No. 158 tahun III
8 Halaman
Selasa, 25 Agustus 2009
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Pertumbuhan Ekonomi Dinaikan
Bisnis Jakarta/ant
RAKOR RAMADHAN – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (dua kiri), usai memimpin rakor Ramadhan yang dihadiri sejumlah menteri dan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri (tiga kiri) di Jakarta, kemarin.
JAKARTA - Pemerintah menaikkan target pertumbuhan ekonomi 2010 menjadi 5,5 persen dari asumsi semula sebesar 5 persen. Demikian dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI, kemarin. Menurut Menkeu, hal ini disebabkan karena kondisi ekonomi global yang membaik pada semester II 2009 ini. “Mulai triwulan III 2009 ada perbaikan. Hampir semua indeks saham di dunia positif,” tukasnya di Gedung DPR RI. Selain itu, lanjutnya, banyak negara lain yang mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi menjadi positif. Meskipun ada negara yang negatif tapi besarannya tidak sedalam sebelumnya. Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan Hafiz Zawawi mengatakan, besaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen tersebut supaya mendapatkan pertumbuhan yang berkualitas. Namun, pihaknya memintah pemerintah untuk mengidentifikasi masalah struktural yang menghambat investasi. Dia juga menambahkan, International Monetary Fund (IMF) memperkirakan angka pertumbuhan ekonomi global di 2010 akan mencapai 2,5 persen. Sedangkan asumsi makro yang disepakati untuk 2010 ialah inflasi sebesar 4 persen hingga 6 persen, nilai tukar rupiah sebesar 10.000 sampai dengan 10.600 per dolar AS, harga minyak ICP 60 dolar AS per barel, dan lifting minyak sebanyak 965 ribu barel per hari. (fel)
Realisasi Belanja Rendah
Inflasi Normal JAKARTA - Tekanan inflasi menjelang Lebaran merupakan hal yang wajar. Struktur harga dan tekanan permintaan menjelang Lebaran tidak bisa dihindari. “Karena memang masyarakat kita mengalami perubahan pola konsumsi pada saat itu,” kata Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati usai rapat koordinasi dengan sejumlah menteri di Graha Sawala, kemarin. Namun, lanjutnya, apabila jumlah barang yang disediakan dan distribusi lancar maka tekanan inflasi tidak akan berlebihan. Untuk itu, pihaknya sudah melakukan koordiansi untuk mempersiapkan Lebaran, terutama dalam ketersediaan bahanbahan pokok. “Terutama untuk mengantisipasi kenaikan harga-harga terutama untuk komoditas yang kami pantau, seperti telur dan gula,” tuturnya. Namun, pemerintah akan menetralisir kenaikan harga untuk beberapa komoditas yang mengikuti harga internasional. “Nanti kita lihat opsi-opsi kebijakan yang bisa kita lakukan terutama dalam jangka pendek ini,” tukasnya. Selain itu, dalam rangka untuk membantu keluarga yang berpendapatan di bawah rata-rata mendapatkan bahan-bahan pokok terutama gula dan minyak goreng akan melakukan operasi pasar murah di 13 kota. Kemudian persiapan dari sisi infrastruktur, untuk jalanjalan raya yang masih mengalami renovasi atau perbaikan dan pemeliharaan, semuanya diusahakan selesai H-10 sehingga pada saat hari Lebaran sudah siap digunakan. “Diidentifikasikan beberapa ruas yang rawan mengalami kemacetan, longsor, banjir. Nanti itu semua diantisipasi. Nanti H-14, Kapolri dan beberapa menteri akan melakukan kunjungan ke lapangan untuk melihat secara fisik persiapan secara keseluruhan,” jelasnya. (fel)
JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan realisasi belanja infrastruktur APBN 2009 tercatat baru tercapai 30-40 persen akumulatif hingga pertengahan Agustus ini. Deputi Kementerian PPN/ Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana, Dedy Supriadi Priatna, di Jakarta, kemarin, mengatakan, pola belanja infrastruktur masih cenderung landai, meski diharapkan pada akhir tahun realisasi belanja menanjak. “Susah karena belanja proyek itu mirip kurva S, di depannya landai tapi di ujungnya cepat. Jadi kalau bulan Agustus ya masih rendah,” katanya. Menurut dia, realisasi terbanyak anggaran infrastruktur terbanyak di Departemen Pekerjaan Umum (PU) karena sudah melakukan proses pengadaan sejak bulan November, lalu penandatanganannya setelah DIPA keluar. Pemerintah mengalokasikan belanja infrastruktur 2009 senilai Rp 100 triliun yang didistribusikan di pusat melalui
kementerian/ lembaga maupun daerah dalam alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mana dari jumlah itu, sekitar Rp 40 triliun diantaranya didistribusikan lewat pusat, terbanyak diantaranya Departemen PU dan Departemen Perhubungan. Sebanyak 17 proyek infrastruktur yang dikerjasamakan dengan swasta (public private partnership/PPP) per Juni 2009 sedang puluhan proyek lainnya tercatat sudah dalam tahap operasi atau masih konsesi. Data monitoring dan evaluasi Bappenas mencatat, ke-17 proyek infrastruktur itu terbagi dalam tiga bagian yakni empat proyek ruas jalan tol sepanjang 97,50 km, 11 proyek pembangkit listrik (IPP) dengan kapasitas 878 Mega Watt (MW), dan dua proyek pengadaan air minum dengan kapasitas 1.870 lps Keempat proyek tol itu adalah ruas Kanci - Pejagan 35 Km senilai Rp 2,094 triliun, JORR Seksi WI 9,85 km senilai Rp 1,628 triliun, Kertosono - Mojokerto sepanjang 41,65 km
senilai Rp 2,211 triliun, dan Bogor - Ring Road sepanjang 11.00 km senilai 1,577 triliun. Dengan demikian, total nilai investasi empat proyek tol ini mencapai Rp 7,511 triliun. Adapun 11 proyek IPP yang masih dalam proses konstruksi terdiri dari lima proyek IPP di kawasan Sumatera, dua proyek IPP untuk kawasan Jawa - Madura - Bali (Jamali) NTB/NTT, dan dua proyek IPP untuk kawasan Sulawesi dan kawasan Timur Indonesia, dan dua di Kalimantan. Selain itu, sebanyak 55 proyek PPP juga tercatat masih dalam tahap konsesi. Rinciannya, 17 ruas tol, 38 proyek pembangkit listrik, dan satu proyek pengadaan air minum dengan total panjang ke-17 ruas tol itu mencapai 671.63 km. Ke-17 proyek ruas tol senilai Rp 57,696 triliun itu sepanjang 671.63 km. Diantaranya Cinere - Jagorawi 14,70 km, Semarang - Solo 75,70 km, Gempol - Pandaan 13,61 km, Cikampek - Palimanan 116.00 km, dan Pejagan - Pemalang 57,50 km. (ant)
Bank Asing Agar Turunkan Bunga JAKARTA - Bank Asing diminta ikut dalam kesepakatan penurunan suku bunga deposito yang dilakukan 14 bank besar. Kesepakatan 14 bank dilakukan pekan lalu. “Kita minta mereka, bank asing, ikut komitmen, karena bank-bank-kan sudah sepakat. Kita minta mereka ikut kesepakatan itu,” kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Darmin Nasution di Jakarta, kemarin. Sebelumnya, sebanyak 14 bank besar telah melakukan kesepakatan untuk menurunkan suku bunga deposito. BI sendiri akan mengawasi penurunan suku bunga deposito yang akan dilakukan 14 bank tersebut. Beberapa bank asing yang mempu-
nyai pangsa pasar besar di Indonesia adalah Citibank dan Standard Chartered Bank. Menurutnya, penurunan suku bunga deposito itu tidak memerlukan aturan khusus karena merupakan kesepakatan dari bank yang didukung BI. Penurunan suku bunga deposito diharapkan mendorong penurunan suku bunga kredit. “Kita akan awasi supaya spread jangan bertambah besar,” katanya. Dengan kesepakatan itu, 14 bank berjanji akan menurunkan suku bunga lagi jika BI Rate turun. Sementara itu, pengamat ekonomi Citicroup Johanna Chua kepada pers menilai kesepakatan 14 bank nasional
menurunkan suku bunga deposito menjadi BI Rate + 150 basis poin atau 8 persen akan berdampak positif terhadap obligasi negara. Menurut dia, langkah bankbank yang menurunkan suku bunga deposito akan membuat obligasi berjangka pendek 2 - 3 tahun akan lebih menarik, yakni dengan yield 9-9,3 persen. “Ini akan memberikan insentif bagi lembaga dana pensiun, seperti PT Jamsostek dan PT Taspen untuk memindahkan dananya yang masih disimpan di deposito,” tuturnya. Namun, dia menekankan langkah penurunan suku bunga akan berdampak buruk bagi nilai tukar rupiah. (ahm)
Biaya Kemiskinan Tinggi JAKARTA - Peneliti Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam mengungkapkan biaya pengurangan angka kemiskinan makin tinggi karena banyaknya program anti kemiskinan bersifat artifisial, kurang efektif, dari pada program pengembangan usaha. “Makin tingginya biaya kemiskinan berlangsung sejak 2006, padahal di saat yang sama, terdapat kecenderungan penyusutan jumlah penduduk miskin,” kata Latif di Jakarta, kemarin. Menurutnya, kenaikannya cenderung mirip deret ukur. Semakin lama, biaya yang dialokasikan pemerintah makin besar padahal ada kecenderungan penurunan jumlah masyarakat miskin yang disasar. Data evaluasi LIPI mencatat, pemerintah mengalokasikan belanja program anti kemiskinan senilai Rp 62 triliun dengan sasaran angka kemiskinan 34,96 juta jiwa tahun 2008 naik dari 2007 sebesar Rp 54 triliun dengan total sasaran 37,17 juta jiwa. Bahkan 2006, alokasi belanja program anti kemiskinan lebih rendah lagi yakni mencapai Rp 42 triliun, sedang total jumlah penduduk
miskin yang disasar mencapai 39,30 juta jiwa. Pembengkakan belanja pengurangan kemiskinan terlihat dari rasio belanja kemiskinan per individu yang disasar yang tahun 2006 nilai program penanggulangan kemiskinan per penduduk Rp 1,068 juta namun pada 2007 menjadi Rp 1,452 juta per orang, bahkan pada 2008 naik ke Rp 1,773 juta. Berdasar perhitungan ini, lanjutnya, indeferensi belanja kemiskinan dengan jumlah masyarakat miskinnya meningkat. Tahun 2008 mencapai -0,19 persen lalu meningkat jadi -0,40 persen. Namun, ujar Latif, faktanya anggaran kemiskinan yang dialokasikan makin lebih besar dibanding jumlah kemiskinannya sendiri yang mengalami penyusutan. Ada faktor penyebab adanya kesenjengan antara kenaikan anggaran kemiskinan dengan angka kemiskinan. Yakni, misalokasi anggaran yang dialokasikan kepada sasaran yang sebetulnya tidak berhak menerima bantuan pemerintah. Selain itu, masih tingginya ketergantungan masyarakat miskin dalam mengatasi problemnya terhadap uluran pemerintah. (ant)
KURS RUPIAH 9.500 10.000
10.025
9.988 10.030
10.500 20/8
21/8
24/8
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.