. Selain itu, Drajad meminta apabila Menteri Keuangan tidak bisa melakukan intervensi, maka sebaiknya dilakukan oleh presiden. Pasalnya, pembebasan PPN bahan pokok itu tidak sesuai dengan program swasembada pangan yang diusung pemerintahan SBY. “Ini kontra dengan swasembada pangan program kampanye Yudhoyono,” ujarnya. (fel)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.