No. 153 tahun IV
8 Halaman
Rabu , 11 Agustus 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
OJK Seharusnya Tak Tarik Iuran JAKARTA - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusron Wahid mengatakan dalam operasinya OJK tidak seharusnya membebani bank dan lembaga keuangan non bank dengan iuran karena bisa mengurangi independensinya. “Kalau melakukan fungsi pengawasan itu seharusnya tidak dibayar, kalau membayar jadi tidak independen. Kalau bayar, yang diawasi tidak usah bayar pajak,” katanya dalam seminar mengenai OJK di Jakarta, kemarin. Menurut dia, hanya Badan Layanan Umum (BLU) yang layak memungut biaya dari masyarakat seperti rumah sakit atau sekolah. Dalam RUU OJK disebutkan, untuk membiayai anggaran OJK menetapkan dan memungut biaya yang wajib dibayar industri jasa keuangan. Pada kondisi ekonomi yang buruk sehingga biaya yang dipungut dan cadangan yang dimiliki OJK tak cukup membiayai kegiatan operasional, maka pemerintah yang membiayai pelaksanaan kegiatan OJK. Kepala Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Fuad Rahmany, mengatakan pasal mengenai pembiayaan OJK tersebut merupakan hasil rapat penyusunan RUU OJK yang masih bisa diperdebatkan kembali. “Ini masih terbuka untuk didiskusikan,” ujarnya. Ia mencontohkan, di Australia lembaga sejenis Bapepamnya juga memperoleh biaya dari industri keuangan yang diawasinya. “Kalau DPR putuskan APBN yang membiayai ya tidak apa-apa,” ujarnya. Menurut dia, perdebatan saat ini seharusnya tidak dimulai dengan biaya OJK namun persoalan mendasar yaitu pembentukan OJK. (ant)
Rupiah Kuat
Buat Indonesia Tak Kompetitif JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui apresiasi nilai tukar rupiah yang terlalu kuat menyebabkan Indonesia tidak kompetitif. “Memang ini membuat kondisi kita tidak kompetitif, nah pemerintah tentu mengharapkan agar Indonesia terus kompetitif ke depan,” kata Menkeu di Jakarta, kemarin. Ia menyebutkan, pemerintah dan pihak terkait akan selalu menjaga agar Indonesia selalu dalam posisi kompetitif atau memiliki daya saing. “Inisiatif ini tentu tetap di Bank Indonesia dan pemerintah, namun belum bisa disampaikan sekarang,” katanya. Dalam kondisi nilai tukar rupiah mengalami apresiasi terlalu kuat maka ekspor dari Indonesia akan mengalami tekanan. Dengan penguatan rupiah maka keuntungan yang diperoleh eksportir juga mengalami penurunan. Mengenai peningkatan kepemilikan surat
utang negara (SUN) oleh investor asing, Menkeu mengatakan, dana asing tidak ada masalah selama kondisi makro ekonomi sehat dan memiliki daya tahan. “Justru kita merasa lebih baik karena penanaman modal asing saat ini relatif lebih baik dibanding tahun lalu. Kita berharap dana asing masuk ke pasar modal, portofolio, dan investasi langsung,” katanya. Mengenai rencana penerbitan Samurai Bond, Menkeu mengatakan, hingga saat ini belum ada skenario baru terkait tambahan pinjaman luar negeri. “Dari prognosa yang kita sampaikan, akan ada penurunan pembiayaan karena defisit yang turun. Tapi apa yang bisa kita lakukan, bagaimana pembiayaannya, kita belum bisa sampaikan kepada publik, masih diagendakan,” kata Menkeu. (ant)
Penguatan Rupiah Bersifat Sementara JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan bahwa penguatan nilai tukar rupiah beberapa waktu terakhir bersifat sementara. “Justru pemerintah melihat bahwa rupiah itu akan ada di kisaran di atas 9.000 untuk full year. Jadi kalau ini semua ada penguatan sifatnya sementara,” kata Agus seusai Sidang Kabinet Paripurna di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, kemarin. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik di kuartal dua 2010 meningkatkan kepercayaan terhadap Indonesia sehingga uang masuk ke Indo-
nesia dan nilai tukar rupiah menguat. “Tapi kita juga tahu bahwa yang kita utamakan adalah mempertahankan momentum. Kemarin isu penyerapan anggaran yang belum terlalu cepat kita sudah upayakan untuk dipercepat,” katanya. Pemerintah pusat dan daerah juga telah melakukan koordinasi terkait keselarasan pengelolaan anggaran. “Investasi dapat ditingkatkan. Itu adalah upaya yang dilakukan pemerintah dan tentu responnya menjadi lebih banyak dana masuk ke Indonesia,” katanya. (ant)
KURS RUPIAH 8.500 9.000
8.924
8.952
8.935 9.500 6/8
9/8
10/8
Bisnis Jakarta/ant
HARGA DAGING NAIK - Seorang pembeli memilih daging sapi di los daging Pasar Senen, Jakarta, kemarin. Menjelang bulan Ramadhan, harga daging sapi di Pasar Senen mulai merangkak naik dari Rp 62 ribu per kilogram menjadi Rp 70 ribu per kilogram.
Izin Empat Manajer Investasi Dicabut JAKARTA - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mencabut izin usaha empat Manajer Investasi (MI) dan memberi sanksi administrasi terhadap enam MI, pada semester pertama 2010. Ketua Bapepam Ahmad Fuad Rahmany di Jakarta, Selasa mengatakan, selama semester I 2010 Bapepam telah mencabut izin usaha 4 MI dan 6 MI terkena sanksi administratif, karena melakukan pelanggaran dan tak memenuhi ketentuan
yang berlaku. Dari 4 MI tersebut yakni PT Brahma Capital, PT Danpac Asset Management, PT Eurocapital Peregrine Securities dan PT TDM Aset Manajemen. Sementara, 6 MI yang terkena sanksi admisntratif adalah PT Asia Kapitalindo Securities, PT Am Capital Indonesia, PT Ekokapital Sekuritas, PT Credit Suisse Investment Management Indonesia, PT Masindo Artha Securities dan PT Falcon Asia Resources Management.
“Dengan adanya sanksi-sanksi tersebut, total perusahaan efek yang memiliki izin sebagai MI hingga 9 Agustus 2010 sebanyak 89 MI,” katanya. Ia juga mengatakan, selama periode awal tahun hingga 9 Agustus 2010, Bapepam tidak memberikan izin baru kepada Penasihat Investasi. Jumlah Penasihat Investasi hingga akhir Juli 2010 sebanyak 8 terdiri dari 5 Penasihat Investasi perorangan dan 3 Penasihat Investasi perseroan. (ant)
Waspadai Inflasi Meningkat Tajam JAKARTA - Pemerintah mewaspadai kecenderungan inflasi akan meningkat tajam selama semester II 2010 namun pemerintah belum mengubah asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010. “Itu kita waspadai, tapi kita lihat bahwa inflasi lima plus minus satu persen masih kita pegang,” kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, kemarin. Ia menyebutkan, hingga saat ini belum ada perubahan asumsi laju inflasi di APBNP 2010 sebesar 5,3 persen dan prognosa selama tahun 2010 sebesar lima plus minus satu persen. “Ini yang kita lihat sama-sama, kalau ada perubahan kita sampaikan,” katanya. BPS mencatat inflasi Juli 2010 mencapai 1,57 persen, inflasi tahun kalender pada Juli 2010 mencapai 4,02 persen, dan
inflasi year on year pada Juli 2010 mencapai 6,22 persen. Menurut Menkeu, inflasi yang
Agus Martowardojo
tinggi memang merupakan salah satu yang direspon pemerintah karena menurunkan daya beli masyarakat. “Kita betul-betul ingin mencapai ke-
tersediaan bahan kebutuhan dan mengupayakan agar distribusinya dapat lancar. Pemerintah kemarin sudah melakukan distribusi raskin untuk dua bulan dan melakukan operasi pasar,” katanya. Pemerintah berharap, langkah tersebut dapat menekan inflasi karena salah satu komponen yang disorot adalah kenaikan harga beras. Sementara itu mengenai upaya percepatan penyerapan anggaran, Menkeu mengatakan, rapat kerja nasional presiden bersama pemerintah daerah beberapa waktu lalu membahas upaya tersebut. “Kita lebih hati-hati membuat anggaran tahun 2011 ke depan, kita ingin APBN maupun APBD yang bereksinambungan. Telah dicapai kesepakatan oleh pusat dan daerah termasuk DPRD. Ini adalah kemajuan kita,” katanya. (ant)
Agus Rahardjo
Dilantik Sebagai Kepala LKPP JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana, melantik Agus Rahardjo sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggantikan Roestam Syarief yang memasuki masa pensiun. Pada acara yang dilakukan di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta, Selasa juga dilantik Eiko Whismulyadi sebagai Sekretaris Utama, dan Bima Haria Wibisana sebagai Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada lembaga LKPP. Menteri PPN pada kesempatan itu, juga melantik pejabat Bappenas Cheppie Kurniadi Sumadilaga sebagai Staf Ahli Menteri bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Pembangunan. Dalam sambutannya, Menteri PPN mengharapkan pelaksanaan Perppres No54/2010 yang baru disahkan oleh Presiden mengenai proses pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement dapat segera berlangsung efektif. “LKPP dapat menyiapkan sosialisasi dalam beberapa bulan, sebelum Perpres berlaku 2011 dengan melakukan pertemuan pemangku kepentingan antara pusat dan daerah,” ujar Armida. Ia mengharapkan, adanya Perpres baru dapat menghilangkan hambatan-hambatan yang menganggu pertumbuhan ekonomi (debottlenecking) terutama dalam pengadaan barang dan jasa serta menghi-
langkan multitafsir yang dinilai masih ada dalam beberapa ketentuan. “Dengan LKPP melakukan sosialisasi, peralihan dari Kepres lama dapat berlangsung secara efisien dan optimal serta dapat menghilangkan debottlenecking serta memegang teguh aspek governance,” ujarnya. Sementara Agus Rahardjo mengatakan untuk kontrakkontrak lama, mengenai pengadaan barang dan jasa, tetap akan memakai Keppres lama No80/2003, namun diharapkan pada pengadaan pada tahun anggaran 2011 mulai memakai Perppres No54/2010. “Perppres berlaku mulai 6 Agustus kemarin, namun untuk kontrakkontrak lama sampai 2011 diperbolehkan memakai Keppres lama,” ujarnya. Ia mengatakan, akan ada masa peralihan dari Kepres lama dan proses sosialisasi segera dilakukan untuk pelaksanaan Perppres baru di seluruh provinsi. “Sosialisasi kami melakukan dan sekarang masih berjalan, bahkan dua bulan sebelum dikeluarkan sudah disosialisasi, paling tidak saya dapat bagian Mataram, Ternate dan Ambon, Deputi-deputi lain antara lain ada yang di Padang juga berjalan, kita menargetkan seluruh provinsi,” ujarnya. LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. (ant)
Pemerintah Hati-Hati Kelola Anggaran JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan bahwa pemerintah akan berhati-hati dalam mengelola anggaran menghadapi kemungkinan adanya “bubble” (gelembung) ekonomi. “Salah satu tantangan yang dihadapi adalah pengelolaan anggaran yang lebih baik dan hati-hati serta berkesinambungan,” kata Menkeu di Gedung Djuanda Kemenkeu
Jakarta, kemarin. Menkeu menyebutkan, masuknya dana asing ke Indonesia menunjukkan adanya kepercayaan internasional kepada Indonesia. Dana tersebut harus dikelola dengan baik. Kondisi ekonomi Indonesia, lanjut Menkeu, relatif baik dalam lima tahun terakhir dan terakhir pertumbuhan ekonomi kuartal II 2010 mencapai 6,2 persen. “Kita bisa jelaskan
bahwa tingkat bunga, exchange rate, dan cadangan devisa dalam kondisi baik. Ini akan terus dijaga agar tetap baik,” katanya. Rapat kerja Presiden dengan para menteri dan pimpinan daerah beberapa waktu lalu membahas perbaikan sistem anggaran. “Ada kesamaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki sistem
anggaran,” kata Menkeu. Sebelumnya pengamat ekonomi CIDES, Umar Juoro mengatakan bahwa bubble (gelembung) dalam perekonomian dapat terjadi setiap saat. “Kalau dana terus masuk sementara aset tidak bertambah maka akan terjadi overvalue dan akan terjadi bubble,” katanya. Menurut dia, langkah yang harus dilakukan untuk mengim-
bangi derasnya arus dana masuk (capital inflow) adalah dengan menambah aset yang tersedia. Ia mencontohkan, perusahaan-perusahaan yang sudah siap go public harus didorong segera masuk bursa sehingga bisa menyerap aliran dana masuk. “Di sektor real estat atau properti, peluang orang asing untuk membeli bisa diperluas, jangan dibatasi untuk short term saja,” kata Umar. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.