No. 49 tahun XI
8 Halaman
Rabu, 31 Mei 2017
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Opini WTP
Bukan Jaminan Bebas Penyimpangan MEDAN - Opini Wajar Tanpa Pengeculian yang dikeluarkan Badan Pemeriksaan Keuangan bukan jaminan tidak adanya penyimpangan dan praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara. Hal itu disampaikan Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Isma Yatun ketika membacakan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemprov Sumut dalam rapat paripura DPRD Sumut di Medan, Selasa. Menurut Isma Yatun, pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Pemeriksaan tersebut hanya bertujuan untuk memberikan opini mengenai kewajaran atas penyajian laporan keuangan yang disampaikan. Dalam pemeriksaan itu, BPK hanya memeriksa kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan informasi laporan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Dari pemeriksaan tersebut, BPK akan memberikan opini yang terdiri dari Wajar Tanpa Pengeculian (WTP), Wajar Dengan Pengeculian (WDP), Tidak Wajar, dan Tidak Menyatakan Pendapat. Karena itu, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak ditujukan untuk mengungkap atau menemukan penyimpangan, termasuk yang berpotensi merugikan keuangan negara. Namun jika menemukan penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran tersebut, pemeriksa harus menyampaikannya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, temuan atas dugaan penyimpangan tersebut bisa saja tidak mempengaruhi opini atas kewajaran laporan. Dengan demikian, opini yang diberikan BPK, termasuk opini WTP hanyalah pernyataan profesional pemeriksa atas kewajaran laporan, bukan janis tidak adanya penyimpangan. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
DORONG PEMBANGUNAN - Kendaraan truk barang melintas di Jalan Tol Akses Priok, Jakarta Utara, kemarin. Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan porsi utang Indonesia mengalami pertumbuhan hingga Rp3.667,41 triliun karena pemerintah sedang mendorong kinerja pembangunan.
Utang Tumbuh untuk Dorong Pembangunan JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan porsi utang Indonesia mengalami pertumbuhan hingga Rp3.667,41 triliun karena pemerintah sedang mendorong kinerja pembangunan. “Tumbuh ce-
pat karena kita memang mendorong betul pembangunan,” kata Darmin di Jakarta, kemarin. Meski porsi utang pemerintah saat ini telah mencapai Rp3.667,41 triliun, menurut Darmin, rasio utang terhadap PDB Indonesia masih rendah
daripada negara maju maupun negara berkembang lainnya. “Utang Indonesia kalau dibandingkan dengan berbagai negara, tidak termasuk tinggi. Dia masih ada di rasio 30 persen (terhadap PDB). Itu masih di bawah kebanyakan
negara,” katanya. Darmin mengatakan bahwa pemerintah telah berupaya mengurangi porsi utang dalam mendorong kinerja pembangunan, yaitu dengan mengundang keterlibatan swasta maupun badan usaha. Menurut
dia, melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) tersebut, beban APBN dalam membangun infrastruktur akan sedikit berkurang. “Pemerintah memang berusaha supaya pembangunan infrastruktur jangan membebani
Financial Inclusion Faktor Penting
Kurangi Kemiskinan
Bisnis Jakarta/ist
KINERJA EKSPOR - BPS mencatat kinerja ekspor yang meningkat secara signifikan sejak awal tahun memberikan kontribusi terhadap ekonomi Indonesia yang tumbuh sebesar 5,01 persen (yoy) pada triwulan I-2017.
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) Bambang Brodjonegoro menilai financial inclusion menjadi salah satu faktor penting dalam untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial di dalam negeri.
“Dengan semakin banyak yang masuk ke ‘financial inclusion’ atau terakses dengan sistem keuangan maka akan mempercepat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan,” ujar Bambang pada acara diskusi di Jakarta, kemarin. Financial inclusion merupakan suatu gerakan yang
KURS RUPIAH
13.500 13.500
13.057 13.168
13.020
14.000 12/11
14/11
15/11
berupaya untuk membuka akses layanan keuangan seluas-luasnya ke masyarakat khususnya di daerah atau desa yang belum memanfaatkan jasa layanan keuangan, seperti perbankan. “Financial inclusion sangat penting untuk mengatasi ketimpangan, saat ini masyarakat yang punya rekening bank di Indonesia relatif masih rendah dibandingkan jumlah penduduk,” katanya. Saat ini sekitar 10,6 persen dari penduduk Indonesia, atau sekitar 28 juta masuk dalam kategori masyarakat miskin. Sementara gini rasio saat ini tercatat 0,394. “Gini rasio sedikit membaik, sudah di bawah 0,4, jadi harus terus diupayakan untuk menjaugi
0,4,” katanya. Selain financial inclusion, Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pemerintah juga akan fokus pada reformasi agraria. Pemerintah akan mendorong meningkatkan lahan yang bisa diolah sehingga meningkatkan produktivitas. Pemerintah, akan mengharmonisasikan program reformasi agraria dengan memberikan akses kepada pihak yang termarjinalisasi, yaitu petani tanpa lahan, penduduk miskin perkotaan dan pedesaan, serta nelayan. “Salah satu yang menyebabkan ketimpangan adalah kepemilikan aset atau akses terhadap kepemilikan aset,” katanya. Sementara itu, Presiden Direktur Sucor Sekurtas Nicolaus Oentung mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang memadai di wilayah pedesaan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pula pada meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan. “Sangat penting bagi kita secara bersama-sama berpartisipasi dalam meningkatkan perkembangan perekonomian di desa,” katanya. Menurut dia, dengan meningkatnya daya beli masyarakat di pedesaan dapat dimaksimalkan sebagai peluang usaha untuk memasarkan produk-produk yang dibutuhkan untuk kesejahteraan warga sekaligus memperluas cakupan area pemasaran dan pastinya meningkatkan omset perusahaan. (ant)
APBN terlalu besar. Kalau Anda melihat sekarang banyak pembangunan, untuk air minum, tol dengan KPBU, itu sebenarnya supaya jangan terlalu membebani APBN,” ujarnya. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan
dan Risiko Kementerian Keuangan mencatat hingga akhir April 2017 total utang pemerintah pusat mencapai Rp3.667,41 triliun, atau naik sekitar Rp17 triliun dari porsi utang pada bulan Maret 2017 sebesar Rp3.649,75 triliun. (ant)
Rupiah
Bergerak Melemah Tipis JAKARTA - Nilai tukar rupiah kemarin sore, bergerak melemah tipis satu poin menjadi Rp13.311, dibandingkan sebelumnya pada posisi Rp13.310 per dolar AS. Analis Monex Investindo Futures, Putu Agus di Jakarta, kemarin menilai, ketidakpastian geopolitik yang masih terjadi membuat aset-aset kategori safe haven seperti dolar AS masih menjadi incaran pelaku pasar. “Aset-aset yang masuk
dalam kategori ‘safe haven’ menunjukkan kinerja yang positif di tengah kekhawatiran itu,” ucapnya. Harga minyak mentah dunia yang berada dalam area negatif juga turut mempengaruhi laju mata uang rupiah. Terpantau harga minyak jenis WTI Crude melemah 0,48 persen menjadi 49,56 dolar AS per barel, dan Brent Crude turun 0,88 persen menjadi 51,83 dolar AS per barel. “Harga minyak masih dinaungi
sentimen negatif dari bertambahnya jumlah rig yang aktif di AS,” ujarnya. Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta menambahkan bahwa nilai tukar rupiah tertekan terhadap dolar AS bersamaan dengan mayoritas kurs di kawasan Asia. “Tekanan jual yang konsisten di pasar saham serta permintaan dolar AS tinggi jelang Ramadhan juga turut membantu depresiasi rupiah,” katanya. (ant)
KPPU
Awasi Distribusi Pangan Selama Puasa dan Lebaran JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meningkatkan koordinasi dengan berbagai lembaga terkait dalam Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk mengawasi kelancaran distribusi pangan selama bulan puasa Ramadhan dan Lebaran, kata Ketua Umum KPPU Syarkawi Rauf. “KPPU dan Satgas Pangan akan aktif mengawasi kelancaran distribusi pangan, seperti daging sapi,” ujarnya di Jakarta, kemarin. KPPU dan Satgas Pangan Kepolisian Negara Syarkawi Rauf Republik Indonesia (Polri) juga bakal menindak tegas berbagai bentuk kartel pangan baik dari segi regulasi maupun dari sisi pidana. Pasokan daging sapi, menurut dia, pada saat ini surplus sehingga tidak ada alasan ada kenaikan harga yang melonjak di tingkat konsumen akhir. “Apalagi, bila sampai terjadi kelangkaan,” katanya. Ia menilai, bila terjadi kelangkaan komoditas atau hambatan lain, maka dapat dipastikan karena kendala distribusi. Menteri Perdagangan juga sedang menata tata niaga sejumlah komoditas pangan karena selama ini dinilai regulasi hanya lebih mengatur sisi hulu, sedangkan kurang terlalu dalam segi hilirnya, demikian Syarkawi Rauf. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Kuswandi, Petrus, Bogor : Aris Basuki (Koordinator), M. Ibrahim, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI
Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.