No. 198 tahun III
8 Halaman
Selasa, 3 November 2009
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
BI Rate Flat JAKARTA - Ekonom BNI Ryan Kiryanto memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan suku bunga acuan BI rate akan flat (datar) pada level 6,5 persen, meski inflasi pada Oktober hanya 0,19 persen. “Saya kira BI rate akan bergerak flat di level 6,5 persen sebagai level bottom (level paling dasar), dan berat bagi BI untuk turunkan BI rate lagi karena ekspektasi inflasi bakal naik sebagai imbas dari pertumbuhan ekonomi yang disokong masyarakat,” katanya di Jakarta, kemarin. Hal ini diungkapkan Ryan untuk menanggapi inflasi Oktober yang cukup rendah sebesar 0,19 persen, sehingga inflasi tahun kalender (Januari-Oktober) hanya 2,48 persen. “Dengan ditahannya BI rate justru akan memberikan sentimen positif untuk rupiah di tengah menguatnya dolar AS menyusul pertumbuhan ekonomi AS 3,5 persen pada triwulan III yang lalu,” katanya. Ia menambahkan, pada akhir 2009 BI rate akan tetap 6,5 persen. Hal ini karena inflasi ia perkirakan berada di level 4,24,4 persen. (ant)
Inflasi di Bawah Target JAKARTA - Gempa di Sumatera Barat sumbang inflasi terbesar pada Oktober 2009. Dari data BPS, tercatat Padang mengalami inflasi tertinggi sebesar 1,78 persen. “Sejak gempa, memang harga-harga di sana (Padang) meroket,” ujar Kepala BPS Rusman Heriawan dalam jumpa pers bulanan di Gedung BPS. Dia mengatakan, dari angka inflasi Oktober 2009 sebesar 0,19 persen, 45 kota mengalami inflasi dan 21 kota mengalami deflasi. Sedangkan inflasi selama Januari hingga Oktober 2009 mencapai 2,48 persen dan inflasi Oktober 2009 bila dibandingkan dengan Oktober 2008 sebesar 2,57 persen. Rusman mengungkapkan, pihaknya optimis angka realisasi inflasi selama tahun ini akan sesuai dengan target pemerintah sebesar 4,5 persen. Bahkan, tambah dia, di bawah asumsi pemerintah tersebut. “Kalau tidak ada kebijakan pemerintah yang membuat shock, saya rasa inflasi (2009) akan di bawah 4 persen,” tukasnya. Dari tujuh kelompok, enam di antaranya mengalami inflasi yaitu bahan makanan 0,28 persen, makanan jadi, rokok dan tembakau 0,7 persen, perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,24 persen, sandang 0,37 persen, kesehatan 0,2 persen, dan pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,34 persen. Sementara kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi 0,71 persen. “Oktober tarif angkutan sudah kembali normal, tidak ada lagi tuslah,” cetusnya. Sebenarnya, tambah Rusman, dari tujuh kelompok di atas bahan makanan mengalami deflasi. Namun, karena ada kenaikan luar biasa pada komoditas cabe merah dan cabe rawit masing-masing sebesar 0,19 persen dan 0,03 persen. “Mie instant dan yang bukan juga inflasi 0,03 persen, kontrak rumah 0,03 persen, jeruk dan bawang putih masing-masing inflasi sebesar 0,02 persen,” katanya. (fel)
KURS RUPIAH 9.555
9.000 9.500
9.595
9.590
10.000 29/10
30/10
2/11
Bisnis Jakarta/ant
ANTISIPASI LONJAKAN MINYAK - Pekerja menunggu konsumen di sebuah SPBU di Jakarta, akhir pekan lalu. Pemerintah mengaku telah menyiapkan langkah khusus untuk mengantisipasi gejolak harga minyak dunia agar kondisi dalam negeri tak terlalu berpengaruh.
Antisipasi Lonjakan Harga Minyak Internasional
Siapkan Langkah Khusus JAKARTA - Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) mengklaim telah menyiapkan sejumlah langkah khusus menghadapi kemungkinan lonjakan harga minyak mentah dunia. Sebagai diketahui, gejolak harga komoditas ‘emas hitam’ ini berimplikasi besar terhadap kemampuan pemerintah mengelola fiskal negara. Menteri ESDM Darwin Saleh menyatakan, sejumlah langkah yang tengah diupayakan seperti meningkatkan produksi minyak nasional, mendorong diversifikasi energi untuk bahan bakar. Menurut Dar-
win, kondisi harga minyak itu harus dilihat dalam konteks lebih luas. “Wajar kalau ekonomi dunia ternyata lebih tinggi atau tidak serendah dari yang sebelumnya dikhawatirkan,” ujar Darwin kepada wartawan di Jakarta, kemarin. Terkait implikasi kondisi harga minyak dunia yang cenderung naik terhadap harga BBM dalam negeri, Darwin menyatakan, hal itu akan dibahas dalam kementerian negara koordinator perekonomian. Pembahasan masalah itu melibatkan menteri keuangan, menteri energi dan sumber daya mineral
(ESDM), dan menteri lainnya. Namun dalam kaitannya dengan ketahanan energi, terlepas dari harganya berapa, pemerintah sudah mempersiapkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan itu. “Pada dasarnya, dampak harga minyak dunia pada harga bbm adalah kalau kita masih banyak mengimpor minyak.”Jadi kalau ekspor minyak mentah lebih banyak dari impor, berarti neraca perdagangan kita untuk minyak mentah untuk surplus,” kata Darwin. Persoalannya, karena Indonesia mengimpor BBM, maka
Kewenangan Pajak Terpisah JAKARTA - Pemerintah mengemukakan, kewenangan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sudah dipisahkan dengan kewenangan legislatif dan yudikatif. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, fungsi legislatif tertuang dalam Undang-undang APBN dan fungsi yudikatif berada di bawah Mahkamah Agung. “Dirjen Pajak hanya melaksanakan apa yang ditetapkan dalam UU PPh, PPN, KUP (Ketentuan Umum Perpajakan-red), dan UU APBN,” tuturnya usai di Kantor Pusat Ditjen Pajak, kemarin. Dia menyatakan, fungsi legislasi itu di bawah Menteri Keuangan dan UU APBN. Sehingga, Dirjen Pajak tidak memiliki kewenangan sendiri untuk menetapkan tarif tanpa melalui UU. “Jadi sebetulnya, fungsi legislasi itu sudah dipisahkan,” katanya. Sekarang pajak itu, imbuh dia, tidak lebih dari mengimplementasikan peraturan perundangundangan dan enforcement atau
memaksimalkan penerimaan melalui pajak dan kepatuhan. “Jadi seluruh legislasi dan policy pajak itu selamanya harus selalu tertuang dalam UU
Sri Mulyani Indrawati
APBN,” tegasnya. Sementara mengenai kewenangan yudikatif, Menkeu menyatakan, Pengadilan Pajak berada di bawah otoritas Mahkamah Agung dengan fasilitas Ditjen Pajak. Penunjukkan hakim pengadilan pajak, pengangkatan hakim, dan peneta-
pan karirnya semua diatur MA. “Saya melihat ada ketidakpahaman mengenai konsep. Sekarang ini Dirjen Pajak itu implementator saja, tapi keberatan banding masih ada di Ditjen Pajak,” tukas dia. Direktorat Banding dalam Ditjen Pajak, tambahnya, diperlukan untuk menampung keluhan para wajib pajak atau apabila terjadi perbedaan dalam penetapan penghitungan. “Itu bukan berarti mengambil alih fungsi yudikatif. Kalau kemudian tidak ketemu sama sekali, untuk membawa perkara itu ke peradilan ada proses peradilan sendiri,” paparnya. Sebelumnya, dalam pertemuan National Summit 2009, para pengusaha dan stakeholder memberikan masukan pada pemerintah untuk memisahkan kewenangan Ditjen pajak. Pengusaha menghendaki kewenangan Ditjen Pajak hanya terbatas pada otoritas eksekutif saja, tidak termasuk kewenangan legislatif dan yudikatif. (fel)
ada kaitannya dengan tingkat produksi dan lifting BBM secara nasional. Untuk itu kami pemerintah akan berupaya meningkatkan sumur-sumur yang ada. Upaya lain adalah konversi dan diversifikasi baik aspek pasokan dan permintaan. “BBM jangan jadi satu-satunya andalan baik sebagai energi primer untuk pembangkit listrik maupun keperluan konsumsi,” ujarnya. Kesempatan terpisah, Kepala BP MIGAS R. Priyono memprediksi, rata-rata produk minyak mentah tahun ini hanya sebesar 955 ribu per hari (bph), masih di bawah target APBN
2009 sebesar 960 ribu bph. Menurut Priyono, tidak tercapainya target dalam APBN 2009 tersebut disebabkan sejumlah masalah teknis. Diantaranya, belum berproduksi penuhnya lapangan Tangguh, adanya kasus pencurian di lapangan PHE ONWJ, terhentinya produksi gas dan kondensat di lapangan Glagah Kambuna dan terminal apung milik Energi Mega Persada sering ombak sehingga produksi di Blok Kangen terhambat. ”Kalau tidak ada kendala teknis sebenarnya kita bisa nambah produksi,” tukasnya. (ind)
Proyek Listrik Dijamin JAKARTA - Pemerintah mempertimbangkan untuk menjamin proyek percepatan 10.000 ribu Megawatt (MW) tahap kedua yang dibangun swasta (IPP/ Independent Power Producer). Meski diakui, pemerintah tidak mungkin sepenuhnya meninggalkan energi fosil seperti batu bara sebagi bahan baku pembangkit listrik “Soal jaminan kita pertimbangkan, apakah proyek yang ditawarkan kepada swasta dijaminkan seperti proyek yang dibangun PLN,” ujar Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi J. Purwono di Jakarta, Senin (2/10) Purwono menuturkan, dalam proyek 10 ribu MW tahap kedua tersebut PLN seharusnya yang membangun penyediaan kapasitas. Namun, karena keterbatasan dana yang dimiliki perusahaan listrik plat merah itu hanya menyanggupi 6.000 MW sedangkan swasta 4.000 MW. Purwono menambahkan, realisasi pembangunan proyek itu tinggal menunggu peraturan
presiden (Perpres) yang saat ini sudah masuk di Kantor Menko Perekonomian dan diharapkan bisa berjalan sebelum program 100 hari program kerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) kedua. Dia mengakui, dalam proyek percepatan tahap kedua tersebut tidak mungkin sepenuhnya menggunakan energi terbarukan yang ramah lingkungan, seperti air dan panas bumi mengingat tidak semua daerah memiliki potensi yang besar energi itu. “Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki potensi panas bumi dan air,” tutur Purnowo. Sementara itu, Purnowo mengatakan adanya usulan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) masuk dalam 10.000 MW tidak mudah untuk direalisasikan, karena biaya yang dibutuhkan dalam mengembangkan energi tersebut tidak sedikit. “Tergantung uangnya. Lagipula, dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan (RUKN) PLTN baru dapat masuk energi listrik pada 2026,”terangnya. (ind)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.