No. 192 tahun IV
8 Halaman
Kamis, 14 Oktober 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Cukai Rokok Naik Lima Persen JAKARTA - Pemerintah merencanakan kenaikan tarif cukai rokok sebesar lima persen atau sesuai dengan perkiraan laju inflasi tahun 2011. “Sebesar lima persen, ya... inflasilah, sekadar menjaga nilai riilnya tidak turun, dinaikkan lima persen rata-rata,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Agus Supriyanto di Gedung Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta, kemarin. Kenaikan tarif cukai rokok tahun depan dilakukan untuk menjaga target penerimaan negara dari sektor cukai. Menurut Agus, kenaikan tersebut akan berbeda-beda berdasarkan jenisnya. “Tapi distribusi untuk tiap jenis beda-beda. Untuk rokok putih lain, rokok kretek lain, untuk yang banyak nyerap tenaga kerja juga lain,”
katanya. Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Thomas Sugijata menyatakan untuk menutupi kenaikan penerimaan di instansinya untuk tahun mendatang dari sektor rokok hanya bisa dilakukan dengan menaikkan tarifnya bukan menaikkan jumlah produksinya karena pemerintah sudah menentukan pembatasan produksi rokok. “Secara alamiah produksi rokok memang naik, tetapi akan ada pembatasan sehingga yang dinaikkan tarifnya, tapi saya kira kenaikannya akan moderat,” katanya. Namun ia belum bisa memastikan kenaikan tarif cukai setiap jenis rokok. Pemerintah masih melakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan terutama instansi terkait dan asosiasi produsen rokok. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
KENAIKAN CUKAI – Tahun depan, cukai rokok direncanakan naik sebesar lima persen. Kenaikan tarif cukai rokok ini dilakukan untuk menjaga target penerimaan negara dari sektor cukai.
Pemerintah Diminta
Tak Hambat Penguatan Rupiah JAKARTA - Pengamat pasar uang, Farial Anwar mengatakan, pemerintah tak perlu khawatir dengan penguatan rupiah yang terjadi akhir-akhir ini, karena akan mengurangi beban subsidi pemerintah terhadap bahan bakar minyak (BBM). Jadi penguatan rupiah bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat luas yang ingin melakukan pergi haji, katanya di Jakarta, kemarin. Peluang rupiah untuk terus menguat sangat besar, apalagi dolar AS dalam beberapa hari ini melemah, karena pemerintah AS akan mengeluarkan paket stimulus pada 3 Nopember 2010. Paket
stimulus itu dalam upaya menyuntikkan dana baru ke pasar agar pertumbuhan ekonomi AS dapat tumbuh lebih baik. Karena itu, penguatan rupiah sebenarnya tak perlu dihambat hanya disesuaikan dengan kehendak pasar. BI saat ini selalu berada di pasar siap melakukan intervensi apabila rupiah terus menguat. Jika BI tak melakukan intervensi Rupiah kemungkinan sudah berada di level Rp 8.800 per dolar, karena BI khawatir kenaikan itu akan mengurangi pendapatannya dari ekspor. Penguatan rupiah juga tidak merugikan eksportir, karena eksportir bisa membeli bahan
baku dari produk lebih murah karena melemahnya dolar. Namun kenaikan rupiah memang mengurangi daya saing produknya di pasar ekspor. Pemerintah, lanjut dia harus memikirkan rakyat banyak bukan kepentingan satu golongan atau para eksportir. Eksportir sudah lama menikmati keuntungan, namun mereka tidak memikirkan kehidupan masyarakat yang semakin sulit, katanya. Apabila rupiah bisa mencapai Rp 8.800 per dolar, lanjut dia maka hal itu tidak menimbulkan masalah kepada eksportir yang sudah menikmati keuntungan cukup lama. Ka-
rena itu, Bank Indonesia (BI) seharusnya membiarkan rupiah terus bergerak naik bahkan kalau perlu mendukungnya agar kenaikannya bisa lebih cepat hingga dibawah Rp 8.900 per dolar. Pada 2008 dolar AS, menurut dia, pernah mencapai Rp 10.000 per dolar, maka banyak eksportir yang mengalami keuntungan, namun pada 2009,
KURS RUPIAH 8.913 8.500
8.922
9.000
8.927
9.500
RAPBN 2011
dolar berada di bawah Rp 9.000 per dolar yang menimbulkan klaim dari eksportir. Jadi sebenarnya posisi rupiah apabila sampai Rp 8.800 yang terus bergerak mencapai Rp 8.500 per dolar tidak menjadi masalah, karena hanya eksportir saja yang meminta pemerintah untuk mengatasi pergerakan kenaikan tersebut. (ant)
11/10
12/10
13/10
Dalam Proses Finalisasi JAKARTA - Pemerintah dan DPR saat ini tengah dalam proses finalisasi pembahasan RAPBN 2011 untuk menjadi UU tentang APBN 2011. “Upaya penghematan termasuk yang dibahas dalam RAPBN 2011,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Agus Supriyanto usai rapat pimpinan Kemenkeu di Gedung Kantor Pusat Ditjen Perbendahaan Jakarta, kemarin. Penyusunan RAPBN 2011 dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga penyerapan anggaran pada 2011 diharap-
kan dapat lebih baik dibanding sebelumnya. Menurut dia, penyerapan anggaran pada 2010 ini akan mencapai sekitar 95 persen hingga akhir tahun. “Meskipun sampai saat ini penyerapan belum optimal, namun tidak berarti penyerapan akan rendah hingga akhir tahun. Bisa saja para pengusaha sudah menyelesaikan pekerjaan mereka namun belum melakukan penagihan dan baru dilakukan pada kuartal IV ini,” katanya. Terkait finalisasi RAPBN 2011, Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kemenkeu, Askolani menyebutkan,
RAPBN 2011 dijadualkan akan diputuskan menjadi APBN 2011 dalam rapat paripurna DPR pada 26 Oktober 2010. “Akan diketok menjadi APBN 2011 pada paripurna DPR tanggal 26 Oktober nanti,” katanya. RAPBN 2011 saat ini tengah dalam tahap finalisasi dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR. “Panitia Kerja (Panja) di Banggar tengah melakukan finalisasi, panja asumsi dan penerimaan sudah menyelesaikan pembahasan, panja belanja negara dan belanja daerah tengah bekerja,” katanya. (ant)
Realisasi Penerimaan Cukai Rp 50,7 Triliun JAKARTA - Realisasi penerimaan cukai hingga 7 Oktober 2010 mencapai Rp 50,24 triliun atau 98,30 persen dari target dalam APBNP 2010. “Realisasi penerimaan mencapai 85,55 persen atau secara nominal Rp 50,7 triliun,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Thomas Sugijata di Gedung Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Jakarta, kemarin. Dibandingkan dengan target proporsional yang seharusnya dicapai hingga 7 Oktober 2010, maka realisasi penerimaan cukai mencapai 117,11 persen. Sementara itu realisasi penerimaan bea masuk mencapai 98,30 persen dari target APBNP 2010 atau secara nominal mencapai Rp 14,85 triliun, sementara dibanding target proporsio-
nal telah mencapai 134,5 persen. Sedangkan realisasi penerimaan bea keluar baru mencapai 85,54 persen atau Rp 3,56 triliun, atau dibanding target proporsional mencapai 89,54 persen. “Bea keluar memang bukan merupakan instrumen penerimaan tetapi merupakan instrumen pengendalian ekspor,” katanya. Dengan adanya kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) saat ini, diharapkan penerimaan bea keluar juga akan mengalami kenaikan. Menurut Thomas, selain tiga komponen itu, Ditjen BC juga menghimpun penerimaan pajak dalam rangka impor (PDRI), yang realisasinya hingga 7 Oktober mencapai Rp 83,76 triliun. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.