No. 96 tahun IX
8 Halaman
Selasa, 23 Mei 2017
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Opini WTP Awal untuk
Pertanggungjawaban Akuntabilitas
Bisnis Jakarta/ant
PEMBENAHAN INFRASTRUKTUR - Kendaraan truk barang melintas di Jalan Tol Akses Priok, Jakarta Utara, kemarin. Pemerintah terus melakukan pembenahan dalam sarana infrastruktur dan perbaikan kualitas sumber daya manusia untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016 merupakan awal yang baik untuk memulai tradisi pertanggungjawaban akuntabilitas. “Momentum WTP tidak dirayakan secara berlebihan tapi suatu awal untuk menunjukkan tradisi pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi menggunakan APBN untuk kesejahteraan rakyat,” kata Sri Mulyani saat menjadi inspektur upacara Hari Kebangkitan Nasional di Jakarta, kemarin. Sri Mulyani mengatakan prestasi yang diraih, untuk pertama kalinya dalam 12 tahun sejak LKPP disusun dan diaudit oleh BPK ini, merupakan kerja keras yang harus dipertahankan karena hal ini terkait dengan pemanfaatan dana APBN untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. “Ini suatu prestasi yang kita harus turut bangga, ini hasil kerja anda semua. Momen untuk opini WTP bukan lah tujuan akhir, sampaikan ke masyarakat Indonesia, keuangan negara adalah milik rakyat, untuk rakyat dan didedikasikan untuk rakyat,” ujarnya. Namun, terkait temuan BPK yang masih ada dalam LKPP 2016 tersebut, Sri Mulyani memastikan
hal itu akan menjadi perhatian serius pemerintah, sehingga persoalan yang sama atas ketidakefisienan pemanfaatan keuangan negara tidak muncul kembali dalam LKPP selanjutnya. “Kami akan terus menjaga, karena masih banyak temuan yang tetap harus kami perbaiki,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. Sebelumnya, BPK memberikan opini WTP atas LKPP 2016, yang merupakan opini audit yang terbaik dan pertama kali dicapai pemerintah, sejak pertama kali LKPP disusun dan diaudit, pada 2004. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas LKPP dari tahun ke tahun yang terlihat dari peningkatan jumlah kementerian lembaga yang mendapatkan opini WTP dari 56 pada 2015 menjadi 74 pada 2016 dan menurunnya jumlah temuan dari 22 pada LKPP 2015 menjadi 11 pada LKPP 2016. Pencapaian opini WTP ini juga terjadi karena pemerintah telah menindaklanjuti opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada LKPP 2015, salah satunya terkait penyelesaian perbedaan realisasi belanja negara yang dilaporkan kementerian lembaga dengan yang dicatat Bendahara Umum Negara. Namun, BPK masih menemukan temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan dalam LKPP 2016. (ant)
Infrastruktur dan SDM Dorong
Pemerataan Pembangunan JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus melakukan pembenahan dalam sarana infrastruktur dan perbaikan kualitas sumber daya manusia untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. “Kita terus menciptakan pemerataan pembangunan melalui fokus belanja negara dari sisi infrastruktur maupun belanja untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia,” kata Sri Mulyani saat menjadi inspektur
upacara Hari Kebangkitan Nasional di Jakarta, kemarin. Sri Mulyani menjelaskan pembangunan infrastruktur merupakan hal yang sangat strategis untuk mendukung konektivitas, sedangkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat penting agar para pegawai memiliki kemampuan berpikir maju dalam era kompetisi. Untuk mewujudkan dua hal tersebut, Sri Mulyani memastikan instrumen APBN akan digunakan untuk mendorong pemerataan pemban-
gunan di seluruh wilayah, hingga daerah perbatasan, agar cita-cita Indonesia yang adil, makmur dan berkeadilan dapat tercapai. “Reformasi dari sisi perpajakan memandatkan untuk meningkatkan kinerja dari sisi penerimaan, serta memperbaiki distribusi juga. Kementerian Keuangan dapat menggunakan instrumen fiskal dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang adil dan makmur,” ujarnya. Terkait momentum hari Kebangkitan Nasional, Sri Mulyani meng-
harapkan para pegawai Kementerian Keuangan bisa mengambil semangat para pemuda, agar mampu bersikap profesional, memiliki kompetensi, integritas serta komitmen untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. “Kemenkeu dengan jumlah pegawai 70.257, sebanyak 50 persennya generasi muda. Saya berharap generasi muda ini mampu meneruskan estafet semangat Budi Utomo dalam menciptakan Indonesia merdeka untuk mewujudkan cita-cita kita sebagai bangsa,” ujarnya.
Untuk itu, ia meminta agar pelaksanaan APBN 2017, dengan postur pendapatan negara sebesar Rp1.750,3 triliun dan belanja negara sebanyak Rp2.080,4 triliun, dapat dilakukan secara efektif untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka dari kemiskinan, kebodohan maupun ketertinggalan. “Angka ini hanya akan menjadi angka tidak bermakna, kalau tidak disertai strategi pemikiran, untuk bisa menggunakan setiap sumber daya keuangan negara dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang mer-
ata. Ini momen kita untuk menyampaikan rasa persatuan dan kesatuan terhadap Indonesia raya,” ujarnya. Dalam upacara yang berlangsung di lapangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ikut hadir Wakil Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kepala BKF serta para pegawai dari lingkungan Kementerian Keuangan. (ant)
Rupiah Bergerak Menguat
Pemerintah Fokus
Didorong Sentimen Layak Investasi
Ekonomi Inklusif Jaga Peringkat Investasi
JAKARTA - Nilai tukar rupiah kemarin sore, bergerak menguat sebesar 29 poin menjadi Rp13.296, dibandingkan sebelumnya pada posisi Rp13.325 per dolar AS. Ekonom Samuel Aset Manajemen, Lana Soelistianingsih di Jakarta, Senin mengatakan bahwa sentimen Standard & Poor’s (S&P) yang menaikkan peringkat utang Indonesia menjadi layak investasi masih membuka potensi bagi rupiah untuk menguat. “Potensi rupiah menguat berlanjut dengan sentimen positif dari naiknya peringkat utang Indonesia oleh S&P,” katanya. Kenaikan peringkat itu membantu mengurangi persepsi risiko investor global untuk berinvestasi di Indonesia baik investasi portofolio maupuan investasi di sektor riil. Ia mengemukakan bahwa investor asing di portofolio khususnya di obligasi telah mencatatkan inflows sebesar 5,6 miliar dolar AS sejak awal tahun, dengan kemungkinan telah memfaktorkan kenaikan S&P tersebut. Pengamat pasar uang Bank Woori Saudara Indonesia, Rully Nova menambahkan, dolar AS yang cendeung mengalami pelemahan terhadap mayoritas mata uang dunia juga turut menjadi salah satu faktor yang menopang rupiah. “Harga minyak mentah dunia yang cenderung menguat berimbas positif pada mata uang berbasis komoditas seperti rupiah, situasi itu menambah faktor bagi dolar AS tertahan lajunya,” katanya. Terpantau harga minyak jenis WTI Crude pada Senin (22/5) sore ini menguat 0,68 persen menjadi 50,67 dolar AS per barel, dan Brent Crude naik 0,65 persen menjadi 53,96 dolar AS per barel. (ant)
KURS RUPIAH Bisnis Jakarta/ist
13.000
13.331
13.295
13.325
13.500
14.000 4/4
5/4
6/4
FOKUS JAGA EKONOMI - Menko Perekonomian Darmin Nasution berdiskusi dengan Menkeu, Sri Mulyani pada satu kesempatan. Pemerintah Indonesia telah membahas mengenai upaya yang dilakukan untuk fokus menjaga ekonomi tetap inklusif dalam mempertahankan peringkat investasi yang telah diraih.
BOGOR - Pemerintah Indonesia telah membahas mengenai upaya yang dilakukan untuk fokus menjaga ekonomi tetap inklusif dalam memper-
tahankan peringkat investasi yang telah diraih. “Dengan upgrade ini, maka sekarang banyak investor dan juga dalam hal ini bilateral yang mengang-
gap Indonesia adalah tempat yang sangat positif untuk melakukan investasi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai menghadiri rapat terbatas
terkait Tindak Lanjut KTT Belt and Road Forum di Istana Kepresidenan Bogor kemarin sore. Menurut Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo dalam rapat tersebut menekankan bagaimana investasi dalam pembangunan infrastruktur dan industri dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa untuk membangun Indonesia dari wilayah terpencil. Menkeu menjelaskan hal tersebut perlu dilakukan untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi hingga mendekati 6 persen pada 2017 dan tahun berikutnya. Sejumlah lembaga pemeringkat memperlihatkan posisi peringkat investasi antara lain S&P yang menilai pengelolaan dan akuntabiitas dalam pengelolaan fiskal telah dianggap transparan dan memenuhi aspek standar akuntansi yang diakui di bidang publik. “S&P selama lebih dari 5 tahun tidak melakukan ‘upgrade’ dari Indonesia. Sekarang melakukan ‘upgrade’ di dalam zona ‘investment grade’,” kata Sri Mulyani. Dalam sejumlah kunjungan kerja ke luar negeri, Presiden menangkap adanya keinginan yang besar dari negara lain untuk investasi di Indonesia.
Sejumlah negara tersebut menyampaikan minatnya untuk investasi di Tanah Air yang dinilai memiliki pendapatan perkapita tingkat kelas menengah baik dan memiliki keseimbangan antara fondasi ekonomi makro baik fiskal, moneter maupun neraca pembayaran. Selain itu upaya pembangunan sektor infrastruktur dan industri serta penyiapan SDM juga menjadi nilai positif bagi investor untuk masuk ke Indonesia. “Itu semua cocok dengan apa yang mereka ingin lihat dan investasikan,” kata Menkeu. Indonesia telah ikut serta dalam tiga pertemuan membahas pembangunan yaitu ADB Annual Meeting di Yokohama yang membahas keinginan pemerintah Jepang dan negara anggota dalam ADB berinvestasi di bidang infrastruktur. Kemudian even kedua, yaitu KTT Belt and Road Forum di Beijing, RRT yang membahas pentingnya pembangunan infrastruktur dari Eropa, Afrika hingga Asia memanfaatkan dana dari RRT dan negara anggota AIIB. Presiden juga telah menghadiri pertemuan tahunan Islamic Development Bank di Arab Saudi yang menghubungkan sovereign wealth fund untuk membangun infrastruktur dan pembangunan manusia. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.