No. 98 tahun IX
8 Halaman
Jumat, 26 Mei 2017
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Ekonomi Perlu
Tumbuh Lebihi Tujuh Persen
Bisnis Jakarta/ist
PENERBITAN LAPORAN EITI - Pemerintah meluncurkan laporan tahunan EITI untuk tahun pelaporan 2014 yang bermanfaat guna menegakkan transparansi serta mencegah kerugian negara dari sektor migas maupun minerba.
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan pertumbuhan ekonomi lima persen belum cukup untuk menyejahterakan rakyat Indonesia, melainkan ekonomi perlu diakselerasi hingga tumbuh melebihi tujuh persen. “Kami tahu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia lima persen tidak cukup, perlu tumbuh di atas tujuh persen. Perlu ada upaya bersama reformasi struktural, baik fiskal, moneter, dan sektor keuangan,” kata Agus di Jakarta, Rabu saat meluncurkan buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK). Menurut Agus, upaya mencapai pertumbuhan ekonomi di atas tujuh persen juga harus dibarengi dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Hal itu agar perekonomian dapat tumbuh tinggi, sekaligus berkualitas dan juga berkelanjutan. “Kalau ingin tumbuh pastikan kuat, sehat, dan ‘sustainable’ (berkelanjutan). Pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak bisa dicapai kalau tidak ada stabilitas makroprudensial dan sistem keuangan,” ujar dia.
Saat ini, stabilitas perekonomian Indonesia terjaga. Namun, kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan karena tantangan dan ketidakpastian global masih akan membayangi Indonesia. Agus mengatakan Bank Sentral telah mengantisipasi tekanan ekonomi global dengan memperkuat kebijakan makroprudensial dengan beberapa strategi seperti memperkuat pengawasan dan mengidentifikasi sumber tekanan sejak awal. Kemudian, BI juga melakukan identifikasi dan memantau risiko sistemik dengan menggunakan mekanisme balance of system risk. Strategi kedua, yakni memperkuat manajemen krisis dengan indikator sistem keuangan dan hasil pengawasan sistem keuangan. Ketiga, mendukung upaya pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat sistem keuangan terhadap guncangan. “Keempat, memperluas komunikasi dan koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuagan (KSSK) dan konsultasi terus dengan DPR untuk bauran kebijakan,” kata Agus. (ant)
Cegah Kerugian Negara
Pemerintah Luncurkan Laporan EITI
JAKARTA - Pemerintah meluncurkan laporan tahunan Inisiatif Transparansi dalam Industri Ekstratif (EITI) untuk tahun pelaporan 2014 yang bermanfaat guna menegakkan transparansi serta mencegah kerugian negara dari sektor migas maupun minerba. “Penerbitan laporan EITI, diharapkan dapat mendukung transparansi penerimaan negara yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan pajak,” kata Sekretaris Menko Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo dalam membuka peluncuran laporan EITI di Jakarta, kemarin. Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstu-
al atas pembayaran perusahaan dan penerimaan negara dari sektor migas maupun minerba. Penyusunan laporan ini juga mendiskusikan isu-isu terkait transparansi dan tata kelola industri ekstraktif yang bisa mendorong terjadinya diskusi publik dalam pembuatan dan perbaikan kebijakan. Menurut Lukita, transparansi ini bisa meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan di industri ekstraktif dan mendukung pemanfaatan kekayaan alam agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. “Transparansi penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja
Rupiah Melemah Tipis Tertekan Aksi Ambil Untung
sektor industri,” ungkapnya. Untuk itu, standar terbaru EITI telah memberikan terobosan berupa komitmen Indonesia untuk mengungkapkan identitas kepemilikan maupun pengendali sesungguhnya dari perusahaan (beneficial ownership) mulai 2020. Identitas yang harus dipublikasikan tersebut mencakup nama, domisili dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang ekstraktif. “Kami mengharapkan transparansi ‘beneficial ownership’ ini dapat dilakukan sehingga mencegah hilangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang dan
monopoli terselubung,” tambah Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Perekonomian Montty Girianna. Karena itu, mulai 2017 hingga 2019, pemerintah harus menyiapkan berbagai kegiatan agar transparansi identitas kepemilikan pelaku industri ekstraktif ini bisa dilaksanakan di Indonesia. Selama ini, Indonesia telah menerbitkan empat laporan EITI untuk tahun pelaporan 2009-2014 dan menjadi negara Asia Tenggara yang pertama memperoleh status compliance (patuh) sejak 2014. Standar internasional EITI tersebut telah diterapkan di 51 negara
yang memiliki kekayaan alam berupa sumber daya migas dan minerba di seluruh dunia. Dalam upaya pencegahan hilangnya pendapatan negara, EITI Indonesia telah berperan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Data dari laporan EITI ini juga telah digunakan untuk perbaikan tata kelola pajak dan penerimaan negara. Selain itu, tim transparansi EITI juga meluncurkan portal data industri ekstraktif untuk mempermudah akses dan pemahaman publik terhadap laporan ini. Portal data ini berisi informasi kontekstual, penerimaan negara serta alur kerja
Larangan Sawit Indonesia Masuk Eropa
Bukan Hanya Karena Lingkungan
JAKARTA - Nilai tukar rupiah Rabu sore, bergerak melemah tipis, sembilan poin, menjadi Rp13.307 dibandingkan sebelumnya pada posisi Rp13.298 per dolar AS. Analis PT Platon Niaga Berjangka Lukman Leong menganggap pelemahan ini wajar setelah mata uang Indonesia ini mengalami apresiasi pada perdagangan sebelumnya. “Pascakenaikan peringkat utang Indonesia oleh Standard & Poors (S&P), banyak spekulan yang memanfaatkan situasi itu untuk mengakumulasi rupiah sehingga sempat mengalami apresiasi cukup tinggi. Saat ini sebagian spekulan mulai melakukan aksi ambil untung,” katanya. Bank Indonesia diharapkan melakukan intervensi terhadap rupiah untuk menghindari aksi spekulan yang dapat memberi kekhawatiran pelaku usaha di dalam negeri. “Dengan fluktuasi yang terkendali maka dapat membuat nyaman pelaku usaha di dalam negeri,” ujarnya. Di sisi lain, posisi rupiah pada kisaran Rp13.250Rp13.350 per dolar AS juga dinilai sesuai dengan fundamental ekonomi nasional. “Bank Indonesia akan menjaga rupiah untuk bergerak sesuai dengan fundamental ekonomi domestik,” katanya. (ant)
KURS RUPIAH Bisnis Jakarta/ist
13.000
13.331
13.295
13.325
13.500
14.000 4/4
5/4
6/4
industri ekstraktif dalam kontribusinya kepada negara, yang bermanfaat untuk analisis data berbagai kepentingan. Secara keseluruhan, penerbitan laporan ini dapat memberikan transparansi penerimaan negara yang dibayarkan oleh perusahaan industri ekstraktif, untuk mencegah terjadinya ketidaksinkronan antara pembayaran pajak dengan penerimaan pemerintah. Dengan demikian, pelaku usaha bisa semakin yakin bahwa seluruh pembayaran pajak telah dikelola dengan baik oleh pemerintah dan pemerintah bisa meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dari industri ekstraktif. (ant)
LARANGAN SAWIT KE EROPA - Larangan kelapa sawit Indonesia ke Eropa terjadi karena belum ada diskusi yang mendalam antara pemerintah Indonesia dengan parlemen Uni Eropa terkait pengelolaan dan pemanfaatan komoditas itu bagi masyarakat.
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan resolusi parlemen Uni Eropa yang melarang kelapa sawit
Indonesia masuk ke wilayah kawasan itu terlalu sederhana jika hanya karena masalah lingkungan hidup. Hal itu disampaikan Darmin seusai men-
erima kunjungan delegasi parlemen Uni Eropa, untuk membahas perkembangan ekonomi maupun pengelolaan komoditas kelapa sawit Indonesia.
“Kami menyadari bahwa tentu ada perbedaan cara melihat, tapi masing-masing sudah menyampaikan pemikiran dan pandangannya bahwa bagi Indonesia, persoalan lingkungan terlalu sederhana dikaitkan dengan satu komoditi,” kata Darmin. Dalam pertemuan itu, Darmin ditemani oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Darmin menilai larangan kelapa sawit Indonesia ke Eropa tersebut terjadi karena belum ada diskusi yang mendalam antara pemerintah Indonesia dengan parlemen Uni Eropa terkait pengelolaan dan pemanfaatan komoditas itu bagi masyarakat. “Concern kami adalah parlemen Uni Eropa melihat dari sisi yang lebih luas. Bahwa ada kekurangan di dalam, kita sudah menjalani dan terus menjalankan perbaikan, sehingga kita bisa menerima hubungan ini di masa depan,” katanya. Diskusi lanjutan mengenai keberlangsungan kelapa sawit Indonesia dengan parlemen Uni Eropa, akan dilakukan pemerintah di Kantor Pusat Uni Eropa, Brussels, Belgia, pada Juli 2017. “Kita tentu akan terus berdialog. Nanti pihak Indo-
nesia akan ke Brussels juga untuk berdiskusi dan melakukan presentasi lagi. Seperti ini tidak bisa sekali disampaikan terus selesai. Ini semua bagian dari dialog dan diskusi,” ungkapnya. Meski belum tentu nantinya muncul keputusan yang mengikat, namun Darmin menegaskan diskusi dengan parlemen Uni Eropa harus dilakukan untuk menyamakan cara pandang terkait persoalan kelapa sawit Indonesia. “Belum ada usulan konkrit, masih harus ada dialog lanjutan. Seperti disampaikan pimpinan delegasi Eropa, mereka juga menyadari bahwa ada banyak kesalahpahaman selama ini. Jangan mengharapkan sekali bertemu, selesai semua persoalan,” katanya. Juru bicara delegasi parlemen Uni Eropa Sajjad Karim mengatakan, pertemuan dengan pemerintah Indonesia dilakukan untuk menyelesaikan berbagai kesalahpahaman yang terjadi terkait pengelolaan industri kelapa sawit. “Sudah terlihat jelas, ada kesalahpahaman yang perlu diluruskan dari perspektif kami, Uni Eropa, terhadap industri kelapa sawit di Indonesia. Kami mengharapkan kunjungan ini telah memberikan pencerahan dari sudut pandang Uni Eropa,” katanya. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.