No. 45 tahun V
8 Halaman
Selasa, 8 Maret 2011
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Bisnis Jakarta/ant
OPSI PEMBATASAN BBM - Tim Kajian Pengaturan BBM memberikan tiga opsi yang diajukan kepada pemerintah, yang salah satunya dengan menaikkan harga Premium Rp 500.
Pembatasan BBM
Tunggu Diskusi Dengan DPR Pemerintah Diminta Atasi
Disparitas Harga Elpiji JAKARTA - Pusat Studi Kebijakan Publik meminta pemerintah segera mengatasi disparitas harga elpiji guna menekan tingkat kecelakaan akibat faktor tersebut. “Pemerintah harus segera mencari solusi dan tidak boleh menganggap sepele, karena ini berkaitan dengan keselamatan jiwa dan harta benda,” kata Direktur Puskepi Sofyano Zakaria di Jakarta, kemarin. Polda Metro Jaya mengungkapkan, praktik mengoplos elpiji atau memindahkan isi tabung dari 3 kg ke 12 kg dan 50 kg masih terus berlangsung. Pengoplosan tersebut membuat katup tabung rusak dan menjadi penyebab gas bocor, sehingga menimbulkan ledakan. “Dengan praktik tersebut, tabung yang kita beli baik dari tabung 3 kg atau 12 kg mungkin saja berasal dari perbuatan oplosan dan ini akan mengancam keselamatan,” ujar Sofyano. Menurut dia, praktik pengoplosan itu disebabkan disparitas harga jual yang cukup besar antara tabung 12 kg dengan elpiji 3 kg. Saat ini, harga elpiji 12 kg sebesar Rp5.350 per kg, sementara 3 kg hanya Rp4.250 per kg, atau harga berselisih Rp1.100 per kg. “Pemerintah harus menghapus atau memperkecil disparitas harga ini, agar tidak menarik pengoplosan,” ujarnya. Sofyano menyarankan, agar pemerintah memberikan subsidi kepada elpiji 12 kg setidaknya sebesar Rp1.000 per kg atau Rp900 miliar per tahun. Dana subsidi, lanjutnya, bisa berasal dari dividen Pertamina. Di sisi lain, PT Pertamina menata ulang agen, pangkalan dan pengecer elpiji. “Elpiji merupakan barang yang bisa meledak, sehingga tidak seharusnya penjualan elpiji boleh sebebas seperti saat ini,” ujarnya. Pertamina, juga harus mengatur penetapan pengecer atau penyalur dengan memperhatikan sarana dan fasilitasnya dan memberikan kuota terhadap agen elpiji, guna mencegah persaingan tidak sehat antaragen. Sofyano menambahkan, mengingat elpiji 3 kg merupakan barang bersubsidi, maka tidak pantas jika penjualan elpiji 3 kg disamakan dengan bisnis biasa. “Pemerintah mesti mengendalikan pembelian elpiji 3 kg, sehingga hanya masyarakat yang berhak membeli elpiji bersubsidi,” katanya. (ant)
KURS RUPIAH 8.500
8.889
8.807 8.893
9.000
9.500 1/2
2/3
3/3
JAKARTA - Pemerintah belum bisa memberikan kepastian untuk opsi pembatasan konsumsi BBM bersubsidi atas hasil kajian dari Tim Pengawasan Kebijakan Pembatasan BBM Bersubsidi karena diperlukan diskusi terlebih dahulu dengan komisi VII DPR RI. Apalagi saat ini pemerintah masih memantau situasi global yang mengakibatkan harga minyak menjadi fluktuatif, demikian disampaikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa saat ditemui di Jakarta, kemarin. “Melihat asumsi-asumsi sudah berubah, maka perlu ada satu kajian yang lebih komprehensif dari suatu asumsi harga yang tinggi dan sebagainya itu. Saya berhenti sampai di situ, karena kalau saya tambah lagi,
DPR saja belum mendengarkan paparannya masa saya sudah bicara,” ujarnya. Pemerintah hari ini telah menerima hasil kajian tim pengkaji kebijakan tersebut dengan tiga pilihan untuk menghemat BBM bersubsidi namun belum ada keputusan opsi mana yang akan diterapkan dan baru akan dibicarakan dengan DPR pada Selasa (8/3) besok. “Tadi itu kita mendengarkan paparan dari tiga tim, UI, ITB, UGM. Dipaparkan hasil kajian tambahan dari aspek-aspek sosio ekonomi dan juga hal yang terkait dengan kesiapan. Dari itu semua memang apa yang menjadi paparan Pemerintah pada waktu itu tentang pentingnya pembatasan,” ujar Hatta. Hatta menjelaskan opsi
yang akan diambil setelah didiskusikan dengan DPR dalam implementasi kebijakan tersebut harus tepat sasaran. “Pilihan terbaik untuk mengurangi beban-beban subsidi yang tidak berhak. Yang seharusnya diberikan subsidi itu yang pas dan memang harus diberikan (kepada masyarakat yang membutuhkan),” ujarnya. Ketua Tim Pengawasan Kebijakan Pembatasan BBM Bersubsidi, Anggito Abimanyu memastikan ada tiga opsi pembatasan yang akan diajukan kepada pemerintah dan DPR untuk segera direalisasikan agar volume BBM bersubsidi tidak melampaui angka 38,5 juta kiloliter. Menurut dia, opsi pertama adalah menaikkan harga Premium Rp500 perliter namun untuk
Rupiah Lanjutkan Penguatan JAKARTA - Kurs mata uang Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di pasar spot antarbank Jakarta kemarin kembali menguat sebesar 14 poin ke posisi Rp8.776 dibanding sebelumnya yang sebesar Rp8.790. Pengamat pasar uang Cece Ridwan mengatakan, mata uang dalam negeri yang terus menguat terhadap dolar AS diprediksi akan terus berlanjut seiring dengan proyeksi pelaku pasar bahwa Bank Indonesia akan menaikkan suku bunganya. “Rupiah akan terus berlanjut seiring dengan adanya proyeksi akan dinaikkanya suku bunga,” kata dia.
Penguatan rupiah saat ini juga ditujukan untuk menahan laju naiknya inflasi pada bulan berikutnya. Tren membaiknya fundamental ekonomi Indonesia, lanjut dia, menjadi pemicu dana asing akan masuk ke dalam negeri (capital in fow) di 2011 akan lebih deras dibanding tahun sebelumnya. Di tengah pelemahan dollar AS terhadap mata uang utama lainnya, memberi kesempatan pada rupiah yang cenderung berada dalam tren penguatan,” kata dia. Indeks saham Asia dan indeks Dow Jones yang mempunyai kecenderungan tren menguat,
termasuk indeks Indonesia menjadi katalis penguatan rupiah bergerak rally. “Tapi di satu sisi meroketnya harga minyak mentah dan mulai naiknya angka inflasi menjadi faktor penekan indeks. Kedua hal itu masih membebani indeks saham sehingga para pelaku pasar akan terus mewaspadai koreksi yang terjadi di bursa kendati sudah memasuki over sold,” katanya. Sementara, berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI) rupiah hari ini menguat 4 poin berada diposisi Rp8.789, dibanding perdagangan sebelumnya Rp8.793. (ant)
Ekonomi Nasional Tetap Tumbuh JAKARTA - Ekonomi nasional diprediksi masih akan tumbuh di atas enam persen, kendati terdapat beberapa hambatan akibat kisruh yang terjadi di Libya yang sedikit banyak mempengaruhi pertumbuhan beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Retail Banking PT Panin Bank, Ken Ng, di Jakarta keamrin mengatakan, ekonomi nasional masih tumbuh di atas enam persen, meski muncul berbagai hambatan akibat global warning yang
sedikit banyak memang mempengaruhi pertumbuhan tersebut. “Gejolak di Libya setelah Mesir belum memberikan dampak yang berarti meski gejolak tersebut memicu harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan yang cukup besar,” katanya. Pertumbuhan ekonomi nasional seharusnya dapat lebih tinggi dari yang ditargetkan pemerintah. Apalagi kawasan Asia saat ini merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi dunia. Ia menambah-
kan, Bank Panin juga berencana kembali menerbitkan surat utang obligasi subordinasi (subdebt), setelah tahun lalu telah meluncur Rp2,5 triliun. “Tahun lalu kita sudah Rp2,5 triliun. Ada kemungkinan (penerbitan kembali). Ada pula opsi-opsi lain. penerbitan surat utang ini bertujuan untuk menambah permodalan perseroan. Opsi penambahan dana juga sudah disampaikan kepada Bank Indonesia (BI) dalam Rencana Bisnis Bank (RBB),” katanya. (ant)
angkutan umum diberikan semacam cash back atau jaminan kembalian, sehingga tarifnya tidak naik. “Itu berarti kendaraan bermotor maupun mobil pribadi harus membayar biaya tambahan (untuk premium) termasuk kendaraan umum, tapi untuk kendaraan umum dengan sistem cash back, karena mereka melakukan pelayanan umum kepada masyarakat,” ujarnya. Opsi kedua, lanjut Anggito, perpindahan penggunaan BBM bagi kendaraan pribadi dari Premium kepada Pertamax, agar ada pengurangan konsumsi BBM bersubsidi oleh pengguna kendaraan pribadi yang saat ini mencapai angka 3 juta kiloliter pertahun. Menurut dia, opsi tersebut ditetapkan dengan menjaga harga pertamax ber-
dasarkan survey atas kemampuan daya beli masyarakat sekitar Rp8.000 per liter. “Jadi mereka pindah ke pertamax, hanya pada harga berapa ditetapkan ? yang paling feasible adalah kalau penetapan harga sekitar Rp8 ribu, berdasarkan survey kemampuan daya beli masyarakat pengguna pertamax sekarang,” ujar Anggito. Opsi ketiga, ia mengatakan, pemerintah dapat melakukan penjatahan konsumsi premium dengan sistem kendali yang berlaku tidak hanya untuk kendaraan umum tapi juga kendaraan pribadi. “Jadi ada penjatahan. Itu berlaku tidak hanya untuk kendaraan angkutan umum tapi juga untuk motor diberikan semacam penjatahan,” ujarnya. (ant)
Pemerintah Terus
Pantau Kenaikan Harga Minyak JAKARTA - Pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak mentah dunia yang naik sekitar 21 persen dalam dua pekan terakhir akibat krisis politik di Libya. Menko Perekonomian Hatta Radjasa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun memberikan arahan agar produksi minyak mentah siap jual dinaikkan. Selain itu, Presiden pun memberikan arahan agar dilakukan penghematan energi dan juga penanggulangan kenaikan harga minyak agar tidak berdampak pada pangan. “Kita pantau terus. Presiden selalu memberi arahan untuk meningkatkan produksi kita, hal berkaitan dengan pangan, lalu penghematan energi dan jangan boros energi,” tuturnya. Sedangkan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan Presiden cukup prihatin
dengan pergerakan harga minyak mentah dunia saat ini dan menyampaikan arahan agar Menko Perekonomian terus mencermati kenaikan harga tersebut. “Memang Presiden prihatin, menyampaikan agar Menteri Bidang Perekonomian terus-menerus mencermati harga minyak terakhir yang sudah demikian tinggi,” katanya. Harga minyak mentah dunia sudah meningkat 18 dolar AS per barel dalam dua pekan terakhir di pasar New York, Amerika Serikat. Harga minyak Brent untuk pelepasan April pada Jumat 4 Maret 2011 mencapai 115,97 dolar AS per barel, atau naik 1,18 dolar AS per barel dibandingkan dua hari sebelumnya. Kenaikan harga minyak mentah dunia itu dikhawatirkan meningkatkan beban subsidi anggaran bahan bakar minyak dalam APBN dan bisa mengancam kenaikan harga sejumlah komoditas bahan pangan. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rina Ratna, Kontributor Bekasi : Muhajir, Nendi Kurniawan, Safa Aris Muzakar, Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI
Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.