No. 226 tahun IV
8 Halaman
Kamis, 2 Desember 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Peningkatan Investasi
Harus Diikuti Peningkatan SDM JAKARTA - Pemerintah berencana akan meningkatkan arus investasi ke dalam negeri agar pertumbuhan ekonomi tumbuh lebih besar. “Upaya ini harus diikuti tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan sehingga menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan,” kata Dirut Inti Pesan Consulting, Kus Heryuwono dalam keterangan persnya di Jakarta, kemarin. Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga kerja profesional, Intipesan Consulting bersama Perhimpunan Manajemen Sumberdaya Manusia Indonesia akan menyelenggarakan Konvensi Nasional SDM dalam event Indonesia HR Expo 2010. Menurut Kus Heryuwono, HR Expo 2010 akan dihadiri kurang lebih 800 peserta yang terdiri para praktisi SDM dan akademisi dari berbagai perusahaan dan perguruan tinggi. Dalam HR Expo 2010 kali ini mengundang para pelaku terbaik dalam praktek manajemen SDM untuk membangun kualitas tenaga kerja dalam negeri. “Kami berkomitmen untuk mendorong penngkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia Indonesia demi meningkatkan daya saing tenaga profesional,” tuturnya. Sementara itu Ketua Perhimpunan Manajemen Sumberdaya Manusi Indonesia, Sapta Putra Yadi mengatakan, yang patut jadi perhatian adalah pesaing tenaga profesional bukan hanya dari dalam negeri tapi juga tenaga kerja asing profesional. (ant)
Tekanan Negatif Rupiah Berkurang JAKARTA - Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, kemarin sore, turun tipis lima poin karena tekanan pasar makin berkurang akibat membaiknya saham-saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hanya turun tipis menjadi Rp9.017Rp9.028 per dolar dari sebelumnya Rp9.012-Rp9.022. Direktur Retail Banking PT Bank Mega Tbk, Kostaman Thayib, mengatakan, para pelaku pasar mengurangi kegiatannya melepas rupiah melihat pelaku asing di Bursa EFek Indonesia (BEI) aktif membeli saham. Aktifnya pelaku asing membeli saham di BEI karena harga saham-saham itu sudah murah setelah merosot tiga hari berturut-turut.
Kondisi ini, diperkirakan masih berlangsung sehingga kenaikan indeks harga saham gabungan (IHSG) masih terjadi. Indeks BEI sebelumnya merosot tajam hingga mendekati level 3.500 poin yang sempat mencapai angka 3.757 poin lebih, ucapnya. Rupiah kalau melihat kondisi pasar yang makin negatif seharusnya terus terpuruk hingga menjauhi level Rp9.000 per dolar. Namun pelaku BEI khususnya asing berinisiatif lain, mererka lebih cenderung membeli saham yang memberikan sentimen positif terhadap pasar uang domestik. Karena itu, rupiah akan mengalami kenaikan meski dalam kisaran yang sempit. (ant)
KURS RUPIAH 8.500
9.010 9.012
9.000
9.017
9.500 29/11
30/11
1/12
Bisnis Jakarta/ist
BERMASALAH – Anggota DPR masih mempermasalahkan IPO Krakatau Steel dan minta pemerintah menunda privatisasi sebelum masalah KS ini diselesaikan.
Tunda Privatisasi BUMN ! JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR-RI meminta pemerintah menunda seluruh kegiatan privatisasi BUMN, sebelum kasus penawaran saham perdana kepada publik (IPO) PT Krakatau Steel Tbk diselesaikan. “Kami meminta Kementerian BUMN tidak menggelar privatisasi, terutama melalui IPO, sebelum pro kontra seputar IPO KS dibuka,” kata anggota DPR Fraksi PDIP Syukur Nababan, di sela Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri BUMN, di Gedung MPR/DPRRI, Jakarta, Selasa malam. Menurut Syukur, penun-
daan privatiasai untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar lagi. Hingga kini kejanggalan-kejanggalan IPO KS mulai dari penetapan harga, penjatahan hingga diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia masih penuh misteri. Penetapan harga sebesar Rp 850 per lembar, merupakan salah satu yang krusial yang masih harus dimintai pertanggungjawabannya. “Harga saham KS dengan senilai Rp 850 per lembar sangat tidak masuk akal, sehingga patut diduga yang menyebabkan harga terlalu rendah,” katanya.
Untuk itu, tiga pihak yang perlu dimintai pertanggungjawabannya adalah emiten (KS), Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham, dan penjamin emisi. “Ketiga pihak ini harus bertanggungjawab atas keputusan yang dinilai merugikan negara,” katanya. Kementerian BUMN juga diminta mempertanggungjawabkan pengalokasian saham KS. “Selain ada dugaan bahwa sejumlah pihak mendapat jatah alokasi yang lebih banyak, juga salah dalam membaca prioritas pembeli,” katanya. Pertimbangan mengalokasi-
Dana Asing Terus Turun JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat portofolio domestik yang dimiliki investor asing selama minggu terakhir November terus turun karena meningkatnya risiko akibat sentimen negatif dari kekhawatiran krisis utang Eropa, rumor kenaikan suku bunga China dan kondisi politik Korea. Kepala Biro Humas BI Difi A Johansyah di Jakarta, Rabu, mengatakan aliran keluar dana asing juga dipengaruhi oleh tindakan penyesuaian posisi portofolio menjelang akhir
tahun oleh investor asing. Porsi kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) turun dari 29,5 persen menjadi 29,2 persen dan SBI turun dari 30,0 persen menjadi 28,8 persen. Selain itu, selama November, penempatan dana asing pada instrumen rupiah turun Rp13,7 triliun, dan terbesar pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Faktor penurunan penempatan dana asing pada SBI juga disebabkan oleh keterbatasan pasokan SBI di pasar sekunder,
sehingga volume rata-rata harian SBI di pasar sekunder pada minggu terakhir November turun dari Rp 1 triliun (minggu sebelumnya) menjadi Rp 0,6 triliun. Pada minggu terakhir November, kebutuhan likuiditas lebih kecil dari tambahan likuiditas sehingga operasi moneter mengalami net kontraksi. Tambahan likuiditas dari ekspansi rekening pemerintah yang lebih besar dari kebutuhannya, menyebabkan operasi moneter secara net mengalami kontraksi Rp 7,6 triliun. (ant)
Tekanan Inflasi Berlanjut Tahun Depan JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution memperkirakan, tekanan inflasi pada 2010 akan berlanjut di 2011 seiring dengan perkembangan kondisi perekonomian ke depan, namun diperkirakan tidak akan melebihi 6,0 persen. “Dari awal tahun, tekanan inflasi di 2011 akan berlanjut namun tidak akan lebih tinggi dari 6,0 persen,” kata Darmin usai menghadiri rapat kerja Komisi XI DPR di Jakarta, kemarin. Menurut dia, inflasi tak akan di atas 6,0 persen jika tak terjadi hal-hal yang luar biasa yang mendorong laju inflasi. Untuk 2010, BI sejak awal memperkirakan inflasi sedikit di atas 6,0 persen. Hal ini karena pada Juli tercatat beberapa kejadian yang mendorong inflasi seperti kenaikan tarif dasar listrik dan cuaca buruk sehingga produksi pertanian/pangan juga melemah. Dalam Prognosa BI, asumsi makro ekonomi untuk anggaran BI, inflasi ditetapkan sebesar 6,5 persen untuk tahun 2010 sedangkan di 2011 sebesar 5,3 persen. Di tempat terpisah, Badan Pusat Statistik
(BPS) melaporkan bahwa inflasi bulan November 2010 mencapai 0,60 persen. Kepala BPS Rusman Heriawan mengatakan, inflasi di bulan November terjadi karena pengaruh harga beras yang mengalami peningkatan dan menyumbang inflasi 0,12 persen. “Angka inflasi cukup tinggi dan sudah diperkirakan sebelumnya. Ini disebabkan oleh kenaikan harga komoditas,” ujarnya. Selain itu, ia menambahkan, inflasi juga dipengaruhi oleh kenaikan harga cabe merah yang menyumbang inflasi 0,10 persen, bawang merah 0,07 persen, harga emas dan perhiasan 0,05 persen, serta minyak goreng yang menyumbang 0,04 persen dari inflasi 0,60 persen. “Inflasi memang mengkhawatirkan, karena kalau Desember tidak deflasi akan menembus angka enam persen,” ujar Rusman. BPS mencatat, dengan inflasi November sebesar 0,60 persen, maka inflasi tahun kalender selama Januari hingga November sebesar 5,98 persen, sedangkan inflasi tahunan (yoy) mencapai 6,33 persen. (ant)
kan kepada investor tier 1 (jangka panjang) dimaksudkan agar memperoleh investor berkualitas. Namun diutarakan Syukur, terutama investor asing yang diharapkan menjadi investor jangka panjang langsung melepas saham yang dimilikinya beberapa jam setelah listing perdana digelar. Untuk itu, ia menyayangkan mengapa saham KS ditawarkan dengan harga yang paling minimal. “Padahal emiten sendiri sepekan menjelang IPO sudah mengindikasikan harga saham sekitar Rp 1.000 per lembar. Ini malah diobral. Kalau mau
dijual murah seharusnya ke rakyat saja,” ujarnya. Masalah penjatahan juga menjadi sorotan karena diduga ada praktik yang menguntungkan pihak tertentu. Untuk itu, Syukur mengatasnamakan Fraksi PDIP di DPR, minta data penetapan harga, dan penjatahan dibuka kepada publik, sehingga diketahui apakah kebijakan harga IPO tersebut menyalahi aturan atau tidak. “Pembukaan data, agar tidak lagi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, tuduhan, serta mengungkapkan tranparansi bagi publik,” tuturnya. (ant)
RUU OJK Masuki Tahap Krusial JAKARTA - Ketua Pansus RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusron Wahid mengatakan, saat ini pembahasan RUU tersebut mulai memasuki tahap krusial yaitu soal struktur kelembagaan, terutama masalah Dewan Komisioner (DK). “Pembahasan OJK tinggal menyisakan dua bab pokok bahasan penting, yaitu soal struktur kelembagaan, terutama masalah Dewan Komisioner (DK) dan Protokol Koordinasi antara OJK dengan BI, Pemerintah dan LPS,” kata Nusron di Jakarta, kemarin. Dikatakannya, untuk DK konsep pemerintah terdiri dari tujuh orang yaitu dua “ex-officio” dari Kemenkeu dan dari Deputi Gubernur BI, dua dari unsur profesional dan akademisi yang dipilih DPR dan tiga kepala eksekutif bidang pengawas perbankan, pasar modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Fraksi-fraksi terutama Partai Golkar, PKS, PDIP dan fraksi-fraksi lain kecuali Partai Demokrat menghendaki agar ketujuhnya dipilih DPR. Namun pemerintah keberatan. Pada akhirnya DPR menawarkan konsep alternatif dan kompromi, “ex-officio” tetap diperlakukan namun statusnya no voting right. “Hingga saat ini pemerintah minta
ditunda dan akan dilanjutkan pembahasan pada Rabu malam hingga Jumat malam secara maraton,” katanya. Dengan konsep alternatif itu, lanjutnya, berarti DK yang dipilih menjadi lima orang. Kelima DK nantinya bersifat kolektif. Mereka dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua yang dipilih di antara mereka. Kelima DK itu nantinya akan memilih ketua komite eksekutif, yang dipilih dari satu diantara anggota DK. Kepala komite eksekutif itu lah yang bertugas dalam halhal pengawasan jasa keuangan. Sementara DK merupakan institusi tertinggi dalam OJK yang tugasnya merumuskan kebijakan dan membuat regulasi di bidang jasa keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, kata Nusron, kepala komite eksekutif didampingi beberapa deputi eksekutif bidang pengawas perbankan, pasar modal, IKNB, syariah, proteksi nasabah, hukum dan sebagainya. Para deputi diangkat oleh DK atas usulan kepala eksekutif. Nusron mengatakan, antara pemerintah dan fraksi-fraksi juga belum sepakat dalam pasal mengenai tatacara pemilihan. Setidaknya ada empat opsi yang berkembang. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.