No. 36 tahun IV
8 Halaman
Senin, 22 Februari 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Masalah Pajak BUMN Tuntas
Eksekutif Dibatasi Maret JAKARTA - Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution mengatakan pihaknya akan memberikan batas waktu hingga 31 Maret 2010 kepada PT Bank Eksekutif Tbk untuk menyelesaikan berbagai permasalahannya. “Kalau ‘nggak’ selesai akan ada tindakan keras, saya tidak perlu ngomong, pokoknya tindakan keras,” kata Darmin kepada wartawan di Jakarta, belum lama ini. Menurut Darmin, masalah yang cukup lama dihadapi Bank Eksekutif adalah tingginya rasio kredit bermasalah (NPL) dan rasio kecukupan modal (CAR) yang rendah. “Bank ekeskutif itu persoalannya udah agak lama terutama update-nya tidak baik, NPL besar, jadi menjelang akhir tahun lalu kami menetapkan CAR-nya dibesarkan, bukan hanya 8 persen saja,” katanya. Darmin juga mengatakan, pihaknya telah mendesak pemegang saham Bank Eksekutif untuk menambah modalnya. “Sehingga CAR-nya sudah 11 persen, tapi NPL-nya masih tinggi,” kata Darmin. Dia juga mengatakan bahwa tindakan BI ini untuk menyelamatkan Bank Eksekutif akan tidak bangkrut. Selain itu, kata Darmin, sudah ada investor yang masuk ke Bank Eksekutif. “Saya ‘nggak’ mau bilang siapa, nanti investornya terdesak. Saat ini dari lokal,” tambahnya. Sebelumnya diberitakan Bank Eksekutif Tbk tengah mencari investor untuk memperkuat modal perusahaan. Saat ini Bank Eksekutif masuk ke dalam pengawasan intensif BI. Direktur Utama Bank Eksekutif, Tony Antonius, mengatakan, saat ini CAR-nya berada di posisi 11,78 persen setelah pemegang saham menambahkan modalnya. Menurut dia, pada Desember 2009 lalu CAR Bank Eksekutif berada di bawah 8 persen dan perseroan sempat masuk ke dalam SSU (Special Surveilance Unit/Dalam Pengawasan Khusus) BI. (ant)
DNI Direvisi JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) segera diajukan ke Presiden untuk disahkan menjadi Peppres. “Pembahasan akan selesai dalam dua minggu ini lalu drafnya akan kami sampaikan ke Presiden,” ujarnya seusai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Perekonomian Jakarta, belum lama ini. Menurut dia, dalam daftar revisi tersebut ada lima sektor yang menjadi pembahasan dalam draf yaitu terkait pendidikan, telekomunikasi, kesehatan, pertanian, dan industri kreatif yang berubah dari peraturan awal terutama mengenai kepemilikan asing. “Pemerintah juga akan melakukan perubahan peraturan pasar modal yang hingga kini belum selesai pembahasan drafnya,” ujarnya. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan menjelaskan revisi Perpres ini dibuat untuk lebih memudahkan investor. “Nanti penyampaiannya per sektor dan kita semangatnya akan lebih menyederhanakan, agar lebih bersahabat (user friendly) dan hirarki kedudukan hukumnya,” ujarnya. Ia menambahkan, lima sektor yang mendapat perubahan adalah mengenai peraturan usaha menara telekomunikasi, industri kreatif, kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Sedangkan untuk bidang kesehatan, pemerintah bakal membuka pintu bagi masuknya rumah sakit asing untuk berkompetisi dengan rumah sakit nasional dengan batas kepemilikan asing 67 persen. “Sektor kesehatan kan telah terbuka, itu 67 persen saya kira,” ujarnya. Ia menambahkan adapun untuk sektor lainnya, diatur juga tentang pembatasan modal asing, seperti sektor pertanian yang membatasi peran asing sebesar 49 persen dalam bahan pokok. “Untuk sektor pangan, asing dibatasi 49 persen karena selama ini belum pernah ada pembatasan,” ujarnya. Sesmenko Eddy Abdurrahman menambahkan pembatasan kepemilikan modal asing dalam sektor pangan akan mengacu kepada kepemilikan modal ke tanaman pokok. “Nanti akan ada sinkronisasi UU mengenai hal tersebut, karena mau dibuka maksimal 49 persen dan mengacu ke pemilikan modal tanaman pokok,” ujarnya. (ant)
Bisnis Jakarta/sep
TABUNGANKU - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Dirut BRI Sofyan Baasir usai mencanangkan gerakan Indonesia Menabung dan Peluncuran TabunganKu di Kemayoran, Jakarta, Sabtu.
JAKARTA - Kementerian BUMN menyatakan bahwa seluruh permasalahan pajak terkait perusahaan milik negara atau BUMN sudah tuntas. “Semua permasalahan pajak diselesaikan melalui mekanisme yang ada dan tidak ada lagi istilah tunggakan pajak di BUMN,” kata Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, usai rapat koordinasi dengan Dirjen Pajak Muhammad Tjiptardjo, di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, kemarin. Melalui keterangan pers, Said Didu menjelaskan, tiga mekanisme penyelesaian pajak BUMN, yaitu pertama, sengketa antara wajib pajak (BUMN) dengan aparat pajak akan diselesaikan melalui mekanisme yang ada. Kedua, permasalahan pajak yang membutuhkan kebijakan pemerintah akan disampaikan ke pemerintah untuk penetapan kebijakan. Ketiga, terhadap BUMN yang memerlukan rekonsiliasi terhadap nilai kewajiban pajak akan dilakukan, seperti pada Pertamina sedang rekonsiliasi dengan aparat pajak. Sebelumnya Ditjen Pajak mengumumkan dari 100 perusahaan yang menunggak pajak, terdapat 16 BUMN
dengan total tunggakan Rp 7,6 triliun. Namun setelah Kementerian BUMN melakukan klarifikasi ke Ditjen Pajak, empat perusahaan milik negara yang menunggak pajak hanya empat perusahaan antara lain PTPN XIV, Merpati, dan Djakarta Lloyd, dengan total nilai Rp 464,4 miliar. Sedangkan, tiga perusahaan yang masuk daftar penunggak pajak, yaitu Pertamina, Garuda Indonesia, Jamsostek menyatakan sudah melunasi kewajiban. Sementara masalah pajak Semen Tonasa masih dalam proses persidangan. “Keempat perusahaan itu sudah melunasi, namun tetap dimasukkan dalam daftar penunggak pajak. Tapi, sekarang semua masalah tunggakan pajak sudah jelas,” tegas Said. Untuk itu ditambahkannya, ke depan Kementerian BUMN dan Ditjen pajak akan terus meningkatkan koordinasi agar persepsi masalah pajak di BUMN dapat diselesaikan dengan baik. Menurut Said, pajak di BUMN dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu tunggakan pajak karena tidak sanggup membayar, tunggakan karena masih dalam sengketa, tunggakan pajak yang sebenarnya sudah dibayarkan tapi belum disetor ke kas negara. (ant)
Asumsi Harga Minyak Turun JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, asumsi makro patokan harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) akan turun menjadi 77 dolar AS per barel. “Harga minyak mungkin kita turunkan sedikit, kemarin kan antara 75-80 dolar AS per barel, sekarang kita akan gunakan 77 dolar AS per barel,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, belum lama ini. Menurut dia, perubahan tersebut melihat perkemba-
ngan dan mempertimbangkan kondisi terakhir perekonomian terutama prospek terkini mengenai pemulihan ekonomi. Ia mengatakan, dalam penyusunan APBN 2010 harga minyak hampir mendekati 80 dolar per barel. Mengingat kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas maka angka 80 dolar AS per barel digunakan sebagai patokan (benchmark) awal. Sementara mengenai inflasi, Menkeu mengatakan, ada perubahan asumsi pada 2010 karena Bank Indonesia melihat ada resiko lebih pada asumsi 5
Soal Right Issue
Ikuti Aturan Pemerintah
Ahmad Fuad Rahmany
JAKARTA - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuanan (Bapepam-LK) menyatakan akan mengikuti aturan pemerintah yang berlaku, terkait dengan pembatasan kepemilikan saham investor asing dalam right issue. “Ya ikuti saja aturan pemerintah, “ kata Ketua BapepamLK Ahmad Fuad Rahmany di Jakarta, baru-baru ini, menanggapi adanya rencana pembatasan kepemilikan asing
dalam saham right issue. Fuad mengakui belum mengetahui bagaimana aturan pembatasan serta persentase pembatasan kepemilikan asing dalam rights issue. Sebelumnya, Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan, pemerintah sedang mengkaji pembatasan pembelian saham perusahaan terbuka oleh asing lewat mekanisme rights issue. Kepemilikan saham investor asing pada perusahaan-perusahaan terbuka yang terdaftar BEI bisa meningkat lewat rights issue. “Ini harus diatur bagaimana kalau rights issue yang membuka peluang naiknya saham asing melalui rights issue di pasar modal. Ini kita tetap harus mengacu pada daftar negatif investasi (DNI) yang ada itu,” katanya. Pemerintah akan mengadakan pembicaraan dengan Bapepam-LK mengenai pembatasan pembelian saham terbuka oleh investor asing melalui mekanisme rights issue. (ant)
plus minus 1 seperti sekarang dan menjadi 6 persen. “Inflasi ada perubahan, karena kemarin ada pernyataan (statement) dari BI yang mengatakan mereka melihat risiko lebih pada 5 plus 1 maka kita juga melakukan evaluasi,” ujarnya seperti dikutip Antara. Menkeu juga menyatakan, ada perubahan dalam suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan menjadi 7 persen dengan kemungkinan perubahan asumsi nilai tukar yang saat ini masih di angka Rp 10.000 per dolar AS.
Ia menyatakan dengan adanya perubahan asumsi makro ekonomi tersebut akan sangat berpengaruh dari sisi penerimaan negara. “Sangat ada pengaruhnya sekitar Rp 9 triliun kalau tidak salah, dari harga minyak dan dari perubahan kurs itu terhadap inflasi,” ujarnya. Menkeu menambahkan, dengan adanya perubahan asumsi makro ekonomi tersebut ditargetkan, realisasi deviasi (penyimpangan) asumsi APBN 2010 di bawah 3 persen setelah deviasi yang terjadi
dalam APBN 2009 mencapai 2,9 persen. Sedangkan dalam target deviasi APBN 2010 mencapai 10 persen walaupun pihaknya mengharapkan realisasi deviasi kurang dari 3 persen. “Targetnya 10 persen tapi kita targetkan realisasi kurang dari 3 persen dari APBN-P,” ujarnya. Asumsi makro APBN 2010, menurut data Kementerian Keuangan sebelumnya adalah prtumbuhan ekonomi 5,5 persen, inflasi 5,0 persen, kurs Rp 10.000 per dolar AS dan SBI 3 bulan 6,5 persen. (ahm)
LPS Likuidasi BPR JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melikuidasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Samudra Air Tawar setelah dicabut izinnya oleh Bank Indonesia sejak 17 Februari 2010. “Izin Usaha PT BPR Samudra Air Tawar, Padang tersebut dicabut mengingat tidak dapat disehatkan kembali, tidak memiliki prospek usaha yang baik
dan dari hasil analisis, biaya tidak menyelamatkan BPR tersebut lebih rendah daripada biaya penyelamatan,” kata Kepala LPS Firdaus Djaelani dalam siaran persnya, belum lama ini. Firdaus menambahkan, dengan pencabutan izin tersebut, LPS akan melakukan fungsi penjaminan dan proses likuidasi sesuai dengan UU No 24/
2004 tentang LPS. Dalam membayarkan klaim penjaminan, LPS akan melakukan proses reskonsiliasi dan verifikasi data nasabah untuk menentukan nasabah yang layak bayar dan tidak layak di bayar. “Proses rekonsiliasi dan verifikasi paling lama 90 hari kerja sejak ijin usaha dicabut,” katanya. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
HARGA CABE - Harga cabe terus mengalami kenaikan dari Rp 17.000 per kg menjadi Rp 21.000 per kg karena banyaknya tanaman cabe di Kediri yang gagal panen saat musim penghujan.
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.