No. 115 tahun IV
8 Halaman
Jumat, 18 Juni 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bisnis Jakarta/ant
PELANTIKAN DEPUTI SENIOR BI - Pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution (kiri) memberikan ucapan selamat kepada Deputi Gubernur BI yang baru Halim Alamsyah (kanan) usai upacara pelantikan di Mahkamah Agung (MA) Jakarta, kemarin. Halim Alamsyah menggantikan Siti Fadjrijah yang telah habis masa jabatannya.
Kredit Ekspor 3,18 Miliar Dolar JAKARTA - Direktur Pendayagunaan Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Benny Setiawan mengatakan, pinjaman fasilitas kredit ekspor (FKE) pada kuartal I 2010 mencapai 3,180 miliar dolar AS. “Besarnya pinjaman tersebut dialokasikan untuk kebutuhan proyek-proyek seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan keperluan pertahanan dan keamanan (Hankam),” katanya di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, pinjaman tersebut dialokasikan untuk 32 proyek, antara lain enam proyek oleh PLN dan 26 proyek berada di bawah wilayah Hankam. Menurut dia, enam proyek
yang dikerjakan PLN, sudah disalurkan ke badan usaha (Subsidiary Loan Arrangement/ SLA), di antaranya untuk pembenahan proyek PLN Muara Karang dan Suralaya dengan total nilai 322 juta dolar AS. Sementara untuk sektor Hankam, pinjaman FKE dialokasikan bagi Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU dengan porsi yang berbeda. Ia menambahkan, sumber pendanaan FKE hanya berasal dari pinjaman China dan Jepang, dan sifatnya seperti pinjaman komersil dengan bunga tinggi dibanding bunga pinjaman dari lembaga internasional atau bank pembangunan internasional, dengan masa tenggang yang lebih singkat. (ant)
Pemerintah Acuhkan Dana Aspirasi
JAKARTA - Pemerintah memutuskan tidak mengakomodasi tuntutan dewan berkenaan alokasi dana aspirasi sebesar Rp 15 miliar /anggota DPR. Namun, argumentasi yang diberikan bukan tanpa alasan. Apabila tuntutan dana aspirasi itu dipenuhi sama halnya, menabrak sejumlah regulasi mengenai keuangan negara. Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menyatakan, pemerintah tidak dapat mengabulkan sebagian fraksi di parlemen yang minta dibuatkan pos belanja khusus
dalam APBN. Hal itu berkaitan khusus untuk kegiatan pembangunan di daerah pemilihan. Namun setelah membahasnya, pemerintah menilai tuntutan dana aspirasi itu tidak dapat dilakukan. Apabila tetap direalisasikan, justru akan berbenturan dengan UndangUndang (UU) Keuangan Negara, UU Perbedaharaan Negara dan UU Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara. “Namun, yang ingin kami sampaikan bahwa Panja (Panitia Kerja Asumsi, Panja Perpajakan, Panja Belanja Pemerin-
tah Pusat, dan Panja Belanja Desentralisasi Fiskal) tidak memutuskan atau membahas hal itu. Jadi itu tidak terus, pemikiran atau wacana itu,” tukasnya di Jakarta, kemarin. Agus mengingatkan, alokasi dana aspirasi bagi daerah pemilihan DPR dapat menyebabkan ketidakseimbangan atau ketidakmerataan keuangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Contohnya daerah-daerah di Pulau Jawa relatif akan lebih banyak menerima dana aspirasi dibandingkan daerah lainnya sesuai dengan jumlah wakil
rakyatnya di DPR. “Karena yang akan menerima (dana aspirasi) di daerah pulau Jawa akan lebih banyak dibanding luar pulau Jawa. Daerah yang kurang berada, miskin akan mendapat sedikit dibanding yang daerah ada. Jadi itu berpotensi tidak bisa diterima,” tuturnya. Berdasarkan tanggapan pemerintah tersebut, sambung Agus, keempat Panja DPR yang terkait dengan pembahasan RAPBN 2011 menghentikan pembahasan wacana dana aspirasi dan hanya memasukannya dalam catatan
Jembatan Selat Sunda
Ditjen Pajak Dorong
Dorong Kawasan Ekonomi JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, Jembatan Selat Sunda yang direncanakan pembangunannya pada 2014, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi di wilayah pantai timur Sumatera. “Dengan adanya Jembatan Selat Sunda ini maka sudah pasti industri akan terdorong ke sana, sehingga tidak padat di Jawa kemudian kecepatan arus barang meningkat dan
komoditi-komoditi yang ada di Sumatera akan cepat mengalir,” ujarnya seusai rapat koordinasi mengenai pembangunan Jembatan Selat Sunda di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, kemarin. Ia juga mengharapkan pembentukan kawasan ekonomi khusus tersebut merupakan industri yang berbasis lokal (local base) dan jembatan tersebut dapat meminimalisir macetnya arus logistik barang
hasil rapat. Dalam catatan tersebut hanya satu fraksi yang mengusulkan dana aspirasi dan diputuskan untuk tidak dilanjutkan pembahasannya. “Jadi sudah selesai. Kalau penjelasan pemerintah kalau ada pemikiran seperti itu, nanti didiskusikan di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) atau Musrenbangnas. (Dana Aspirasi) Tidak dibahas karena itu tidak jadi topik yang akan jadi dasar penyusunan nota keuangan yang akan dibacakan presiden,” tandasnya. (ind)
dan gangguan lain yang selama ini masih sering terjadi. “Yang sedang kita kaji adalah (pembentukan) kawasan, jadi seperti (jembatan) Suramadu kan. Tidak hanya sekedar jembatan tapi melibatkan kawasan. Nah kawasan ini menjadi kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. Menurut dia, persiapan legal mengenai Jembatan Selat Sunda segera dibahas dalam waktu secepatnya. (ant)
Penyidikan Kasus Gayus JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan terus mendukung penyidikan kasus mantan pegawainya Gayus Tambunan yang saat ini sedang dilakukan oleh pihak kepolisian. “Pemeriksaan masih jalan terus. Saya harapkan diungkap saja semua yang terkait karena itu nanti akan lebih baik. Selengkapnya tunggu polisi saja,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Kamis. Ia menambahkan Ditjen Pajak akan terus bekerjasama dengan Kepolisian semaksimal mungkin, termasuk memberikan data-data yang diperlukan terkait dugaan keterlibatan pegawai ditjen dan para Wajib Pajak, serta memberikan keterangan tambahan. “Ijin dari menkeu kan sudah turun, maka kita memberi datadata teknis. Nanti saya cek lagi. Pokoknya kita bantu untuk kemudahan,” ujarnya. Ia juga mengungkap beberapa mantan atasan Gayus yang saat ini menjadi saksi,
juga dimungkinkan untuk segera menjadi tersangka. “Kalau mereka jadi tersangka, bisa ditahan dan (saat ini) kita proses dari sudut kepegawaian, ya diberhentikan sementara dulu (untuk pemeriksaan), barang buktinya sudah ada dan dalam waktu dekat bisa jadi tersangka,” ujarnya. Ia juga menyatakan pemeriksaan mengenai keterlibatan mantan atasan Gayus tersebut dalam beberapa kasus termasuk Kaltim Prima Coal (KPC) sebelumnya juga telah dilakukan oleh Ditjen Pajak beserta Unit Kepatutan Internal Transformasi Sumber Daya Aparatur (Kistda). “Dia (Gayus) kan di-BAP oleh penyidik polisi, (kemudian) ditelusuri oleh polisi. Sedangkan yang dilakukan DJP dan kitsda, sebatas keterlibatan administratif. Dan dalam waktu dekat, kan empat (pejabat) sudah dirilis, dan karena DJP tidak bisa mutusin maka kita nunggu dari polisi,” ujarnya. (ant)
KURS RUPIAH 9.000 9.500
9.150
9.150
16/6
17/6
9.170 Bisnis Jakarta/ant
INACHEM 2010 - Peserta pameran berjaga di gerai alat monitor kompresor dalam pameran Indonesia International Chemical (InaChem) 2010 di Jakarta Convention Center, kemarin.
10.000 15/6
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.