No. 58 tahun V
8 Halaman
Jumat, 25 Maret 2011
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Bisnis Jakarta/ant
BENCANA DAN EKONOMI – Menkeu Agus Martowardojo (dua kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik James Adams (dua kanan) didampingi Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Stefan Koeberle (kanan) dalam peluncuran buku laporan Bank Dunia dan PBB yang berisi tentang bencana dan ekonomi di Jakarta, kemarin.
Ada Peluang
ACFTA Dievaluasi
Realisasi Anggaran
Februari Surplus JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan realisasi anggaran hingga akhir Februari 2011 menunjukkan adanya surplus sebesar Rp 18,5 triliun. “Anggaran masih surplus Rp18,5 triliun,” kata Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Bambang Brodjonegoro di Jakarta, kemarin. Bambang dalam jumpa pers bersama Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Agus Supriyanto dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Marwanto Harjowirjono menyebutkan, realisasi belanja negara hingga Februari 2011 mencapai Rp111,5 triliun atau 9,1 persen dari target APBN 2011. Ini menunjukkan peningkatan 14,0 persen dari pencapaian periode yang sama tahun 2010 yang mencapai Rp97,8 triliun, yang didukung oleh realisasi belanja pusat Rp47,1 triliun atau 5,6 persen dari APBN 2011. Realisasi belanja pusat didominasi oleh belanja pegawai Rp24,8 triliun atau 13,7 persen dari APBN 2011. Sedangkan realisasi transfer ker daerah didukung oleh dana perimbangan mencapai Rp60,4 triliun atau 18,1 persen dari target, yang menunjukkan peningkatan dari pencapaian 2010 sebesar Rp51,9 triliun dan dana otonomi khusus dan penyesuaian mencapai Rp4,1 triliun atau 6,9 persen lebih tinggi dari 2010 sebesar Rp1,0 triliun. Realisasi pembiayaan mencapai Rp19,6 triliun atau 15,7 persen dari APBN 2011 yang terdiri dari pembiayaan dalam negeri Rp24,8 triliun atau 19,8 persen dari APBN dan pembiayaan luar negeri minus Rp5,2 triliun. Sementara itu realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp130 triliun atau 11,8 persen dari target 2011 atau meningkat 10,9 persen dibanding 2010 sebesar Rp108,4 triliun. Penerimaan perpajakan meningkat yaitu mencapai Rp108,1 triliun atau 12,7 persen dibanding Februari 2010 sebesar Rp90,7 triliun atau 12,2 persen. “Penerimaan Bea keluar telah mencapai Rp5,1 triliun atau 100,8 persen dari target sebagai dampak tingginya harga CPO internasional di awal 2011 dengan ratarata mencapai 1.294,5 dolar AS per metrik ton sehingga tarif bea keluar mencapai 25 persen,” katanya. Realisasi penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp21,9 triliun atau 8,7 triliun dari target atau menunjukkan peningkatan 23,7 persen dari pencapaian 2010 sebesar Rp17,7 triliun. “Realisasi itu dipengaruhi oleh dampak kenaikan harga komoditi energi terutama minyak dan batu bara yang mengakibatkan realisasi penerimaan migas dan pertambangan umum cuku baik di awal 2011,” kata Bambang. (ant)
KURS RUPIAH 8.500
8.722
8.710
9.000
8.721
9.500 22/3
23/3
24/3
JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan kemungkinan untuk mengevaluasi Kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN-China jika memang ditemukan adanya ketidakadilan dalam perdagangan, seperti dumping. “Evaluasi harus kita lakukan dan di dalam ‘free trade agreement’ dengan China itu khan memang dimungkinkan,” kata Menteri Hatta kepada pers, di Istana Wapres Jakarta, kemarin. Hal itu dikatakan usai mengikuti rapat internal yang dipimpin Wakil Presiden Boediono yang juga diikuti Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, serta Menteri Komunikasi dan Informatika
Tifatul Sembiring. Hatta menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan adanya survei Kementerian Perindustrian yang menemukan adanya indikasi praktik dumping yang diterapkan China dalam ekspor sejumlah barang ke Indonesia, sehingga mengukuhkan dominasi China dalam perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA). Survei Kementerian Perindustrian menyebutkan harga barang China di Indonesia terdapat 190 barang yang perlu ditelaah lebih lanjut. Dari 190 barang tersebut ditemukan 38 yang harga jualnya di Indonesia lebih murah (dumping) daripada harga jual di pasar domestik China. Menurut Hatta, Indonesia memiliki suatu mekanisme un-
tuk mengajukan keberatan jika memang dirugikan dan dirinya sudah minta tim terkait melakukan penyelidikan jika memang ditemukan adanya barang impor dumping dari China. “Kalau ditemukan adanya suatu ketidakadilan dalam perdagangan maka kita bisa lakukan komplain. Itu harus kita lakukan untuk melindungi kepentingan produksi dalam negeri,” tegasnya. Kalau adanya kesepakatan perdagangan tersebut ternyata mengakibatkan peluang perdagangan Indonesia menjadi defisit maka sesuai dengan kesepakatan, China harus menyeimbangkan kembali. “Jadi saya minta di jajaran tim untuk melakukan upaya peyeimbangan neraca perdagangan,” kata Hatta lagi. (ant)
Rupiah Stagnan JAKARTA - Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Kamis tidak mengalami perubahan atau stagnan setelah dalam lima hari terkahir mata uang nasional ini mengalami penguatan. Kurs Rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta kemarin sore tak berubah harganya atau stagnan di posisi Rp8.718. Pengamat pasar uang PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk (SDRA) Rully Nova di Jakarta, Kamis mengatakan, mata uang rupiah yang mengalami reli penguatan selama lima hari membuat investor pada hari in agak cenderung jenuh. “Investor pasar uang terlihat sedang jenuh, karena sampai saat ini belum ada sen-
timen positif yang kembali melanjutkan penguatan rupiah terhadap dolar AS,” ujar dia. Pasar saat ini dinilainya memerlukan sentimen positif yang lebih kuat, karena penguatan rupiah hingga hari ini sudah melebihi ekspektasi pelaku pasar uang. “Pasar masih perlu men-stimulus untuk menggerakkan pasar uang di dalam negeri,” kata dia. Penguatan rupiah dalam beberapa hari ini karena dibayangi menguat harga minyak yang terus melonjak. Dengan menguatnya harga minyak mentah dunia berdasarkan data historis maka mata uang dollar AS akan tertekan sehingga menguatkan Rupiah. “Ketika harga minyak naik, negara-negara pengek-
spor minyak menghasilkan lebih banyak pendapatan. Jika proporsi yang signfikan terjadi ke alokasi mata uang non-dollar, imbas net nya terjadi penjualan dolar AS,” katanya. Dari dalam negeri sentimen positif juga belum signifikan, dana asing yang masuk ke dalam negeri belum menandakan perubahan atau stagnan, kendati inflasi pada bulan ini diekspektasikan masih terjaga. “Dana asing belum ada perubahan, mereka masih menahan dananya kendati inflasi bulan ini diekspektasikan terjaga,” ucap Rully. Sementara, berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI) rupiah hari ini bergerak melemah tipis keposisi Rp8.722 dibanding sebelumnya Rp8.721. (ant)
Pemerintah Abaikan
Pembagunan Infrastruktur KA
PEMERINTAH dinilai mengabaikan pembangunan infrastruktur kereta api (KA) dan lebih lebih berpihak pada pembangunan jalan, khususnya jalan tol. “Kebijakan infrastruktur pemerintah aneh karena tak peduli pada KA dan lebih suka pada tol,” kata pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno kepada pers, di Jakarta, kemarin. Ia menilai, pola pikir pemerintah sampai saat ini masih berpatokan pada tranportasi darat, khususnya untuk jalan dan tol. “Pembebasan lahan untuk tol Trans Jawa ditanggung oleh pemerintah dengan anggaran Rp3,9 triliun. Begitu juga pinja-
man-pinjaman asing, banyak dialokasikan ke tol,” katanya. Pinjaman China yang dialokasikan untuk pembangunan ruas tol menuju Bandara Kuala Namu, Medan, serta pinjaman Jepang untuk akses tol menuju Pelabuhan Tanjung Priok. “Pada-
hal, akses transportasi kedua lokasi itu lebih efetif dan efisien jika dilakukan melalui moda transportasi kereta api,” katanya. Djoko juga menilai, negara kepulauan dan tingkat kepadatan di jalan raya yang terus meningkat, khususnya di Pulau Jawa, pengembangan dan kebijakan transportasi sudah saatnya difokuskan ke moda transportasi massal seperti kereta api dan angkutan laut. “Pengembangan infrastruktur transportasi darat seharusnya hanya dilakukan di wilayah Timur dan pedalaman, untuk membuka isolasi. Tidak lagi di daerah Jawa dan Sumatera yang sudah padat. Peningkatan jalan di Jawa
hanya akan memanjakan pengguna jalan, khususnya kendaraan pribadi,” katanya. Padahal, pembangunan ruas-ruas tol di Pulau Jawa hanya akan berpotensi untuk mematikan perekonomian di wilayah tersebut. Selama ini pembangunan tol dilakukan di atas lahan-lahan produktif sehingga banyak lahan pertanian yang hilang. “Untuk setiap seribu kilometer jalan tol yang dibangun dengan lebar 50 meter, akan ada 5 ribu hektar lahan produktif hilang. Tidak hanya itu, sumber mata air pun tertutup. Dan biasanya, kalau ada jalan tol yang dibangun, daerah sekitarnya pun akan
dikonversi menjadi industri properti dan berpotensi menghilangkan sekitar 20-25 ribu hektar lahan,” katanya. Pembangunan jalan tol membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembangunan rel kereta api dari sisi biaya kontruksi, sosial ekonomi, maupun pembebasan lahan. Selain itu, biaya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) kereta api pun akan lebih hemat dan dengan begitu, subsidi pemerintah untuk BBM pun akan lebih rendah. “Coba kalau dana itu dialokasikan untuk kereta api. Kereta api seperti dipandang sebelah mata dan jadi anak tiri,” katanya. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rina Ratna Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI
Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.