No. 180 tahun IV
8 Halaman
Selasa, 28 September 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Pembatasan BBM Bersubsidi Siap Diterapkan DEPOK - PT Pertamina (Persero) menyatakan kesiapannya dalam menerapkan pemberlakuan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. “Jika dimulai awal Oktober mendatang kami sudah siap,” kata VP Corporate Communications Pertamina, Mochamad Harun di Universitas Indonesia (UI), Depok, kemarin. Pada awal Oktober nanti pemerintah berencana menerapkan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi terhadap kendaraan keluaran tahun 2005 ke atas. Dalam penerapan di lapangan, pihaknya akan melakukan secara persuasif kepada masyarakat yang akan membeli BBM tersebut. “Kita hanya mengingatkan kepada masyarakat saja, jadi tindakannya lebih persuasif,” katanya. Ia mengatakan pihak Pertamina tidak akan melakukan penjagaan yang menyulitkan untuk konsumen untuk membeli BBM tersebut. “Jadi lebih menyadarkan kepada masyarakat tersebut tentang penggunaan BBM,” jelasnya. Saat ini, pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah dan DPR, mengenai jumlah kuota yang akan diperoleh Pertamina. “Pada 2010 kita mendapatkan kuota 36,5 juta kiloliter, kalau pada 2011 diperbanyak lagi, maka akan lebih longgar menerapkan BBM bersubsidi tersebut,” katanya. Pembatasan BBM subsidi tersebut, membuat pihaknya mau tidak mau harus beradaptasi dengan kebijakan pemerintah tersebut. “Ini merupakan konsekuensi bisnis yang harus diadaptasi,” ujarnya. Kebijakan tersebut memberikan keuntungan bagi SPBUSPBU asing tidak dapat dipungkiri. Untuk itu pihaknya terus berbenah diri, dengan meningkatkan pelayanan kepada konsumen. “Intinya masyarakat ingin mendapatkan pelayanan terbaik,” ujarnya. Namun, kata dia, saat ini Pertamina masih unggul dalam jumlah SPBU. “Kami berkomitmen akan meningkatkan kualitas dari 1.365 SPBU Pertamina di Jawa Bali. Sebanyak 30 persennya sudah menjual BBM non subsidi,” katanya. Penjualan Pertamax untuk sepeda motor di SPBU-SPBU di Jabodetabek cukup tinggi. Mereka telah sadar dengan memakai Pertamax akan lebih merawat mesin. “Kesadaran tersebut harus dimiliki oleh masyarakat lainnya untuk menggunakan BBM non subsidi,” katanya. (ant)
UKM Perlu Akses Luas DEPOK - Calon Wali Kota Depok, Badrul Kamal mengatakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) perlu diberi akses yang luas baik untuk modal usaha ataupun pemasaran. “Pemerintah perlu memberikan pendampingan bagi pelaku usaha dan memberikan akses yang luas bagi para UKM,” katanya, dalam debat kandidat calon wali kota Depok, di Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Indonesia (FIB-UI), Depok, kemarin. Dalam debat kandidat tersebut hanya dihadiri oleh Badrul Kamal dan pasangan dari independen Gagah Sunu SumantriDerry Drajat. Sedangkan pasangan Nur Mahmudi IsmailIdris Abdul Shomad, serta pasangan Yuyun WirasaputraPradi Supriatna tidak hadir tanpa keterangan. Menurut dia, pengentasan kemiskinan diperlukan adanya pemetaan secara terukur pada wilayah tertentu yang masih terdapat banyak warga miskin. “Kita sadari, saat ini banyak warga miskin di Depok. Untuk itu, kita harus melakukan pemetaan dimana saja kantongkantong kemiskinan itu sendiri,” katanya. Hal tersebut, akan lebih mudah menangani kemiskinan dan hal apa saja yang perlu dilakukan. Sedangkan dari segi birokrasi, perlu adanya reformasi birokrasi berdasarkan kemampuan seseorang. Ia mencontohkan pembuatan KTP yang lama seperti sekarang akan dikembalikan ke kelurahan. “Birokrasi merupakan motor penggerak pemerintahan yang harus diubah menjadi me-
layani masyarakat secara menyeluruh,” katanya. Sementara itu, calon pasangan independen Gagah Sunu Sumantri mengungkapkan perlunya pengembangan UKM yang masih lemah. Tidak hanya itu dalam pendidikan perlu juga dimasukkan sistem kewirausahaan. Sedangkan Dery Drajat menekankan visi-misinya pada pemerataan pendidikan dan menjadikan Depok sebagai kota pemukiman. Menurutnya, reformasi birokrasi merupakan suatu keharusan dalam menjalankan roda pemerintahan. Reformasi birokrasi itu memang harus dilakukan dan diserahkan kepada orang ahlinya. Pilkada Depok yang digelar 16 Oktober, diikuti empat pasang calon, mereka adalah nomor urut satu pasangan perseorangan Gagah Sunu SumantriDerry Drajat. Nomor urut dua Yuyun WirasaputraPradi Supriatna, pasangan nomor urut tiga yaitu Nur Mahmudi Ismail-Idris Abdul Shomad serta Badrul Kamal-Agus Supriyanto. Di antara empat pasangan tersebut tiga calon pernah menjabat sebagai pimpinan daerah setempat yaitu Yuyun Wirasaputra yang masih menjabat sebagai Wakil Wali Kota Depok. Selain itu, Nur Mahmudi saat ini masih menjabat sebagai Wali Kota Depok yang akan berakhir masa jabatannya pada 26 Januari 2011. (ant)
KURS RUPIAH 8.500
8.943 9.000
8.950 8.958
9.500 23/9
24/9
27/9
Bisnis Jakarta/ant
RIGHT ISSUE – Menkeu Agus Martowardojo (kanan), dan anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait sebelum rapat kerja yang salah satu agendanya menyetujui right issue PT BNI dan Bank Mandiri Tbk di Gedung DPR Jakarta kemarin.
PLN Diminta Efisiensi JAKARTA - Komisi VII DPR meminta pemerintah sungguhsungguh mendukung PT PLN (Persero) melakukan efisiensi di segala bidang guna mengamankan keputusan tidak menaikkan tarif dasar listrik pada 2011. Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya di Jakarta, Senin mengatakan, keputusan pemerintah dan Komisi VII DPR untuk tidak menaikkan TDL bergantung efisiensi yang dilakukan PLN. “Kunci tidak naiknya TDL bergantung efisiensi PLN,”
katanya. Dalam rapat kerja antara pemerintah yang diwakili Menteri ESDM Darwin Saleh dan Komisi VII DPR, Kamis (23/9) lalu sudah disepakati tidak menaikkan TDL pada 2011. Untuk itu, PLN diminta melakukan efisiensi Rp8,1 triliun terutama melalui pengalihan penggunaan bahan bakar minyak ke gas, batu bara, dan energi alternatif lainnya. Keputusan lainnya dalam raker yang dipimpin Riefky itu adalah
menunda “carry over” subsidi listrik 2010 sebesar Rp 4,6 triliun, sehingga tidak perlu menaikkan TDL. Sebelumnya, pemerintah merencanakan kenaikan TDL rata-rata 15 persen mulai Januari 2011. “Kami apresiasi komitmen PLN itu. Namun, setelah itu, pemerintah hendaknya mendukung pengalokasian gas buat PLN,” kata Riefky. Menurut dia, pemerintah mesti mengamankan kebijakan tidak menaikkan TDL dengan mem-
Pembatalan Kenaikan TDL
Belum Diputuskan DPR JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, keputusan tarif dasar listrik (TDL) tidak naik baru di tingkat komisi dan belum menjadi keputusan DPR. “Saya mendapatkan laporan dari Menteri ESDM bahwa keputusan di Komisi VII DPR, TDL 2011 tidak naik. Itu kita pegang dulu, nanti dibawa ke Badan Anggaran seperti apa putusannya,” kata Hatta di Kantor Menko Perekonomian Jakarta, kemarin. Menurut dia, keputusan TDL tidak naik baru akan menjadi keputusan DPR setelah dibahas di rapat paripurna DPR yang membahas RUU APBN 2011. Sebelumnya pemerintah merencanakan kenaikan TDL
sebesar 15 persen melalui pengajuan RAPBN 2011. Terkait dengan kemungkinan TDL tidak naik pada 2011, pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan PLN. “Kita bicara dengan PLN tentang berapa besar bisa dilakukan efisiensi, pertama melalui pengurangan biaya pembangkitan. Kalau kita tidak ingin TDL naik, artinya subsidi naik. Kalau subsidi ditekan tapi TDL tak naik maka biaya pokok produksi (BPP) harus diturunkan,” katanya. Penurunan BPP dapat dilakukan melalui pengurangan penggunaan BBM dengan memperbanyak penggunaan batu bara atau menggunakan gas. “Cara lainnya adalah menurun-
kan losses. Jadi cuma itu pilihannya,” katanya. Terkait dengan upaya menekan konsumsi BBM bersubsidi, Menteri ESDM Darwin Z Saleh mengatakan, sebenarnya sudah dilakukan upaya pembatasan. “Sudah dilakukan upaya pembatasan, antara lain sejumlah SPBU di beberapa daerah lebih banyak menyediakan premix atau pertamax daripada premium,” katanya. Ketika ditanya SPBU di mana saja, Darwin mengatakan, Ditjen Migas dan Pertamina mengetahui secara pasti lokasi dimaksud. “Mereka yang lebih tahu SPBU yang sudah siap termasuk penyediaan tangkinya,” katanya. (ant)
Rupiah Cenderung Menguat JAKARTA - Pengamat pasar uang, Kostaman Thayib, memperkirakan rupiah berpeluang naik lagi, karena faktor positif di pasar masih mendukungnya apalagi akan keluar laporan keuangan emiten yang diperkirakan positif. Laporan keuangan emiten yang akan dipublikasikan diperkirakan positif akan mendorong pelaku pasar aktif membeli rupiah untuk bermain saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Rupiah kemarin naik tujuh poin menjadi Rp 8.943 per dolar. Pelaku pasar lokal membeli rupiah sangat hati-hati, karena mereka belum melihat asing melakukan pembelian sejak awal perdagangan. Meski saham-saham Wall Street bergerak naik dan membaiknyai ndeks Nikkei, Jepang, namun pelaku masih hati-hati untuk masuk pasar lebih jauh, katanya.
Rupiah kemungkinan berat untuk bisa mencapai Rp 8.900 per dolar, karena pergerakan rupiah yang meningkat akan dihambat oleh Bank Indonesia (BI). BI khawatir jika tak berada di pasar, rupiah akan menguat hingga berada di level Rp 8.800 per dolar. Pasar uang yang masih positif, berpeluang mendorong rupiah naik lagi, karena baik dari pasar internal maupun eksternal cenderung positif. Karena itu faktor positif tersebut diperkirakan masih akan berlanjut yang mendorong rupiah untuk berlanjut menguat. Rupiah, menurut dia diperkirakan akan berada dalam kisaran sempit antara Rp 8.943 sampai Rp 8.950 per dolar. Karena pergerakan rupiah masih tetap dipantau oleh BI yang siap melakukan aksi apabila rupiah berada di luar jalur. (ant)
permudah PLN memperoleh bahan bakar murah. DPR akan mengawal kesepakatan tersebut melalui Panitia Kerja Hulu Kelistrikan yang baru dibentuk guna memastikan ketersediaan dan efisiensi penggunaan bahan bakar PLN dan juga energi terbarukan. “Kami ingin agar kebijakan yang bagus ini bisa implementatif. Jangan karena ulah segelintir orang atau kelompok, apa yang sudah disepakati, tidak bisa terlaksana,” tegasnya.
Riefky menambahkan, kesepakatan yang telah diambil pemerintah dan Komisi VII DPR tidak bisa berubah lagi dalam pembahasan bersama Badan Anggaran DPR. Sesuai dengan tata tertib DPR, perubahan keputusan komisi harus melalui persetujuan komisi bersangkutan. “Kami berharap semua pihak menjalankan keputusan ini karena baik pemerintah maupun DPR tidak ingin menambah beban yang dipikul masyarakat,” ujarnya. (ant)
Pemerintah Danai 1,5 Juta Persalinan JAKARTA - Pemerintah mulai 2011 akan mendanai 1,5 juta persalinan tiap bulannya bagi keluarga miskin guna menekan angka kematian ibu dalam mencapai tujuan pembangunan Millenium (MDGs), ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Arimda S. Alisjahbana, di Jakarta, kemarin. “Angka kematian ibu melahirkan per seratus ribu kelahiran masih sangat tinggi di hampir semua negara berkembang, sehingga hal ini perlu diperjuangkan dalam pencapaian target MDGs,” ujarnya dalam konferensi pers di gedung Bappenas, Jakarta. Komitmen pemerintah itu merupakan salah satu topik yang menjadi bahasan dalam rangkaian sidang PBB tentang MDG’s yang berlokasi di New York 20-22 September 2010, perwakilan Indonesia memaparkan rencana tersebut dalam forum yang merupakan inisiatif Sekertaris Jenderal PBB mengenai target keempat dan lima tentang kesehatan ibu dan anak. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memfasilitasi ibu melahirkan dengan penyediaan tenaga persalinan yang terlatih un-
tuk menekan angka kematian yang dianggap masih tinggi dengan pembiayaan yang dijamin oleh pemerintah, tambah Armida. Ketika ditanya mengenai rencana program tersebut kaitannya dengan program penekanan angka penduduk melalui KB (Keluarga Berencana), Armida menyatakan bahwa pembiayaan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi keluarga dan dibatasi untuk dua kali persalinan dalam satu keluarga saja. Angka kematian ibu merupakan salah satu kendala yang menjadi halangan pencapaian target MDGs di hampir seluruh negara berkembang, meskipun halangan yang dihadapi berbeda di setiap negara, sesuai dengan kondisi regioonal masing-masing. Angka kematian ibu melahirkan di Indonesia saat ini tergolong masih cukup tinggi, yaitu mencapai 228 per 100.000 kelahiran, meski sebelumnya telah mengalami penurunan dari angka 300 per 100.000 kelahiran pada 2004. Sedangkan MGDs sebelumnya telah menargetkan angka kematian ibu melahirkan ditetapkan pada 103 per 100.000 kelahiran. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.