No. 30 tahun V
8 Halaman
Senin, 14 Februari 2011
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bisnis Jakarta/ist
KEBOCORAN PIPA – Di awal bulan ini, produksi migas nasional berkurang 24 ribu bph. Salah satu pemicunya kebocoran pipa TGI yang menyebabkan pasokan gas untuk produksi Chevron terhenti selama beberapa hari.
Produksi Migas Nasional
Berkurang 24 Ribu Bph BATAM - Produksi minyak dan gas bumi nasional berkurang pada awal Februari hingga 24.000 barel per hari, kata Deputi Umum BP Migas, Rizal Asir. Rata-rata produksi migas pada 2010 sebanyak 954.000 barel per hari. Namun, pada pekan pertama Februari 2011, produksi migas hanya sekitar 930.000 barel per hari. Menurut dia, hujan besar yang terus menerus terjadi pada awal
Februari menyebabkan minyak dingin dan membeku, sehingga tidak bisa diproduksi. “Produksi migas berkurang karena terkendala faktor cuaca,” kata Rizal di Batam. Selain cuaca, produksi minyak juga terkendala pasokan gas yang digunakan untuk membantu pengangkatan minyak terhenti, kata dia. “Kebocoran pipa TGI menyebabkan pasokan gas untuk produksi
Chevron terhenti selama beberapa hari,” kata dia. Akibat kebocoran pipa, itu, rata-rata produksi minyak nasional turun sebesar 6.000 barel per hari. Meski rata-rata produksi migas menurun, namun, ia mengatakan tetap optimis mencapai target pengangkatan minyak bumi 2011 sebanyak ratarata 970 ribu barel per hari. BP Migas berupaya meningkatkan produksi minyak
Ekonomi Indonesia Bergerak Naik Konsultasikan UU BI
Komisi XI Datangi MK JAKARTA - Beberapa anggota Komisi XI DPR RI mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengkonsultasikan Undang-Undang Bank Indonesia (BI) yang menyangkut kewenangannya mengajukan anggaran tahunan. “Kami datang ke MK perlu diskusi bagaimana solusi UU BI ini,” kata Anggota Komisi XI dari Fraksi PAN Mohammad Hatta, usai bertemu dengan Hakim MK di Jakarta. Hatta berpendapat pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 1999 ini telah membuat BI mengajukan anggaranya tanpa persetujuan DPR. Pasal 60 ayat (1) berbunyi: “Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender”. Ayat (2): “Selambat-lambatnya 15 hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah bersamaan dengan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan”. Ayat (3): “Setiap penambahan jumlah anggaran pengeluaran yang diperlukan dalam tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Gubernur”. “Kewenangan itu melampaui kewenangan APBN, ini hal aneh, tidak lazim, karena mereka beralasan independensi BI,” katanya. Dia juga mempermasalahkan BI yang tidak menguraikan penggunaan anggaran untuk anggaran kebijakan moneter. “Jika ini diberitahukan DPR juga akan merahasiakn data itu karena itu memang rahasia negara,” katanya. (ant)
KURS RUPIAH 8.500 9.000
8.909
8.942
8.935
9.500 10/2
11/2
13/2
JAKARTA - Pengamat Ekonomi Faisal Basri mengatakan tren ekonomi nasional akan bergerak naik dan baru memulai periode ekspansi, seiring dengan meningkatnya kepercayaan asing pada prospek investasi di Indonesia. “Ekonomi kita sekitar 99 persen akan naik terus, setidaknya sampai tahun 2012,” kata dosen pasca-sarjana Universitas Indonesia itu pada diskusi industri manufaktur berbasis elektronika dan telematika, di Jakarta. Oleh karena itu, ia meminta kalangan dunia usaha khususnya di sektor elektronik dan telematika, optimis dan melakukan ekspansi agar bisa mendapat keuntungan dari membaiknya ekonomi nasional. “Jangan sampai salah prediksi, karena
tren ekonomi Indonesia ekspansif,” kata dia. Apalagi, pada tahun ini semua lembaga asing maupun dalam negeri memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh lebih dari 6,1 persen yang dicapai pada tahun lalu. Lembaga Keuangan Internasional (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2011 sebesar 6,2 persen, Bank Pembangunan Asia (ADB) memprediksi sebesar 6,3 persen. Diakuinya pertumbuhan ekonomi nasional lebih ditopang pada konsumsi sektor swasta dibandingkan pemerintah. Ia mencontohkan pada 2010, kontribusi pemerintah terhadap GDP hanya sekitar 0,3 persen, sedangkan konsumsi swasta mencapai 4,6 persen, ditambah kontribusi
investasi sebesar 8,5 persen. Industri elektronik dan telematika menjadi salah satu industri yang memberi kontribusi besar dalam pertumbuhan industri nasional pada 2010 yang mencapai 5,1 persen. “Industri elektronika yang berada dalam cabang industri alat angkut, permesinan, dan peralatan memberi kontribusi yang besar, setelah otomotif,” katanya. Berdasarkan data BPS, cabang industri alat angkut, permesinan, dan peralatan memiliki pertumbuhan tertinggi yaitu 10,4 persen, dibandingkan cabang industri lainnya seperti industri pupuk, kimia, dan barang dari karet (4,7 persen), serta industri makanan, minuman, dan tembakau (2,7 persen). (ant)
DPR Minta
Merek Susu Terkontaminasi Diumumkan JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning meminta Kemenkes, BPOM dan IPB untuk mengumumkan merek-merek susu formula dan makanan bayi yang beredar pada periode 2003-2006 yang terkontaminasi bakteri demi kepentingan keselamatan publik. “Kami mendesak agar pihak yang disebutkan dalam Putusan Kasasi MA itu untuk segera mengumumkan hasil penelitian IPB atas susu formula dan makanan bayi yang beredar pada periode 20032006,” katanya di Jakarta, kemarin. Menurutnya, keputusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2975 K/Pdt/2009 tertanggal 26 April 2010, sebetulnya sudah jelas mewajibkan Kemenkes, BPOM dan IPB wajib menginformasikan merek susu terkontaminasi ke publik. MA menuangkan perintah itu dalam putusan kasasi yang memenangkan gugatan David
M. Tobing yang memperkarakan hasil penelitian Institut Pertanian Bogor terhadap 22 sampel susu formula dan makanan bayi yang beredar pada periode 2003-2006. Hasil riset yang kemudian dipublikasikan 22,7 persen dari sampel tercemar bakteri Enterobacter sakazakii, jenis bakteri yang menyerang selaput otak dan jaringan pencernaan bayi. Tapi sampai hari ini pihak-pihak yang disebutkan dalam putusan MA tersebut belum mengumumkan ke publik. Dikatakan Ribka, ada kesan pihak-pihak yang dimaksud enggan menjalankan keputusan hukum tersebut. “Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih malah asyik berorasi perihal tidak berbahayanya bakteri ES dan berdalih bahwa pihaknya tidak tahu merek susu formula yang dituding mengandung bakteri enterobacter sakazakii itu,” katanya. (ant)
dengan meminta kontraktor kontrak kerja sama (KKS) mencegah penghentian produksi secara tidak terduga (unplanned shutdown). BP Migas dan KKS menyiapkan berbagai langkah untuk meminimalisasi penghentian produksi tidak terduga dengan meningkatkan ketersediaan peralatan fasilitas produksi, meningkatkan keandalan peralatan fasilitas produksi, melaku-
kan mitigasi resiko, dan optimasi rencana kegiatan pemeliharaan sehingga meminimalkan dampak pengurangan produksi saat kegiatan berlangsung. Selain itu, BPMIGAS dan kontraktor juga meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan operasi produksi migas. “Kami optimis target rata-rata nasional bisa tercapai pada akhir 2011,” kata dia. (ant)
Pertamina
Bantah Mutasi Ketua SPI JAKARTA - PT Pertamina (Persero) membantah Ketua Satuan Pengawasan Intern L Budi Djatmiko dimutasi menyusul bocornya temuan dugaan penyimpangan proyek pabrik pelumas di Gresik, Jawa Timur. Juru bicara Pertamina M Harun di Jakarta, kemarin mengatakan, Budi Djatmiko tetap berada di posisinya sekarang yakni sebagai Ketua SPI Pertamina. “Tidak ada pemutasian Pak Budi. Saya baru saja ketemu beliau dan tetap mengepalai audit sebagai bagian good corporate governance (GCG),” katanya. Menurut dia, tugas SPI begitu penting yakni mengawasi atau melihat sejauh mana proyek sudah sesuai kontrak di awal. Bahkan, Budi Djatmiko berencana mengubah sistem audit dari sebelumnya dilakukan hanya di akhir menjadi sejak proyek berjalan hingga beroperasi. “Jadi, proyek akan dikawal sejak awal,” katanya. Harun juga menepis kekhawatiran adanya konflik kepentingan Triharyo Soesilo sebagai Komisaris Pertamina dan mantan Dirut PT Rekayasa Industri yang mengerjakan proyek pabrik pelumas tersebut. Menurut dia, Pertamina mempunyai regulasi yang berisi ramburambu pencegahan terjadinya
kemungkinan seseorang melakukan konflik kepentingan. “Pak Hengky juga tentunya akan memisahkan antara kepentingan internal Pertamina dan komisaris,” katanya. Ia menambahkan, semua karyawan Pertamina menandatangani pakta integritas yang melarang praktik yang tidak sesuai GCG atau tata kelola perusahaan yang baik seperti konflik kepentingan. “Saya juga tidak boleh misalkan mendirikan atau bekerja di perusahaan PR (public relation),” ujarnya. Namun, Direktur Indonesia Resources Studies (Iress) Marwan Batubara setuju penonaktifan sementara Komisaris Pertamina Triharyo Soesilo sampai permasalahan dugaan penyimpangan tersebut selesai. “Potensi konflik kepentingan dalam kasus ini cukup besar,” katanya. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PPP, M Romahurmuziy sebelumnya minta Kementerian BUMN menonaktifkan sementara Triharyo Soesilo. Ia mengkhawatirkan, adanya kemungkinan konflik kepentingan saat proses penyelesaian dugaan penyimpangan tersebut mengingat Triharyo yang saat proyek pabrik pelumas di Gresik dibangun tahun 2007-2009 menjabat Dirut Rekind. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rina Ratna, Kontributor Bekasi : Muhajir, Nendi Kurniawan, Safa Aris Muzakar, Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI
Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.