No. 38 tahun V
8 Halaman
Jumat, 25 Februari 2011
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bisnis Jakarta/ant
POLEMIK PAJAK - Wakil Ketua Umum Kadin, Haryadi B. Sukamdani (kanan), dan Wakil Ketua Komite Tetap Perpajakan Kadin, Priyo Handoyo, menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait dengan polemik perpajakan di Kantor Kadin, kemarin.
Pemerintah Tak Kaget
Gejolak Harga Minyak JAKARTA - Menteri Keuangan Agung Martowardojo mengatakan pemerintah Indonesia tidak perlu kaget dengan kenaikan harga minyak mentah di pasaran dunia, terkait dengan terjadinya gejolak politik di sejumlah negara Afrika Utara. “Kita tidak perlu kaget kalau harga minyak dunia tinggi dengan adanya gejolak di Afrika Utara,” kata Menkeu Agus kepada pers, di Istana Wapres Jakarta, kemarin.
Hal tersebut dikemukakan Menkeu Agus usai mendampingi Wakil Presiden Boediono yang menerima kunjungan kehormatan Menteri Ekonomi, Keuangan dan Industri Perancis Christine Lagarde beserta puluhan pebisnis dari negara itu. Menurut menkeu, pemerintah sudah mempersiapkan sejumlah unit dan terus memonitor kenaikan harga pangan, komoditi dan minyak termasuk dengan adan-
ya kondisi politik di Afrika Utara. “Kita telah mempelajari dan tidak perlu melakukan revisi anggaran karena kita tidak perlu kaget dengan kejadian di kawasan itu,” katanya. Agus mengatakan dengan adanya ketegangan di Mesir yang menyebabkan harga naik dan setelah selesai masalahnya harga minyak turun, dan diikuti dengan masalah di Lybia yang menyebabkan harga naik, tidak
Penyerapan Anggaran 2011
Diharapkan Lebih Baik BI Bebaskan
Pergerakan Rupiah JAKARTA - Bank Indonesia akan membiarkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus menguat dengan tujuan mengurangi tekanan inflasi yang diperkirakan akan datang dari sisi impor. “Iya, pada dasarnya akan kita lepas, karena itu bisa dijadikan tools (alat) meredam tekanan inflasi,” kata Deputi Gubernur BI Hartadi A Sarwono di Jakarta, kemarin. BI tak menentukan batas tertentu penguatan rupiah terhadap dolar AS. “Tidak ada level batasnya,” katanya. Nilai tukar rupiah sejak BI menaikkan BI rate dari 6,5 persen menjadi 6,75 persen awal Februari lalu terus menguat dari Rp9.000 menjadi Rp8.845 per dolar AS. Derasnya capital inflow yang masuk setelah naiknya BI rate membuat nilai tukar rupiah terus menguat. Tekanan inflasi ke depan akan lebih disebabkan karena inflasi barang impor seperti kenaikan harga minyak dunia dan harga pangan. “Yang terus kita monitor harga minyak dunia karena bisa langsung pengaruhi harga Pertamax. Sejak awal risiko terbesar inflasi ke depan adalah imported inflation dari migas dan harga pangan dunia,” katanya. Sementara itu, mata uang dalam negeri kemarin bergerak melemah seiring dengan pelemahan di beberapa mata uang kawasan Asia, karena tertekan oleh beberapa investor pasar uang yang melakukan posisi ambil untung. Kurs Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di pasar spot antarbank Jakarta melemah sebesar 12 poin ke posisi Rp8.887 dibanding sebelumnya yang sebesar Rp8.875. (ant)
KURS RUPIAH 8.500
8.857
8.873 8.857
9.000
9.500 22/2
23/2
24/2
JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengharapkan penyerapan anggaran bagi Kementerian dan Lembaga Negara 2011 dapat lebih baik dan berkualitas. “Kami ingin ada pertemuan dengan Badan Anggaran untuk meyakini proses realisasi anggaran 2011 lebih tinggi dan berkualitas,” ujarnya seusai rapat dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Rabu malam. Untuk itu, Menteri Keuangan (Menkeu) menyambut baik usulan Badan Anggaran untuk mengadakan evaluasi setiap enam bulan sekali dalam proses penyerapan anggaran. Selain itu, pemerintah juga akan membuat skema penyusunan dan penyer-
apan anggaran Kementerian dan Lembaga yang lebih tepat sasaran dan lebih efektif sehingga dapat melahirkan penghematan. “Kita akan evaluasi setiap enam bulan tetapi saat ini sebelum kita menyusun RAKP 2012 kita, pemerintah juga akan kembali kepada Badan anggaran untuk bisa menjelaskan yang dipertanyakan, untuk dapat berdiskusi bagaimana nanti kita akan mempunyai proses penyusunan anggaran dan proses penyerapan anggaran yang lebih tepat sasaran, sesuai dengan output yang direncanakan bisa membuat penghematan,” ujarnya. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan skema penghar-
gaan dan penghukuman (reward and punishment) bagi Kementerian Lembaga yang lambat dalam penyerapan anggaran 2010 setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelesaikan audit laporan keuangan pada akhir Maret mendatang. “Kita akan menjalankan reward and punishment (penghargaan dan penghukuman), namun masih dalam proses dengan BPK untuk menyelesaikan laporan keuangannya. Saya harapkan pada akhir Maret kita bisa melakukan evaluasi Kementerian Lembaga mana yang tidak bisa menyerap dengan baik dan tidak bisa menjelaskan kenapa anggaran tidak terserap,” ujarnya. (ant)
Tekan Inflasi
BI Tambah TPID SEMARANG - Penambahan tim pengendali inflasi daerah (TPID) menjadi salah satu cara untuk menekan inflasi, selain langkah utama yang dilakukan Bank Indonesia dengan menjaga suku bunga agar tetap konsisten. “Nama TPID tersebut tidak selalu sama di masingmasing daerah sebagai contoh di Jateng bernama Tim Pemantauan dan Pengendalian Harga (TPPH),” kata Peneliti Ekonomi Madya BI Semarang, Budi Trisnanto, di Semarang, kemarin. TPID tersebut terdiri atas berbagai instansi terkait mulai dari pihak pemerintah daerah setempat, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), akade-
misi dan BI. Dengan adanya kerja sama tersebut menjadikan koordinasi lebih mudah, sehingga cepat mengetahui jika ditemukan permasalahan dalam produksi dan distribusi barang. “Saat ini TPID sudah ada di 53 kota dan ditargetkan jumlah TPID bertambah dan ada di 66 kabupaten dan kota,” kata Budi. Tak hanya memantau, TPID juga dapat memberikan laporan serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah setempat. Ia menjelaskan bahwa inflasi juga tergantung pada masalah distribusi. Jika disribusi lancar maka inflasi akan dapat ditekan, oleh karena itu distribusi dan produksi harus se-
lalu lancar. “Kami harus mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbankan harus berperan dalam penyaluran kredit, tanpa meninggalkan unsur kehatihatian agar perbankan tetap sehat,” katanya. Menurutnya dengan kredit tumbuh bagus, pertumbuhan ekonomi akan membaik, maka hasil akhirnya adalah pengendalian inflasi juga berjalan baik. Terkait dengan kebijakan utama BI, upaya untuk menekan inflasi adalah dengan menjaga suku bunga agar bisa konsisten dan nilai tukar stabil. Pemerintah meminta BI terus menerus menekan inflasi inti di bawah lima persen setiap tahun. (ant)
membuat rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) terlalu bergejolak. “Harga minyak Indonesia masih 80 dolar per barel dan kita yakin pada akhir tahun tidak banyak berubah,” kata menkeu. Terkait dengan pernyataan Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang mengatakan pemerintah belum memikirkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi sebagai pengganti kebijakan pembatasan pemakaian BBM
bersubsidi yang kemungkinan ditunda pelaksanaannya, Menku Agus mengakui dirinya belum dengar langsung dari menko. Namun demikian, kalau ditunda pelaksanaan karena alasan mengandung resiko maka dirinya bisa memahami. “Tapi dari sisi Kemenkeu kita mengharapkan agar program itu jalan sejak awal tahun tapi kita tidak mau kalau jalan tapi tidak menciptakan nilai tambah di masyarakat,” tambahnya. (ant)
PMK Kewenangan Komwas
Segera Direvisi JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo memastikan akan memenuhi keinginan Komisi XI DPR RI untuk merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.133/ PMK.01/2010 mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat komite pengawas perpajakan (Komwas). “Dalam kesempatan ini dan menangkap aspirasi forum sidang di Komisi XI, kami ingin menawarkan bahwa pemerintah, kami akan melakukan revisi PMK nomor 133 dengan khusus mempertimbangkan besarnya tantangan di institusi Pajak serta Bea dan Cukai,” ujar Menkeu dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, kemarin. Pemerintah akan merevisi PMK tersebut dengan memasukkan satu pasal di mana hingga akhir 2011 Komwas akan fokus melakukan tugas dalam bidang pajak dan tidak lagi ikut terlibat dalam bidang pengawasan bea dan cukai. “Melihat kondisi terakhir permasalahan dalam bidang perpajakan, khusus pajak yang cukup besar, kami ingin merevisi dan akan memasukkan satu pasal di mana KPP sampai akhir 2011 melakukan fokus daripada tugas di bidang pajak,” ujarnya. Draf revisi PMK akan didiskusikan serta dikonsultasikan dengan DPR terlebih dulu agar dapat disepakati semua pihak. “Bentuk revisi
yang kami lakukan, tentu akan kami lakukan dalam bentuk yang kami konsultasikan dengan DPR sehingga tujuan mulia yang ingin kita jalankan dan bentuk format pertemuan menjadi bentuk yang kita terima,” tambah Menkeu. Sementara itu anggota DPR komisi XI Edison Betaubun menyambut langkah pemerintah tersebut dan mengharapkan revisi PMK nantinya tidak menimbulkan perdebatan baru dan bisa dipertanggungjawabkan. “Apapun revisi dalam kerangka UU diharapkan juga mempertimbangkan revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan, karena semangat pembentukan KPP independen dan jangan revisi PMK terus menimbulkan perdebatan dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar anggota Fraksi Partai Golkar ini. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR Rabu (2/2), beberapa anggota DPR menginginkan pemerintah untuk merevisi PMK mengenai Kewenangan Komwas yang ikut terlibat dalam pengawasan bea dan cukai. Komwas dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.133/ PMK.01/2010 mulai 26 Juli 2010 yang merupakan turunan dari amanat Pasal 36c Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Melalui PMK ini, Komite diberi kewenangan untuk mengawasi kegiatan instansi perpajakan, termasuk aktivitas kepabeanan dan cukai. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rina Ratna, Kontributor Bekasi : Muhajir, Nendi Kurniawan, Safa Aris Muzakar, Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI
Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.