No. 40 tahun V
8 Halaman
Selasa, 1 Maret 2011
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Industri Manufaktur
Bisnis Jakarta/ant
Bisa Tumbuh Sampai Enam Persen
KEUANGAN DAERAH - Mendagri Gamawan Fauzi (kiri) dan Menkeu Agus Martowardojo menyimak pertanyaan anggota Komite IV DPD saat rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Raker tersebut membahas tindak lanjut aspirasi masyarakat menyangkut keuangan negara atau daerah.
JAKARTA - Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat mengatakan, pertumbuhan industri manufaktur nonmigas yang tahun lalu sudah membaik bisa meningkat sampai enam persen selama 2011. “Tahun 2010 tumbuh 5,1 persen, melebihi target pemerintah. Tahun 2011 bisa mencapai enam persen karena persiapan pembangunan pada 2010 mulai direalisasikan pada kuartal pertama tahun ini untuk semua industri manufaktur, kebanyakan yang dari penanaman modal asing,” katanya usai membuka rapat kerja Kementerian Perindustrian di Jakarta, kemarin. Harmonisasi tarif bea masuk yang sekarang sedang dilakukan pemerintah juga diharapkan bisa meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan industri manufaktur nonmigas dalam negeri. Menteri Perindustrian menjelaskan pemerintah sedang merevisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241 tahun 2010 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor. “Eselon dua sedang membahas usul Kementerian Perindustrian untuk mengkaji lebih dari 270 pos tarif.... Kementerian Perindustrian akan memberikan rekomendasi mana yang harus dinaikkan atau di-nol-kan,” katanya. Pemerintah telah memiliki produk hukum mengikat dan membuat peta panduan pengembangan untuk membangkitkan kembali industri manufaktur dalam negeri. (ant)
Serahkan Kajian BBM
Rupiah Dekati
Level Rp 8.800 JAKARTA - Kurs Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di pasar spot antarbank Jakarta keamrin sore menguat sebesar 20 poin mendekati level Rp 8.800 ke posisi Rp 8.818 dibanding sebelumnya yang sebesar Rp 8.838. Analis pasar uang PT Bank Himpunan Saudara Tbk, Rully Nova mengatakan, sejak naiknya acuan suku bunga Bank Indonesia (BI rate) mata uang dalam negeri (Rupiah) cenderung mempunyai tren penguatan (bullish). Tren rupiah yang menguat juga dipicu ekspektasi inflasi pada Februari yang akan turun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. “Bayangan inflasi bulan ini akan turun. Nah, hal itu yang membuat tren bullish rupiah terhadap dolar AS hingga ke level Rp 8.700,” ujarnya. Ia menambahkan, rupiah yang terus bergerak reli mencerminkan dana asing masuk (capital in flow) di Indonesia lumayan deras kendati masih dalam jangka pendek seiring dengan gejolak ekonomi dunia yang tidak menentu yang disebabkan oleh konflik yang terjadi di negara Timur Tengah dan Afrika Utara. “Capital in flow masuk cukup deras kendati diprediksi masih dalam jangka pendek karena konflik-konflik yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah dan Afrika Utara,” katanya. Selain itu, proyeksi pertumbuhan fundamental ekonomi Indonesia yang terus tumbuh, dan peringkat utang Indonesia yang naik ke posisi BBB (triple B) dengan outlook positif dari sebelumnya stabil menjadi salah satu katalis rupiah melanjutkan reli penguatan. “Peringkat utang kita yang naik jadi BBB lebih cepat dari perkiraan menunjukkan fundamental ekonomi kita mempunyai prospek yang terus akan tumbuh,” kata dia. Rully menambahkan, data pengangguran AS yang menunjukkan tingkat penganguran yang tinggi menjadi sentimen negatif mata uang dolar AS terhadap rupiah. “Data pengangguran AS masih tinggi, hal itu yang membuat dolar AS melemah terhadap mata uang kita,” ujarnya. Sementara, berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI) rupiah kemarin menguat 35 poin berada diposisi Rp8.823, dibanding perdagangan sebelumnya Rp8.858. (ant)
KURS RUPIAH 8.500
8.823
8.857 8.858
9.000
9.500 25/2
27/2
28/2
Pemerintah Diminta
JAKARTA - Komisi VII DPR meminta pemerintah segera menyerahkan hasil kajian pengaturan bahan bakar minyak bersubsidi. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana mengatakan, hasil kajian pemerintah akan menjadi dasar bagi DPR memutuskan kelanjutan pengaturan BBM tersebut. “Sampai sekarang, kami belum dapat jadwal pembahasan kajiannya,” katanya. Menurut dia, pengaturan BBM memerlukan kajian secara matang, sehingga tidak menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaannya. “Pemerintah jan-
gan hanya sekadar coba-coba. Kasihan masyarakat,” ujarnya. Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo mengatakan, pihaknya masih menunggu penjelasan resmi kajian tim independen yang dijadwalkan pekan ini. “Selanjutnya, kami akan lapor ke Menko Perekonomian dan bertemu DPR,” katanya. Evita juga mengatakan, pihaknya belum memastikan penundaan pengaturan BBM bersubisidi yang dijadwalkan mulai April 2011. Menurut dia, pemerintah tetap mengupayakan volume BBM bersubsidi sesuai kuota APBN 2011 se-
banyak 38,5 juta kiloliter. “Pemerintah akan menyosialisasikan secara besar-besaran bahwa premium kurang baik digunakan untuk kendaraan produksi tahun 1999 ke atas. Itu membutuhkan angka oktan 91 ke atas,” ujarnya. Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengisyaratkan penundaan program pengaturan BBM subsidi yang dijadwalkan berlaku di wilayah Jabodetabek pada awal April 2011. Alasannya, harga minyak dunia yang terus naik, akan makin meningkatkan distorsi pasar. Tim Kajian Pengaturan BBM yang dibentuk pemerin-
Pemerintah Tak Buru-Buru
Ubah Asumsi ICP JAKARTA - Pemerintah tidak akan terburu-buru mengubah asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia crude price yang ditetapkan APBN 2011 sebesar 80 dolar AS per barel. Menteri ESDM, Darwin Saleh, di Jakarta, kemarin mengatakan, pemerintah menyikapi harga minyak dunia secara proaktif dan sistematis. “Kita tidak bisa terlalu gugup. Sikap kita adalah proaktif dan sistematis,” katanya. Menurut dia, sesuai UU APBN, pemerintah melihat kecenderungan harga minyak dalam 12 bulan terakhir. Harga rata-rata ICP periode Maret 2010 hingga Februari 2011 mencapai 83,45 dolar AS per barel. “Jadi, meski harga ICP kini mencapai 111,36 dolar AS per
barel, namun rata-rata 12 bulan terakhir masih 83,45 dolar AS per barel,” katanya. Ia mengatakan, pemerintah tidak bisa melihat posisi sesaat dalam memutuskan kebijakan strategis seperti asumsi ICP. Dicontohkan, saat harga minyak dunia mencapai 140 dolar AS per barel pada 2008, harga rata-ratanya hanya 115 dolar AS per barel. Darwin menambahkan, pemerintah terus mengamati perkembangan yang berlangsung di kawasan Afrika khususnya Afrika Utara. Namun, pasokan minyak mentah dan BBM dalam negeri masih aman. “Kami terus pantau. Setiap dua hari sekali kita rapat strategis,” ujarnya. Kenaikan harga minyak sekarang ini bukan dikarenakan
faktor fundamental. Saat ini, tingkat permintaan minyak 88 juta barel per hari, sedangkan suplai 89 juta barel per hari. Selain itu, cadangan komersial di negara-negara Organization for Economic Cooperation dan Development (OECD) cukup besar yakni 57,5 hari. “Ditambah lagi, Arab Saudi telah menambah pasokan 1,2 juta barel per hari untuk mengganti kosongnya pasokan dari Libya,” katanya. Krisis politik yang melanda wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara telah berimbas pada kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan lebih didasari kekhawatiran makin meluasnya krisis, sehingga menyebabkan produksi dan perdagangan minyak terhenti. (ant)
Pemerintah Terbitkan
Kebijakan PPN DTP Migor JAKARTA - Pemerintah menerbitkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) minyak goreng dan minyak goreng curah untuk tahun anggaran 2011. “Untuk perbaikan kualitas minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan mendukung program ‘minyakita’ yang higienis, pemerintah menerbitkan kebijakan ini,” ujar Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Kementerian Keuangan Robert Pakpahan dalam pemaparan dengan pers di Jakarta, kemarin. Untuk itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) nomor 26/ PMK.011/2011 yang merupakan kelanjutan dari kebijakan serupa yang telah dimulai sejak 2008. “Diharapkan kebijakan PPN DTP untuk 2011 ini dapat efektif sebagai instrumen stabilisasi harga minyak goreng dan meningkatkan higienitas sebagaimana telah berhasil pada tahun sebelumnya,” ujarnya. Selain itu, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan subsidi pajak melalui PPN DTP terhadap minyak goreng curah untuk masyarakat ekonomi lemah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
nomor 29/PMK.011/2011 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas penyerahan minyak goreng sawit curah di dalam negeri untuk tahun anggaran 2011. “Subsidi ini pajak melalui PPN DTP diberikan terhadap masyarakat ekonomi lemah,” ujar Robert. Penerbitan kedua peraturan ini juga merupakan dukungan dari Kementerian Keuangan dalam stabilisasi harga pangan pokok. Menurut rencana, Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp250 miliar untuk mendukung paket kebijakan insentif pajak ini. (ant)
tah, diketuai Anggito Abimanyu. Kajian dilakukan dalam dua tahap yakni persiapan dan saat pelaksanaan. Anggota tim berasal dari tiga universitas yakni Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Institut Teknologi Bandung. UGM mengetuai kajian soal kebijakan, ITB untuk infrastruktur dan pelaksanaan, dan UI pengawasan. Anggito Abimanyu sebelumnya mengatakan, opsi-opsi pengaturan BBM di antaranya kenaikan harga premium, penjatahan, dan subsidi pertamax. Menurut dia, kajian dilakukan hingga harga minyak 150 dolar
AS per barel dengan acuan UU APBN 2011 yang mengamanatkan konsumsi BBM bersubsidi 38,5 juta kiloliter dan pagu subsidi Rp90 triliun. Kajian merupakan respon pemerintah atas permintaan Komisi VII DPR. Salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi VII DPR dan Menteri ESDM Darwin Saleh adalah pemerintah diminta menyiapkan kajian secara menyeluruh sebelum memberlakukan pengaturan BBM pada awal April 2011. Pemerintah dan Komisi VII DPR akan membahas kajian pengaturan bahan bakar minyak bersubsidi pada awal Maret 2011. (ant)
Fasilitas Intraday KPEI
Capai Rp 200 M JAKARTA - Proses penyelesaian transaksi antarhari (intraday) melalui PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) telah mencapai Rp200 miliar hingga akhir Januari 2011. Istilah intraday sering digunakan untuk mengacu pada transaksi dan perdagangan saham di bursa efek dalam jangka harian. Senior Vice President General Manager KPEI Sunandar, saat workshop Fungsi dan Layanan KPEI dalam pasar modal di Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta, Senin mengatakan, rata-rata nilai penyelesaian (settlement) transaksi bursa mencapai Rp800 miliar sampai Rp1 triliun, penggunaan fasilitas intraday diperkirakan dapat mencapai Rp200 miliar hingga Rp300 miliar atau 20-30 persen per hari. “Dengan implementasi sistem tersebut, penyelesaian proses transaksi di bursa akan lebih cepat dibanding penyelesaian transaksi saat ini,” kata dia. Penyelesaian transaksi bursa melalui intraday adalah untuk memenuhi hak terima dana anggota kliring yang telah menyelesaikan kewajiban serah dana dari anggota kliring lainnya. Saat ini, KPEI akan memperoleh pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) senilai Rp300 miliar untuk pembiayaan transaksi penyelesaian efek di bursa. Dipaparkan, komitmen falitas pembiayaan yang dis-
ebut juga fasilitas intraday tersebut, akan ditandatangani kedua belah pihak pada pekan depan. “Dengan tambahan fasilitas dari BBCA tersebut, maka total fasilitas intraday yang dimiliki KPEI akan mencapai Rp1,790 triliun. Saat ini, fasilitas intraday KPEI telah diperoleh dari Bank Mandiri senilai Rp1 triliun, Bank Permata Rp200 miliar, dan Bank CIMB Niaga Rp290 miliar,” katanya. Penambahan fasilitas intraday tersebut, kata Sunandar, merupakan langkah antisipasi meningkatnya kebutuhan penyelesaian transaksi yang diiringi oleh pertumbuhan frekuensi, volume dan nilai transaksi di Bursa Efek Indonesia. Sepanjang 2010, penggunaan fasilitas intraday oleh KPEI mencapai lebih dari Rp11 triliun. Sementara, rata-rata harian penggunaan fasilitas intraday adalah sebesar Rp123 miliar, dengan angka tertinggi harian sebesar Rp575 miliar, sedangkan penggunaan terendah hariannya adalah Rp7,3 miliar. Dana Jaminan dikutip dari setiap transaksi anggota bursa di pasar reguler sebesar 0,01 persen dari total nilai transaksi. Dana jaminan adalah kumpulan dana dan atau efek yang diadministrasikan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) yang dapat digunakan untuk membiayai Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa oleh LKP. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rina Ratna, Kontributor Bekasi : Muhajir, Nendi Kurniawan, Safa Aris Muzakar, Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI
Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.