No. 6 tahun IV
8 Halaman
Senin, 11 Januari 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Pemerintah Lego SUN Rp 5 Triliun JAKARTA - Pemerintah akan menjual obligasi negara atau surat utang negara (SUN) dalam mata uang rupiah dengan jumlah indikatif sebesar Rp 5 triliun melalui lelang yang akan diadakan pada Selasa besok. Kepala Biro Humas Depkeu, Harry Z. Soeratin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, kemarin menyebutkan, jumlah indikatif Rp 5 triliun itu untuk memenuhi sebagian pembiayaan dari target pembiayaan dalam APBN 2010. SUN yang akan dilelang terdiri atas empat seri yaitu SPN20110113, FR0027 (reopening), FR0028 (reopening), dan FR0052 (reopening). Seri SPN20110113 dengan pembayaran bunga secara diskonto akan jatuh tempo tanggal 13 Januari 2011 atau berjangka waktu satu tahun. Seri FR0027 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50 persen, akan jatuh tempo tanggal 15 Juni 2015. Pembayaran kupon dilakukan setiap tanggal 15 Juni dan 15 Desember. Seri FR0028 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00 persen, akan jatuh tempo tanggal 15 Juli 2017. Pembayaran kupon dilakukan setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli. Seri FR0052 memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10,50 persen akan jatuh tempo tanggal15 Agustus 2030. Pembayaran kupon dilakukan setiap tanggal 15 Februari dan 15 Agustus. Penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI). Lelang bersifat terbuka menggunakan metode harga beragam. Pemerintah memiliki hak untuk menjual keempat seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan. Hasil lelang akan diumumkan pada hari yang sarna (Selasa), sementara settlement (pencatatan) akan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2010. (ant)
PLN Disetujui Naikkan Volume Obligasi JAKARTA - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menyetujui PT PLN (Persero) menaikkan volume obligasi dua kali lipat dari Rp 1,5 triliun menjadi Rp 3 triliun. Dalam siaran persnya, Direktur Keuangan PLN Setio Anggoro mengatakan, Bapepam telah menyetujui penambahan (upsize) obligasi PLN Setio Anggoro dari Rp 1,5 triliun menjadi Rp 3 triliun menyusul tingginya permintaan pasar (oversubscribe). Menurutnya, dana dari hasil obligasi tersebut diperkirakan diterima PLN dalam bulan Januari ini untuk tujuan pendanaan investasi. Obligasi PLN diterbitkan dalam dua jenis, yakni konvensional dan sukuk. Untuk Konvensional sebesar Rp 920 miliar, tenor tujuh tahun, bunga 11,95 persen dan Rp 1,783 triliun, tenor 10 tahun, bunga 12,55 persen. Sedangkan Sukuk sebesar Rp 130 miliar, tenor tujuh tahun, imbal hasil setara 11,9 persen dan Rp 167 miliar, tenor 10 tahun, imbal hasil setara 12,55 persen. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
TAK RAMAI - Sejumlah buruh angkut memuat semen ke sebuah kapal tradisional di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta kemarin. Musim pancaroba membuat aktivitas bongkar muat pelabuhan Sunda Kelapa tidak terlalu ramai.
SP Pertamina Tolak Direksi Titipan JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak calon direksi PT yang merupakan titipan kepentingan atau pihak tertentu. Presiden FSPPB Ugan Gandar kemarin mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan aspirasi tersebut melalui surat terbuka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di sejumlah media massa. “Kami akan menolak jika calon direksi merupakan figur titipan makelar jabatan, mafia minyak, pemain politik, atau oknum menteri. Kami ingin Presiden mendengar aspirasi ini,” katanya. Menurut Ugan Gandar, karyawan merupakan pemangku kepentingan utama Pertamina, sehingga akan lebih memahami harapan pemerintah menjadikan BUMN tersebut menjadi perusahaan kelas dunia. Ia
juga mengatakan, pihaknya sudah sampai pada titik jenuh melihat proses pergantian direksi Pertamina yang berulang kali tidak sesuai keinginan karyawan dan pada akhirnya tidak mencapai tujuan yang diinginkan. “Kali ini, kami tidak dapat berdiam diri lagi dan siap bereaksi jika pemerintah tidak mendengar aspirasi karyawan,” ujarnya. Calon direksi baru harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan Pertamina. Calon direksi, lanjutnya, juga mestilah telah lulus proses uji kelayakan dan kepaturan sesuai semangat Pasal 91 UU No 19 No 2003 tentang BUMN. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, saat ini tercatat
26 calon direksi Pertamina mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan dan 13 diantaranya dinyatakan lulus. Dari 26 calon tersebut, 11 di antaranya merupakan orang luar Pertamina. Namun, diketahui sejumlah nama yang tidak lulus uji kelayakan dan kepatutan juga diajukan oleh pihak-pihak tertentu ke TPA. Sebelumnya, Menneg BUMN Mustafa Abubakar memastikan keputusan perombakan direksi Pertamina paling lambat dilakukan pada akhir Januari 2010. Saat ini, kepastian perombakan hanya tinggal menunggu persetujuan TPA. Mustafa juga berulang kali menyampaikan posisi Dirut Pertamina tetap dijabat Karen Agustiawan dan akan menghapuskan jabatan Wakil Dirut. (ant)
FTA Rawan Penumpang Gelap JAKARTA - Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan, Edy Putra Irawadi mengatakan bahwa perjanjian perdagangan bebas (FTA) rawan ditunggangi penumpang gelap sehingga perlu pengamanan dalam pelaksanaannya. “Perlu pengamanan agar FTA efektif artinya supaya jangan ada penumpang-penumpang gelap yang memanfaatkan karena ini banyak sekali penumpang gelap,” kata Edy. Ia mencontohkan, untuk komoditas kopi saat ini Indonesia baru melakukan perjanjian dengan Korea. Namun di lapangan banyak sekali di pasar internasional yang menggunakan surat keterangan asal (SKA) Indonesia. “Kita banyak sekali mengalami hal-hal seperti ini, juga ekspor komoditas udang ke Amerika yang menggunakan
SKA kita, padahal bukan dari kita,” katanya. Untuk mengawal efektivitas FTA dan melakukan pengamanan, pemerintah membentuk Tim Penanggulangan Masalah Industri dan Perdagangan. “Ketuanya Menko Perekonomian, Wakil Ketua (Waka) I Menperin, Waka II Mendag, Ketua Pelaksana Sesmenko Perekonoami, saya wakilnya, anggotanya semua eselon I terkait, juga Kadin dan Apindo,” katanya. Nantinya akan dibuat subsub tim tapi fokusnya pada penguatan ekspor termasuk mengamankan FTA, bukan hanya dengan China tapi juga Korea, Jepang, dan India. Indonesia dinilai harus menjalin kerjasama dengan negara-negara lain untuk mendeteksi adanya penyalahgunaan SKA yang merugikan Indonesia.
Tim juga akan berupaya menyempurnakan sistem pemberitahuan impor dan ekspor barang (PIB/PEB) sehingga adanya penumpang gelap dalam FTA bisa dicegah. “Sistem ini kan sejak Dirjen Bea dan Cukainya Pak Eddy Abdurrachman tidak pernah berubah, padahal banyak sekali instrumen data yang perlu ditambah, misal bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan dan safeguard (pengaman). Ini kita ‘benerin’ supaya jangan banyak penumpang gelap banyak,” katanya. Selain itu, tim juga berupaya menyusun standar operasi dan prosedur (SOP) penanganan/penyelesaian kasus ekspor. “Banyak sekali kasus ekspor dan kita belum punya SOP. Tim akan menampung dan mempelajari masalahmasalah ini,” katanya. (ant)
Jasa Marga Bantah Ingkar Kasus BTS JAKARTA - PT Jasa Marga menyatakan tidak pernah mengingkari perjanjian dalam kasus bagi hasil ruas tol Cibitung-Cikampek dengan PT Bangun Tjipta Sarana karena semua kewajiban terhadap perusahaan itu sudah diselesaikan. “Pembayaran melalui bagi hasil dilaksanakan sejak Oktober 1992 sesuai perjanjian sudah kami selesaikan semua,” kata Sekretaris Perusahaan Jasa Marga Tbk, Okke Merlina, di Jakarta, kemarin. Kehadiran BTS dalam hal ini hanya sebagai kontraktor yang seharusnya akan berakhir setelah seluruh kewajiban sudah diselesaikan seluruhnya. Pernyataan tersebut untuk meluruskan berita seolah-olah perusahaan negara ini tidak taat terhadap perjanjian yang dibuat. BTS sebelumnya telah menuding Jasa Marga ingkar janji. “Kami kecewa dan sesalkan pernyataan Jasa Marga. Pernyataan itu sangat melukai komitmen BTS yang sejak awal menjalin kerja sama untuk mendukung pemerintah dalam penyediaan infrastruktur jalan tol,” kata OC Kaligis, kuasa hukum BTS. Jasa Marga telah menggugat BTS. Persidangan gugatan ini masih berjalan di Pengadilan Jakarta Pusat. Jasa Marga ingin menghentikan perjanjian yang telah dibuat BTS karena jika perjanjian kerja sama itu diteruskan, negara merugi Rp 445 miliar. Menurut Okke, gugatan Jasa Marga itu merupakan upaya terakhir untuk memin-
ta keadilan. Alasannya, selama ini Jasa Marga hanya menikmati hasil 1 persen dari bagi hasil yang seharusnya 69 persen untuk BTS dan 31 persen untuk Jasa Marga. Okke mengungkapkan bahwa gugatan tersebut adalah upaya terakhir setelah jalan mediasi dan pertemuan kedua pihak mengalami kebuntuan. Dia menambahkan BTS bukan investor, seperti yang disebut Kaligis, yang saling memberikan kepemilikan saham untuk membangun jalan tol. Pemilik konsesi ruas jalan Cibitung-Cikampek adalah Jasa Marga. BTS cuma kontraktor. BTS hanya ditugasi untuk membiayai dana pelebaran jalan dari Cikampek ke Cibitung sepanjang 9,4 kilometer dengan pola pembayarannya lewat bagi hasil selama 26 tahun. Jasa Marga telah menggugat BTS dalam proyek pelebaran jalan tersebut. Gugatan yang masuk ke Pengadilan Jakarta Pusat pada akhir Mei 2008 itu meminta BTS mengembalikan dana bagi hasil sebesar Rp 445 miliar. Angka ini didapat berdasarkan audit lembaga indipenden, Pricewaterhouse Coopers (PwC). Menurut PwC, semestinya utang Jasa Marga kepada BTS telah lunas pada 2002, sehingga pembayaran bagi hasil kepada BTS sejak 2002 hingga sekarang bisa dihitung sebagai kerugian negara. Karena itulah, Jasa Marga ingin menyelamatkan dana negara itu. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.