No. 33 tahun V
8 Halaman
Jumat, 18 Februari 2011
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bisnis Jakarta/ant
DISKUSI PUBLIK – Faisal Basri (kiri) saat menjadi pembicara dalam diskusi publik dengan tema “Realisasi Pengentasan Kemiskinan dan Konsef Pembangunan” didampingi moderator Akhmad Kusaeni, dan pembicara lainnya di Jakarta, kemarin.
Kinerja Bank BUMN
Mengecewakan JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Yan Herizal mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Bank-Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih jauh di bawah kinerja bank swasta, khususnya dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat. “Terlihat jelas bank swasta lebih gencar menyalurkan kredit ketimbang bank-bank BUMN. Ini seharusnya tidak boleh terjadi karena bank itu didirikan untuk kepentingan rakyat den-
gan menyalurkan kreditnya melampaui bank swasta apalagi bank asing,” kata Yan di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Ia beralasan, total aset Bank BUMN jauh lebih besar dari bank swasta. Selain itu bankbank plat merah tersebut juga sering mendapatkan insentif dari pemerintah, yang seharusnya bisa memudahkan mereka dalam menyalurkan kreditnya. Lebih jauh, politisi PKS ini mengatakan bahwa koordinasi antar bank-bank milik negara
itu harus lebih ditingkatkan, karena banyak ditemukan kekurang kompakan dalam operasi bisnisnya. Hal itu terindikasi dari perebutan ceruk pasar yang sama dari beberapa bank BUMN, padahal market size masih sangat luas dan banyak yang belum digarap. “Tidak masalah kalau saling berkompetisi, namun tidak ada alasan untuk tidak berkoordinasi. Padahal masih banyak segmen yang belum digarap, ini malah pada berebutan kon-
Defisit Anggaran Capai Rp 6,3 Triliun Rupiah Lewati
Level Rp 8.900 JAKARTA - Kurs Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di pasar spot antarbank Jakarta kemarin sore kembali melanjutkan penguatan sebesar 28 poin ke posisi Rp8.883 dibanding sebelumnya yang sebesar Rp 8.910. “Kurs mata uang dalam negeri terus menguat terhadap dolar AS berada di posisi Rp8.883 untuk pertama kalinya sejak Mei 2006,” kata analis Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih di Jakarta, kemarin. Ia menambahkan, menguatnya saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari ini memicu kurs rupiah juga bergerak menguat. “Menguatnya Rupiah itu menunjukkan dana asing masih berada di dalam negeri yang terdorong dari ekspektasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan terus tumbuh,” katanya. Secara terpisah, Pengamat pasar uang Cece Ridwan menambahkan, invetor asing masih akan terus masuk dan menempatkan dananya di Indonesia, karena Indonesia dianggap masih menarik sebagai tempat yang layak untuk berinvestasi. Ia menambahkan, kurs mata uang dalam negeri di prediksi masih akan terus menguat kendati masih dalam kisaran sempit seiring kembali optimisnya investor asing di BEI yang ditandai dengan posisi indeks harga saham gabungan (IHSG) yang bergerak menguat pada hari ini. “Seperti kita tahu indeks BEI hari ini bergerak menguat, asing masih masuk memicu indeks BEI naik dan berimbas pada pergerakkan mata uang dalam negeri,” ujarnya. (ant)
KURS RUPIAH 8.877
8.500
8.907 8.904
9.000
9.500 15/2
16/2
17/2
JAKARTA - Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan realisasi APBN 2011 per 31 Januari sesuai dengan target yang diharapkan dan mencatatkan defisit anggaran sebesar Rp6,3 triliun. “Defisit anggaran per 31 Januari 2011 mencapai Rp6,3 triliun, karena tingginya realisasi belanja negara yang mencapai 5,4 persen dari pagu APBN 2011,” ujarnya saat pemaparan di Jakarta, kemarin. Selain itu realisasi pendapatan negara dan hibah tercatat mencapai Rp60,6 triliun atau 5,5 persen dari target APBN 2011 meningkat 8,3 persen dari real-
isasi Januari tahun lalu. Ia menambahkan kontribusi terbesar disumbang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp53,5 triliun atau 6,3 persen dari APBN serta mengalami kenaikan sebesar 11,2 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. “Hal ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya penerimaan PPh nonmigas yang tumbuh 32,1 persen hingga mencapai Rp25,1 triliun yang didukung oleh membaiknya kondisi ekonomi makro,” ujar Bambang. Menurut dia, peningkatan penerimaan perpajakan juga didukung oleh meningkatnya penerimaan bea keluar yang dipengaruhi oleh tingginya har-
ga CPO di pasar internasional. Sementara untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp7,1 triliun atau 2,8 persen dari target APBN 2011 yang didominasi oleh penerimaan yang bersumber dari sumber daya alam (SDA) migas sebesar Rp2,6 triliun. Kemudian SDA non migas sebesar Rp1,8 triliun dan PNBP lainnya sebesar Rp2,6 triliun. Untuk realisasi belanja negara telah tercatat sebesar Rp66,9 triliun atau 5,4 persen dari pagu APBN 2011 yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp25,2 triliun atau 3 persen dari pagu APBN dan transfer ke daerah Rp 41,7 triliun atau 10,6 persen dari pagu APBN. (ant)
Pasokan Gas Domestik
Tak Cukup Andalkan Cadangan JAKARTA - Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto, mengatakan, pasokan gas domestik tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan cadangan gas yang perhitungannya juga dinilai kerap tidak sesuai dengan kenyataan. “Pasokan gas, khususnya untuk domestik, tidak cukup hanya mengandalkan pada ketersediaan cadangan yang ada. Terlebih, jika itu adalah total cadangan, baik proven maupun potential,” kata Pri dalam diskusi “Pasokan Gas, antara Harga dan Kebutuhan” yang digelar di Jakarta, kemarin. Ia memaparkan, saat ini total ketersediaan cadangan gas di Indonesia terdiri atas sekitar 107 TCF untuk cadangan yang proven dan sekitar 52 TCF untuk cadangan yang potential. Menurut dia, perhitungan itu bisa missleading (menyesatkan) ketika di dalam memperhitungkan ketersediaan pasokan yang diperhitungkan meliputi baik
pasokan potensial maupun pasokan yang telah diproyeksikan (project supply). “Project supply masih tinggi tingkat ketidakpastiannya,” katanya. Pri juga mengatakan, ketidakpastian itu antara lain juga karena masih tergantung pada ketersediaan infrastruktur dan hitungan keekonomiannya. Karenanya, ia juga memaparkan bahwa tidak selalu penambahan produksi gas nasional berarti sama dengan penambahan pasokan gas untuk domestik. “Tidak selalu POD (rencana pengembangan) suatu lapangan gas disetujui lalu berarti ada jaminan tambahan pasokan gas untuk domestik,” katanya. Direktur Eksekutif Reforminer Institute itu mencontohkan, salah satu penyesatan dari perhitungan tersebut antara lain dapat dilihat dari saat BP Migas menyatakan bahwa terdapat 57 persen alokasi gas untuk domestik, tetapi kalangan industri menyatakan masih belum mendapat apa-apa. (ant)
sumen, dan kebanyakan di sektor korporasi,” ujarnya. Apalagi, ia menambahkan, dalam waktu dekat akan ada “virtual holding” bank BUMN sehingga seharusnya dari sekarang sudah mulai dilakukan sinergi dan sinkronisasi tersebut. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat dengan DPR baru-baru ini, Bank Indonesia (BI) menyampaikan laporan realisasi dari target penyaluran kredit bank-Bank BUMN. Dalam kesempatan itu BI
mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran kredit bank BUMN sepanjang 2010 tidak mencapai target yang dipasang dalam rencana bisnis bank. Bank-bank plat merah ini mengalami minus Rp13 triliun dari target rencana bisnis bank. Data Bank Indonesia juga mengungkapkan posisi LDR bank pelat merah pada Desember 2010 mencapai titik terendah selama lima bulan terakhir yang berkisar pada level 77,89-79,18 persen. (ant)
Korupsi Ditekan
Bisa Kurangi Kemiskinan JAKARTA - Pengamat ekonomi Faisal Basri mengatakan pemerintah perlu menekan korupsi agar dapat menghambat kesenjangan dan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. “Saat ini banyak sirkulasi uang yang bocor dan tidak mengalir dengan seharusnya,” ujarnya dalam seminar realisasi pengentasan kemiskinan di Indonesia di Jakarta, kemarin. “Korupsi wajib diberantas karena kemiskinan terjadi di negara-negara yang tingkat korupsinya tinggi,” ujarnya. Saat ini, Indonesia kalah dengan China dan Vietnam dalam mengurangi tingkat kemiskinan, padahal pada 1990an angka kemiskinan Indonesia sama dengan dua negara itu. “Dengan anggaran mencapai Rp 70 triliun pada 2008 tapi jumlah angka kemiskinan stagnan tiap tahun, berarti tidak ada pengurangan angka kemiskinan. Uang tidak mengalir, sirkulasi yang bocor sehingga menghambat kesenjangan. Untuk itu korupsi wajib diberantas,” ujarnya. Apalagi, pemerintah tak mempunyai program dan konsep yang jelas untuk memerangi kemiskinan, selain solusi jangka pendek dalam bentuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Ada
yang salah dalam mekanisme tatanan konsep dalam mengentaskan kemiskinan, karena kesan saya pemerintah hanya sekedar poverty reduction bukan memerangi kemiskinan,” ujar pengamat dari Universitas Indonesia ini. Menurut dia, pemberian KUR dan BLT juga bukan merupakan solusi yang solutif, karena hanya menurunkan angka kemiskinan secara sementara dalam tataran statistik angka-angka. “Kalau mau main di angka, tambah saja BLT, tapi kemiskinannya menjadi semu, kalau ada tekanan sedikit ke harga jadi turun lagi,”kata Faisal. Pemberian KUR juga bukan merupakan solusi. Selesaikan dulu persoalan mendasar, seperti pemberdayaan dulu baru memberi kredit, jangan langsung memberi KUR, itu terlalu memaksa. Selain itu, pemerintah juga tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak untuk sektor formal yang jumlahnya baru mencapai 30,5 persen dari total jumlah angkatan kerja di Indonesia. “Masih ada 70 persen pekerja informal yang tidak mendapat gaji tetap, jadi selain miskin mereka juga rentan karena tidak memiliki jaminan sosial sebagai penyangga hidup,” ujar Faisal. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rina Ratna, Kontributor Bekasi : Muhajir, Nendi Kurniawan, Safa Aris Muzakar, Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI
Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.