No. 100 tahun IX
8 Halaman
Selasa, 30 Mei 2017
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
BI Perkirakan Surplus
Neraca Pembayaran Turun Tahun Ini JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memperkirakan bahwa neraca pembayaran Indonesia pada 2017 masih akan surplus, namun jumlahnya menurun menjadi tiga hingga empat miliar dolar AS, dari surplus tahun lalu yang sebesar 12 miliar dolar AS. Menurut Agus di Jakarta, kemarin, penurunan surplus tersebut karena melorotnya neraca transaksi modal dan finansial yang disebabkan berakhirnya program amnesti pajak pada 31 Maret 2017 lalu, yang menyurutkan dana repatriasi ke pasar finansial. “Tahun lalu kami lihat ada dorongan dari tax amnesty, maka dari itu ada pengaruh di transaksi modal,” ujar Agus. Perkiraan jumlah surplus NPI pada akhir tahun tersebut sama realisasi surplus NPI di periode Januari-Maret 2017 yang banyak terbantu surplus transaksi modal dan finansial sebesar 7,9 miliar dolar AS. NPI merupakan gambaran transaksi yang terjadi antara penduduk Indonesia dengan penduduk warga negara lain. Dalam NPI, terdapat ner-
Bisnis Jakarta/ant
TINDAKALANJUTI PERINGKAT LAYAK INVESTASI - Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat, kemarin. Presiden minta semua pihak agar menindaklanjuti peringkat layak investasi yang telah diperoleh Indonesia dari berbagai lembaga pemeringkat internasional.
aca transaksi berjalan (termasuk barang, jasa, pendapatan) serta neraca transaksi modal dan finansial. Selain faktor neraca modal dan finansial, Agus memandang, menurunnya surplus NPI juga karena defisit neraca transaksi berjalan yang pada akhir tahun diperkirakan BI sebesar 1,81,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut sama dengan defisit transaksi berjalan pada 2016. Meskipun masih defisit, Agus mengatakan, kinerja neraca transaksi berjalan masih terkendali. Perbaikan kinerja ekspor pada tahun ini akan turut membantu memperbaiki kinerja neraca transaksi berjalan. Pada triwulan I 2017, defisit transaksi berjalan sebesar 2,4 miliar dolar AS atau satu persen Produk Domestik Bruto (PDB). Peningkatan defisit transaksi berjalan pada triwulan I 2017 sebagian besar akibat naiknya defisit neraca perdagangan migas yang sebesar 2,1 miliar dolar AS dan pendapatan primer yang defisit 7,4 miliar dolar AS. (ant)
Presiden Minta
Sektor Riil Ditingkatkan JAKARTA - Presiden Joko Widodo minta semua pihak agar menindaklanjuti peringkat layak investasi yang telah diperoleh Indonesia dari berbagai lembaga pemeringkat internasional. “Saya minta ada tindak lanjut sehingga efek positif tidak hanya di portofolio atau pasar saham tapi juga di sektor riil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita,” kata Presiden Jokowi ketika membuka rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin. Presiden menyebutkan kepercayaan dunia internasional
menunjukkan kemampuan Indonesia dalam mengelola ekonomi dari sisi fiskal dan moneter. “Tapi yang lebih penting bagaimana mendorong peringkat layak investasi itu bisa dimanfaatkan masyarakat,” kata Presiden dalam rapat yang juga dihadiri Wapres M Jusuf Kalla. Jokowi minta kementerian agar juga ikut mendorong agar sektor riil bergerak. “Ada ganjalan masuknya arus investasi ke negara kita yang perlu diperbaiki yaitu perlu penyederhanaan perizinan. Itu perlu agar disederhanakan se-
Rupiah Senin Petang Bergerak Melemah 18 Poin
hingga arus investasi masuk tidak terganggu,” katanya. Presiden juga minta adanya penyampaian kondisi stabilitas politik dan keamanan cukup terjaga di Indonesia. “Saya kira perlu terus disampaikan sesering mungkin karena publik terutama internasional lihat ini sebagai sebuah tanda tanya. Saya kira perlu diterangkan secara simple bahwa setiap tahun ada pilkada yang sedikit banyak menghangatkan situasi politik kita,” katanya. Presiden juga meminta kementerian untuk membatasi penerbitan
regulasi terkait perizinan. “Perizinan baru cegah jangan sampai keluar, kalaupun harus keluar bahas dulu dalam rapat terbatas karena kalau atas bikin aturan akan diikuti yang di bawah-bawah,” katanya. Ia juga minta larangan-larangan terbatas seperti di Kemendag agar dibuat mudah dalam pengendaliannya. “Kalau memungkinkan kuota dialihkan ke tarif, ini akan lebih mudah controlling-nya,” katanya. Sebelumnya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menga-
takan peringkat layak investasi yang diberikan lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi momentum perbaikan kinerja ekonomi secara keseluruhan. “Kita harus menggunakan perkembangan yang menggembirakan ini untuk terus mendorong reformasi yang bisa terus menghasilkan upgrade-upgrade lagi,” kata Thomas. Lembaga pemeringkat internasional S&P telah menempatkan Indonesia pada layak investasi dengan menaikkan peringkat utang Indonesia pada tingkat BBB-/sta-
BPK Soroti Sistem
Pengendalian Internal Kementerian/Lembaga
JAKARTA - Nilai tukar rupiah kemarin petang, bergerak melemah 18 poin menjadi Rp13.312, dibandingkan sebelumnya pada posisi Rp13.294 per dolar AS. “Dolar AS cenderung mengalami penguatan terhadap berbagai mata uang utama dunia ditopang oleh data pertumbuhan ekonomi AS yang lebih baik dari perkiraan,” kata Kepala Riset Monex Investindo Futures, Ariston Tjendra di Jakarta, kemarin. Departemen Perdagangan Amerika Serikat melaporkan produk domestik bruto (PDB) naik sebesar 1,2 persen pada kuartal pertama tahun ini, di atas estimasi pasar yang sebesar 0,9 persen. Di sisi lain, lanjut dia, meski notulensi pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) menunjukkan ketidaktegasan sikap pejabat the Fed mengenai kenaikan bunga, sejumlah pelaku pasar masih yakin kenaikan akan dilakukan pada pertemuan Juni nanti. “Situasi itu juga masih menjadi salah satu faktor yang membebani laju rupiah,” katanya. Research Analyst di FXTM, Lukman Otunuga menambahkan bahwa mata uang negara-negara berkembang bergerak stabil termasuk rupiah, itu menunjukkan masih terdapat ketertarikan investor terhadap negara berkembang. “Selama penanam modal tetap berani mengambil risiko dalam pasar negara berkembang maka pergerakan rupiah akan stabil,” katanya. (ant)
KURS RUPIAH
13.000
13.331
Bisnis Jakarta/ist
13.295
13.325
13.500
14.000 4/4
5/4
6/4
ble outlook. S&P menyatakan bahwa peningkatan peringkat utang Indonesia didukung oleh efektivitas kebijakan fiskal dalam menciptakan stabilitas perekonomian, meski saat ini terjadi ketidakpastian ekonomi global. Peringkat layak investasi sebelumnya telah diberikan kepada Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional lain seperti Japan Credit Rating Agency (JCRA) pada Juli 2010, Fitch Rating pada Desember 2011, Moodys pada Januari 2012 dan Rating and Investment pada Oktober 2012. (ant)
SOROTI SPI LEMBAGA - Anggota BPK I Agung Firman Sampurna menyoroti sistem pengendalian internal (SPI) kementerian/lembaga yang dinilai masih lemah sehingga terdapat temuan-temuan yang ditemukan BPK dalam laporan keuangan.
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti sistem pengendalian internal (SPI) kementerian/lembaga yang dinilai masih lemah sehingga terdapat te-
muan-temuan yang ditemukan BPK dalam laporan keuangan. Pendapat tersebut disampaikan Anggota BPK I Agung Firman Sampurna, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) Tahun 2016 pada 15 entitas pemeriksaan di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) I.
“Hasil pemeriksaan atas LKKL tesebut mengungkap setidaknya 29 temuan signifikan yang disebabkan lemahnya sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangundangan,” ujar Agung di Pusdiklat BPK, Jakarta, kemarin. Adapun 15 entitas tersebut adalah Kemenko Polhukam, Lembaga Sandi Negara, BIN, Lemhannas, Wantannas, BNPT, Bakamla, Komnas HAM, KPK, BNN, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, BMKG, dan Basarnas. Sebanyak 11 temuan yang disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian internal di antaranya adalahg penerapan basis akrual belum memadai, penetapan status aset tetap belum tuntas, penatausahaan persediaan belum memadai, pemanfaatan barang milik negara belum sesuai ketentuan, lemahnya pengelolaan kas, penatausahaan piutang paten kurang memadai, serta pencatatan dan pelaporan hibah tidak memadai. Sementara itu, 18 temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain soal pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan belanja barang yang tidak tertib, paket pekerjaan yang terlambat belum dikenakan denda, pengadaan barang
tidak sesuai spesifikasi, belanja perjalanan dinas lebih bayar, setoran sisa dana hibah tidak sesuai ketentuan, serta pemberian tunjangan kinerja dan uang makan pegawai belum sesuai kebutuhan. “BPK berharap agar kementerian/lembaga dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai ketentuan. BPK juga mengapresiasi kepada kementerian/lembaga yang telah menindaklanjuti temuan BPK selama pemeriksaan masih berlangsung,” kata Agung. Dari hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK pada 19 entitas di AKN I untuk periode 2005 sampai semester I 2016, sebanyak 12.109 rekomendasi atau 78,66 persen senilai Rp3,85 triiliun telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Dari seluruh LHP atas LKKL di AKN I, terdapat empat LHP LKKL yang belum memperoleah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Agung mengingatkan kepada kementerian/lembaga yang belum memperoleh opini WTP BPK untuk menyusun Rencana Aksi Perbaikan Laporan Keuangan. “Rencana aksi ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga untuk optimalisasi pengelolaan data transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan,” ujar Agung. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.