No. 35 tahun V
8 Halaman
Selasa, 22 Februari 2011
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
PLN Diwajibkan
Beli Listrik Panas Bumi JAKARTA - Pemerintah mewajibkan PT PLN (Persero) membeli listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan harga ditetapkan maksimal 9,7 sen dolar AS per kWh. Kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 2 Tahun 2011 tentang Penugasan kepada PT PLN Melakukan Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PLN dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang salinannya diperoleh di Jakarta, kemarin. Dalam permen yang ditandatangani Menteri ESDM Darwin Saleh pada 16 Februari 2011, disebutkan, pembelian tenaga listrik itu baik dari hasil lelang wilayah kerja pertambangan panas bumi, maupun pemberian kuasa atau izin pengusahaan panas bumi sebelum UU No 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Harga maksimal 9,7 sen dolar AS per kWh berlaku pada pembelian tenaga listrik di sisi tegangan tinggi. Kewajiban PLN membeli listrik dari PLTP sesuai harga lelang tersebut bersifat final dan tanpa negosiasi. Terhadap hasil lelang panas bumi sebelum Permen ESDM 2/2011 yang harga tenaga listriknya di bawah 9,7 sen dolar AS per kWh, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi harga pembelian tenaga Iistrik oleh PLN yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian jual beli. Sedangkan hasil lelang yang harganya melebihi 9,7 sen dolar AS per kWh, maka wajib dilakukan negosiasi berdasarkan harga perkiraan sendiri PLN dan harus disetujui Menteri ESDM sebelum dituangkan dalam perjanjian jual beli. Dalam penugasan pembelian tenaga listrik dari PLTP tersebut, Menteri ESDM menerbitkan surat penugasan kepada PLN dengan tembusan Menteri BUMN. Surat punugasan itu berlaku sebagai persetujuan penunjukan langsung pembelian tenaga listrik panas bumi hasil lelang oleh PLN dan persetujuan harga pembelian tenaga listrik oleh PLN untuk selanjutnya dituangkan dalam perjanjian jual beli. (ant)
G-20 Sepakat Perkuat Sistem
Moneter Internasional JAKARTA - Negara-negara anggota G-20 menyepakati program kerja di 2011 terkait penguatan sistem moneter internasional yang mencakup langkah-langkah penanganan aliran modal yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan di masing-masing negara maupun secara regional atau global. Siaran pers Bank Indonesia yang diterima di Jakarta, Senin, menyebutkan Pemerintah Indonesia dalam pertemuan di Paris, Perancis 18 - 19 Februari lalu itu diwakili oleh Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Agus D. Martowardojo. G-20 juga menyepakati perbaikan pengelolaan likuiditas secara global untuk meningkatkan kemampuan pencegahan dan penanganan krisis baik di tingkat negara maupun regional dan global. Dalam pertemuan itu, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20 menyampaikan tekad untuk merespon tantangan yang ada secara konsisten dan terkoordinasi, mengatasi akar penyebab krisis, serta memulihkan pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia mendukung upaya tersebut yang telah dimulai pada Washington Summit 2009 yang lalu. (ant)
Ekspektasi Pertumbuhan Ekonomi
Kuatkan Rupiah JAKARTA - Ekspektasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2011 yang akan melebihi pertumbuhan dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,1 persen memicu kurs mata uang dalam negeri kembali melanjutkan penguatan. Kurs mata uang Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di pasar spot antarbank Jakarta pada Senin sore kembali menguat sebesar 13 poin ke posisi Rp 8.842 dibanding sebelumnya yang sebesar Rp 8.855. Analis Asjaya Indosurya Securities Reza Priyambada di Jakarta, Senin mengatakan, mata uang rupiah pada pekan ini masih diminati investor untuk menempatkan dananya dipicu oleh ekspektasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan terus tumbuh. “Naiknya rupiah memberi indikasi prospek pertumbuhan Indonesia terus naik,” ujar dia. Mata uang dalam negeri pada awal pekan ini melanjutkan rally yang sudah selama sepekan kemarin, penguatan berada di level Rp 8.800an terpicu oleh kembali masuknya dana asing ke dalam negeri. “Dana asing yang masuk memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, masuknya dana asing ditandai oleh nilai beli bersih yang dicatatkan pada bursa saham Indonesia senilai Rp307,134 miliar,” kata dia. Selain itu, , AS yang akan menaikkan investasinya di Indonesia, akan memicu investor asing lainnya akan masuk kedalam negeri untuk menempatkan dananya di Indonesia. Melemahnya dolar AS terhadap rupiah juga disebabkan dengan adanya prospek kenaikan harga konsumen pada Januari di AS yang memberi sinyal inflasi disana akan tinggi. Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI) rupiah menguat 13 poin ke posisi Rp8.845, sebelumnya rupiah berada di posisi Rp8.858. (ant)
Bisnis Jakarta/ist
JAUH DARI HARAPAN – Kinerja Bulog dalam menyerap beras petani yang baru 1,7 persen hingga akhir Februari ini dinilai masih jauh dari harapan.
Kinerja Bulog Dipertanyakan JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR (bidang pertanian) Ma’mur Hasanuddin mempertanyakan kinerja Bulog dalam menyerap gabah petani karena hingga akhir Februari ini, baru 60 ribu ton beras dari target 3,5 Juta ton beras petani pada 2011. Menurut Ma’mur di Gedung DPR Jakarta, kemarin, kinerja Bulog dalam menyerap beras petani masih jauh dari harapan. “Dengan minimnya serapan beras petani hingga saat ini, mengindikasikan bahwa Bulog
terkesan lebih suka cari untung dari proses impor dibanding bekerja membeli gabah/beras petani,” katanya. Ma’mur menjelaskan bahwa produksi beras petani dalam negeri selama satu tahun, 70 persennya dihasilkan di awal semester. Artinya hingga akhir juni nanti, Bulog harus sudah dapat menyerap beras petani sebesar 2,45 Juta ton. Namun pada kenyataannya, Bulog baru menyerap 60 ribu ton, yang artinya baru 1,7 persen beras
petani yang diserap dari amanat yang diberikan pemerintah. Pada masa panen raya sekarang ini, tantangan bagi Bulog adalah benarkah lembaga ini pro petani dalam negeri atau petani luar negeri. Menurut dia, Bulog harus mampu menghapus stigma publik bahwa Bulog adalah berpihak kepada petani, dan bukan hanya sekedar mencari selisih keuntungan dari hasil impor. “Petani kan pihak paling lemah dalam penentuan harga, jika Bulog
Kasus Mandala Biasa
Dalam Industri Penerbangan JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Penerbangan Niaga Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) menilai kasus yang dialami maskapai penerbangan swasta Mandala Airlines merupakan hal biasa dalam industri penerbangan. “Apa yang dialami Mandala adalah hal biasa. Maskapai melakukan restrukturisasi itu sudah sering. Garuda pun juga pernah mengalaminya,” kata Ketua Umum INACA Emirsyah Satar kepada pers di Jakarta, kemarin. Menurut Emirsyah, apa yang dialami Mandala dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke pengadilan juga terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat dikenal den-
gan istilah Chapter 11. Chapter 11 merupakan penyelesaian masalah keuangan dengan mengajukan PKPU dan restrukturisasi utang. Dalam UU kebangkrutan AS, lanjut Emirsyah, Chapter 11 merupakan kebalikan dari Chapter 7. Chapter 7 mewajibkan adanya pailit dan likuidasi. Dengan demikian, jika sebuah perusahaan mengajukan Chapter 11 maka akan ada restrukturisasi kewajiban dan term pembayaran (semua kreditur bisa mendapatkan pembayaran). Namun jika perusahaan mengajukan Chapter 7 maka perusahaan tersebut akan dipailitkan dan asetnya dijual untuk membayar kewajiban kepada kreditur. Urutan pem-
bayaran kewajiban menurut Chapter 7 adalah secured creditor (prioritas 1), unsecured creditor (prioritas 2), terakhir, investor. “Semua pihak diharapkan bisa memahami dan itulah proses yang harus dilalui. Jika maskapai yang bersangkutan punya semangat untuk bangkit dan ada dukungan krediturnya maka persoalan akan selesai secara bertahap,” katanya. Emirsyah menyebutkan, sudah banyak contoh melalui restrukturisasi tersebut sejumlah maskapai dunia bisa bangkit kembali seperti Continental Airlines (CA) yang berdiri pada 1934 dan menempati posisi nomor lima maskapai dengan jumlah penumpang terbesar di Amerika Serikat. (ant)
KURS RUPIAH 8.845
8.500
8.977 8.858
9.000
9.500 Bisnis Jakarta/ant 16/2
17/2
20/2
MENGUAT TIPIS - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kemarin ditutup menguat tipis di Rp 8.850 per dolar AS, dibandingkan penutupan akhir pekan lalu di Rp 8.860 per dolar AS.
tidak berpihak kepada petani, maka tengkulak akan mempermainkan mereka,” ujarnya. Sebelumnya pemerintah telah menyiapkan anggaran cadangan risiko fiskal sebesar Rp2 triliun tahun 2011 untuk mendukung kebijakan pangan. Selain itu, Bulog juga diberi keleluasaan untuk membeli beras petani bagaimanapun kualitasnya. “Jadi tidak ada alasan lagi bagi Bulog untuk tidak mampu menyerap beras petani,” kata Ma’mur. “Semester pertama di
tahun 2011 ini sebagai ajang pembuktian kepada Bulog yang dihadapkan pada panen raya, apakah lembaga ini berpihak kepada petani atau tidak,” ia menambahkan. Pembuktian ini akan terlihat pada seberapa besar serapan beras petani hingga akhir juni nanti. Serapan beras petani oleh Bulog mendekati 70 persen dari 3,5 juta ton, atau jauh dari angka 70 persen akan menjadi bukti keberpihakan Bulog kepada petani atau pro beras impor. (ant)
Dukung MP3EN
Disiapkan Investasi Rp 836 Triliun JAKARTA - Kementerian BUMN siap mengalokasikan belanja modal (capex) hingga Rp 836 triliun selama 20112014 dalam rangka program menjalankan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Nasional (MP3EN). “Untuk mempercepat dan memperluas pembangunan nasional BUMN menyiapkan investasi Rp836 triliun, dari semula Rp383 triliun, atau melonjak sekitar Rp453 triliun,” kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar, di Jakarta, kemarin. Dalam keterangan persnya, Mustafa menuturkan, peningkatan investasi BUMN tersebut akan disampaikan dalam Rapat Kerja yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyonpo bersama Menteri-Menteri bidang Ekonomi, para Gubernur seluruh Indonesia dan para Direktur Utama dari 67 BUMN. Dalam raker tersebut dibahas peran BUMN yang sangat signifikan dalam pembangunan nasional, baik secara langsung terhadap anggaran, pengembangan sektor usaha, maupun dukungan terhadap kegiatan pro rakyat. Menurut Mustafa, peran BUMN terkait program pro rakyat, antara lain dilakukan melalui dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Public
Service Obligation (PSO) yang mencapai Rp201,3 triliun pada tahun 2010, dan penyaluran dana Program Kemitraan Rp14,1 triliun dengan 750.000 mitra binaan serta program Bina Lingkungan Rp4,3 triliun. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tersebut merupakan akumulasi sampai dengan target 2011 yang penyalurannya disesuaikan dengan bentuk kebutuhan masyarakat seperti pengembangan pedesaan (Kampung BUMN), revitalisasi perkebunan rakyat, pengembangan kewirausahaan dan penghijauan kawasan. Meski menyanggupi investasi hingga Rp836 triliun hingga tahun 2014, namun Menteri BUMN mengharapkan adanya dukungan pemerintah untuk mewujudkan “equal level of playing field” bagi BUMN untuk menjalankan usaha. “Dengan adanya unsur kesetaraan dalam menjalankan usaha tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan kontribusi BUMN terhadap negara,” ujarnya. Mustafa membeberkan, saat ini terjadi kesenjangan peraturan antara BUMN dengan Swasta. BUMN diwajibkan untuk mematuhi ketentuan yang jumlah dan lingkupnya lebih banyak daripada swasta. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rina Ratna, Kontributor Bekasi : Muhajir, Nendi Kurniawan, Safa Aris Muzakar, Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI
Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.