No. 89 tahun IX
8 Halaman
Jumat, 12 Mei 2017
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Luhut Tegaskan
Freeport Harus Ikuti Aturan Indonesia
Bisnis Jakarta/ant
PEMBUKAAN IORA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (ketiga kanan), Menko Maritim dan Sumber Daya Luhut Pandjaitan (kedua kanan), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (ketiga kiri) dan Sekretaris Jenderal Indian Ocean RIM Association (IORA) K.V Bhagirath (keempat kiri) berfoto bersama dengan sejumlah menteri dan perwakilan delegasi pada pembukaan 2nd IORA Ministerial Conference di Jakarta, kemarin.
JAKARTA - Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan kembali menegaskan bahwa PT Freeport Indonesia harus mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia. “Ada ‘American First’ berarti boleh dong ada juga ‘Indonesian First’, boleh kalau mereka mau datang tetapi harus mengikuti aturan Indonesia,” kata Luhut usai menghadiri konferensi Asosiasi Poros Samudera Hindia (IORA) di Jakarta, kemarin. Aturan tersebut diantaranya adalah harus divestasi 51 persen, mayoritas saham dimiliki Indonesia dan selain itu wajib membangun smelter. Luhut juga mengatakan perundingan dengan PT Freeport tetap masih berjalan. Untuk urusan teknis pengelola divestasi nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menginginkan perundingan dengan PT Freeport Indonesia bisa selesai hingga dua bulan mendatang setelah perundingan tahap kedua dilakukan (Kamis, 4/5). Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji menyampaikan pemerintah memang diberi waktu untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan kelangsungan operasi PT Freeport selama enam bulan atau sampai 10
Oktober 2017. “Kita masih ada waktu lima bulan, tetapi harapan Pak Menteri, sebelum lima bulan, kalau memang bisa terselesaikan dalam waktu satu atau dua bulan, itu lebih apresiasi untuk percepatan tim perundingan,” kata Teguh. Dalam perundingan tahap kedua antara pemerintah yang dihadiri oleh Menteri Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar bersama CEO Freeport McMoran Richard Adkerson, ada empat hal yang akan terus dibahas dalam perundingan selanjutnya. Teguh yang juga Ketua Tim Perundingan pemerintah dengan Freeport mengatakan hal pertama yang dibahas mengenai stabilitas investasi, yakni berkaitan dengan ketentuan-ketentuan fiskal, seperti perpajakan pusat maupun daerah. Hal kedua mengenai divestasi, kemudian ketiga tentang kelangsungan operasi Freeport setelah masa Kontrak Karya berakhir pada 2021 dan keempat mengenai pembangunan smelter (pemurnian mineral). “Pak Menteri juga memberikan penegasan bahwa keempat substansi pembahasan harus dilaksanakan secara satu paket. Itu yang menjadi catatan dan bekal kami di tim perundingan,” kata Teguh. Perundingan tahap kedua ini merupakan kelanjutan dari perundingan kedua pihak sejak 10 Februari 2017. (ant)
Harmonisasi Bea Cukai
Ne gar a IORA Tingka tkan Ekspor Neg ara Tingkatkan JAKARTA - Harmonisasi bea cukai dan kerja sama pelabuhan antara negara-negara IORA diharapkan dapat meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara Lingkar Samudera Hindia tersebut. “Kerja sama pelabuhan dan harmonisasi bea cukai antara negara-negara IORA tujuan utamanya untuk akses pasar bagi produk Indonesia. Sehingga akan meningkatkan ekspor produk Indonesia ke negara-negara Lingkar Sam-
udera Hindia itu,” ujar Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno usai penutupan Konferensi Tingkat Menteri IORA di Jakarta, kemarin. Hingga saat ini, perdagangan Indonesia dengan negara-negara Lingkar Samudera Hindia itu mencapai 900 miliar dolar AS atau kurang dari Rp1 triliun. “Jadi kita ingin memperluas akses kita ke sana,” ucap dia. Ia mengatakan harmonisasi bea
Rupiah Rabu Sore Menguat Delapan Poin
cukai merupakan gagasan Indonesia. “Kita mengharapkan bahwa dengan dibuat suatu jaringan bea cukai di seluruh negara-negara Lingkar Samudera Hindia akan mengetahui tarif yang masuk di negara itu berapa persen,” tuturnya. Kemudian, Indonesia dapat menilai berapa tarif suatu produk untuk masuk di kawasan negara-negara IORA serta mengetahui kompetitor Indonesia. Sehingga Indonesia bisa melaku-
kan penyusunan strategi untuk akses pasar ke negara-negara IORA. “Tarif bea cukai bisa lebih murah karena sekarang kita tidak tahu berapa tarifnya. Kalau kita punya pengetahuan dalam bentuk jaringan, kita bisa lakukan harmonisasi, itu merupakan bibit awal dari perjanjian perdagangan,” ujar Havas. Terkait kerja sama pelabuhan, ia mengatakan Indonesia dapat mempunyai informasi terkait jumlah, uku-
ran, volume serta dwelling time pelabuhan di negara-negara IORA. “Satu pelabuhan di Afrika bisa untuk akses ke berapa negara? ada tidak yang berfungsi hub di Afrika Timur? Informasi itu dapat menjadi bahan bagi kita untuk menyusun strategi sehingga produk Indonesia bisa masuk pasar,” paparnya. Faktanya, tak semua negaranegara Lingkar Samudera Hindia tidak mempunyai satu sistem yang
Perlu Pendekatan Terpadu untuk Jaring Investor
JAKARTA - Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Rabu sore, bergerak menguat sebesar delapan poin menjadi Rp13.344, dibandingkan sebelumnya pada posisi Rp13.352 per dolar AS. Kepala Riset Monex Investindo Futures, Ariston Tjendra menilai, mata uang dolar AS cenderung mengalami pelemahan terhadap mayoritas mata uang dunia, termasuk rupiah seiring dengan aksi ambil untung. “Dolar AS yang telah mengalami tren penguatan dalam beberapa hari terakhir ini telah memicu pelaku pasar melakukan aksi ambil untung,” katanya. Sentimen mengenai langkah Presiden AS Donald Trump yang memecat Direktur Biro Penyelidikan Federal (FBI) James Comey juga turut berdampak negatif bagi pergerakan dolar AS, karena dapat membuat situasi politik kurang stabil. “Beberapa hari terakhir ini, dolar AS diperdagangkan lebih tinggi terhadap mayoritas mata uang utama dunia, didorong oleh meningkatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve siap untuk menaikan suku bunga acuan di bulan Juni. Usai pemecatan Direktur FBI, dolar AS mengalami tekanan,” katanya. Pemecatan itu, dilakukan di saat FBI sedang melakukan investigasi dugaan intervensi Rusia dalam Pemilihan Presiden AS yang dimenangi oleh Donald Trump. Sementara itu, Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih mengatakan bahwa rupiah menguat seiring dengan adanya penjagaan dari Bank Indonesia terhadap rupiah menyusul harga komoditas dunia yang cenderung mengalami pelemahan. “Kemungkinan Bank Indonesia menjaga rupiah sehingga membuka potensi penguatan,” katanya. (ant)
KURS RUPIAH Bisnis Jakarta/ist
13.000
13.331
13.295
JARING INVESTOR - BKPM Thomas Lembong menyatakan, untuk menjaring investor agar berinvestasi di Indonesia, diperlukan pendekatan terpadu yang fokus pada beberapa proyek saja.
13.325
13.500
14.000 4/4
5/4
6/4
bagus, misalnya, di kawasan Afrika Timur tidak punya satu sistem yang bagus. “Kalau tidak punya satu sistem perdagangan yang bagus, bisa tidak Indonesia berinvestasi untuk membuat satu sistem yang bagus. Jadi tidak hanya akses pasar untuk menjual barang dalam bentuk eskpor-impor, tapi juga dalam konteks Indonesia bisa membantu apa di negara-negara itu,” tukas dia. (ant)
JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan untuk menjaring investor agar berinvestasi di Indonesia, diperlukan pendekatan terpadu yang
fokus pada beberapa proyek saja. Kepala BKPM Thomas Lembong dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu mengatakan bahwa selama ini dalam upaya menjaring investor masuk ke
Indonesia, proyek yang ditawarkan terlalu banyak dan tidak fokus pada proyekproyek utama. “Sejauh ini, pendekatan kita tidak sesuai, masih belum
menggunakan pendekatan terpadu, tapi mencakup semua dimensi dan kurang fokus,” kata Thomas yang kerap disapa Tom tersebut. Tom menambahkan, saat ini pemerintah tengah berupaya untuk menggunakan skema pendekatan terpadu yang meliputi semua dimensi seperti transportasi, energi, komunikasi, pariwisata dan kawasan industri. “Sekarang yang harus dilakukan adalah kita fokus pada dua atau tiga proyek saja, tetapi mencakup semua dimensi. Mometum investasi dari Tiongkok ke Indonesia saat ini sangat baik,” kata Tom. Langkah tersebut dipersiapkan khususnya untuk menjaring investor pada Konferensi Tingkat Tinggi One Belt One Road (OBOR), di Beijing, RRT pada 14-15 Mei 2017. Pada KTT tersebut, dijadwalkan sebanyak 29 kepala negara dan pimpinan negara akan hadir. KTT OBOR merupakan program pertemuan infrastruktur terbesar di dunia. Bahkan, Tom menyebutkan bahwa program tersebut merupakan program infrastruktur terbesar di dunia untuk generasi saat ini. Diperkirakan, total pendanaan dari OBOR tersebut mencapai 300-500 miliar dolar AS dalam kurun waktu 10 tahun kedepan. Namun, porsi yang diterima
Indonesia saat ini masih terbilang kecil, baru sekitar 5-6 miliar dolar AS atau setara dengan Rp66-Rp80 triliun. Sementara itu, porsi yang diambil oleh Pakistan mencapai Rp62 miliar dolar AS, setara dengan Rp828 triliun, Filipina sebesar 24 miliar dolar AS atau Rp320 trriliun dan Malaysia sebesar 30 miliar dolar AS atau Rp400 triliun. “Indonesia saat ini harus mengejar ketertinggalan, karena banyak sekali negara lain sudah jauh di depan kita. Terus terang, kita tidak punya banyak pilihan kecuali untuk turut serta dalam program tersebut,” ujar Tom. Pemerintah mengincar investasi dari Republik Rakyat Tiongkok dalam pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) One Belt, One Road (OBOR) 2017 pada pertengahan bulan ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan hadir bersama dengan pemimpin negara lainnya. KTT ini akan dibuka oleh Presiden China Xi Jinping. BKPM mencatat, realisasi investasi Tiongkok di Indonesia sepanjang 2016 sebesar 1,01 miliar dolar AS, yang meningkat jika dibandingkan 2015 yang hanya 160 juta dolar AS. Angka tersebut, jauh di bawah komitmen investasi Negeri Tirai Bambu tersebut dalam lima tahun yang diperkirakan senilai 52 miliar dolar AS. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.