No. 66 tahun V
8 Halaman
Rabu, 6 April 2011
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
ASEAN Perlu
Atasi Ketimpangan Perekonomian JAKARTA - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) perlu mengatasi ketimpangan perekonomian di antara negara-negara anggotanya, kata Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Emil Salim, di Jakarta, kemarin. “Kondisi perekonomian negara-negara ASEAN saat ini masih timpang, Singapura dan Brunei itu tingkat tinggi, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina di tengah sementara Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam tertinggal,” katanya. Selain itu, terdapat juga ketimpangan kemajuan antara kota dan desa, ketimpangan perkembangan ekonomi dan lingkungan serta ketimpangan sosial dan ekonomi, jelasnya dalam seminar yang diselenggarakan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dengan tema ASEAN dan Indonesia 2030. “Bayangkan, Thailand utara maju namun Thailand selatan masih kekurangan, Filipina utara hebat namun Filipina selatan tertinggal, Indonesia barat bagus, Indonesia timur kesulitan,” katanya. Emil Salim melihat bahwa bila ASEAN melanjutkan pola kerja seperti saat ini, maka pada 2030 akan terjadi ketimpangan yang lebih besar, sehingga perlu ada rancangan yang dapat mengoreksi ketimpangan tersebut. “Perlu ada cetak biru bukan dengan pola ekstrapolasi (perluasan) data di luar data yang tersedia, tetapi tetap mengikuti pola kecenderungan data yang tersedia itu), tapi menggali bagaimana mengoreksi ketimpangan tersebut, misalnya membangun konektivitas wilayah Indonesia barat dan timur” ungkapnya. Wakil Menteri Perdagangan, Mahendra Siregar, mengakui cetak biru pilar ekonomi ASEAN belum dapat mengatasi kesenjangan pembangunan di antara negara-negara anggota ASEAN. (ant)
KURS RUPIAH
8.500
8.712
8.721
9.000
8.722 9.500 24/3
23/3
29/3
Bisnis Jakarta/ant
RUU AKUNTAN PUBLIK - Menkeu Agus Martowardojo (kiri) disaksikan Wakil Ketua DPR Pramono Anung memberikan penghormatan kepada anggota DPR saat Rapat Paripurna DPR ke-23 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4). Pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan RUU Akuntan Publik menjadi Undang-Undang.
Dugaan Kesalahan Citibank
Pemerintah Diminta Segera
Terus Diselidiki
Ganti Jajaran Direksi Pertamina
JAKARTA - Bank Indonesia terus menyelidiki kemungkinan adanya pelanggaran peraturan mengenai kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu yang dilakukan Citibank dalam kasus tewasnya nasabah kartu kredit Citibank. “Bagian pengawasan sistem pembayaran BI saat ini sedang mempelajari surat-surat perjanjian Citibank dengan perusahan jasa penagih yang mungkin melanggar aturan BI,” kata Analis Madya Senior Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran BI Puji Atmoko di Jakarta, kemarin. Jika Citibank terbukti melanggar aturan, BI akan mengirimkan surat peringatan pertama agar Citibank memperbaikinya, dan jika tidak dipatuhi BI akan mengirim surat peringatan kedua. “Jika
tetap tidak dipatuhi maka BI baru bisa mencabut ijinnya sebagai penerbit kartu kredit di Indonesia,” katanya. Jika ada pelanggaran ketentuan dalam penyelenggaraan kartu kredit maka bank penerbit harus bertanggungjawab meski yang melakukannya adalah perusahaan pihak ketiga seperti jasa penagih utang kartu kredit. “Bank tidak bisa mengelak kalau ada pelanggaran. Jadi sebaiknya harus hati-hati gunakan pihak ketiga,” katanya. Selama ini, BI sudah beberapa kali memberikan surat peringatan kepada bank penerbit kartu kredit namun lebih pada persoalan penggunaan kartu chip. Peraturan BI no.11/ 11/2009 tentang alat pembayaran tentang kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dimuat aturan
tentang jasa penagihan utang yang tidak boleh melakukan kekerasan. Sebelumnya, Kepala Biro Humas Bank Indonesia Difi A Johansyah mengatakan, BI akan memberikan sanksi administrasi kepada manajemen Citibank karena melanggar peraturan BI mengenai tanggung jawab menggunakan pihak ketiga dalam penagihan utang kartu kredit. Dari PBI itu, BI juga sudah mengeluarkan surat edaran BI nomor 11/10/DASP/2009 yang mengatur penggunaan jasa penagihan utang kartu kredit. Dalam SE itu disebutkan bahwa jasa penagihan boleh digunakan jika kredit termasuk kategori macet, penagihan tidak boleh pakai kekerasan dan tanggungjawab hukum oleh bank bersangkutan. (ant)
JAKARTA - Pemerintah diminta segera melakukan pergantian jajaran direksi PT Pertamina terkait terbakarnya kilang minyak di Cilacap. “Pemerintah harus segera melakukan evaluasi dan segera lakukan pergantian direksi Pertamina,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Effendi Simbolon, di Senayan Jakarta, kemarin. Menurut dia, pihak yang paling bertanggung jawab atas terbakarnya kilang Cilacap adalah Direktur Utama (Dirut) Pertamina. Dengan begitu, Dirut Pertamina layak mundur atas kejadian ini. “Dirut layak mundur karena segala sesuatu menyangkut pengelolaan Pertamina itu mestinya sudah ada standar operasional prosedurnya,” kata Effendi. Ia minta persoalan itu tak dilihat secara sederhana sebagai ka-
sus kebakaran kilang semata, tapi lebih merupakan keteledoran jajaran direksi yang telah terbiarkan cukup lama. Sampai saat ini, kasus serupa telah kerap terjadi di berbagai wilayah operasi Pertamina. “Selama ini direksi lebih banyak mengurus kepentingan internal ketimbang melakukan pengelolaan secara profesional,” katanya. Akibatnya, anggota DPR dari Fraksi PDI-P itu berpendapat, lebih banyak waktu direksi Pertamina yang tersita untuk mengurus kepentingan yang pada prinsipnya bukan ranah mereka. Effendi menambahkan, pemerintah harus peka menangani masalah tersebut. “Kita bisa lihat kinerja Pertamina selama ini, potensi besar tapi eksplorasi yang dilakukannya masih cukup kecil,” katanya. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rina Ratna, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI
Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.