No. 53 tahun V
8 Halaman
Jumat, 18 Maret 2011
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Bisnis Jakarta/ant
DEKRANAS - Direktur UMKM BRI Djarot Kusumayakti (kanan) berbincang dengan salah satu peserta pameran di stand mitra binaan BRI, pada Peringatan Ulang Tahun ke-31 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), di gedung Smesco UKM, Jakarta, kemarin.
Pemerintah Didesak Perjelas
Restrukturisasi BUMN Rugi
LoI Indonesia-Norwegia
Bisa Dibatalkan JAKARTA - Anggota DPR menegaskan Letter of Intent (LoI) Indonesia-Norwegia bisa dibatalkan karena parlemen negara itu belum tentu menyetujui pembayaran dana kompensasi moratorium konversi. “Kita berencana meminta klarifikasi menyangkut komitmen pemerintah dan parlemen Norwegia mengenai kesepakatan moratorium yang mulai berlaku 1 Januari 2011,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR, Firman Subagyo, di Jakarta, kemarin. Jika parlemen Norwegia tidak bisa memberi klarifikasi, terutama artikel (butir) 9 soal pembayaran kompensasi, DPR akan meminta pemerintah membatalkan kesepakatan LoI RI-Norwegia, katanya pada diskusi publik Penyelesaian Tata Ruang Wilayah Menuju Kepastian Hukum Kawasan Hutan dan Usaha Perkebunan. Kesepakatan yang mengharuskan RI menghentikan konversi hutan alam primer dan lahan gambut selama dua tahun dengan kompensasi 1 miliar dolar AS itu, tegasnya, belum tentu disetujui Parlemen Norwegia. “‘Kita akan minta klarifikasi dengan Parlemen Norwegia soal LoI ini, jika parlemen tak bisa jamin adanya kucuran dana itu, DPR akan tolak dan minta pemerintah batalkan LoI,” kata Firman. Dia mengungkapkan rencana pertemuan dengan parlemen negara itu sudah direncanakan sejak 6 bulan lalu ketika DPR minta waktu bertemu Parlemen Norwegia, namun mereka baru bisa menerima pada 22 Maret 2011. Agenda pertemuan, kata Firman, khusus membahas LoI yang biasa juga disebut Moratorium Oslo. “DPR akan klarifikasi LoI sedetil-detilnya, jika Parlemen Norwegia tak bisa mengklarifikasi dan menjamin butir-butir LoI, DPR akan tolak LoI. Daripada ngemis ke luar negeri, kita lebih baik minta saja pengusaha kumpulkan dana untuk jaga hutan. Jumlahnya bisa lebih dari Rp2 miliar dolar,” kata Firman. Alasan permintaan klarifikasi ini, kata dia, didasari oleh muatan LoI yang dirasakan mendikte pengelolaan hutan di Indonesia dalam rangka peran RI atasi perubahan iklim. Apalagi, saat pertemuan parlemen dunia Globe International beberapa bulan lalu, Parlemen Brazil mengungkapkan bahwa Parlemen Norwegia tak mau menjamin kesepakatan pemerintah Norwegia dengan Brazil sama dengan kesepakatan Indonesia-Norwegia. “Brazil bilang kesepakatan LoI dengan Norwegia tak jalan. Meski sudah melakukan moratorium, Brazil tak juga dapat kompensasi 500 juta dolar. Dana kompensasi itu tak juga cair. Kita tak mau ini terjadi pada Indonesia,’’ jelas Firman. (ant)
KURS RUPIAH 8.500
8.780
8.773
9.000
8.793
9.500 13/3
14/3
15/3
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Kemal Aziz Stamboel mendesak pemerintah dan Kementerian BUMN memperjelas langkah restrukturisasi dan reformasi bagi BUMN yang merugi atau tidak kunjung menunjukkan performa memuaskan. “Menteri BUMN harus tegas dan berani mengambil keputusan, terutama untuk BUMN yang terus merugi, tidak bisa memberi kontribusi dan malah menjadi beban. Kejelasan atas pembentukan holding, akuisisi, ataupun merger sangat penting untuk memberi kepastian bagaimana BUMN harus melangkah, terutama terkait dengan perencanaan bisnis mereka,” kata Kemal di Jakarta, kemarin. Kemal juga menekankan perlunya dilakukan pemetaan secara jelas mana BUMN yang dituntut untuk menghasilkan profit dan mana yang ditujukan untuk
kepentingan sosial (PSO). “Hal ini penting untuk menata proses bisnis, efisiensi maupun customer focusnya. Meski demikian keduanya dituntut untuk tetap efisien dalam operasionalnya, termasuk yang menjalankan fungsi PSO,” paparnya. Kemal kembali menekankan pentingnya pengelolaan BUMN sebagai korporasi modern. Untuk itu pembenahan manajemen dan budaya perusahaannya harus menjadi prioritas. “Terkait ini saya melihat perlunya penempatan direktur dan komisaris yang juga profesional agar BUMN benar-benar ingin menjadi world class company,” ujarnya. Sebelumnya dalam Raker Komisi XI DPR dengan Meneg BUMN juga terungkap bagaimana profil kinerja BUMN, di antaranya peningkatan laba bersih BUMN 2010 mencapai lebih dari
Rp90 triliun dan tumbuh 25 persen dibanding 2009 yang sebesar Rp74 triliun. Kenaikan laba tersebut ditopang kenaikan pendapatan usaha dari Rp987,3 triliun di 2009 menjadi Rp1.073 triliun. Menanggapi hal tersebut, Kemal Stamboel menekankan kembali bahwa peran strategis BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional baik melalui kontribusi langsung pada APBN maupun kontribusi kepada perekonomian negara secara umum. Pada perekonomian secara umum, kontribusi BUMN meliputi belanja operasional, belanja modal/investasi, kapitalisasi pasar modal, program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), kredit usaha rakyat (KUR), dan “public service obligation” (PSO). (ant)
Rupiah Tertekan 20 Poin JAKARTA - Pergerakan Rupiah kemarin ditutup terkoreksi 20 poin terhadap dolar AS. Kurs Rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta tertekan ke posisi Rp8.790 dibanding sebelumnya yang sebesar Rp8.770. Vice President Erdhika Elite Securities Muhammad Reza di Jakarta, Kamis mengatakan, pelemahan nilai tukar nasional terhadap nilai tukar dolar AS salah satunya dipicu oleh beberapa investor asing yang melepas portofolionya. “Invesor asing yang melepas portofolionya seperti dipasar saham hingga Rp401,191 miliar salah
satu pendorong tertekannya mata uang rupiah,” kata dia. Pelemahan mata uang beberapa negara Asia lainnya juga mendorong nilai tukar mata uang dalam negeri itu juga tertekan. “Beberapa mata uang Asia termasuk rupiah yang melemah terhadap dolar AS disebabkan investor memandang dolar merupakan salah satu tempat investasi yang aman,” kata dia. Selain itu, faktor teknikal menjadi salah satu sentimen pelemahan rupiah di pasar uang setelah rupiah mengalami reli penguatan. “Rupiah sudah mengalami reli penguatan yang signifikan, faktor teh-
nikal membalikkan arah pergerakkan rupiah ke-pelemahan,” ujar dia. Masih berlanjutnya sentimen negatif kerusakan pada pembangkit listrik nuklir di Jepang serta krisis geopolitik di Timur Tengah menyebabkan investor cenderung melepas portofolio mereka terlebih dahulu dan cenderung memegang dana cash. “Meski demikian, diperkirakan tekanan terhadap mata uang rupiah akan cenderung berkurang,” kata Reza. Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI) rupiah hari ini bergerak terkoreksi keposisi Rp8.793 dibanding sebelumnya Rp8.780. (ant)
Industri Minta Jaminan Pasokan Gas FORUM Industri Pengguna Gas Bumi meminta pemerintah untuk memastikan jaminan pasokan gas untuk industri dalam negeri karena hingga saat ini ketidakpastian pasokan membuat perusahaan terombang-ambing. “Sudah tidak ada kepastian pasokan gas ke industri-Industri,” kata Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), A Safiun seusai bertemu dengan Wakil Presiden Boediono di kantornya, Jakarta kemarin. Dia mengaku sudah berbicara pada semua tingkat, Menko Perekonomian semua komitmennya tidak ada yang pasti. Karena itu hari ini kita sampaikan kepada Wapres, karena ternyata menteri perindustrianpun tida memiliki akses terhadap distribusi
energi termasuk listrik gas, batubara dan sebagainya sehingga industri kita itu terombang ambing,” katanya. Safiun yang juga Presiden Asosiasi Perusahaan Manufaktur Karet Indonesia mengatakan pasokan gas yang tidak pasti membuat
perkembangan industri di Indonesia tersendat-sendat, dan semakin membuat indutsri kehilangan daya saingnya. Pasokan gas untuk sepuluh sektor industri yang tergabung didalam asosiasi hanya 800 kaki kubik per hari. Padahal kebutuhannya saat ini mencapai 1.500 kaki kubik per hari. Menurut dia, pasokan sebesar 800 kaki kubik tersebut setelah pihaknya berjuang memintanya. “800 bukan sederhana, bukan hanya PGN yang memutuskan itu menteri perekonomian, semua perusahaan dengan beberapa menteri itu, sampai tengah malam ,” katanya. Menurut dia, pemerintah
sebaiknya mengurangi ekspor gas ke luar negeri untuk dipindahkan ke dalam negeri sehingga memenuhi industri-industri domestik. Ia mengatakan saat ini setidaknya 50 persen gas yang dihasilkan di ekspor. Menurut dia, kalau komposisi ekspor diubah menjadi 20 persen, dan 80 persen untuk domestik, akan mendorong pertumbuhan laju industri yang siginifikan dan meningkatkan daya saing global. Hal ini akan membuat penyerapan tenaga kerja yang semakin baik dan mendorong kesejahteraan masyarakat. “Jadi masyarakat kita tidak perlu mengemis ke luar negeri,”
katanya. Adanya kekurangan pasokan tersebut membuat kapasitas produksi hanya 80 persen, dan sulit untuk mengembangkan perusahaan. Subtitusi ke minyak bumi dinilai sangat mahal dan justru menjadi hambatan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Selain itu, hingga saat ini belum ada kepastian keekonomian harga gas. Harga keekonomian gas bervariasi ada tujuh dolar AS per MMBTU, delapan dolar AS dan juga 8,8 dolar AS. Hingga saat ini pihaknya menunggu berapa harga ekonomis gas tersebut. Ia mengatakan pihaknya telah membayar 6,5 dolar AS per MMBTU. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rina Ratna Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI
Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.