No. 36 tahun V
8 Halaman
Rabu, 23 Februari 2011
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
PLN Diwajibkan
UmumkanMutuPelayanan JAKARTA - Pemerintah mewajibkan PT PLN (Persero) meningkatkan dan mengumumkan tingkat mutu pelayanan di masing-masing unit pada setiap awal triwulan. Kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 8 Tahun 2011 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PLN yang salinannya diperoleh di Jakarta, kemarin. Perpres yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 Februari 2011 tersebut berlaku surut sejak 1 Juli 2010. Dalam perpres tersebut disebutkan, tingkat mutu pelayanan terkait dengan lama gangguan, jumlah gangguan, kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah, kesalahan pembacaan meter, dan waktu koreksi kesalahan rekening. Disebutkan pula, apabila tingkat mutu pelayanan pada masing-masing unit tidak dapat dipenuhi, maka PLN wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen yang diperhitungkan dalam tagihan listrik pada bulan berikutnya. “Ketentuan mengenai tingkat mutu pelayanan dan pengurangan tagihan listrik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,” sebut perpres. Kewajiban PLN meningkatkan dan mengumumkan tingkat mutu pelayanan tersebut menguatkan aturan sebelumnya yang tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM No 7 Tahun 2010 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan PLN tertanggal 30 Juni 2010. Permen ESDM tersebut merupakan keputusan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik dengan besaran rata-rata 15 persen sejak 1 Juli 2010. Perpres 8/2011 juga menyebutkan, dengan mempertimbangkan aspek niaga yang wajar dan perlunya kelangsungan penyediaan tenaga listrik, maka Menteri ESDM dapat menetapkan ketentuan pembatasan beban pembayaran tarif tenaga listrik. Dengan keluarnya perpres maka Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang Disediakan oleh PLN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (ant)
BEI Diminta Antisipasi
Tren Merger Bursa Global JAKARTA - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan meminta Bursa Efek Indonesia mengantisipasi tren bursa global yang melakukan penggabungan atau merger. Tren itu terlihat dari pengumuman London Stock Exchange yang membeli bursa di Kanada TMX, dan diikuti oleh penggabungan Deutsche Boerse dengan NYSE Euronext, kata Ketua Bapepam-LK Nurhaida di Jakarta, kemarin. Ia mengharapkan, BEI dapat meningkatkan aktivitas pengembangan bursa dalam negeri sehingga dapat bersaing di tingkat regional. “Di bursa saham Indonesia banyak yang perlu dikembangkan dan kami juga harus melihat kebutuhan ke depan,” ujarnya. Bursa global melakukan merger karena didukung permintaan yang terbatas di bursa saham tertentu. Untuk saat ini BEI belum perlu melakukan merger dengan bursa lain karena masih banyak potensi domestik yang bisa ditingkatkan dan dikembangkan di bursa saham dalam negeri ini. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Ito Warsito menambahkan, Indonesia masih memiliki potensi domestik yang tinggi. Kapitalisasi pasar bursa masih mencapai 50 persen dari total pendapatan domestik bruto Indonesia. “Belum terlalu dipikirkan untuk merger. Potensi dalam negeri masih sangat tinggi sehingga dibutuhkan pertumbuhan anorganik,” ujarnya. (ant)
Profit Taking
Tekan Rupiah JAKARTA - Mata uang rupiah yang melemah terhadap dolar AS pada hari ini dipicu oleh aksi ambil untung (profit taking)pelaku pasar. Kurs mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di pasar spot antar bank Jakarta kemarin sore melemah sebesar 12 poin ke posisi Rp8.872 dibanding sebelumnya yang sebesar Rp8.860. Analis Asjaya Indosurya Securities Reza Priyambada mengatakan, Rupiah yang selama sepekan ini telah mengalami penguatan memicu investor mengambil posisi jual atau mengambil untung. “Pelemahan ini wajar, rupiah sudah mengalami penguatan yang lumayan tinggi,” kata dia. Krisis di Libya memperburuk keadaan dunia investasi di pasar global termasuk Indonesia. “Pergolakan dibeberapa negara termasuk Libya memberi sentimen negatif pada pasar uang termasuk mata uang rupiah, investor global akan cenderung memilih porfolionya dalam posisi tunai,” kata dia. Konflik yang terjadi itu memicu investor panik dan menjauhi aset-aset berisiko untuk kembali memburu aset-aset safe haven (aset aman dengan imbal hasil rendah) seperti dolar AS. Namun, sentimen positif datang dari pemerintah AS yang akan menaikkan investasinya di Indonesia. Hal itu, akan memicu investor asing lainnya masuk kedalam negeri dan ikut menempatkan dananya di Indonesia. “AS yang berencana masuk kedalam negeri untuk investasi, memicu rupiah akan berbalik arah ke area positif,” katanya. Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI) rupiah melemah 28 poin ke posisi Rp8.873, sebelumnya rupiah berada di posisi Rp8.845. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
SOSIALISASI PERATURAN - Ketua Bapepam-LK Nurhaida (kanan) berjalan didampingi Dirut BEI Ito Warsito usai acara Sosialisasi Peraturan Bapepam-LK yang diharapkan membuat perusahaan efek mampu bersaing secara global dan sehat, di Jakarta kemarin.
Investasi
Hadapi Enam Masalah JAKARTA - Ekonom Senior Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan berpendapat investor di Indonesia dari waktu ke waktu selalu menghadapi enam masalah atau kendala hanya urutan peringkatnya yang berubah. “Enam masalah ini masih ada hingga saat ini tapi peringkatnya berubah,” kata Fuuzi Ichsan di Jakarta, kemarin. Sekitar enam hingga tujuh tahun lalu investor di Indone-
sia dihadapkan pada enam masalah yaitu masalah ketidakpastian hukum atau korupsi, otonomi daerah di mana pemerintah daerah memberlakukan peraturan yang tidak sesuai dengan pemerintah pusat, infrastruktur yang tidak memadai, masalah perburuhan, masalah perpajakan, dan masalah terkait dengan kepabeanan dan cukai. Urutan masalah yang dih-
adapi saat ini berubah di mana keterbatasan infrastruktur menjadi masalah utama yang dihadapi oleh investor. “Ini merupakan dampak dari kebijakan yang mengedepankan keseimbangan APBN sehingga penyediaan infrastruktur kurang mendapat perhatian sehingga infrastruktur yang ada memburuk,” katanya. Masalah keterbatasan infrastruktur saat ini semakin
Susu Formula Terkontaminasi Bakteri
Diumumkan Hari Ini JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan pihak Institut Pertanian Bogor akan mengumumkan kasus susu formula di Kantor Kementerian Kesehatan, pada Rabu ini. “Besok IPB melalui rektornya akan membuat pengumuman soal susu formula,” kata Agung Laksono kepada wartawan di kantor Kementerian bidang Kesejahteraan Rakyat, kemarin. Berdasarkan laporan yang dia terima dari Kementerian Kesehatan, pihak IPB akan mengumumkan secara proporsional terkait permasalahan susu formula tersebut. Pengumuman itu akan dilakukan sebelum melakukan rapat kerja dengan DPR. Namun demikian, Menko Kesra tak bisa memastikan secara langsung
apakah pihak IPB akan menyebutkan merek-merek susu formula tersebut. “Laporan sementara yang saya terima adalah membuat pengumuman soal susu formula secara proporsional, namun saya tidak mendapat laporan pasti apakah rektor IPB akan menyebutkan soal merek,” katanya. Namun Menko menambahkan, pengumuman itu akan dilakukan sesuai dengan etika pendidikan dan penelitian. Sementara itu, Menko Kesra juga minta masyarakat tak khawatir dengan susu formula yang tengah beredar pada saat ini. Pasalnya pihak BPOM telah melakukan penelitian lanjutan dan terbaru yang membuktikan susu formula yang beredar di pasaran aman untuk di konsum-
si. “Penelitian yang dilakukan IPB dilakukan pada tahun 2003 hingga 2006 sementara pada saat ini Kementerian Kesehatan dan BPOM telah melakukan penelitian lanjutan yang menyebutkan bahwa susu formula yang beredar di pasaran Indonesia aman untuk dikonsumsi yang terpenting melakukan cara penyeduhan yang baik dan bersih,” katanya. Namun Agung menyatakan jika pemerintah siap bertanggung jawab dan menanggung semua biaya pengobatan jika terbukti ada bayi yang terkontaminasi bakteri enterobacter sakazakii. Selain itu, pengumuman susu formula tersebut dilakukan bukan atas desakan siapapun termasuk pemerintah. (ant)
KURS RUPIAH 8.500
8.873
8.858 8.845
9.000
9.500 Bisnis Jakarta/ant 18/2
21/2
22/2
RUU TRANSFER DANA - Ketua DPR Marzuki Alie (kanan) didampingi para Wakil Ketua saat Rapat Paripurna yang mengesahkan RUU Transfer Dana menjadi Undang-Undang, di Jakarta kemarin.
jelas dan berkembang menjadi masalah lain seperti masalah pembebasan lahan yang tidak kunjung selesai. “Sekarang pembebasan lahan adalah kendala utama penyediaan infrastruktur seperti untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan udara, dan lainnya. Masyarakat yang tidak memiliki hak hukum harus diberi kompensasi,” katanya. Masalah pembebasan lahan
dan penjaminan infrastruktur adalah masalah yang berbeda. Investor akan minta jaminan kalau misalnya ada kejadian yang membuat pendapatan investor turun tajam, tidak akan ada nasionalisasi, dan jaminan tarif tidak diturunkan sepihak. “Yang paling diinginkan adalah jaminan penuh. Tapi itu tidak mungkin, yang mungkin akan memilah yang bisa diberikan apa aja,” katanya. (ant)
Angket Pajak DPR
Bidik Peraturan Bertentangan UU JAKARTA - Anggota DPR, Bambang Soesatyo mengungkapkan penggunaan hak angket mafia pajak akan membidik peraturan yang bertentangan dengan undang-undang yang dijadikan tameng oleh oknum aparat bermain dengan wajib pajak dan mafia pajak. “Diantaranya aturan dan kebijakan pemerintah itulah yang selama ini menjadi tameng atau pelindung oknum aparat pajak dan oknum pejabat Kementerian Keuangan bermain dengan wajib pajak dan mafia pajak,” kata Bambang Soesatyo melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, kemarin. Inisiator Hak Angket Mafia Pajak Fraksi Partai Gokkar (FPG) itu menyebutkan, penggunaan hak angket itu untuk menyelidiki Peraturan Dirjen Pajak yang bertentangan dengan UU di atasnya sehingga merugikan keuangan negara triliunan rupiah. Selain itu ada juga Keputusan Menteri Keuangan tentang pajak yang bertentangan dengan UU di atasnya. Bahkan ada Peraturan Pemerintah tentang pajak yang dibuat presiden bertentangan dengan UU di atasnya dan merugikan negara. Menurut dia, penggunaan hak angket itu ditujukan untuk menyelamatkan pemasukan keuangan negara yang selama ini bocor tidak karuan akibat kebijakan yang keliru. Ia
menyebutkan, rapat paripurna DPR Selasa ini sangat penting untuk menentukan arah penerimaan negara ke depan. FPG, PDIP, PKS, Hanura, sebagian PPP dan Gerindra bertekad untuk memperjuangkan terbentuknya penggunaan Hak Angket Mafia Pajak DPR. Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR/MPR Jakarta pada Selasa ini akan memutuskan kelanjutan usulan hak angket pajak, apakah disetujui atau tidak. Rapat paripurna yang dimulai pukul 10.00 WIB itu akan dipimpin Ketua DPR RI Marzuki Alie. Rapat tersebut akan dihadiri anggota DPR dari seluruh fraksi yang pandangannya terhadap usul hak angket pajak terbelah menjadi dua, yakni setuju dan tidak setuju hak angket pajak. “Rapat paripurna ini diperkirakan akan berjalan alot karena fraksi-fraksi yang mendukung dan tidak mendukung usul hak angket jumlahnya relatif sama,” kata Wakil Ketua DPR RI, Anis Matta. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Marwan Jakfar, juga memprediksi bahwa rapat paripurna akan berjalan alot dan sangat sulit mencapai kesepakatan. Marwan memprediksi rapat paripurna ini akan diwarnai hujan interupsi dan kemudian dilakukan lobi antarpimpinan fraksi. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rina Ratna, Kontributor Bekasi : Muhajir, Nendi Kurniawan, Safa Aris Muzakar, Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI
Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.