No. 12 tahun V
8 Halaman
Selasa, 18 Januari 2011
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Sistem Politik
Hambat Ekonomi Indonesia JAKARTA - Lembaga pemeringkat internasional Moody’s melihat sistem politik yang berlaku di Indonesia telah memperlambat upaya pemerintah untuk melakukan reformasi ekonomi lebih jauh. “Moody’s melihat bahwa risiko kunci untuk prospek peringkat Indonesia akan menempel pada sistem politik di negara itu dan oposisi dari mitra koalisi telah memperlambat arah pemerintah untuk melaksanakan reformasi ekonomi jauh,” kata Vice PresidentSenior Analyst Sovereign Risk Group Moodys, Aninda S Mitra, dalam keterangan pers di Jakarta, kemarin. “Meski ini tidak mempengaruhi kemampuan manajemen kebijakan secara keseluruhan maupun prospek ekonomi jangka pendek,” katanya menambahkan. Namun, lanjutnya, jika kondisi politik berlawanan dengan harapan, maka carut marut politik akan menghalangi pembuatan kebijakan dan proses administrasi serta pengawasan perbankan sehingga kepercayaan investor akan turun dan tekanan pasar keuangan akan meningkat. Selain itu, kepemilikan saham non-penduduk dalam mata uang rupiah, dan utang Pemerintah Indonesia yang telah meningkat dan pembalikan yang kacau bisa menjadi masalah di tengah-tengah dangkalnya pasar modal di Indonesia. Dijelaskannya, diperlukan peningkatan jaminan dari kelanjutan stabilitas moneter dan harga serta kesehatan pengawasan perbankan, pendalaman bertahap pasal modal dan pasar kredit untuk mendukung utang pemerintah, kemampuan keuangan, dan arus masuk investasi langsung asing untuk mendukung neraca pembayaran. Ketidakmampuan mengendalikan inflasi serta stabilitas moneter ataupun gejolak pengelolaan fiskal, utang dan posisi cadangan devisa akibat salah pengelolaan kebijakan atau gejolak politik domestik
akan membuat turunnnya kepercayaan penduduk dan investor. Moodys Investor Service kemarin menaikkan peringkat Indonesia dan surat utang yang diterbitkannya menjadi Ba1 dari sebelumnya Ba2 dengan melihat ketahanan ekonomi Indonesia disertai dengan keseimbangan ekonomi makro yang berkelanjutan. Peningkatan peringkat (rating) Indonesia juga melihat posisi utang pemerintah dan cadangan devisa yang dinilai masih memadai serta membaiknya prospek masuknya investasi asing yang diharapkan dapat memperkuat posisi eksternal Indonesia dan prospek ekonominya. “Kami menaikkan peringkat kredit karena momentum perekonomian yang diharapkan akan didukung permintaan dalam negeri yang stabil, dengan kecepatan yang wajar dan urutan reformasi kebijakan dan struktural, dan meningkatnya investasi langsung asing. Selain itu, posisi utang negara dan kecukupan cadangan devisa bank sentral berada dalam jalur yang benar,” kata Aninda. Prospek stabil juga diberikan kepada Indonesia karena kebijakan-kebijakan yang mengurangi ketidakpastian, salah satunya dalam hal pengawasan perbankan dan kebijakan manajemen ekonomi yang semakin efektif meski Indonesia sekarang ini menghadapi tantangan inflasi dan spekulatif aliran modal yang masuk. “Prospek stabil juga mencerminkan kondisi pasar modal serta obligasi negara yang diterbitkan dalam rentang waktu 12-18 bulan, yang perlahan-lahan mengurangi utang pemerintah,” katanya. (ant)
Naiknya Peringkat
Belum Sentuh Rupiah JAKARTA - Naiknya peringkat Indonesia yang diberikan oleh lembaga pemeringkat international Moody’s belum berdampak pada pergerakan mata uang dalam negeri. Kurs Rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta pada awal pekan ini, kurs tengah Bank Indonesia (BI) Senin sore melemah tipis 1 poin ke posisi Rp 9.065. Pelemahan itu seiring dengan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang sedang berada di area negatif. Pengamat pasar uang David Sumual di Jakarta, Senin mengatakan, naiknya peringkat Indonesia menjadi Ba1 atau setara dengan BB+ dari sebelumnya Ba2 belum memicu mata uang dalam negeri bergerak positif. “Kekhawatiran pelaku pasar khususnya pelaku asing terhadap besarnya inflasi bulan ini masih menjadi faktor negatif utama,” katanya.
Ia menambahkan, ancaman terhadap harga pangan yang naik memicu ekspektasi inflasi pada bulan Januari 2011 menjadi besar kendati tidak sebesar inflasi pada bulan Desember 2010. “Harga pangan termasuk salah satu yang menyumbang atau berkontribusi cukup besar bagi inflasi kita. Harga pangan pokok kalau didetailkan seperti harga beras cukup rawan,” ujarnya. Selain itu, pasar uang sedang dalam masa jenuh beli (oversold) terhadap rupiah, sehingga banyak pelaku pasar kembali membeli dolar AS. “Mata uang dalam negeri itu diprediksi akan kembali positif, namun dengan pola yang terbatas, kalaupun melemah tidak akan signifikan,” katanya. (ant)
KURS RUPIAH 9.064
8.500
9.065
9.000
9.500
9.035 13/1
14/1
17/1
Bisnis Jakarta/ant
SIKAPI RIM - Menkominfo Tifatul Sembiring menghadiri raker dengan Komisi I DPR di Gedung DPR Senayan Jakarta, yang membahas tentang sikap Pemerintah terhadap RIM.
Menkominfo Dituding Minta Pajak dari RIM JAKARTA – Mendapat tudingan minta pajak dari RIM, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring langsung membantah kabar tersebut. “Saya luruskan, saya tidak meminta pajak kepada RIM,” tegas Tifatul Sembiring di Jakarta, keamarin. Ia mengatakan, selama ini RIM
yang mengoperasikan layanan BB di Indonesia memang hanya membayar pajak di Kanada sebagai home base-nya. Di Indonesia RIM melakukan kesepakatan bisnis dengan enam operator untuk menyelenggarakan layanan BB. Enam operator tersebutlah yang selama ini taat membayar
pajak namun pada dasarnya merupakan entitas bisnis tersendiri dari RIM di luar deal bisnis yang telah mereka lakukan. Pihaknya telah melakukan pertemuan resmi dengan RIM dan dalam waktu dekat akan mengambil langkah konkret. Tifatul sendiri menilai RIM
Bea Masuk Pangan Pokok Dibebaskan JAKARTA - Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan pemerintah akan melakukan pembahasan akhir dan membuat keputusan tentang pembebasan tarif bea masuk impor bahan pangan pokok dan bahan terkait pangan. “Itu akan dibahas dan diputuskan besok, itu instruksi Menteri Koordinator Perekonomian,” kata Mari usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di gedung DPR/MPR/DPD RI Jakarta, Senin. Menurut Mari, dalam hal ini Tim Tarif pemerintah antara lain akan menetapkan jenis bahan pangan pokok dan bahan terkait pangan yang bea masuk impornya disesuaikan atau dibebaskan. “Beras sudah (dibebaskan, red), gandum sudah dibahas, yang lain apa saja belum diputuskan. Kami akan membicarakan penyesuaian
Mari Elka Pangestu
yang diperlukan dalam rapat Tim Tarif besok,” katanya. Dia juga belum bersedia memberikan keterangan apakah pemberlakuan pembebasan bea masuk impor bahan pangan pokok dan bahan terkait pangan akan ditetapkan permanen atau sementara. “Tunggu rapat Tim Tarif besok, tapi yang jelas ini dilakukan untuk stabilkan harga pangan dan inflasi. Akan diputuskan besok dan begitu diputuskan, Peraturan Menteri
Keuangan terkait penyesuaiannya akan keluar,” katanya. Pemerintah melakukan beberapa langkah untuk mengamankan stok dan menstabilkan harga pangan pokok di dalam negeri yang belakangan terganggu karena perubahan iklim ekstrim telah menurunkan produksi bahan pangan. Selain berencana membebaskan bea masuk bahan pangan pokok dan bahan terkait pangan seperti pakan ternak, pemerintah juga akan menerbitkan Peraturan Presiden untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan. Instruksi Presiden tentang perberasan juga akan diterbitkan supaya Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) bisa lebih fleksibel melakukan pembelian beras dan gabah dari petani untuk menjaga stok beras nasional. (ant)
LPS Bayar Klaim Penjaminan Rp 585 M JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membayar klaim penjaminan hingga akhir 2010 sebesar Rp 585 miliar yang sebagian besar sebagai akibat dari likuidasi bank Perkreditan Rakyat (BPR). “Hingga 31 Desember 2010, LPS telah membayar klaim penjaminan sebesar Rp 585 miliar,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS Heru Budiyanto dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR di Jakarta, Senin. Heru menyebutkan, dalam lima tahun terakhir, jumlah bank yang dilikuidasi sebanyak 31 bank di mana 30 di antaranya adalah BPR. “Satu bank umum yang dilikuidasi dalam lima tahun
terakhir adalah Bank IFI,” kata Heru. Secara umum penyebab likuidasi bank antara lain pelanggaran prinsip prudential bank, manipulasi keuangan dalam penyaluran kredit, penggunaan dana oleh pihak yang tak semestinya, dan kredit tanpa ikatan (jaminan) yang kuat. Saat ini (dengan memperhatikan batas maksimum dana yang dijamin maksimal Rp 2 miliar), maka jumlah dana yang dijamin oleh LPS mencapai sekitar Rp 1,35 triliun (60 persen). “Jumlah itu meliputi sekitar 96,6 juta rekening di mana 99,89 persen nilainya kurang atau sama dengan Rp 2 miliar,” katanya. Sementara itu, jumlah peser-
ta penjaminan mencapai sekitar 1.989 bank terdiri dari 121 bank umum dan 1.868 BPR,” katanya. Sedangkan mengenai total aset LPS, Heru mengungkapkan, per 30 November 2010, total aset LPS mencapai Rp 22,5 triliun. “Sebagian besar aset ditanam di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 15,3 triliun, juga untuk penyertaan modal sementara di Bank Mutiara sebesar Rp 6,7 triliun,” jelas Heru. Selama 2010 (sampai dengan November 2010), menurut Heru, jumlah premi penjaminan yang diterima dari bank peserta sebesar Rp 4,2 triliun. (ant)
mengulur-ulur waktu untuk dapat comply dengan aturan main berbisnis di Indonesia termasuk dalam hal melakukan filtering konten pornografi. “Kami lihat RIM masih mengulur waktu,” kata Tifatul Sembiring. Pihaknya memberikan waktu selama 100 jam atau sampai dengan 21 Januari 2011 bagi
RIM untuk memblokir atau melakukan filtering terhadap konten pornografi. Menkominfo kemarin melakukan rapat kerja dengan Komisi I DPR RI untuk membahas persoalan BlackBerry di Indonesia yang sampai saat ini menjadi isu nasional yang mengundang prokontra banyak pihak. (ant)
Transformasi Kelembagaan
Dilaporkan Tiap Dua Pekan JAKARTA - Menteri Keuangan siap melaporkan kinerja transformasi kelembagaan dari Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai setiap dua pekan sekali kepada Presiden untuk meningkatkan pengawasan serta memberikan informasi kepada masyarakat terhadap penyelesaian kasus mafia pajak. “Dengan adanya instruksi Presiden, membuat kita akan lebih sistematis dan akan melaporkan Presiden setiap dua minggu karena kami disupervisi langsung oleh Wapres tentang perkembangannya,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, kemarin. Dengan adanya Instruksi Presiden, akan memberikan penguatan aspek legalitas dukungan berbagai pihak terhadap perbaikan kinerja Kementerian Keuangan khususnya kepada Ditjen Pajak. “Kami juga dapat dukungan yang lebih baik lagi dari instansiinstansi penegak hukum termasuk Menkumham dan lain-lain, untuk meningkatkan kinerja kita,” ujarnya. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan jajaran Kepolisian dan Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Ham untuk mempercepat penuntasan kasus hukum Gayus Tambunan termasuk kasus-kasus yang timbul selama Gayus menjalani proses persidangan dan penahanan. “Tekad pemerintah adalah untuk menuntaskan penindakan hukum bagi mereka yang bersalah dalam kasus hukum Gayus Tambunan,” kata Presiden
usai rapat kabinet terbatas bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta. Kepala Negara menyatakan ada tiga sasaran untuk penuntasan kasus hukum tersebut yaitu benar-benar hukum ditegakkan dan sanksi diberikan pada yang bersalah. Sasaran lainnya, menurut Kepala Negara adalah perlu dilakukannya penataan organisasi, posisi dan jabatan di sejumlah lembaga dimana penyimpangan terjadi bahkan tempat kejahatan itu sendiri terjadi. “Dan sasaran ketiga adalah dengan kasus ini kita bisa mengetahui banyak titik lemah dan lubang hukum yang harus ditutup dan diperbaiki agar penyimpangan dan kejahatan tidak lagi terjadi dimasa mendatang,” tegas Presiden. Selanjutnya, Presiden memerintahkan meningkatkan sinergi antara penegak hukum dengan melibatkan Pusat Pencatatan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) serta Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. “KPK lebih dilibatkan dan didorong melakukan langkah pemeriksaan yang belum dilakukan Polri,” tegas Presiden. Presiden memerintahkan dilakukannya audit kinerja dan keuangan terhadap lembaga penegak hukum yang terkait dengan kasus Gayus Tambunan antara lain di Kepolisian, Kejaksaan dan Ditjen Pajak. “Juga dilakukan penegakan hukum yang adil dan tak pandang bulu terhadap 149 perusahaan yang disebut bisa saja ada kaitan dengan masalah perpajakan,” tegasnya. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rina Ratna, Kontributor Bekasi : Muhajir, Nendi Kurniawan, Safa Aris Muzakar, Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI
Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.